Peraturan KPU Diterbitkan, Terpidana Percobaan Sah Bisa Maju Pilkada

199

Metrobatam, Jakarta – KPU RI akhirnya menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 tentang Pencalonan dalam Pilkada pada Kamis (16/9). Dalam peraturan itu, akhirnya dituangkan soal terpidana percobaan bisa mencalonkan diri dalam Pilkada.

Ketentuan soal terpidana percobaan dimaksud tertuang dalam pasal 4 ayat 1: Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan:

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,” bunyi pasal 4, ayat 1 huruf f dikutip dari PKPU 9, Jumat (16/9/2016).

Pasal 4 ayat di bawahnya 4, merinci syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara itu dikecualikan bagi beberapa hal, yaitu:

a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 tahun
b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis)
c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Huruf b pasal di atas soal ‘calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis)’ adalah ketentuan soal terpidana percobaan bisa maju Pilkada, yang disusun komisi II DPR bersama pemerintah dan akhirnya tertuang dalam Peraturan KPU.

Contoh kasus ini adalah terpidana percobaan pada kasus kecelakaan lalu lintas atau pencemaran nama baik yang dipindana percobaan.

Ketentuan itu sejak awal ditolak keras oleh KPU karena ketentuan ‘terpidana’ dalam UU Pilkada dianggap tidak perlu ditafsirkan lagi, artinya semua jenis terpidana. Namun komisi II menafsirkan dengan mengecualikan terpidana percobaan dengan alasan aspek keadilan.

Debat panjang pun bergulir memperdebatkan ‘terpidana percobaan’, hingga akhirnya lolos menjadi kesimpulan rapat DPR. KPU yang menolak tidak bisa menyanggah, karena sejak UU Pilkada direvisi, KPU kehilangan kemandirian dalam menyusun peraturannya sendiri.

Semua rekomendasi Komisi II DPR yang berupa masukan bagi KPU dalam menyusun Peraturan KPU bersifat mengikat sebagaimana diatur pasal 9 huruf a UU Pilkada. Akibatnya, mau tidak mau KPU harus tunduk pada masukan DPR, padahal di antara fraksi komisi II saja ada pemahaman berbeda. PDIP dan PAN tercatat paling getol menolak terpidana percobaan.

Baca juga: Diikat Aturan, KPU Tak Bisa Tolak Kesimpulan DPR Soal Terpidana Percobaan

Pilkada serentak akan digelar di 101 daerah se-Indonesia, yaitu 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten. Pendaftaran Pilkada ini digelar tangal 21-23 September, sementara pemungutan suaranya digelar serentak tangga 15 Februari 2017.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Waspada! Beredar Lagi Surat Palsu Pengangkatan CPNS

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerima konfirmasi surat perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Surat tersebut menjelaskan adanya pengangkatan calon...

Pengguna Internet di Indonesia Capai 143 Juta Orang

Metrobatam, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hari ini (19/2) mengumumkan data survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia sepanjang 2017. Data...

Nelayan di Belawan Mengamuk Bakar 8 Unit Kapal Pukat

Metrobatam, Medan - Nelayan mengamuk dan membakar 8 unit kapal pukat teri bermesin GT 5 di perairan Belawan, Kota Medan pada Senin (19/2). Mengamuknya para...

Demokrasi Defisit, Radikalisme Jadi Alternatif

Metrobatam, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyatakan bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, dalam diskusi...

Dokter Nyatakan Penyerang Kiai Lamongan Idap Gangguan Psikis

Metrobatam, Surabaya - Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan, Adies Kadir didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin dan beberapa...

Terduga Teroris Diklaim Lempar Bom Molotov ke Polsek Bontoala

Metrobatam, Jakarta - Salah satu terduga teroris yang diamankan Tim Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri di Indramayu, beberapa waktu lalu, mengaku sebagai pelaku pelemparan bom...

Sindikat Pencuri 2.640 Botol Infus Dibekuk Polisi di Aceh

Metrobatam, Banda Aceh - Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe berhasil mengungkapkan jaringan sindikat pencurian sebanyak 2.640 botol cairan infus di Rumah Sakti Kasih Ibu, Kota...

BNN Tes Urine Prajurit TNI AD dan Polisi Militer

Metrobatam, Jakarta - Seluruh prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dinyatakan bersih dari narkoba melalui pemeriksaan urine. Hal ini dilakukan dalam...

Golkar Bakal Cabut Dukungan Bagi Kader yang Terlibat Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Golkar menggelar rapat konsultasi dengan seluruh pengurus Golkar, termasuk mereka yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah....

Sebut KPU Ketakutan PBB Jadi Partai Radikal, Yusril akan Pidanakan Komisioner

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) takut untuk meloloskan partainya ke Pemilu 2019...

KPK Tahan Bupati Kebumen

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad usai diperiksa selaku tersangka suap. Yahya diduga menerima jatah dari...

Abu Vulkanik Sinabung Meluas ke Aceh, Warga Diimbau Waspada

Metrobatam, Lhokseumawe - Semburan abu vulkanik berasal dari letusan Gunung Sinabung, Sumut, terus meluas ke sejumlah daerah di Aceh. Abu vulkanik meluas ke Aceh...
BAGIKAN