Perppu 2/2017, Ahli: MK Sudah Beri Tafsir Kegentingan yang Memaksa

3140

Metrobatam, Jakarta – Salah satu perdebatan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas yaitu alasan kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu. Bagaimana dalam kacamata hukum perundang-undangan?

Dari sudut pandang hukum perundang-undangan, untuk menilai apakah perppu konstitusional atau inkonstitusional, maka dapat digunakan 2 tolok ukur yaitu tolok ukur formil dan tolok ukur materiil. Ukuran formil perppu salah satunya menilai konteks lahirnya sebuah Perppu, apakah genting atau tidak.

“Tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai syarat dapat ditetapkannya Perppu terpenuhi, maka hal tersebut dapat merujuk kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya telah membuat penafsiran yang mengikat perihal makna ‘kegentingan yang memaksa’ tersebut,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Senin (17/7.

Menurut putusan MK itu, kondisi kegentingan yang memaksa adalah:

  1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

  2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Penafsiran kegentingan yang memaksa tersebut dalam kasus Perppu Perubahan UU Ormas sesungguhnya telah terpenuhi mengingat secara faktual saat ini terdapat organisasi masyarakat yang ideologi dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Bayu.

Alasan formil di atas dinilai sebagai legal formal yang sah dan cukup kuat melegitimasi Perppu Pembubaran Ormas.

“Keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meski pun telah melahirkan tuntutan dari masyarakat secara luas untuk membubarkannya namun dengan UU Ormas yang lama tidak dapat dibubarkan mengingat UU Ormas yang lama yaitu UU 17/2013 khususnya Penjelasan Pasal 59 ayat 4, ternyata hanya mengatur yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,” ucap Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Nah, bagaimana bila ada Ormas yang ingin mengganti ideologi negara, tetapi bukan dengan ateisme dkk? Hal itu dinilai yang belum terakomodasi dalam UU 17/2013 sehingga muncul Perppu 2/2017. Alasan tersebut dalam ranah hukum disebut alasan materil lahirnya Perppu.

“Ke depan, seiring perkembangan zaman, sangat mungkin akan muncul ormas-ormas baru yang mengusung paham-paham lain yang tidak dapat didefinisikan saat ini. Namun paham tersebut ingin mengganti Pancasila. Misalnya ormas yang mengusung ideologi melegalkan perkawinan sejenis dan lain-lain,” pungkas Bayu.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Jasad Wakapolres Labuhanbatu Ditemukan

Metrobatam.com, Labuhan Batu - Sehari setelah hilang dalam kecelakaan kapal cepat, Wakapolres Labuhan Batu Kompol Andi Chandra ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dinyatakan...

Yel-yel Teriakan Sabar Menang, Lis – Maya Lanjutkan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ratusan pendukung pasangan Syahrul - Rahma (Sabar) dan Lis Darmansyah - Maya Suryani, begitu antusia ketika kedua Pasangan ini memasuki ke...

Pelantikan Pengurus IOF Pengcab Batam dan Tanjungpinang Periode 2018-2022

Metrobatam.com, Batam - Pelantikan pengurus Indonesia Off-Road Federation Pengcab Batam-Pengcab Tanjung Pinang di Hotel Planet Holiday, Sabtu (21/04/2018). Askar Kartiwa Ketua Umum PP IOF menerangkan,...

Isu Kudeta, Fakta Dibalik Rentetan Tembakan di Istana Arab Saudi

Riyadh - Sejumlah saksi mata yang berada di dekat Istana Arab Saudi mendengar rentetan tembakan di dalam kompleks istana. Kemudian suara tembakan ini dikaitkan...

Presiden PKS Buka Kemungkinan Usung Capres Selain Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka kemungkinan mengusung calon presiden (capres) selain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan saat...

Dilarang SBY Bicara, Roy Suryo Sebut Pembocor Info Berbahaya

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo membenarkan kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarangnya untuk berbicara...

Kapal Tenggelam, Wakapolres Pelabuhanbatu Hilang

Metrobatam, Medan - Terjadi kecelakaan speed board (perahu) yang mengangkut rombongan personel Polri di Sungai Berombang, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara pada Sabtu 21 April...

Bantai Sevila 5 – 0, Barcelona Juara Copa del Rey

Madrid - Barcelona tak kesulitan meraih gelar juara Copa del Rey musim ini. Menghadapi Sevilla di final, Blaugrana menang amat telak: 5-0! Laga final Copa...

Ketum PPP: Secara Rasional AHY Lebih Pilih Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum PPP Romahurmuziy menilai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih baik bersama Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Romahurmuziy menyebut ini sebagai...

Bandung Banjir, Tim Diskar PB Evakuasi Mobil yang Terjebak

Metrobatam, Bandung - Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung sejak Sabtu (21/4) sore kembali membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir Cileuncang. Dinas Kebakaran dan...

Menteri Yohana Sebut Jokowi Setujui Perppu Cegah Kawin Dini

Metrobatam,Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pencegahan Perkawinan Anak. "Jadi...

Ancam Penyidik, Brigjen Gadungan Ditangkap di Banten

Metrobatam, Jakarta - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria berinisial A yang berpura-pura menjadi Brigadir Jenderal setelah melakukan pengancaman terhadap penyidik yang menangani...
BAGIKAN