Pemegang Polis AJB Bumiputera Akan Somasi Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Boyamin Saiman, pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sekaligus Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Enam poin somasi menjadi perhatian Boyamin agar Jokowi melihat nasib AJB Bumiputera di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertama, meminta OJK untuk membubarkan pengelola statuter AJB Bumiputera saat ini karena terbukti gagal. Apalagi, kehadiran pengelola statuter tidak memiliki dasar hukum dan pembentukannya tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Kedua, meminta OJK memilih salah satu dari dua opsi, yakni meminta BPA mengajukan calon direksi dan komisaris baru yang lulus fit and proper test disertai Pakta Integritas atau membentuk pengelola statuter baru dengan persetujuan BPA.

“Ketiga, meminta OJK untuk setop gaji direksi dan komisaris non aktif karena selama ini mereka masih menerima gaji bahkan sejak kehadiran pengelola statuter,” tutur Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Minggu (11/2).

Keempat, sambung dia, meminta OJK memberikan sanksi pemecatan kepada semua pejabat OJK di bawah Dewan Komisioner yang sebelumnya terlibat pembentukan pengelola statuter.

Kelima, meminta OJK mengusut dan melanjutkan penyidikan terhadap pembentukan financial reasurance (finre) karena dugaan penyimpangan dan gratifikasi. Keenam, meminta OJK mengusut dan melakukan penyidikan, dan membawa ke pengadilan oknum direksi AJB yang melakukan penyimpangan.

Ia mencontohkan, kasus kontrak pengelolaan dana dan investasi melalui PT Optima Khaya Capital Management dan penempatan investasi di saham perusahaan minyak dan gas bumi PT Sugih Energy Tbk.

“Presiden harus meminta OJK bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang diakibatkan dari gagalnya restrukturisasi AJB Bumiputera. Jika semua upaya di atas tidak dilaksanakan, maka Dewan Komisioner OJK periode saat ini dibubarkan dan segera membentuk DK OJK baru,” tegas Boyamin.

Sekadar informasi, pada Oktober 2016, OJK menunjuk pengelola statuter karena AJB Bumiputera dinilai memiliki masalah keuangan. Komisioner OJK ketika itu dijabat oleh Firdaus Djaelani selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank.

Kemudian, pengelola statuter merancang upaya penyelamatan dengan menggandeng PT Evergreen Invesco Tbk sebagai mitra. Namun, kemitraan tersebut dibatalkan pada Januari 2018. Ironisnya, AJB Bumiputera diminta mengembalikan aliran modal Rp536 miliar yang sempat masuk.

Uang itu digunakan, antara lain Rp100 miliar untuk membuat perusahaan terbatas di bawah Evergreen, yaitu PT Asuransi Jiwa Bumiputera, sekarang PT Asuransi Jiwa Bhinneka (Bhinneka Life), dan sekitar Rp297 miliar digunakan untuk membayar pesangon 1.100 karyawan AJB Bumiputera yang ditransfer ke Bhinneka Life.

Selain Boyamin, Jaka Irwanta selaku pemegang polis sekaligus cucu salah satu pendiri AJB Bumiputera juga melaporkan hal itu ke sejumlah penegak hukum. Tidak kurang dari empat lembaga disurati oleh Jaka dan kawan-kawan, di antaranya adalah kepolisian untuk meminta pertanggungjawaban OJK dalam upaya penyelamatan AJB Bumiputera.

Tak cuma itu, Jaka dan Boyamin juga melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Menurut dia, OJK secara sepihak menunjuk pengelola statuter. Komisioner OJK ketika itu, yaitu Firdaus Djaelani yang menjabat sebaga Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK.

Boyamin melaporkan Firdaus Djaelani atas sangkaan tindak pidana pasal 2-3 UU Nomor 31 1999 jo UU 20/2001. “Bahwa terlapor melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang melalui surat perintah penetapan pengelola statuter,” tulisnya dalam surat laporannya kepada OJK.

“Bahwa berdasarkan perkembangan terakhir terdapat informasi diduga telah terjadi pengalihan atau penjaminan pinjaman atau penggadaian aset-aset AJB Bumiputera oleh pengelola statuter terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian. Pengalihan tersebut diduga sangat jauh dibawah harga pasar yang tidak berdasar penilaian independen,” imbuh Boyamin dalam laporannya ke KPK.

Ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Firdaus Djaelani menolak mengomentari polemik AJB Bumiputera. “Kalau soal AJB Bumiputera, saya tidak ada pendapat, silahkan hubungi teman-teman pengelola statuter maupun teman-teman di OJK,” katanya singkat. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Warga Malaysia Diajak Menggalang Dana Menalangi Utang Negara Rp 3.570 T

Metrobatam.com, Kuala Lumpur - Warga Malaysia ramai-ramai diajak untuk menggalang dana menalangi utang negara yang sudah menembus 1 triliun RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar...

Terkait KEK, Pengusaha Ngadu ke DPRD Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui Kadin yang...

Bea dan Cukai Batam : Pengawasan Barang di FTZ Lebih Sulit Dibanding KEK

Metrobatam.com, Batam - Pengawasan barang di Free Trade Zone (FTZ) lebih sulit dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dampak lainnya juga menjadikan Batam tepat untuk...

Tangkal Terorisme, Pengajar Harus Belajar Nilai Kebangsaan

Metrobatam, Jakarta - Akademisi Muslim Azyumardi Azra mengimbau tenaga pengajar di kampus mendapat pelatihan kembali soal kebangsaan. Tuntutan Azyumardi itu terkait dengan temuan sejumlah...

Jelang Final Liga Champions: Zinedine Yazid Zidane vs Juergen Norbert Klopp

Metrobatam, Jakarta - Juergen Klopp senang hanya bertemu Zinedine Zidane setelah dia jadi pelatih. Genius sebagai peraci strategi, jalan karier keduanya memang beda jauh. "Dia...

JK Sebut Daftar Mubalig Dibuat Agar Tak Sembarangan Ceramah

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama mubalig. Menurut JK, daftar nama itu berguna mengatur...

Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019....

Penyidik Sebut Fredrich Minta Kerjaan: Dia Bilang KPK Kan Banyak OTT

Metrobatam, Jakarta - Fredrich Yunadi disebut pernah meminta agar dibagi kasus pada seorang penyidik senior KPK. Ambarita Damanik. Namun, permintaan Fredrich itu disampaikan sembari...

Soal Ekonomi RI Lampu Kuning, Ini Penjelasan BI

Metrobatam, Jakarta - Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam lampu kuning. Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah hingga...

UU Terorisme Beri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali

Metrobatam, Jakarta - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan DPR mengatur tentang pemberian kompensasi bagi korban aksi...

Moeldoko Sebut Perpres Korupsi Tinggal Diteken Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah...

Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden

Metrobatam, Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil...
BAGIKAN