Metrobatam, Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah angkat suara terkait pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan menjewer Ketua Umum Haedar Nashir jika membebaskan pilihan warga Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun, terutama terkait sikap politik untuk pilpres tahun depan.

   

Mu’ti juga membantah adanya pihak-pihak termasuk Amien Rais yang ‘menekan’ Muhammadiyah untuk menentukan sikap politik praktis.

“Tidak ada tekanan dari pihak manapun terhadap Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga tidak akan bisa ditekan-tekan oleh siapapun, dari manapun, dengan cara apapun,” tegas Mu’ti kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/11).

Mu’ti menyatakan Muhammadiyah sudah menegaskan dan menegakkan sikap netral dalam politik terkait Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. “Muhammadiyah sudah menegakkan sikap netral di pilpres dan pileg,” kata Mu’ti.

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo mengatakan khitah Muhammadiyah yaitu tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.

“DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar,” kata Najih dikutip Antara, Selasa (20/11).

Khittah tersebut ditetapkan kembali pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar, Bali. Najih mengatakan dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Pada khitah Denpasar juga ditegaskan jika ada hal-hal yang dianggap genting, maka Muhammadiyah bisa menjalankan peran sebagai kelompok berkepentingan, atau menyampaikan opini maupun mendesakkan sikap.

“Di dalam khitah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres,” ujarnya.

Najih mengatakan jika fatwa sampai dikeluarkan, maka dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif. Sementara Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah.

Sebelumnya, Amien Rais mengutarakan ketidaksetujuannya pada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir karena memberi kebebasan bagi warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019.

“Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer,” ujar Amien itu di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).

Menurut Amien, sikap pimpinan Muhammadiyah yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres masing-masing, bukan fatwa. Sehingga dibutuhkan ketegasan agar terwujud pemimpin yang sesuai harapan.

Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan presiden periode 2019-2024.

Amien sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah yakni pada masa 1995-2000. Ia menggantikan ketum sebelumnya yakni KH Ahmad Azhar Basyir. Amien Rais sendiri setelah jabatannya berakhir, posisi Ketum PP Muhammadiyah diisi Ahmad Syafii Ma’arif.

Bela Ketua Muhammadiyah

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang akan menjewer Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir jika membebaskan pilihan politik warga Muhammadiyah di Pilpres 2019

Menurut Wakil Ketua TKN Arsul Sani, PP Muhammadiyah sejatinya netral dalam politik praktis. “Kami sangat menghormati sikap PP Muhammadiyah yang menjaga sikap politiknya itu pada tataran high politik, politik kebangsaan. Bukan politik praktis,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/11).

Arsul mengaku tidak mempermasalahkan jika warga Muhammadiyah mendukung salah satu pasangan calon di pilpres. Namun, ia menyebut dukungan itu tidak serta merta membawa nama organisasi.

Menurut Arsul, netralitas PP Muhammadiyah sudah seharusnya dipertahankan untuk menjaga kualitas politik ormas Islam itu.

“Kalau meminta katakanlah Ketum PP Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah untuk bersikap kepada capres-cawapres tertentu, apakah ke Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo menurut saya ya itu problemnya,” ujar dia.

Arsul mengingatkan semua pihak tidak menurunkan level politik Muhammadiyah untuk kepentingan sesaat, seperti pilpres. Hal itu, kata dia, akan mendegradasi Muhammadiyah secara poltik.

“Jangan karena demi kepentingan sesaat pilpres, sekali lagi baik kepentingan Pak Jokowi-Maruf Amin atau Pak Prabowo-Sandi kemudian Muhammadiyah-nya terdegradasi,” ujar Arsul. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bintan Dapat Adipura Lagi, Ini Komentar Riny Fitrianti

Metrobatam.com, Bintan - Kabupaten Bintan berhasil mendapatkan Piala Adipura untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Penghargaan tersebut dianugerahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia...

Jalan Rusak di Selayar, Masyarakat Berharap Perhatian Pemkab Lingga

Metrobatam.com, Lingga - Perjuangan yang keras dalam menuntut ilmu, walaupun banyak hambatan yang menghadang murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Dusun II Selayar tetap...

Resmi Dibuka, Turnamen Piala Senayang 2019 Diharapkan Lahir Bibit Berprestasi Atlet Lingga

Metrobatam.com, Lingga - Setelah sebelumnya vakum untuk beberapa tahun kini di hari Selasa (15/1) kemarin Turnamen Piala Senayang 2019 resmi dibuka oleh Staf Ahli...

Polsek Tanjungpinang Barat Gelar Sosialisasi Cara Menghadapi Cuaca Ekstrim

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Demi menghindari dampak yang tidak diinginkan akibat cuaca ekstrim. Polsek Tanjungpinang Barat menggelar sosialisasi perubahan cuaca ekstrim bersama warga Teluk Keriting. Kapolsek Tanjungpinang...

Disebut Prabowo BUMN Bangkrut, Ini Curhatan Dirut Garuda

Metrobatam, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto belum lama ini melontarkan penyataan yang cukup menghebohkan. Dia bilang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu persatu...

Lelang Jabatan Pemprov Jabar, 114 Orang Berebut 15 Posisi

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat meloloskan 114 pendaftar untuk melanjutkan proses seleksi terbuka pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama...

BPN Prabowo Ingin Selesai Damai, Kill the DJ Ngaku Belum Ditemui

Metrobatam, Yogyakarta - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di DIY menginginkan agar perkara lagu 'Jogja Istimewa' diselesaikan dengan musyawarah. Namun Marzuki Mohamad atau...

Yusril Ungkap Alasan Masuk Tim Pakar Debat Capres Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi klaim Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut namanya masuk dalam...

Awak Maskapai Malindo Air Terlibat Penyelundupan Narkoba ke Australia

Melbourne - Polisi di Melbourne berhasil membongkar sindikat narkoba internasional yang menggunakan awak maskapai Malindo Air dari Malaysia untuk menyeludupkan narkoba ke Australia selama...

Polisi Ungkap Gudang Narkoba di Apartemen Park View Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat mengungkap gudang penyimpanan narkoba di Apartemen Park View, Kembangan Jakarta Barat. Kepala Polsek...

Ikatan Dai Aceh Sambangi KPU, Koordinasi soal Tes Baca Alquran

Metrobatam, Jakarta - Ikatan Dai Aceh menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pagi ini. Mereka ingin berkoordinasi soal tes baca Alquran bagi capres-cawapres 2019. "Buat ngomongin...

Pesta Sabu , Aris Idol Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jakarta - Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Priok menangkap Januarisman Runtuwenen (JR) alias Aris 'Indonesia Idol' atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kabid...