Metrobatam, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengatur operasi ojek online (ojol). Aturan tersebut diterbitkan pada Maret 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, ada tiga poin penting yang diatur dalam aturan tersebut.

   

“Kami menawarkan ada tiga isu besar yang selama ini jadi ekspektasi pengemudi,” kata Budi dalam acara FGD Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi, Jakarta, Kamis (10/1).

Dia mengatakan, tiga poin itu yakni menyangkut tarif, suspensi, dan perlindungan keselamatan serta keamanan pengemudi.

“Ada tiga isu yang akan kita lakukan pendalaman dan breakdown dalam bentuk pasal-pasal, norma sampai ayat,” tambahnya.

Lanjutnya, pengemudi sendiri mengusulkan agar masalah kemitraan diatur. Jadi, aturan ojek online akan menyangkut empat poin penting.

“Pengemudi mengusulkan ada satu tambahan lagi yang harus dibuat normanya yang menyangkut kemitraan. Ada empat hal yang kita harapkan,” ujarnya.

Lantas, apakah adanya aturan ini berarti pemerintah mengakui ojek online sebagai angkutan umum? Budi tak menjelaskan secara rinci.

“Apakah melabelisasi sepeda motor sebagai angkutan umum, atau hanya sekadar memberikan kesempatan menormakan sepeda motor berbasis aplikasi untuk mengangkut orang dengan berbayar, atau mengangkut barang,” ujarnya.

Nggak Cuma Ojol

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggodok aturan untuk ojek online. Langkah ini dilakukan setelah Kemenhub mengeluarkan aturan untuk taksi online. Aturan ini dibuat demi meningkatkan keselamatan bagi pengemudi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aturan tersebut diharapkan rampung paling cepat akhir bulan ini atau paling lambat bulan Maret mendatang. Alasannya, pihaknya butuh berdiskusi dengan banyak instansi untuk menyusun aturan ini.

“Aturan ojol saya targetkan akhir bulan ini atau paling lambat Maret. Karena ini kan sebanyak mungkin untuk menerima pendapat banyak orang,” katanya saat ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (8/1).

Selain mengatur ojek online, beleid tersebut nantinya juga akan mengatur operasional ojek pangkalan atau biasa disingkat opang. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan salah satu yang diatur mengenai aspek keselamatan pengemudi.

“Kira-kira itu (ojek pangkalan) juga akan termasuk yang kita bahas nanti. Menyangkut masalah perlindungan keselamatan dan keamanan. Mungkin menyangkut bajunya dan sebagainya untuk melindungi dia,” kata Budi saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Mengenai tarif, pihaknya masih belum bisa berbicara banyak. Meski belum bisa berbicara banyak, Budi tak menutup ada opsi tarif ojek pangkalan nantinya mungkin juga bisa diatur berdasarkan jarak yang ditempuh.

“Kalau tarif nggak karena mereka kan skemanya tawar menawar. Tapi nanti kita lihat lagi. Siapa tahu juga bisa kita bikin per kilometer atau apa,” katanya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Buron 8 Tahun, Terdakwa Kasus Korupsi Pembuatan Perda Diamankan di Bandung

Metrobatam, Serang – Seorang buron bernama Nandang Suryana, terdakwa kasus korupsi pembuatan perda dan non perda serta markup pembayaran pajak pengadaan barang dan jasa...

Yusril: Ma’ruf Amin akan Fokus Jawab Pertanyaan Debat soal Terorisme

Metrobatam, Jakarta - Penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan sang cawapres akan berfokus menjawab pertanyaan debat soal terorisme. Apa alasannya? "Karena lebih banyak...

Kesbangpol Lingga Gelar Sarasehan Harmonisasi Antar Etnis 2019

Metrobatam.com, Lingga - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lingga mengelar Sarasehan, di Lela Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Timur, Rabu (16/1/2019), sekitar pukul 09.30 WIB. Wakil...

Pemkap Lingga dan IPB Perkuat Kerjasama Pertanian

Metrobatam.com, Bogor - Tekad Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menjadikan bumi Bunda Tanah Melayu sebagai daerah yang unggul di bidang pertanian terus digesa dengan menggandeng...

Capai 2,5 Miliar Batang, Ketua KPK: Kuota Rokok di Batam Melebihi Jumlah Penduduk

Metrobatam, Batam - Berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kuota rokok di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melebihi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua KPK Agus...

Profil Moderator Debat Capres Perdana 2019

Metrobatam, Jakarta - Debat capres-cawapres untuk Pilpres 2019 edisi perdana akan digelar nanti malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tema pada debat perdana mengangkat...

Legiman Pengemis yang Ngaku Punya Kekayaan Rp.1,425 Miliar, Benar atau Bohong?

Metrobatam, Pati - Seorang pengemis di Kabupaten Pati, Legiman, mengakui memiliki kekayaan sebesar Rp1,425 miliar. Kekayaannya yaitu berupa tabungan yang disimpan di salah satu...

Ini yang Bikin Sri Mulyani Khawatir di 2019

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai tahun ini perekonomian global masih akan mengalami gejolak. Hal itulah yang menjadi kekhawatirannya dalam menjaga ekonomi...

Ini 4 Kasus Pengaturan Skor di Tangan Satgas Anti Mafia Bola

Metrobatam, Jakarta - Satgas Anti Mafia Bola telah menerima 338 laporan terkait dugaan pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3. Empat kasus di...

Terungkap! Dana Rehab Terdampak Gempa NTB yang Dipalak dari 13 Masjid

Metrobatam, Mataram - Polres Mataram menetapkan tersangka baru dari hasil pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) dana rehab masjid terdampak gempa NTB. Total ada dana...

Ditemukan Foto dan Video Porno, Vanessa Angel Jadi Tersangka Prostitusi Online

Metrobatam, Jakarta - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) akhirnya menetapkan artis Vanessa Angel (VA) sebagai tersangka dalam kasus prostitusi daring (online). Penetapan Vanessa Angel...

Menpan: Tak Lama Lagi Gaji Perangkat Desa Setara Golongan II

Metrobatam, Bogor - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memastikan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menaikkan gaji perangkat desa...