Pernikahan Dini Siswa SMP, Pemerintah Kirim Tim ke Bantaeng

Metrobatam, Jakarta – Sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMP menjadi sorotan publik nasional setelah berencana menikah di usia remaja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah mengirim tim untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Akan ada tim untuk berusaha ke sana. Bagaimana caranya untuk mencegah ini,” kata Menteri PPPA Yohanna Yembise di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/4).

Yohanna tidak menjelaskan secara rinci tim yang dimaksud. Dia hanya menegaskan kementeriannya akan fokus pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pencerahan terkait pernikahan dini.

Yohanna mengakui saat ini banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, termasuk salah satu kasusnya yang terjadi di Bantaeng.

Menyoroti kondisi tersebut, Yohanna kini berfokus memberikan perlindungan kepada hak anak sekaligus tidak membiarkan anak-anak untuk menikah di usia dini seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Karena undang-undang ini masih berlaku, undang-undang 1/1974 masih berlaku. Jadi membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus dengan keluarga,” ujarnya.

Kabar rencana pernikahan dini di Bantaeng jadi sorotan publik. Pasangan berusia 15 tahun dan 14 tahun itu telah mendaftarkan diri ke KUA Bantaeng untuk menikah setelah mengantongi putusan dispensasi Pengadilan Agama setempat.

UU Perkawinan Sudah Cukup

Batas minimal perempuan menikah di UU Perkawinan adalah 16 tahun. Namun dalam kacamata DPR, pasal-pasal lain harus dibaca dan UU terkait cukup untuk mencegah perkawinan anak.

“Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak perempuan yaitu upaya pencegahan perkawianan usia dini atau perkawinan di bawah umur,” demikian pendapat resmi DPR sebagaimana dikutip detikcom dari website Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/5/2018).

Pendapat ini disampaikan untuk menjawab judicial review di MK yang diajukan sekelompok masyarakat atas UU Perkawinan. Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 itu hasilnya menolak gugatan pemohon.

“Di samping itu juga terdapat mekanisme perizinan dari orang tua bagi mempelai yang berada di bawah 21 tahun dan mekanisme pembatalan perkawian apabila perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Perkawinan,” ujarnya.

Menurut DPR, batasan umur sebagai batasan pengertian dari sebuah undang-undang dapat berbeda dengan undang-undang yang lain hal ini dapat dimungkinkan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

“Misalnya untuk mempunyai hak pilih ditentukan batasan usia 17 tahun demikian juga seseorang dianggap telah cukup usia untuk mendapatkan SIM yaitu apabila telah berusia 17 tahun,” ujarnya.

Menurut DPR, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan dimana sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Sebagai contoh di Jawa Barat perempuan berusia 14 tahun dan telah aqil baliqh dianggap telah cakap untuk menikah,” terang DPR.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu, yaitu tahun 1974.

“Sehubungan dengan itu, maka UU Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pembatasan umur tersebut dimaksudkan salah satunya sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur,” papar DPR.

Dengan pertimbangan di atas, DPR bergeming dan tetap menilai batas usia pernikahan di UU Perkawinan sudah tepat. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Selamatkan Rupiah, Crazy Rich Tahir Tukar Dolar Lebih Dari Rp1,5 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dato Sri Tahir salah seorang orang terkaya, atau belakangan dikenal dengan sebutan The Crazy Rich, berencana menukarkan dolar yang dimilikinya ke...

Kubu Prabowo Janjikan Tim Khusus Tuntaskan Kasus HAM Mandek

Metrobatam, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak memastikan kasus-kasus...

PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden...

PT Aceh Hukum Pembakar Hutan Kallista Rp 366 Miliar

Metrobatam, Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Aceh menganulir vonis PN Meulaboh. Alhasil, Kallista Alam tetap dihukum Rp 366 miliar atas kebakaran hutan di Rawa...

LBH: Penggusuran Turun Tak Berarti Era Anies Lebih Manusiawi

Metrobatam, Jakarta - Peneliti Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie AlBajili mengakui penggusuran paksa di DKI Jakarta menurun setelah...

Masinton Duga Ada Upaya Jatuhkan Tito Lewat Isu Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Politisi PDIP Masinton Pasaribu menduga ada pihak yang berupaya menjatuhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan lewat isu dugaan Tito...

OTT di Kabupaten Bekasi, KPK Amankan 10 Orang

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Sejak Minggu siang kemarin KPK...

Ini yang Dipantau Bawaslu Jika Capres-cawapres Datangi Pesantren

Metrobatam, Jakarta - KPU mengimbau capres-cawapres tidak menodai lembaga pendidikan, termasuk pesantren dengan kampanye. Bawaslu akan memantau pergerakan capres-cawapres yang mendatangi pesantren agar tak...

PDIP Respons Kivlan Zen: Baru Keluar Kampung, Terus Komentari

Metrobatam, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen tak...

Viral Fotonya Sedang Terbaring Sakit, Ma’ruf Amin: Wah, Itu Ngaco!

Metrobatam, Yogyakarta - Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, angkat suara terkait foto dirinya terbaring di rumah sakit tersebar di media sosial. Begini...

Tanggapi Ferry Mursyidan, PDIP: Bagi Sertifikat Tanah Kebijakan Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan bicara soal bagi-bagi sertifikat tanah di era Jokowi, yang melibatkan banyak pihak....

Gubernur Nurdin Basirun Resmi Buka Kegiatan TMMD di Wilayah Kodim 0315/Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Dengan mengakat tema “TNI Manunggal Rakyat dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Sejahtera dan Demokratis”, Gubernur Kepri Nurdin Basirun secara resmi membuka...
SHARE