‘Pencabutan BAP Miryam Tak Jamin Setnov Lepas di Kasus e-KTP’

409

Metrobatam, Jakarta – Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan menilai pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) politikus Partai Hanura Miryam S Haryani dalam persidangan tak menjamin Ketua DPR Setya Novanto aman dalam kasus korupsi e-KTP.

Hal tersebut disampaikan Zulhendri kepada pengacara Farhat Abbas ketika membicarakan pencabutan BAP Miryam di persidangan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa dua eks petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

“Saya berpandangan kalau dicabut itu BAP (Miryam), itu tidak akan mempengaruhi posisi pak Novanto. Karena apa? Penyidik itu nggak bodoh saya bilang,” kata Zulhendri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11).

Zulhendri datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari. Pria yang memiliki kantor hukum Zulhendri Hasan & Partners Law Firm, diperiksa sekitar lima jam di lembaga antirasuah tersebut.

Usai diperiksa, kepada wartawan Zulhendri menegaskan tak benar bahwa dirinyalah yang menyampaikan soal pencabutan BAP Miryam sebagaimana yang disampaikan Farhat dan Elza Syarief ketika bersaksi di persidangan Miryam. “Adanya konstruksi pencabutan BAP itu saya justru tahu dari saudara Farhat,” ujar Zulhendri.

Zulhendri mengatakan sekalipun Miryam mencabut seluruh keterangan yang tertuang dalam BAP, tentu penyidik KPK sudah mengantongi sejumlah bukti petunjuk lainnya terkait keterlibatan sejumlah pihak dalam korupsi e-KTP, termasuk Setnov.

“Sekalipun BAP miryam dicabut tentu sudah ada bukti-bukti petunjuk lain atau keterangan-keterangan saksi lain yang menyebutkan hal yang sama. Sekalipun itu dicabut tidak akan mempengaruhi,” kata dia.

Zulhendri menyebut, dirinya juga menyampaikan kepada Farhat, jika dirinya menjadi tim hukum pihak-pihak yang terseret kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu, tak akan menyarankan pencabutan BAP seperti yang dilakukan Miryam.

“Saya tidak akan rekomendasi pencabutan itu, kira-kira seperti itu,” tuturnya.

Miryam dalam kasus pencabutan BAP di persidangan Irman dan Sugiharto pada 23 Maret 2017, telah dinyatakan bersalah memberikan keterangan palsu. Politikus Partai Hanura itu juga telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu, Setnov telah kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....

Setnov Bela Fahri Hamzah soal Tudingan Nazaruddin

Metrobatam, Jakarta - Terdakwa korupsi proyek e-KTP Setya Novanto membela Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin...

TKI di Taiwan Tewas Misterius, Sempat Tulis Surat Wasiat dan Siaran Live di Facebook

Metrobatam, Lampung - Seorang TKI pria yang bekerja di Taiwan dilaporkan tewas bunuh diri. Pria berinisial WY asal Lampung Timur itu dikabarkan nekat mengakhiri...
BAGIKAN