Metrobatam, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan tujuan menghapus pola pikir atau mindset sekolah favorit dan non-favorit.

Pemerhati pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai sistem zonasi bisa saja menjadi langkah awal Kemendikbud menghapus pola pikir kastanisasi sekolah. Namun, langkah tersebut pun masih diragukan keberhasilannya.

   

“Mindset sekolah itu favorit atau tidak bukanlah Kemendikbud, tetapi masyarakat sendiri yang menilai sekolah itu favorit atau tidak,” kata Doni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/7).

Menurut Doni, sebuah sekolah dianggap favorit umumnya karena memiliki tenaga pengajar dan sarana-prasarana yang baik.

Sehingga, tantangan pemerintah adalah memberikan kesamaan kualitas guru dan fasilitas sekolah, baik di kota maupun pinggiran daerah.

“Jadi, sistem zonasi nggak menjamin bahwa sistem kasta itu hilang. Sistem itu hanya menjamin akses orang miskin ke sekolah itu ada, tetapi tidak ada kaitannya dengan akses kualitas,” kata Doni.

Doni menduga terdapat kesalahpahaman pemerintah daerah (pemda), dalam hal ini dinas pendidikan setempat dan orang tua calon peserta didik terkait pasal-pasal di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Misalnya, soal aturan bahwa pemda wajib membebaskan biaya pendidikan kepada siswa prasejahtera, paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kondisi prasejahtera dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Aturan 20 persen untuk orang miskin yang diharuskan menggunakan SKTM itu tampaknya dipahami oleh orang-orang sebagai peluang untuk bisa masuk ke sekolah favorit,” kata Doni.

Alhasil, Doni melanjutkan para orang tua ‘nekat’ memalsukan SKTM an berpura-pura miskin sebagaimana terjadi di Jawa Tengah.

“Itu kan penipuan publik dan pelanggaran moral yang memprihatinkan dalam masyarakat. Mereka nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak,” kata Doni.

Doni pun menyayangkan seluruh pihak pemda, mulai dari level RT/RW hingga kelurahan yang terkesan memudahkan pemberian SKTM.

Diketahui, membludaknya kepemilikan SKTM palsu demi mengikuti PPDB di Jateng menjadi sorotan publik. Padahal, 78 ribu pemilik SKTM palsu itu sesungguhnya hidup berkecukupan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai banyak pasal-pasal di Permendikbud 14/2018 yang memiliki pengertian bias.

Jika Permendikbud 14/2018 itu diteliti secara seksama, kata Heru, masalah SKTM tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan siswa baru. Dengan demikian, penerimaan dengan jalur SKTM sebagaimana terjadi Jateng tidak berlandaskan payung hukum.

“Dalam praktiknya, ternyata daerah mengimplementasikannya beda. Di dalam PPDB ini ada jalur (menggunakan) SKTM, ini (pemerintah) daerah menggunakan aturan yang mana?” kata Heru.

Mendikbud Respons Kritikan

Muhadjir Effendy enggan berkomentar banyak terkait kritikan yang menyebut kurangnya sosialisasi pemerintah pusat terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Salah satu pihak yang melontarkan kritik demikian adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Ya sampai kiamat pun masih selalu kurang selama masih ada… wong sudah sejak tahun lalu PPDB diberlakukan,” kata Muhadjir seraya bergegas meninggalkan Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (11/7). Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun enggan melanjutkan kalimatnya.

Sebelumnya, KPAI menilai sosialisasi sistem zonasi oleh Kemendikbud sangat minim, baik kepada dinas pendidikan di level provinsi/kabupaten/kota, maupun sosialisasi dinas pendidikan setempat kepada masyarakat atau orang tua siswa calon peserta didik baru.

“Tanya KPAI dong yang memberi komentar. Karena menurut saya pemda sudah paham,” ujar Muhadjir.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo pun menilai menyimpangnya praktik PPDB sistem zonasi di daerah dari pedoman Permedikbud 14/2018 lantaran kurang sosialisasi.

Kemendikbud, kata Heru, tampak tidak memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai PPDB. Padahal, dinas pendidikan mulai dari level provinsi/kabupaten/kota seharusnya memiliki pemahaman teknis yang sama.

“Kami menyimpulkan ada misunderstanding terhadap permendikbud. Nah, sekarang apa pemerintah pusat alias Kemendikbud mau disalahkan jika disebut kurang sosialisasi? Pasti akan balik menyalahkan pemda dengan mengatakan, ‘Kan Permendikbud 14/2018 sudah jelas, kenapa pemda enggak bisa menginterpretasikannya?’,” kata Heru.

Sistem zonasi PPDB 2018 mengalami kekacauan di sejumlah daerah. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah gagal menerapkan PPDB sesuai Permendikbud 14/2018. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pemeliharaan Jaringan Listrik, Ini Wilayah yang Dilakukan Pemadaman di Tanjungpinang dan Bintan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Wilayah cabang Kota Tanjungpinang berencana melakukan pemadaman di seluruh wilayah Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pemandaman ini tertuang bertujuan...

Kominfo Humas Lingga Apresiasi Program KSP Diskominfo Kepri

Metrobatam.com, Lingga - Laju arus globalisasi dewasa ini semakin tak terbendung, hampir di semua lini kehidupan sudah terintegrasi dengan teknologi tak terkecuali di sektor...

Jangan Kaget, Daik Lingga Tak Ada Warnet

Metrobatam.com, Lingga - Tidak seperti kota lainnya, ibukota Daik Lingga memang terlihat nyaman dan tenteram. Dikategorikan sebagai daerah yang jauh dari hiruk pikuk layaknya kota-kota...

Besok, AJI Tanjungpinang Gelar Aksi Tolak Remisi Pembunuh Wartawan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang akan menggelar aksi menolak pemberian remisi pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, I...

#WelcomeBackBTP Merangsek Jadi Topik Terpopuler di Dunia

Metrobatam, Jakarta - Hastag atau tanda pagar (tagar) #WelcomeBackBTP sempat merangsek jadi topik yang hangat dibicarakan di media sosial skala dunia. Ya, hal ini...

Salam 3 Jari Ahok saat Bebas dari Penjara

Metrobatam, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah resmi bebas dari penjara. Dia melakukan salam tiga jari saat proses administrasi di Rutan Mako Brimob. Dilihat...

Ini 5 Fakta Mengerikan Pemerkosaan dan Pembakaran Inah di Palembang

Metrobatam, Jakarta - Malang nian nasib Inah Antimurti (20). Perempuan janda satu anak ini diperkosa lalu dibakar mayatnya gegara utang piutang. Mayat Inah awalnya ditemukan...

Polisi Tunggu Dewan Pers soal Tabloid Indonesia Barokah

Metrobatam, Jakarta - Polisi menyerahkan kasus beredarnya tabloid Indonesia Barokah ke Dewan Pers lebih dahulu untuk sebelum melakukan penilaian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas...

Soal Pembebasan Ba’asyir, Pemuda Muhammadiyah: Jangan Perkeruh Suasana

Metrobatam, Jakarta - PP Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan secara jelas soal rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, apalagi rencana pembebasan itu sudah diumumkan ke...

Kiai Sepuh NU Isyaratkan All Out Menangkan Jokowi-Ma’ruf

Metrobatam, Surabaya - Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) bersilaturahmi dengan cawapres Ma'ruf Amin di Surabaya. Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar mengatakan kiai Ma'ruf...

KPK OTT Bupati Mesuji, Total 8 Orang Diamankan dan 1 Dus Uang

Metrobatam, Jakarta - Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung, total ada delapan orang dan satu dus barang bukti berupa uang diamankan KPK. Salah...

Menhan Tegaskan Ba’asyir Harus Berikrar Setia NKRI

Metrobatam, Jakarta - Pembebasan bersyarat terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir belum diputuskan karena ketentuan yang belum terpenuhi, yakni ikrar setia kepada NKRI. Menteri Pertahanan...