Foto : Dendi Purnomo, Sekretaris Tim 9 Pemko Batam

Metrobatam.com, Batam – Tim 9 yang dibentuk walikota Batam untuk menangani dan mengevaluasi proses reklamasi yang dilakukan oleh 14 perusahaan mengumumkan hasil evluasi yang telah dilakukan lebih kurang tiga bulan. Point penting yang dihasilkan tim adalah mencabut, membatalkan atau menolak izin reklamasi di lima lokasi di penjuru kota itu karena berbagai alasan lingkungan dan kepentingan strategis lainnya.

“Hasil evaluasi yang dilakukan tim terhadap 15 perusahaan, yang diberikan sanksi administratif 10 perusahaan, lima dibatalkan atau dicabut atau ditolak rencana reklamasinya,” kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam, Dendi Purnomo di Batam, Kamis.

Tim Sembilan Pemkot Batam, yang terdiri dari Bapedalda, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan dan SKPD terkait lainnya melakukan evaluasi 15 izin reklamasi meliputi lahan dengan luas lebih dari 1.300 hektare selama tiga bulan.

Anehnya, Dendi enggan memberikan data lengkap mengenai nama perusahaan dan lokasi reklamasi yang izinnya ditolak, dicabut atau dibatalkan.

“Di antaranya ada perusahaan di Nongsa, rencananya mau digunakan untuk kepentingan galangan kapal,” kata Dendi yang menjadi pertanyaan dari awak media kenapa dia tidak menjelaskan secara gamblang perusahaan yang menyalahi aturan tersebut.

Pencabutan izin reklamasi melalui mekanisme perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

Ia menjelaskan Pemkot Batam mencabut izin Amdal karena lokasi itu berhimpit dengan lokasi jaringan fiber Indonesia bagian barat.

“Kalau dilanjutkan diduga dapat mengganggu jaringan fiber optik Indonesia bagian barat,” jelas Dendi.

Meskipun lahan untuk pembangunan galangan kapal sudah mendapatkan PL dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, namun Pemkot tetap mencabut izin, demi kepentingan nasional.

“Sedangkan empat lokasi lain ada lah,” kata Dendi mengelak memberikan penjelasan perusahaan lain yang izinnya dicabut.

Sementara 10 perusahaan yang melanggar administrasi, Dendi mengatakan antara lain karena melakukan pekerjaan melebihi izin, kurang bayar retribusi.

Dendi menghitung jumlah total kurang bayar retribusi reklamasi hingga mencapai Rp19 miliar.

“Dispenda yang mengurus karena data apa saja ada di Dispenda,” ujar Dendi.

Ia menyatakan pemerintah akan memanggil perwakilan 15 perusahaan yang dievaluasi untuk dijelaskan dengan rinci hasil evaluasi Tim Sembilan.

Sebelumnya, Dendi mengatakan dari 15 perusahaan yang dievaluasi, empat perusahaan di empat lokasi di antaranya diduga melakukan pelanggaran pidana.

Empat lokasi reklamasi yang melanggar UU Lingkungan Hidup itu antara lain dua di Bengkong dan satu di Batam Center. (mb/Antara)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kota Batam Masuk Kriteria Kota Peduli HAM

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) untuk kriteria kota peduli dan cukup...

Danlantamal IV Pimpin Upacara Peringatan Hari Nusantara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari...

Maraknya Pencurian Aset Gardu PLN Batam Sebabkan Listrik Padam

Metrobatam.com, Batam - Beberapa waktu ini marak terjadi pencurian aset gardu dan material listrik yang menyebabkan pelanggan mengalami gangguan padam dan kerugian material PLN...

KPU Kota Batam : Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Kota Batam Berkurang 25.603 Orang

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 untuk pemilu 2019 sebanyak 650.876...

La Nyalla: Saya Bukan Timses, Hanya Ingin Tebus Dosa ke Jokowi

Metrobatam, Jakarta - La Nyalla Mattalitti mengaku tidak mendapatkan tugas khusus apapun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengaku ingin...

Disdukcapil Padang Pariaman Akui Tercecernya E-KTP karena Kelalaian Pegawai

Metrobatam, Pariaman - Ditemukannya e-KTP dalam karung bekas dekat permukiman warga di Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) karena kelalaian...

Guru Honorer Siap-siap Diangkat Jadi ‘PNS’

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah dan Komisi X DPR RI kembali mencari jalan keluar untuk mengatasi guru honorer THK-2 (Tenaga Honorer Kategori 2) yang nasibnya...

Tjahjo: Kisruh e-KTP Tak Ada Hubungan dengan DPT Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kisruh soal KTP elektronik atau e-KTP, mulai dari tercecernya seribuan e-KTP di Padang Pariaman, Sumatera...

Bencana Hidrologi Musim Hujan Kepung Sumatra

Metrobatam, Jakarta - Bencana hidrologi akibat curah hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Di Provinsi Aceh, jembatan penghubung Desa Babah Lhung dan...

PDIP Tunggu Aksi Sandiaga yang Mau Pindahkan Markas ke Jawa Tengah

Metrobatam, Jakarta - Cawapres 02 Sandiaga Uno memindahkan markas pemenagan mereka ke Jawa Tengah dengan alasan ingin lebih dikenal di kandang rival. PDIP menunggu...

PUPR: 120 Hunian Sementara Siap Dihuni Korban Gempa Palu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan 120 unit hunian sementara siap ditempati warga terdampak gempa Palu, Sulawesi...

BP Batam Tidak Jadi Bubar, Ini Penjelasan Menko Perekonomian Darmin

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution buka-bukaan mengenai hasil rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi Batam, Rabu (12/12). Berbicara di kantornya, Darmin mengemukakan...