Pengamat: Mindset Sekolah Favorit Harus Dihapus di Masyarakat

Metrobatam, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan tujuan menghapus pola pikir atau mindset sekolah favorit dan non-favorit.

Pemerhati pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai sistem zonasi bisa saja menjadi langkah awal Kemendikbud menghapus pola pikir kastanisasi sekolah. Namun, langkah tersebut pun masih diragukan keberhasilannya.

“Mindset sekolah itu favorit atau tidak bukanlah Kemendikbud, tetapi masyarakat sendiri yang menilai sekolah itu favorit atau tidak,” kata Doni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/7).

Menurut Doni, sebuah sekolah dianggap favorit umumnya karena memiliki tenaga pengajar dan sarana-prasarana yang baik.

Sehingga, tantangan pemerintah adalah memberikan kesamaan kualitas guru dan fasilitas sekolah, baik di kota maupun pinggiran daerah.

“Jadi, sistem zonasi nggak menjamin bahwa sistem kasta itu hilang. Sistem itu hanya menjamin akses orang miskin ke sekolah itu ada, tetapi tidak ada kaitannya dengan akses kualitas,” kata Doni.

Doni menduga terdapat kesalahpahaman pemerintah daerah (pemda), dalam hal ini dinas pendidikan setempat dan orang tua calon peserta didik terkait pasal-pasal di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Misalnya, soal aturan bahwa pemda wajib membebaskan biaya pendidikan kepada siswa prasejahtera, paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kondisi prasejahtera dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Aturan 20 persen untuk orang miskin yang diharuskan menggunakan SKTM itu tampaknya dipahami oleh orang-orang sebagai peluang untuk bisa masuk ke sekolah favorit,” kata Doni.

Alhasil, Doni melanjutkan para orang tua ‘nekat’ memalsukan SKTM an berpura-pura miskin sebagaimana terjadi di Jawa Tengah.

“Itu kan penipuan publik dan pelanggaran moral yang memprihatinkan dalam masyarakat. Mereka nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak,” kata Doni.

Doni pun menyayangkan seluruh pihak pemda, mulai dari level RT/RW hingga kelurahan yang terkesan memudahkan pemberian SKTM.

Diketahui, membludaknya kepemilikan SKTM palsu demi mengikuti PPDB di Jateng menjadi sorotan publik. Padahal, 78 ribu pemilik SKTM palsu itu sesungguhnya hidup berkecukupan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai banyak pasal-pasal di Permendikbud 14/2018 yang memiliki pengertian bias.

Jika Permendikbud 14/2018 itu diteliti secara seksama, kata Heru, masalah SKTM tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan siswa baru. Dengan demikian, penerimaan dengan jalur SKTM sebagaimana terjadi Jateng tidak berlandaskan payung hukum.

“Dalam praktiknya, ternyata daerah mengimplementasikannya beda. Di dalam PPDB ini ada jalur (menggunakan) SKTM, ini (pemerintah) daerah menggunakan aturan yang mana?” kata Heru.

Mendikbud Respons Kritikan

Muhadjir Effendy enggan berkomentar banyak terkait kritikan yang menyebut kurangnya sosialisasi pemerintah pusat terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Salah satu pihak yang melontarkan kritik demikian adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Ya sampai kiamat pun masih selalu kurang selama masih ada… wong sudah sejak tahun lalu PPDB diberlakukan,” kata Muhadjir seraya bergegas meninggalkan Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (11/7). Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun enggan melanjutkan kalimatnya.

Sebelumnya, KPAI menilai sosialisasi sistem zonasi oleh Kemendikbud sangat minim, baik kepada dinas pendidikan di level provinsi/kabupaten/kota, maupun sosialisasi dinas pendidikan setempat kepada masyarakat atau orang tua siswa calon peserta didik baru.

“Tanya KPAI dong yang memberi komentar. Karena menurut saya pemda sudah paham,” ujar Muhadjir.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo pun menilai menyimpangnya praktik PPDB sistem zonasi di daerah dari pedoman Permedikbud 14/2018 lantaran kurang sosialisasi.

Kemendikbud, kata Heru, tampak tidak memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai PPDB. Padahal, dinas pendidikan mulai dari level provinsi/kabupaten/kota seharusnya memiliki pemahaman teknis yang sama.

“Kami menyimpulkan ada misunderstanding terhadap permendikbud. Nah, sekarang apa pemerintah pusat alias Kemendikbud mau disalahkan jika disebut kurang sosialisasi? Pasti akan balik menyalahkan pemda dengan mengatakan, ‘Kan Permendikbud 14/2018 sudah jelas, kenapa pemda enggak bisa menginterpretasikannya?’,” kata Heru.

Sistem zonasi PPDB 2018 mengalami kekacauan di sejumlah daerah. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah gagal menerapkan PPDB sesuai Permendikbud 14/2018. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Anggota DPR RI Dwi Ria Latifa Apresiasi Halal Bi Halal Warga Punggowo

Metrobatam.com , Batam - Anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP, Dwi Ria Latifa mengapresiasi atas pelaksanaan halal bi halal Keluarga besar Punggowo Kota Batam...

Ocarina Batam Fasilitas Segala Permainan dan Hiburan Nyaman Sambil Mengadakan Gebyar Undian Hadiah Pemenang

Metrobatam.com - Batam Agus supryanto general manager ocarina menerangkan "dengan adanya memumumkan gebyar mega wisata new ocarina sudah ada pemenang nya, pemenang hasil undian...

Lantamal IV Gagalkan Penyeludupan TKI Ilegal ke Malaysia

Metrobatam.com - Tanjungpinang, 14 Juli 2018,…. Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama Angakatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang kembali menangkap 12 Tenaga Kerja...

Penindakan Satwa Dan Tumbuhan Kpu Bea Dan Cukai Tipe B Batam

Metrobatam.com - Batam Batam, KPU BC Batam konferensi pers kepada awak media mengenai hasil tindakan satwa dan tumbuhan, Jumat (13/07). Susila Brata Kepala Kantor KPU BC...

Hanura: Yang Sering Komporin Masyarakat Amien Rais

Metrobatam, Jakarta - Presiden Jokowi menilai ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi suasana politik jelang pemilu 2019. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebutkan...

Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Keuangan Proyek PLTU Riau

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menggeledah lima tempat terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi...

Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Pembantaian Ratusan Buaya di Sorong

Metrobatam, Jakarta - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi terkait pembantaian terhadap 292 ekor buaya di penangkaran milik CV. Mitra Lestari Abadi, Provinsi Papua Barat....

Bagikan Bahan Pakaian untuk Menangkan Cagub Riau, Timses Ini Dibui

Metrobatam, Pekanbaru - Pihak Sentra Gakkumdu (Penegagakan Hukum Terpadu) Provinsi Riau memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap warga berinisial DS. Pria tersebut ditahan karena diduga...

Modric: Tak Ada Penyesalan, Kroasia Lebih Baik dari Prancis

Moskow - Luka Modric berpendapat bahwa Kroasia bisa bangga sekalipun dikalahkan Prancis di final Piala Dunia 2018. Kroasia bermain lebih baik sekalipun gagal juara. Kroasia...

Wakapolri Klaim Punya Alat Canggih Tangkal Terorisme

Metrobatam, Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan saat ini Polri telah memiliki alat canggih guna menangkal aksi terorisme di Indonesia. Menurutnya, saat ini Polri...

Keluarga Lalu Zohri Tak Pernah Menolak Renovasi Rumah

Metrobatam, Jakarta - Kakak kandung Lalu Muhammad Zohri, Baiq Fazila, menyangkal jika keluarganya menolak bantuan renovasi rumah mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pihaknya...

Pertimbangan PD Merapat ke Jokowi, Cawapres Harus Bersahabat

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti pengumuman dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa sosok cawapresnya di Pilpres 2019. Sosok cawapres Jokowi akan...
BAGIKAN