Pemko Batam Batalkan 5 Izin Reklamasi, Nama Perusahaannya Rahasia.?

385
Foto : Dendi Purnomo, Sekretaris Tim 9 Pemko Batam

Metrobatam.com, Batam – Tim 9 yang dibentuk walikota Batam untuk menangani dan mengevaluasi proses reklamasi yang dilakukan oleh 14 perusahaan mengumumkan hasil evluasi yang telah dilakukan lebih kurang tiga bulan. Point penting yang dihasilkan tim adalah mencabut, membatalkan atau menolak izin reklamasi di lima lokasi di penjuru kota itu karena berbagai alasan lingkungan dan kepentingan strategis lainnya.

“Hasil evaluasi yang dilakukan tim terhadap 15 perusahaan, yang diberikan sanksi administratif 10 perusahaan, lima dibatalkan atau dicabut atau ditolak rencana reklamasinya,” kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam, Dendi Purnomo di Batam, Kamis.

Tim Sembilan Pemkot Batam, yang terdiri dari Bapedalda, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan dan SKPD terkait lainnya melakukan evaluasi 15 izin reklamasi meliputi lahan dengan luas lebih dari 1.300 hektare selama tiga bulan.

Anehnya, Dendi enggan memberikan data lengkap mengenai nama perusahaan dan lokasi reklamasi yang izinnya ditolak, dicabut atau dibatalkan.

“Di antaranya ada perusahaan di Nongsa, rencananya mau digunakan untuk kepentingan galangan kapal,” kata Dendi yang menjadi pertanyaan dari awak media kenapa dia tidak menjelaskan secara gamblang perusahaan yang menyalahi aturan tersebut.

Pencabutan izin reklamasi melalui mekanisme perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

Ia menjelaskan Pemkot Batam mencabut izin Amdal karena lokasi itu berhimpit dengan lokasi jaringan fiber Indonesia bagian barat.

“Kalau dilanjutkan diduga dapat mengganggu jaringan fiber optik Indonesia bagian barat,” jelas Dendi.

Meskipun lahan untuk pembangunan galangan kapal sudah mendapatkan PL dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, namun Pemkot tetap mencabut izin, demi kepentingan nasional.

“Sedangkan empat lokasi lain ada lah,” kata Dendi mengelak memberikan penjelasan perusahaan lain yang izinnya dicabut.

Sementara 10 perusahaan yang melanggar administrasi, Dendi mengatakan antara lain karena melakukan pekerjaan melebihi izin, kurang bayar retribusi.

Dendi menghitung jumlah total kurang bayar retribusi reklamasi hingga mencapai Rp19 miliar.

“Dispenda yang mengurus karena data apa saja ada di Dispenda,” ujar Dendi.

Ia menyatakan pemerintah akan memanggil perwakilan 15 perusahaan yang dievaluasi untuk dijelaskan dengan rinci hasil evaluasi Tim Sembilan.

Sebelumnya, Dendi mengatakan dari 15 perusahaan yang dievaluasi, empat perusahaan di empat lokasi di antaranya diduga melakukan pelanggaran pidana.

Empat lokasi reklamasi yang melanggar UU Lingkungan Hidup itu antara lain dua di Bengkong dan satu di Batam Center. (mb/Antara)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bareskrim Polri Kembali Tangkap Penyelundup Miras Ilegal Jariangan Batam

Metrobatam.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim menangkap 2 tersangka penyelundupan miras jaringan BH alias Kwkn. Kedua tersangka berinisial F dan...

Seluruh Fraksi di DPRD Kepri Sepakat Perda Pendidikan Perjuangkan Guru Honorer

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri sepakat untuk melanjutkan hak inisiatif pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRD...

36 PTIS Riau-Kepri Ramaikan PIOS Ke-6 di Batam

Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 36 Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) Riau-Kepulauan Riau mengikuti Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni (PIOS) Ke-6, Senin (23/10). Kegiatan yang...

AS Tolak Panglima TNI, Media Australia: Ini Bencana Diplomatik

Canberra - Media-media asing ramai memberitakan penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Media Australia menyoroti alasan misterius di balik penolakan...

Dicecar Hakim, Eks Dirut PNRI Menangis di Sidang e-KTP

Metrobatam, Jakarta - Mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang dugaan korupsi e-KTP. Isnu menangis saat dicecar hakim soal peran Andi...

Dubes AS Minta Maaf, Menlu Retno: Tak Cukup, Perlu Penjelasan

Metrobatam, Jakarta - Dubes AS untuk RI Joseph Donovan meminta maaf atas insiden penolakan AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, bagi pemerintah...

Pilkada 2018 Diprediksi Sedot Kas Negara Sampai Rp20 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dana hibah yang disepakati akan dikucurkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah sudah mencapai Rp15,2 triliun. Belasan triliun dana...

Istana akan Gelar Rapat Bahas Densus Tipikor

Metrobatam, Bandung - Usulan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri menuai kritikan dari berbagai pihak. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)...

Papua Mencekam! 4 Anggota Brimob Ditembak saat Evakuasi Jenazah Rekannya

Metrobatam, Jayapura - Pasca teror penembakan di kawasan Freeport, hingga kini aksi penembakan terus terjadi. Pagi ini, empat anggota Brimob Polda Papua tertembak saat...

Soal Penolakan pada Panglima TNI, Wiranto Tunggu Penjelasan AS

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan masih menunggu klarifikasi dari pihak Amerika Serikat terkait dengan penolakan Panglima TNI...

Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Terjaring Razia Narkoba di Diskotek

Metrobatam, Medan - Petugas Gabungan Polisi dan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes Medan, berhasil menjaring sebanyak 80 orang...

PBNU: Yang Menolak Pancasila, Silakan Hidup di Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tak bisa diganggu...
BAGIKAN