Pengamat: Mindset Sekolah Favorit Harus Dihapus di Masyarakat

Metrobatam, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan tujuan menghapus pola pikir atau mindset sekolah favorit dan non-favorit.

Pemerhati pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai sistem zonasi bisa saja menjadi langkah awal Kemendikbud menghapus pola pikir kastanisasi sekolah. Namun, langkah tersebut pun masih diragukan keberhasilannya.

“Mindset sekolah itu favorit atau tidak bukanlah Kemendikbud, tetapi masyarakat sendiri yang menilai sekolah itu favorit atau tidak,” kata Doni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/7).

Menurut Doni, sebuah sekolah dianggap favorit umumnya karena memiliki tenaga pengajar dan sarana-prasarana yang baik.

Sehingga, tantangan pemerintah adalah memberikan kesamaan kualitas guru dan fasilitas sekolah, baik di kota maupun pinggiran daerah.

“Jadi, sistem zonasi nggak menjamin bahwa sistem kasta itu hilang. Sistem itu hanya menjamin akses orang miskin ke sekolah itu ada, tetapi tidak ada kaitannya dengan akses kualitas,” kata Doni.

Doni menduga terdapat kesalahpahaman pemerintah daerah (pemda), dalam hal ini dinas pendidikan setempat dan orang tua calon peserta didik terkait pasal-pasal di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Misalnya, soal aturan bahwa pemda wajib membebaskan biaya pendidikan kepada siswa prasejahtera, paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kondisi prasejahtera dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Aturan 20 persen untuk orang miskin yang diharuskan menggunakan SKTM itu tampaknya dipahami oleh orang-orang sebagai peluang untuk bisa masuk ke sekolah favorit,” kata Doni.

Alhasil, Doni melanjutkan para orang tua ‘nekat’ memalsukan SKTM an berpura-pura miskin sebagaimana terjadi di Jawa Tengah.

“Itu kan penipuan publik dan pelanggaran moral yang memprihatinkan dalam masyarakat. Mereka nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak,” kata Doni.

Doni pun menyayangkan seluruh pihak pemda, mulai dari level RT/RW hingga kelurahan yang terkesan memudahkan pemberian SKTM.

Diketahui, membludaknya kepemilikan SKTM palsu demi mengikuti PPDB di Jateng menjadi sorotan publik. Padahal, 78 ribu pemilik SKTM palsu itu sesungguhnya hidup berkecukupan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai banyak pasal-pasal di Permendikbud 14/2018 yang memiliki pengertian bias.

Jika Permendikbud 14/2018 itu diteliti secara seksama, kata Heru, masalah SKTM tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan siswa baru. Dengan demikian, penerimaan dengan jalur SKTM sebagaimana terjadi Jateng tidak berlandaskan payung hukum.

“Dalam praktiknya, ternyata daerah mengimplementasikannya beda. Di dalam PPDB ini ada jalur (menggunakan) SKTM, ini (pemerintah) daerah menggunakan aturan yang mana?” kata Heru.

Mendikbud Respons Kritikan

Muhadjir Effendy enggan berkomentar banyak terkait kritikan yang menyebut kurangnya sosialisasi pemerintah pusat terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Salah satu pihak yang melontarkan kritik demikian adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Ya sampai kiamat pun masih selalu kurang selama masih ada… wong sudah sejak tahun lalu PPDB diberlakukan,” kata Muhadjir seraya bergegas meninggalkan Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (11/7). Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun enggan melanjutkan kalimatnya.

Sebelumnya, KPAI menilai sosialisasi sistem zonasi oleh Kemendikbud sangat minim, baik kepada dinas pendidikan di level provinsi/kabupaten/kota, maupun sosialisasi dinas pendidikan setempat kepada masyarakat atau orang tua siswa calon peserta didik baru.

“Tanya KPAI dong yang memberi komentar. Karena menurut saya pemda sudah paham,” ujar Muhadjir.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo pun menilai menyimpangnya praktik PPDB sistem zonasi di daerah dari pedoman Permedikbud 14/2018 lantaran kurang sosialisasi.

Kemendikbud, kata Heru, tampak tidak memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai PPDB. Padahal, dinas pendidikan mulai dari level provinsi/kabupaten/kota seharusnya memiliki pemahaman teknis yang sama.

“Kami menyimpulkan ada misunderstanding terhadap permendikbud. Nah, sekarang apa pemerintah pusat alias Kemendikbud mau disalahkan jika disebut kurang sosialisasi? Pasti akan balik menyalahkan pemda dengan mengatakan, ‘Kan Permendikbud 14/2018 sudah jelas, kenapa pemda enggak bisa menginterpretasikannya?’,” kata Heru.

Sistem zonasi PPDB 2018 mengalami kekacauan di sejumlah daerah. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah gagal menerapkan PPDB sesuai Permendikbud 14/2018. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Jokowi: Kita Harus Akhiri Politik Kebohongan, Merasa Benar Sendiri

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang ke-54. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan tentang berpolitik yang...

Hasil Inter Vs AC Milan: Dramatis! Gol Injury Time Menangkan Nerazzurri

Milan - Inter Milan berhasil memenangi laga dramatis kontra AC Milan dengan skor 1-0. Gol semata wayang dibuat Mauro Icardi di masa injury time...

Kerugian dan Kerusakan Gempa di Sulteng Capai Rp13,82 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengungkap bahwa dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa dan...

KKB Sandera 16 Guru dan Tenaga Medis di Mapenduma Papua

Metrobatam, Jayapura - 16 orang Guru dan Tenaga medis yang bertugas di Mapenduma, kabupaten Nduga, Papua disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Selama...

Sandiaga Diminta Bicara Data dan Kurangi Politik Bohong

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno...

Kevin/Marcus Rebut Gelar Juara Denmark Terbuka!

Odense - Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon berhasil menyabet gelar juara Denmark Terbuka 2018. Di final, Kevin/Marcus menumpas ganda Jepang. Bermain di Odense Sports Park,...

Bos Sawit Dirampok di Riau, Uang-Emas Senilai Rp 500 Juta Raib

Metrobatam, Pekanbaru - Aksi perampokan terjadi di Desa Sumber Jaya, Kuansing, Riau. Korbannya ialah pengusaha sawit yang mengalami kerugian sekitar Rp 500 juta. "Korban selama...

Cari Kapolres Muba, Seorang Pria Serang Petugas Jaga Mapolres

Metrobatam, Palembang - Seorang pria menyerang petugas jaga Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu (21/10). Pria bernama Arison itu diduga mengalami gangguan Jiwa. Kejadian bermula...

Bima Arya Sambut Baik Rencana Jokowi Kucurkan Dana Kelurahan

Metrobatam, Bogor - Presiden Jokowi berencana mencairkan dana kelurahan pada 2019. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menyambut baik rencana tersebut karena penting untuk...

Mayoritas Pengusaha HIPMI dan KADIN Diklaim Dukung Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, menyebut mayoritas pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)...

Disebut Sudah Nikah dengan Rossa, Afgan Banjir Ucapan Selamat

Metrobatam, Jakarta - Afgan disebut sudah menikah dengan Rossa. Hal itu diungkapkan oleh sahabat mereka, Bubah Alfian, saat ia melakukan Instagram live. Karena hal itu,...

Soal Gempa Sulteng, BNPB: 2.113 Orang Tewas, 1.309 Hilang

Metrobatam, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut jumlah korban jiwa akibat gempa di Sulawesi Tengah yang ditemukan mencapai 2.113 orang. 22 hari...
SHARE