Pernikahan Dini Siswa SMP, Pemerintah Kirim Tim ke Bantaeng

1312

Metrobatam, Jakarta – Sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMP menjadi sorotan publik nasional setelah berencana menikah di usia remaja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah mengirim tim untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Akan ada tim untuk berusaha ke sana. Bagaimana caranya untuk mencegah ini,” kata Menteri PPPA Yohanna Yembise di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/4).

Yohanna tidak menjelaskan secara rinci tim yang dimaksud. Dia hanya menegaskan kementeriannya akan fokus pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pencerahan terkait pernikahan dini.

Yohanna mengakui saat ini banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, termasuk salah satu kasusnya yang terjadi di Bantaeng.

Menyoroti kondisi tersebut, Yohanna kini berfokus memberikan perlindungan kepada hak anak sekaligus tidak membiarkan anak-anak untuk menikah di usia dini seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Karena undang-undang ini masih berlaku, undang-undang 1/1974 masih berlaku. Jadi membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus dengan keluarga,” ujarnya.

Kabar rencana pernikahan dini di Bantaeng jadi sorotan publik. Pasangan berusia 15 tahun dan 14 tahun itu telah mendaftarkan diri ke KUA Bantaeng untuk menikah setelah mengantongi putusan dispensasi Pengadilan Agama setempat.

UU Perkawinan Sudah Cukup

Batas minimal perempuan menikah di UU Perkawinan adalah 16 tahun. Namun dalam kacamata DPR, pasal-pasal lain harus dibaca dan UU terkait cukup untuk mencegah perkawinan anak.

“Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak perempuan yaitu upaya pencegahan perkawianan usia dini atau perkawinan di bawah umur,” demikian pendapat resmi DPR sebagaimana dikutip detikcom dari website Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/5/2018).

Pendapat ini disampaikan untuk menjawab judicial review di MK yang diajukan sekelompok masyarakat atas UU Perkawinan. Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 itu hasilnya menolak gugatan pemohon.

“Di samping itu juga terdapat mekanisme perizinan dari orang tua bagi mempelai yang berada di bawah 21 tahun dan mekanisme pembatalan perkawian apabila perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Perkawinan,” ujarnya.

Menurut DPR, batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang-undang dapat berbeda dengan undang-undang yang lain hal ini dapat dimungkinkan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

“Misalnya untuk mempunyai hak pilih ditentukan batasan usia 17 tahun demikian juga seseorang dianggap telah cukup usia untuk mendapatkan SIM yaitu apabila telah berusia 17 tahun,” ujarnya.

Menurut DPR, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan dimana sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Sebagai contoh di Jawa Barat perempuan berusia 14 tahun dan telah aqil baliqh dianggap telah cakap untuk menikah,” terang DPR.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu, yaitu tahun 1974.

“Sehubungan dengan itu, maka UU Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pembatasan umur tersebut dimaksudkan salah satunya sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur,” papar DPR.

Dengan pertimbangan di atas, DPR bergeming dan tetap menilai batas usia pernikahan di UU Perkawinan sudah tepat. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Wali Kota Tegal Divonis 5 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, kepada Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha. Dia...

Dikawal 4 Pesawat Tempur, Panglima TNI ke Natuna Tinjau Pangkalan Militer

Metrobatam, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Saat terbang ke sana, Hadi mendapat pengawalan ekstra ketat. Empat...

PKS Luruskan Hoax Kader Komentar ‘Kartini Pemuas Seks Belanda’

Metrobatam, Jakarta - Komentar seseorang bernama Ahmada Al Fatih yang menghina Kartini dikait-kaitkan dengan PKS. Foto seseorang berjas PKS digabungkan dengan komentar itu. Bagaimana...

Menkumham Setuju Hukuman Cambuk Dilakukan di Area Lapas

Metrobatam, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly setuju eksekusi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat di Aceh dila‎ksanakan di...

Dokter RS Premier Ngaku Tak Pernah Beri Rekam Medis Setnov ke Fredrich Yunadi

Metrobatam, Jakarta - Dokter RS Premier Glen S Dunda mengaku, tidak pernah memberi rekam medis terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) kepada pengacara...

Bos First Travel Akui Gaji Rp 1 M dan Beli Restoran di London

Metrobatam, Depok - Hakim menanyai bos First Travel, Andika Surachman soal nilai gajinya yang mencapai Rp 1 miliar tiap bulan. Menurut Andika, gaji sebesar...

Jenazah Wakapolres Labuhanbatu Dimakamkan secara Militer di Kampung Halamannya

Metrobatam, Medan – Wakapolres Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kompol Andi Chandra, yang tewas setelah kapal yang ditumpanginya bersama 6 pejabat utama Polres Labuhanbatu tenggelam di...

Ketua DPRD Kepri Minta KPID Tangkal Penyebaran Hoax Melalui Siaran

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi provinsi Kepri Jumaga Nadeak, meminta agar Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) setempat berperan aktif menangkal penyebaran hoax melalui...

Ditpolairud Polda Kepri MoU dengan DPC INSA Batam Serta Luncurkan Aplikasi Sipopeye Kepri

Metrobatam.com, Batam - Dirpolairud Polda Kepri meluncurkan aplikasi SIPOPEYE KEPRI dan lakukan Penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU bersama DPC INSA Batam, Jumat (20/4/2018) pagi di...

Tiga Penari Erotis di Batam Hanya Pekerja Lepas

Metrobatam, Batam - Tiga penari erotis di Dataran Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu, 14 April 2018 lalu diketahui hanya...

‘Sentilan’ SBY dan Polemik Kasus Century

Metrobatam, Jakarta - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, membuat pernyataan mengejutkan melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, pada Selasa (17/4). SBY menyampaikan...

Asyik Pesta Narkoba, 5 Pelajar Ditangkap di Rumah Kosong

Metrobatam, Pekanbaru - Bukannya mengisi waktu dengan hal positif, sekelompok remaja ini malah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Para remaja yang semua masih...
BAGIKAN