Pemerintah Sosialisasikan AEoI Tanpa Tunggu PMK Terbit

952

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah mengaku akan mulai menggelar sosialisasi terkait pertukaran akses informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) antar negara untuk kebutuhan perpajakan. Sosialisasi akan dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya industri dan nasabah perbankan.

Saat ini, pemerintah pun sudah menerbitkan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Namun, eksekusi terkait aturan tersebut baru akan dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang merupakan aturan turunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sosialisasi harus dilakukan secara pararel mulai saat ini. Dengan demikian, begitu seluruh syarat pelaksanaan sistem selesai dipenuhi dan diterima oleh forum negara-negara G20, Indonesia bisa segera efektif melaksanakan AEoI tanpa perlu masa transisi.

Adapun guna melakukan sosialisasi kepada industri dan nasabah perbankan, Sri Mulyani mengaku pihaknya juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pada periode ini, kami akan sampaikan sosialisasi dan konsultasi dengan OJK dan seluruh lembaga jasa keuangan,” kata Sri Mulyani di Kemenkeu, kemarin (18/5).

Senada dengan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad memastikan bahwa lembaganya akan berkoordinasi lebih erat dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, dan nasabah perbankan untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan sistem AEoI.

“Tentu saja akan mendorong sosialisasinya, menambah pemahaman, terutama bagi pihak-pihak terkait di industri perbankan. Jadi, di mata nasabah yang masih agak meragukan, nanti kami coba jawab,” kata Muliaman pada kesempatan yang sama.

Sembari melakukan sosialisasi, Muliaman memastikan, sejumlah aturan teknis baik dari Kementerian Keuangan maupun OJK akan segera rampung. Adapun peraturan OJK, menurut dia, akan berupa turunan terkait teknis pelaporan data keuangan nasabah dari perbankan yang disetor kepada DJP sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan pajak.

“POJK itu juga dengan lahirnya Perppu ada yang sudah tidak cocok lagi. Jadi, kami akan me-review juga. Jadi, langsung minta ke perbankan tapi dia tidak boleh jalan sendiri cari-cari data, harus minta dulu ke bank,” jelas Muliaman.

Bersamaan dengan Perppu AEoI dan sejumlah aturan turunan yang akan diterbitkan, DJP akan memiliki kewenangan untuk mengintip data keuangan nasabah perbankan dari dalam maupun luar negeri. Dengan kewenangan ini, diharapkan DJP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan menggenjot penerimaan negara. (mb/cnn indonesia)

BERITA TERKINI

Murid TPQ Baitut Taqwa Batam dapat Pengajaran Tentang Kedisiplinan Petugas Bea dan Cukai Batam

Metrobatam.com, Batam - Acara Kindergarten Visit to Customs Peserta 24 siswa siswi TPQ Baitut Taqwa Baloi, 24 orang tua murid dan 2 orang guru...

Dispotmar Lantamal IV Laksanakan Karya Bhakti dan Berikan Paket Sembako Untuk Desa Pangudang di...

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut Dispotmar Dinas Potensi Maritim Lantamal IV Tanjungpinang dalam ikut serta membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan...

Kasus Heli AW 101, Panglima: Potensi Kerugian Negara Rp 220 Miliar

Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polisi Militer (POM) TNI menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Akibat penyimpangan, potensi kerugian...

Polisi Jamin Rizieq Shihab Selamat Jika Pulang ke Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Polda Metro Jaya tak mempersoalkan pemintaan Presidium Alumni 212 kepada Presiden Joko Widodo soal jaminan keselamatan kepada Rizieq Shihab apabila kembali...

Pemerintah Cari Kontraktor Bangun 9 Bendungan Baru Tahun Ini

Metrobatam, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun 65 bendungan terhitung sejak 2015 hingga 2019. Adapun 49 di antaranya merupakan bendungan...

IPW: Bom Kampung Melayu Serangan Terbesar terhadap Polri

Metrobatam, Jakarta - Indonesia Police Watch menyebut teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur sebagai serangan teroris paling besar terhadap Kepolisian. Serangan itu juga...

Jaksa Belum Putuskan Cabut Banding Ahok

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tim jaksa perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengkaji dilanjutkan-tidaknya banding Ahok. Namun saat ini berkas...

KPU Minta Rekam Data e-KTP di 171 Daerah Segera Diselesaikan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum meminta Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan perekaman data e-KTP di 171 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018. Desakan diberikan...

Bom Kampung Melayu Berkaitan dengan Teroris Malaysia

Metrobatam, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa serangan teror di Mindanao, Bangkok dan Jakarta pekan ini, ada kaitannya...

Kemlu Pantau Sidang Tuntutan Siti Aisyah di Malaysia

Metrobatam, Jakarta - Persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korut akan kembali dilanjutkan pada 30 Mei di Sepang, Malaysia dengan agenda pembacaan...

Militan Indonesia Diduga Tewas dalam Bentrokan di Filipina

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah militan asal Indonesia diduga turut tewas dalam bentrokan antara militer Filipina dan kelompok pemberontak Maute di Marawi yang sudah berlangsung...

KPK Tak Pernah Terima Laporan Kasus Korupsi dari Aparat Pemda

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan kinerja aparat pengawas internal pemerintah daerah yang tak pernah melaporkan sejumlah kasus korupsi....