Picu Perpecahan Dokter, Kasus Terawan Diserahkan ke Menkes

920

Metrobatam, Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyerahkan kasus Dokter Terawan ke Kementerian Kesehatan karena memicu kebingungan masyarakat dan potensial memicu perpecahan di kalangan dokter.

“Hal ini lebih menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat serta berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan dokter,” ujar Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis, di Jakarta, Senin (9/4).

Sebelumnya, Dokter Terawan diputuskan untuk dipecat berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang menilai praktek Digital Substraction Aniogram (DSA) atau yang tenar dengan sebutan Brain Wash atau cuci otak yang dilakukan Terawan melanggar kode etik.

“(Metode itu) telah menimbulkan perdebatan secara terbuka dan tidak pada tempatnya di kalangan dokter,” lanjut Ilham.

Lantaran itu, rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) IDI, pada Minggu (8/4), memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Lembaga terakhir ini kemudian akan membentuk tim untuk mendalaminya.

“Dalam rangka menjamin mutu dan biaya, penilaian teknologi kesehatan dilakukan oleh Tim Health Technology Assessment (HTA) yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan,” kata Ilham.

Keputusan MPP IDI itu didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebelumnya, beragam tokoh yang pernah ditangani Dokter Terawan memberikan pembelaan kepadanya atas keputusan MKEK tersebut. Diantaranya, SBY, Prabowo Subianto, Mahfud MD.

IDI Ungkap Pelanggaran Berat dr Terawan

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menjatuhkan sanksi kepada Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad berupa pemecatan sementara. MKEK hanya menyebut ada pelanggaran etik serius, tanpa menyebut lebih jelas pelanggaran yang dimaksud.

Akhirnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengungkapkannya. Disebut oleh Ketua Umum PB IDI Prof Ilham Oetama Marsis,SpOG, ada dua pasal yang dikatakan MKEK dilanggar oleh dr Terawan, yaitu pasal 4 dan 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Pasal 4

Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri .

Pasal 6

Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kalau bidang etik yang kita harus nilai apakah yang dilakukan tidak bersifat untuk mengiklankan dirinya sendiri, itu terkait dengan pasal 6. Yang kemudian tidak boleh membanggakan apa yang dilakukan lalu tidak sesuai dengan etika, itu melanggar pasal 4,” jelas Prof Marsis usai konferensi pers di Sekretariat PB IDI, Jl Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, Senin (9/4).

“Tetapi yang menjadi masalah, apa betul dia melanggar?” lanjutnya.

Prof Marsis mengatakan bahwa masih akan menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang disebut dilakukan oleh dr Terawan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Juga menyerahkan pada Tim Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan untuk menganalisis metode penelitian yang sudah diterapkan dr Terawan pada pasiennya, atau yang biasa dikenal dengan terapi cuci otak.

“Yang terpenting masyarakat, kalau seandainya yang dilakukan dr Terawan itu sudah memenuhi standar-standar yang berlaku, tentunya beliau tidak salah. Nah itu yang kita kumpulkan bukti-bukti dan kita tunda (pemecatan),” jelasnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

DPRD Bintan akan Tinjau Pembendungan Bibir Pantai oleh Melia Resort Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bintan akan turun untuk melihat pembendungan bibir pantai yang dilakukan oleh Melia Resort Bintan. Hal tersebut ucapkan...

Bupati Bintan Kunker ke Tambelan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam, MM melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan...

Terungkap! Total Korban Abu Tours 96 Ribu Jemaah Umrah

Metrobatam, Makassar - Total jemaah yang menjadi korban Abu Tours mencapai 96.601 orang, sebelumnya disebut 86 ribu. Sedangkan uang yang dikumpulkan Abu Tours dari...

Indonesia Bakal Punya ‘Shinkansen’ Made in Madiun

Metrobatam, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) terus berupaya untuk mengembangkan industri perkeretaapian lokal menjadi lebih maju dan modern. Salah satu...

Ketua KPK Keluhkan Dosen Kampus Negeri Cenderung “Membela” Terdakwa Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluh mereka kesulitan mencari ahli dari kalangan dosen universitas negeri untuk membantu pembuktian kasus...

Jum’at Keliling, Polsek Batam Kota Lakukan Kegiatan Memakmurkan Masjid

Metrobatam.com, Batam -  Jumat (20/04/2018) pada pukul 12.15 WIB bertempat di Mesjid Al Hidayah Perum Kopkar PLN Kel Belian Kec Batam kota-Kota Batam telah...

Bos IMF: Kami Melihat Indonesia Jauh Lebih Baik Sekarang

Washington DC - Ekonomi dunia tengah dalam kondisi pemulihan dengan prospek yang cerah, meski mmiliki risiko yang tetap perlu diwaspadai. Risiko itu terkait potensi...

MA Perberat Hukuman Dua Terdakwa Korupsi e-KTP Jadi 15 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperberat hukuman dua terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto. Keduanya dijatuhi vonis menjadi...

Debat Jaksa KPK vs Fredrich: Dari Bakpao Hingga Sesendok Burjo

Metrobatam, Jakarta - Adu argumen kerap mewarnai persidangan Fredrich Yunadi. Mantan pengacara Setya Novanto itu hampir selalu menentang segala tudingan jaksa KPK padanya. Seringkali perdebatan...

Kisah Pilu TKW Aini yang Tak Jumpa Keluarga Sejak 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Tangis TKW Nur Aini (55) pecah saat melihat wajah keluarganya lewat sambungan video call dari kantor KBRI Riyadh, Arab Saudi. Nenek...

Ini Penjelasan Lengkap Menaker soal Polemik Perpres Tenaga Kerja Asing

Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR....

KPU: Tak Ada Alasan untuk Kembalikan Pilkada ke DPRD

Metrobatam,,Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan tidak ada alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD atau tidak dipilih secara...
BAGIKAN