Pemerintah Sosialisasikan AEoI Tanpa Tunggu PMK Terbit

1001

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah mengaku akan mulai menggelar sosialisasi terkait pertukaran akses informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) antar negara untuk kebutuhan perpajakan. Sosialisasi akan dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya industri dan nasabah perbankan.

Saat ini, pemerintah pun sudah menerbitkan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Namun, eksekusi terkait aturan tersebut baru akan dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang merupakan aturan turunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sosialisasi harus dilakukan secara pararel mulai saat ini. Dengan demikian, begitu seluruh syarat pelaksanaan sistem selesai dipenuhi dan diterima oleh forum negara-negara G20, Indonesia bisa segera efektif melaksanakan AEoI tanpa perlu masa transisi.

Adapun guna melakukan sosialisasi kepada industri dan nasabah perbankan, Sri Mulyani mengaku pihaknya juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pada periode ini, kami akan sampaikan sosialisasi dan konsultasi dengan OJK dan seluruh lembaga jasa keuangan,” kata Sri Mulyani di Kemenkeu, kemarin (18/5).

Senada dengan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad memastikan bahwa lembaganya akan berkoordinasi lebih erat dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, dan nasabah perbankan untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan sistem AEoI.

“Tentu saja akan mendorong sosialisasinya, menambah pemahaman, terutama bagi pihak-pihak terkait di industri perbankan. Jadi, di mata nasabah yang masih agak meragukan, nanti kami coba jawab,” kata Muliaman pada kesempatan yang sama.

Sembari melakukan sosialisasi, Muliaman memastikan, sejumlah aturan teknis baik dari Kementerian Keuangan maupun OJK akan segera rampung. Adapun peraturan OJK, menurut dia, akan berupa turunan terkait teknis pelaporan data keuangan nasabah dari perbankan yang disetor kepada DJP sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan pajak.

“POJK itu juga dengan lahirnya Perppu ada yang sudah tidak cocok lagi. Jadi, kami akan me-review juga. Jadi, langsung minta ke perbankan tapi dia tidak boleh jalan sendiri cari-cari data, harus minta dulu ke bank,” jelas Muliaman.

Bersamaan dengan Perppu AEoI dan sejumlah aturan turunan yang akan diterbitkan, DJP akan memiliki kewenangan untuk mengintip data keuangan nasabah perbankan dari dalam maupun luar negeri. Dengan kewenangan ini, diharapkan DJP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan menggenjot penerimaan negara. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
BAGIKAN