Perppu 2/2017, Ahli: MK Sudah Beri Tafsir Kegentingan yang Memaksa

3090

Metrobatam, Jakarta – Salah satu perdebatan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas yaitu alasan kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu. Bagaimana dalam kacamata hukum perundang-undangan?

Dari sudut pandang hukum perundang-undangan, untuk menilai apakah perppu konstitusional atau inkonstitusional, maka dapat digunakan 2 tolok ukur yaitu tolok ukur formil dan tolok ukur materiil. Ukuran formil perppu salah satunya menilai konteks lahirnya sebuah Perppu, apakah genting atau tidak.

“Tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai syarat dapat ditetapkannya Perppu terpenuhi, maka hal tersebut dapat merujuk kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya telah membuat penafsiran yang mengikat perihal makna ‘kegentingan yang memaksa’ tersebut,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Senin (17/7.

Menurut putusan MK itu, kondisi kegentingan yang memaksa adalah:

  1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

  2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Penafsiran kegentingan yang memaksa tersebut dalam kasus Perppu Perubahan UU Ormas sesungguhnya telah terpenuhi mengingat secara faktual saat ini terdapat organisasi masyarakat yang ideologi dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Bayu.

Alasan formil di atas dinilai sebagai legal formal yang sah dan cukup kuat melegitimasi Perppu Pembubaran Ormas.

“Keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meski pun telah melahirkan tuntutan dari masyarakat secara luas untuk membubarkannya namun dengan UU Ormas yang lama tidak dapat dibubarkan mengingat UU Ormas yang lama yaitu UU 17/2013 khususnya Penjelasan Pasal 59 ayat 4, ternyata hanya mengatur yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,” ucap Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Nah, bagaimana bila ada Ormas yang ingin mengganti ideologi negara, tetapi bukan dengan ateisme dkk? Hal itu dinilai yang belum terakomodasi dalam UU 17/2013 sehingga muncul Perppu 2/2017. Alasan tersebut dalam ranah hukum disebut alasan materil lahirnya Perppu.

“Ke depan, seiring perkembangan zaman, sangat mungkin akan muncul ormas-ormas baru yang mengusung paham-paham lain yang tidak dapat didefinisikan saat ini. Namun paham tersebut ingin mengganti Pancasila. Misalnya ormas yang mengusung ideologi melegalkan perkawinan sejenis dan lain-lain,” pungkas Bayu.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Segera Terapkan 3 Inovasi di Bidang Kesehatan

Metrobatam.com, Bintan - Guna memaksimalkan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan, maka Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mencetuskan 3 inovasi terbaru...

Riset Intelijen Media: Isu PKI Banjiri Medsos, Jokowi dan Panglima TNI Paling Banyak Disebut

Metrobatam, Jakarta - Percakapan tentang isu Partai Komunis Indonesia (PKI) ramai diperbincangkan "netizen" di media sosial, bahkan kembali meningkat tajam sepanjang September 2017 dan...

Waduh! Kekeringan di Karawang Meluas, 33.325 Warga Kesulitan Air Bersih

Metrobatam, Karawang - Kekeringan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas hingga di 33 desa. Akibatnya sebanyak 30. 325 jiwa terkena dampak kekeringan. Warga...

Edan! Dikira Taksi Online, Mobil Merah Ini Digulingkan Massa

Metrobatam, Batam - Keberadaan taksi online ternyata masih belum bisa diterima oleh kelompok tertentu. Baru-baru ini sebuah kejadian miris terjadi Kota Batam, Kepulauan Riau...

Usut Korupsi E-KTP, KPK Periksa 7 Saksi dari Perekayasa BJIK hingga Sopir Terdakwa

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang saksi dalam kasus megakorupsi pengadaan e-KTP. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya...

Isi e-Money Kena Biaya, OJK: Bank kan Cari Untung Tapi Harus Terukur

Metrobatam, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, pembatasan fee isi ulang e-money agar para perbankan tidak mengambil untung secara sembarangan melainkan harus terukur. Hal...

Ini Isi Surat Penetapan Ridwan Kamil Jadi Cagub Jabar oleh Golkar

Metrobatam, Jakarta - Partai Golkar mengesahkan dan menetapkan Ridwan Kamil berpasangan dengan Daniel Muttaqien maju ke Pilgub Jabar 2018. Keputusan tersebut sudah direstui oleh...

Enam Bulan Jelang Pensiun, Panglima TNI Gatot Nurmantyo Minta Saran Senior

Metrobatam, Jakarta - Enam bulan jelang pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta saran kepada para senior dan sesepuh di institusinya. Ia meyakini bahwa...

Novanto Tetapkan Emil Jadi Cagub Jabar, NasDem Menyambut Baik

Metrobatam, Jakarta - Ketum Golkar Setya Novanto membuat langkah mengejutkan dengan menunjuk Ridwan Kamil sebagai cagub Jawa Barat (Jabar) 2018. NasDem menyambut baik, meski...

Polisi Sita 2 Ribu Pil PCC di Medan, 2 Pengedar Ditangkap

Metrobatam, Medan - Polisi menyita 2 ribu lebih pil PCC di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dari pengungkapan itu, polisi menangkap dua pengedar pil. "Kedua tersangka...

Polisi Akan Panggil Sejumlah Nama yang Terlibat Kasus Saracen

Metrobatam, Jakarta - Kepolisian bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan penelusuran soal aliran dana ke Sindikat Saracen. Dari hasil penyidikan...

Pria India Ini Pemilik 145 Gelar Pendidikan dalam 30 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Dibandingkan dengan VN Parthiban, mendapatkan satu gelar pendidikan S1 selama 4 tahun bukanlah hal yang sulit. Parthiban adalah seorang profesor yang mengajar...
BAGIKAN