Pemerintah Sosialisasikan AEoI Tanpa Tunggu PMK Terbit

1001

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah mengaku akan mulai menggelar sosialisasi terkait pertukaran akses informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) antar negara untuk kebutuhan perpajakan. Sosialisasi akan dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya industri dan nasabah perbankan.

Saat ini, pemerintah pun sudah menerbitkan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Namun, eksekusi terkait aturan tersebut baru akan dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang merupakan aturan turunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sosialisasi harus dilakukan secara pararel mulai saat ini. Dengan demikian, begitu seluruh syarat pelaksanaan sistem selesai dipenuhi dan diterima oleh forum negara-negara G20, Indonesia bisa segera efektif melaksanakan AEoI tanpa perlu masa transisi.

Adapun guna melakukan sosialisasi kepada industri dan nasabah perbankan, Sri Mulyani mengaku pihaknya juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pada periode ini, kami akan sampaikan sosialisasi dan konsultasi dengan OJK dan seluruh lembaga jasa keuangan,” kata Sri Mulyani di Kemenkeu, kemarin (18/5).

Senada dengan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad memastikan bahwa lembaganya akan berkoordinasi lebih erat dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, dan nasabah perbankan untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan sistem AEoI.

“Tentu saja akan mendorong sosialisasinya, menambah pemahaman, terutama bagi pihak-pihak terkait di industri perbankan. Jadi, di mata nasabah yang masih agak meragukan, nanti kami coba jawab,” kata Muliaman pada kesempatan yang sama.

Sembari melakukan sosialisasi, Muliaman memastikan, sejumlah aturan teknis baik dari Kementerian Keuangan maupun OJK akan segera rampung. Adapun peraturan OJK, menurut dia, akan berupa turunan terkait teknis pelaporan data keuangan nasabah dari perbankan yang disetor kepada DJP sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan pajak.

“POJK itu juga dengan lahirnya Perppu ada yang sudah tidak cocok lagi. Jadi, kami akan me-review juga. Jadi, langsung minta ke perbankan tapi dia tidak boleh jalan sendiri cari-cari data, harus minta dulu ke bank,” jelas Muliaman.

Bersamaan dengan Perppu AEoI dan sejumlah aturan turunan yang akan diterbitkan, DJP akan memiliki kewenangan untuk mengintip data keuangan nasabah perbankan dari dalam maupun luar negeri. Dengan kewenangan ini, diharapkan DJP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan menggenjot penerimaan negara. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....
BAGIKAN