Perppu 2/2017, Ahli: MK Sudah Beri Tafsir Kegentingan yang Memaksa

3103

Metrobatam, Jakarta – Salah satu perdebatan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas yaitu alasan kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu. Bagaimana dalam kacamata hukum perundang-undangan?

Dari sudut pandang hukum perundang-undangan, untuk menilai apakah perppu konstitusional atau inkonstitusional, maka dapat digunakan 2 tolok ukur yaitu tolok ukur formil dan tolok ukur materiil. Ukuran formil perppu salah satunya menilai konteks lahirnya sebuah Perppu, apakah genting atau tidak.

“Tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai syarat dapat ditetapkannya Perppu terpenuhi, maka hal tersebut dapat merujuk kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya telah membuat penafsiran yang mengikat perihal makna ‘kegentingan yang memaksa’ tersebut,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Senin (17/7.

Menurut putusan MK itu, kondisi kegentingan yang memaksa adalah:

  1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

  2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Penafsiran kegentingan yang memaksa tersebut dalam kasus Perppu Perubahan UU Ormas sesungguhnya telah terpenuhi mengingat secara faktual saat ini terdapat organisasi masyarakat yang ideologi dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Bayu.

Alasan formil di atas dinilai sebagai legal formal yang sah dan cukup kuat melegitimasi Perppu Pembubaran Ormas.

“Keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meski pun telah melahirkan tuntutan dari masyarakat secara luas untuk membubarkannya namun dengan UU Ormas yang lama tidak dapat dibubarkan mengingat UU Ormas yang lama yaitu UU 17/2013 khususnya Penjelasan Pasal 59 ayat 4, ternyata hanya mengatur yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,” ucap Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Nah, bagaimana bila ada Ormas yang ingin mengganti ideologi negara, tetapi bukan dengan ateisme dkk? Hal itu dinilai yang belum terakomodasi dalam UU 17/2013 sehingga muncul Perppu 2/2017. Alasan tersebut dalam ranah hukum disebut alasan materil lahirnya Perppu.

“Ke depan, seiring perkembangan zaman, sangat mungkin akan muncul ormas-ormas baru yang mengusung paham-paham lain yang tidak dapat didefinisikan saat ini. Namun paham tersebut ingin mengganti Pancasila. Misalnya ormas yang mengusung ideologi melegalkan perkawinan sejenis dan lain-lain,” pungkas Bayu.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Patkor Kastima Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka

Metrobatam.com, Lumut, Malaysia – Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) secara kontinyu bersinergi dalam melakukan pengawasan di kawasan Selat Malaka....

Terima Laporan dan Desakan Masyarakat, Kabareskrim Lakukan Pembenahan Ini

Metrobatam.com, Jakarta - Menerima laporan dan desakan masyarakat agar lebih meningkatkan lagi kerja serta kinerja jajarannya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri,...

Polisi Tangkap Pengunggah Video Penelanjangan Sejoli di Tangerang

Metrobatam, Tangerang - Satreskrim Polresta Tangerang menangkap pelaku pengunggah video penelanjangan pasangan kekasih di Cikupa, Tangerang. Tersangka GA (18) dibekuk di Jatiuwung, Tangerang. "Setelah melalui...

Bebas di Luar Penjara, Diduga Napi Narkoba Pesta Bareng Oknum Sipir Lapas

Metrobatam, Merangin - Beredarnya video pesta di lapas kelas II B bangko yang di lakukan oleh oknum lapas bangko dan para napi narkoba beredar...

Kecepatan Fortuner Setya Novanto Saat Tabrak Tiang 21 Km/Jam

Metrobatam, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menganalisis kecelakaan yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim...

Tersebar di 7 Kabupaten, Ini yang Dibutuhkan Pengungsi Gunung Agung

Metrobatam, Karangasem - Pasca letusan Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, yang terjadi pada Selasa, 21 November 2017, pukul 17:05 WIta. Letusan itu masuk...

Agung Laksono Khawatir Andai Munaslub Golkar Tak Digelar

Metrobatam, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono kecewa dengan hasil keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang tidak...

Liga Champions: Imbang Tanpa Gol dengan Juventus, Barcelona Lolos

Turin - Barcelona cuma mendapatkan hasil imbang 0-0 ketika bertandang ke kandang Juventus. Namun, hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Blaugrana ke babak 16...

Maju Pilgub Jatim, Khofifah Segera Kirim Surat ke Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan segera membuat surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo terkait pencalonannya sebagai bakal calon gubernur di...

Liga Champions: Kalahkan Roma, Atletico Buka Peluang Lolos

Madrid - Atletico Madrid menghidupkan asa untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Atletico menang 2-0 atas AS Roma berkat gol Antoine Griezmann...

Periksa Plt Sekjen DPR, KPK Dalami Surat Novanto soal Izin Presiden

Metrobatam, Jakarta - KPK memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR Damayanti lebih dari 12 jam. Dia diperiksa soal tanda tangan yang dibubuhkan dalam absennya...

Pesawat di Australia Tabrak Elang dan… Seekor Kelinci

Melbourne - Malang betul nasib pesawat Virgin Australia ini. Pesawat tersebut gagal terbang gara-gara menabrak elang yang sedang terbang dan seekor kelinci. Kok bisa? Kejadian...
BAGIKAN