Pensiunan PNS Dapat THR Tahun Depan

Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati speaks during a news conference in Jakarta May 21, 2008. Indrawati said on Wednesday a plan to hike fuel prices by an average of 28.7 percent is "largely final". REUTERS/Supri (INDONESIA)

Metrobatam.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, gaji pokok untuk pegawai negeri sipil ( PNS) tidak mengalami kenaikan pada tahun 2018.

Namun demikian, PNS aktif maupun pensiun akan tetap memperoleh insentif berupa tunjangan hari raya (THR).

“Tahun depan gaji pokok tidak naik, tapi kami mengantisipasi program pensiun kita untuk diperbaiki,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2017).

Menurut Sri Mulyani, dengan demikian PNS akan tetap menerima gaji ke-13 dan THR seperti yang telah diberikan dalam dua tahun terakhir.

Bacaan Lainnya

Ia pun memastikan, pemerintah akan menaikkan uang lauk pauk untuk anggota TNI/Polri. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan, kenaikan uang lauk pauk direncanakan sebesar Rp 5.000, dari Rp 55.000 menjadi Rp 60.000.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunta WD Nugraha menyatakan, pemberian THR bagi pensiunan dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PNS.

Dalam beberapa tahun terakhir, pensiunan PNS hanya terima gaji ke-13.

“Memang meningkatkan kesejahteraan melalui THR. Jadi mereka juga menikmati pada saat lebaran, mendapat THR,” tutur Kunta.

Ia menjelaskan, insentif kepada pensiunan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pensiunan PNS.

Namun, Kunta enggan memberikan rincian alokasi yang disiapkan pemerintah untuk menyalurkan gaji ke-13 dan THR. Pemerintah menetapkan belanja dari pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun dalam RAPBN 2018.

Belanja kementerian dan lembaga dipatok Rp 814 triliun dan belanja non kementerian sebesar Rp 629,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat pun rencananya juga akan diarahkan untuk peningkatan reformasi dan birokrasi di pemerintahan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Sumber: Kompas.com

Pos terkait