Pemerintah Nyatakan Tragedi 1965 Diselesaikan Lewat Jalur Non Yudisial

946

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah secara resmi menyatakan sikap terkait tragedi 1965. Setelah melalui berbagai kajian dan penelitian, pemerintah menyatakan penanganan tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur non yudisial.

“Bahwa untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI/Polri, para pakar hukum dan masukan dari masyarakat,” kata Menko Polhukam Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10).

Hal itu disampaikan Wiranto usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Wiranto menjelaskan, pemerintah telah melalui kajian dan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap terkait perstiwa G30S/PKI. Kajian hukum pun disebut Wiranto telah banyak dilakukan untuk menentukan status hukum kasus masa lalu itu.

“Dari pendekatan yudisial telah dilakukan pendalaman tentang peristiwa tersebut. Dari kajian hukum pidana, peristiwa tersebut termasuk dalam kategori ‘The principles clear and present danger’, negara dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dan nyata, maka tindakan yang terkait national security merupakan tindakan penyelamatan,” jelas Wiranto.

“Dari peristiwa tersebut juga dapat berlaku adagium ‘Abnormaal recht voor abnormaale tijden’, tindakan darurat untuk kondisi darurat (abnormal) yang dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa sekarang,” tegasnya.

Tak sampai di situ, telah dilakukan bedah kasus antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung yang ternyata menemui hambatan yuridis. Pemenuhan alat bukti menjadi hambatan terbesar untuk menentukan status hukum peristiwa besar itu.

“Terdapat kesulitan untuk terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” imbuh Wiranto.

Pemerintah lalu memutuskan untuk menyelesaikan masalah 1965 melalui jalur non yudisial. Wiranto menegaskan, penyelesaian melalui jalur non yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:

1. Tidak ada nuansa saling menyalahkan
2. Tidak lagi menyulut kebencian atau dendam
3. Sikap/keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan
ekses negatif yang berkepanjangan
4. Tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut dengan sungguh-sungguh
5. Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia
agar di masa kini dan masa depan peristiwa semacam itu tidak terulang lagi

Wiranto juga menyampaikan sikap politik resmi pemerintah terkait tragedi 1965.

Pertama, bahwa pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya telah terjadi perbedaan secara ideologi politis yang berujung pada makar, sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

Kedua, pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa tahun 1965 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut melalui proses non yudisial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan.

“Ketiga, pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di masa kini dan masa yang akan datang,” pungkas Wiranto.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tidak Bayar Upah Pekerja, Bupati Bintan akan Tindak Tegas Kontraktor

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa dirinya akan menindak tegas setiap kontraktor yang mengerjakan pembangunan proyek pemerintah namun tidak...

Selain Bintang Porno, Trump Disebut Kencani Model Playboy

Metrobatam, Jakarta - Majalah The New Yorker pada Jumat (16/2) menulis berita yang mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga pernah memiliki...

Waketum MUI Zainut Tauhid: Tak Masalah Habib Rizieq Disambut di Bandara, Asal Tertib

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid menilai rencana penyambutan Rizieq Shihab saat tiba di Indonesia bukan masalah. Hal...

Diiming-iming Uang Rp5 Ribu, Kakek Mesum Cabuli Bocah 12 Tahun

Metrobatam, Muratara - Perbuatan Bejat M. Yasid seorang kakek berusia 73 tahun terhadap seorang bocah berusia 12 tahun berinisial AS sungguh sangat memprihatinkan. Dengan diiming-iming...

Tafsir Warga Tionghoa: Tahun Anjing Tanah Bakal Banyak Gempa

Metrobatam, Jakarta - Tahun baru Imlek jatuh tepat pada Jumat (16/2). Sesuai kalender Tionghoa, tahun ini adalah shio anjing dengan elemen tanah. Menurut penuturan warga...

Kemhan RI Sudah Meneken Kontrak Pembelian 11 Sukhoi SU-35

Metrobatam, Jakarta - Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan Rusia. Penandatanganan itu dilakukan pada Rabu (14/2) lalu di...

135 Hektar Lahan Sagu Terbakar, Polda Riau: Diduga Sengaja Dilakukan Perusahaan

Metrobatam, Pekanbaru-Kebakaran kembali terjadi di lahan yang diduga milik PT NSP (Nasional Sagu Prima) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kebakaran di konsesi perusahaan...

KPK Didesak Awasi Penerbitan IUP terkait Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengawasi dugaan maraknya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apalagi, di...

Jokowi Kritik Balik ‘Pengkritik Infrastruktur’

Metrobatam, Jakarta- Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya infrastruktur bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di kawasan Papua. Infrastruktur, menurut dia, penting sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Jokowi...

Kebakaran di Siak Riau, 40 Unit Bangunan Ludes Dilalap Api

Metrobatam, Pekanbaru - Kebakaran hebat melanda di Kabupaten Siak Riau. Sebanyak 40 unit bangunan ruko dan rumah warga hangus dan rata dengan tanah dilalap...

Marak OTT, Bamsoet Minta Fokus pada Pengawasan Uang Negara

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah fokus pencegahan dan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sehubungan dengan maraknya...

Alami Kekeringan, Warga Aceh Utara Salat Minta Hujan 7 Malam Berturut-turut

Metrobatam, Lhokseumawe - Warga Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh melakukan kegiatan yasinan, zikir dan doa bersama selama tujuh malam berturut-turut di...
BAGIKAN