Metrobatam, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengatur operasi ojek online (ojol). Aturan tersebut diterbitkan pada Maret 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, ada tiga poin penting yang diatur dalam aturan tersebut.

“Kami menawarkan ada tiga isu besar yang selama ini jadi ekspektasi pengemudi,” kata Budi dalam acara FGD Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi, Jakarta, Kamis (10/1).

Dia mengatakan, tiga poin itu yakni menyangkut tarif, suspensi, dan perlindungan keselamatan serta keamanan pengemudi.

“Ada tiga isu yang akan kita lakukan pendalaman dan breakdown dalam bentuk pasal-pasal, norma sampai ayat,” tambahnya.

Lanjutnya, pengemudi sendiri mengusulkan agar masalah kemitraan diatur. Jadi, aturan ojek online akan menyangkut empat poin penting.

“Pengemudi mengusulkan ada satu tambahan lagi yang harus dibuat normanya yang menyangkut kemitraan. Ada empat hal yang kita harapkan,” ujarnya.

Lantas, apakah adanya aturan ini berarti pemerintah mengakui ojek online sebagai angkutan umum? Budi tak menjelaskan secara rinci.

“Apakah melabelisasi sepeda motor sebagai angkutan umum, atau hanya sekadar memberikan kesempatan menormakan sepeda motor berbasis aplikasi untuk mengangkut orang dengan berbayar, atau mengangkut barang,” ujarnya.

Nggak Cuma Ojol

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggodok aturan untuk ojek online. Langkah ini dilakukan setelah Kemenhub mengeluarkan aturan untuk taksi online. Aturan ini dibuat demi meningkatkan keselamatan bagi pengemudi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aturan tersebut diharapkan rampung paling cepat akhir bulan ini atau paling lambat bulan Maret mendatang. Alasannya, pihaknya butuh berdiskusi dengan banyak instansi untuk menyusun aturan ini.

“Aturan ojol saya targetkan akhir bulan ini atau paling lambat Maret. Karena ini kan sebanyak mungkin untuk menerima pendapat banyak orang,” katanya saat ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (8/1).

Selain mengatur ojek online, beleid tersebut nantinya juga akan mengatur operasional ojek pangkalan atau biasa disingkat opang. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan salah satu yang diatur mengenai aspek keselamatan pengemudi.

“Kira-kira itu (ojek pangkalan) juga akan termasuk yang kita bahas nanti. Menyangkut masalah perlindungan keselamatan dan keamanan. Mungkin menyangkut bajunya dan sebagainya untuk melindungi dia,” kata Budi saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Mengenai tarif, pihaknya masih belum bisa berbicara banyak. Meski belum bisa berbicara banyak, Budi tak menutup ada opsi tarif ojek pangkalan nantinya mungkin juga bisa diatur berdasarkan jarak yang ditempuh.

“Kalau tarif nggak karena mereka kan skemanya tawar menawar. Tapi nanti kita lihat lagi. Siapa tahu juga bisa kita bikin per kilometer atau apa,” katanya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

Metrobatam.com, Batam - Harmidi Umar Husen, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam yang juga sebagai Pengusul Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua. Ia...

Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 205,2 Gram Sabu

Metrobatam.com, Batam - Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri memusnahkan barang bukti jenis sabu seberat 205,2 gram. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Kasubdit II Dit...

Sekda Kota Batam Jefridin : Gunakan Medsos untuk Promosikan Batam

Metrobatam.com, Batam - Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin berpesan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk bijak gunakan media sosial. Ia berharap sarana...

KPK Rekomendasikan Percepatan Perubahan Status Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi untuk mempercepat perubahan status free trade zone (FTZ) Kota Batam. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad...

PBNU Sebut Kelompok Penggempur NU Sudah Merambah Musala

Metrobatam, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menduga kelompok yang kerap memojokkan dan menggempur NU dari segi ibadah serta keyakinan...

Diterjang Banjir Bandang, Akses 4 Desa di Merangin Jambi Putus

Metrobatam, Merangin - Banjir Bandang kembali melanda Kabupaten Merangin, Jambi. Kali ini banjir bandang menerjang Kecamatan Jangkat, pada Senin 18 Maret 2019 malam. Akibat banjir...

DPRD Batam Setuju Revisi Perda Kenaikan PPJU

Metrobatam.com, Batam - Kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dinilai harus segera...

Polisi Tangkap Pembajak yang Bawa Mobil Tangki Pertamina ke Istana!

Metrobatam, Jakarta - Polisi telah menangkap pelaku pembajakan mobil tangki Pertamina yang dibawa dari Ancol ke depan Istana, Jakarta Pusat. Rencananya, polisi merilis kasus...

Perangkat Desa Akan Beri Jokowi Gelar Bapak Pembangunan Desa

Metrobatam, Jakarta - Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) bakal memberikan penghargaan berupa gelar 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Presiden...

Sri Mulyani: Masa Kita Pakai UU Zaman Hindia Belanda?

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bergerak cepat dalam memperbaharui aturan tentang lelang lewat rancangan undang-undang...

BPN Sindir ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’, KPK: Itu Debatable

Metrobatam, Jakarta - KPK menanggapi penyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus...

Nagita Slavina Tertawa saat Raffi Ahmad Ajak Salat, Lho Kok?

Metrobatam, Jakarta - Raffi Ahmad kini mengikuti jejak Irwansyah hingga Teuku Wisnu untuk hijrah. Beberapa waktu lalu, Raffi, menggelar kajian dengan mengundang teman-temannya tersebut...