Pernikahan Dini Siswa SMP, Pemerintah Kirim Tim ke Bantaeng

Metrobatam, Jakarta – Sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMP menjadi sorotan publik nasional setelah berencana menikah di usia remaja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah mengirim tim untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Akan ada tim untuk berusaha ke sana. Bagaimana caranya untuk mencegah ini,” kata Menteri PPPA Yohanna Yembise di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/4).

Yohanna tidak menjelaskan secara rinci tim yang dimaksud. Dia hanya menegaskan kementeriannya akan fokus pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pencerahan terkait pernikahan dini.

Yohanna mengakui saat ini banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, termasuk salah satu kasusnya yang terjadi di Bantaeng.

Menyoroti kondisi tersebut, Yohanna kini berfokus memberikan perlindungan kepada hak anak sekaligus tidak membiarkan anak-anak untuk menikah di usia dini seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Karena undang-undang ini masih berlaku, undang-undang 1/1974 masih berlaku. Jadi membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus dengan keluarga,” ujarnya.

Kabar rencana pernikahan dini di Bantaeng jadi sorotan publik. Pasangan berusia 15 tahun dan 14 tahun itu telah mendaftarkan diri ke KUA Bantaeng untuk menikah setelah mengantongi putusan dispensasi Pengadilan Agama setempat.

UU Perkawinan Sudah Cukup

Batas minimal perempuan menikah di UU Perkawinan adalah 16 tahun. Namun dalam kacamata DPR, pasal-pasal lain harus dibaca dan UU terkait cukup untuk mencegah perkawinan anak.

“Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak perempuan yaitu upaya pencegahan perkawianan usia dini atau perkawinan di bawah umur,” demikian pendapat resmi DPR sebagaimana dikutip detikcom dari website Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/5/2018).

Pendapat ini disampaikan untuk menjawab judicial review di MK yang diajukan sekelompok masyarakat atas UU Perkawinan. Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 itu hasilnya menolak gugatan pemohon.

“Di samping itu juga terdapat mekanisme perizinan dari orang tua bagi mempelai yang berada di bawah 21 tahun dan mekanisme pembatalan perkawian apabila perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Perkawinan,” ujarnya.

Menurut DPR, batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang-undang dapat berbeda dengan undang-undang yang lain hal ini dapat dimungkinkan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

“Misalnya untuk mempunyai hak pilih ditentukan batasan usia 17 tahun demikian juga seseorang dianggap telah cukup usia untuk mendapatkan SIM yaitu apabila telah berusia 17 tahun,” ujarnya.

Menurut DPR, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan dimana sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Sebagai contoh di Jawa Barat perempuan berusia 14 tahun dan telah aqil baliqh dianggap telah cakap untuk menikah,” terang DPR.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu, yaitu tahun 1974.

“Sehubungan dengan itu, maka UU Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pembatasan umur tersebut dimaksudkan salah satunya sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur,” papar DPR.

Dengan pertimbangan di atas, DPR bergeming dan tetap menilai batas usia pernikahan di UU Perkawinan sudah tepat. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dukung Pemerintah, 2019 Golkar Target 6 Kursi di DPRD Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tanjungpinang, Ade Angga menargetkan 6 kursi suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang. Menurut,...

Komisi III DPRD Kepri Tinjau Pembangunan Drainase

Metrobatam.com, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Dinas PUPR melakukan peninjauan lapangan pembangunan dan perbaikan saluran air di Kelurahan Baloi...

Ketua DPRD Provinsi Kepri Terima Kunjungan KPU Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menerima kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/7). Rombongan KPU...

Alfin Minta Kader PKS Tanjungpinang Rebut Pimpinan Dewan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang, Alfin memimpin pendaftaran Caleg Partainya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota...

Danlantamal IV Beri Pembekalan Peserta Ssda Ppra Vlii Lemhannas RI

Metrobatam.com - Tanjungpinang 17 Juli 2018,…. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memberikan pembekalan...

Danlantamal IV Sambut Kedatangan Wagub Lemhannas RI

Metrobatam.com - Tanjungpinang 16 Juli 2018, Komandan Pangakalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menyambut kedatangan...

Satkat Koarmada I Laksanakan Sosialisasi Bela Negara di SMA Negeri 1 Bintan.

Satuan Kapal Cepat (Satkat) Komando Armada I (Koarmada I) melaksanakan sosialisasi Bela Negara kepada siswa baru Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan tersebut berlangsung di...

KPU BC Batam Amankan Shabu berat bruto 511 gram

Metrobatam.com - Batam, Minggu (15/07/2018) penumpang moda transportasi : Lion Air JT 970 (BTH-SUB) membawa 4 bungkus plastik bening yang diduga Methamphetamine dengan berat...

Bea Cukai Batam Berhasil Amankan Penyelundupan Sabu Seberat Bruto 1.229Gram

Metrobatam.com - Batam, Bea Cukai Batam bersama petugas Avsec bandara Hangnadim kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Batam dihari yang berbeda pada hari minggu...

Ingat, Ini Hari Terakhir Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Batas akhir pendaftaran bagi bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019 jatuh pada hari ini,...

Jokowi Akui Mahfud MD dan TGB Masuk Daftar Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan nama sejumlah tokoh yang hadir dalam Kuliah Umum Akademi Bela Negara Partai Nasdem masuk dalam kantongnya sebagai...

Penyelundupan 5 Kg Sabu di Perairan Asahan Sumut Berhasil Digagalkan

Metrobatam, Jakarta - Tim First Fleet Quick Respons (FFQR) Pangakalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan (TBA), Sumatera Utara (Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba...
BAGIKAN