Posting Ujaran Kebencian, PNS Bisa Dipecat

    Metrobatam, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi peringatan keras kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan ujaran kebencian. BKN menyatakan, akan memberikan sanksi tegas.

    Hal itu dilakukan untuk mencegah sebaran radikalisme. Terlebih, rentetan bom bunuh diri baru saja terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

    Masyarakat pun dilibatkan untuk mencegah meluasnya radikalisme. Masyarakat bisa melaporkan PNS melakukan ujaran kebencian di sejumlah kanal.

    Lantas, apa sanksi tegas yang bakal diterima PNS? Bagaimana caranya melaporkan PNS yang melakukan ujaran kebencian?

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bersuara keras perihal maraknya aksi teror bom yang terjadi dalam dua hari belakangan ini. Dia tak ingin paham radikalisme berkembang di tanah air.

    Ia pun memberi peringatan tegas kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Untuk mencegah meluasnya radikalisme, saya akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan dan perpecahan,” kata dia dalam seruannya yang diterima detikFinance, Senin (14/5).

    Kepada para PNS, dia meminta untuk saling mengingatkan dan mencegah agar paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. “Ingatkan dan laporkan mereka yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan lainnya,” tegasnya.

    Dia juga mengajak para PNS agar selalu menjaga keberagaman dan melarang adanya upaya memecahbelah RI dengan mengedepankan perbedaan.

    “Jaga persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Bagi kita para PNS, menjaga Pancasila, UUD 45 dan NKRI adalah sumpah yang harus dilaksanakan,” kata dia.

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan ujaran kebencian bisa dipecat. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Hukuman Paling Berat Dipecat

    Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, regulasi tersebut mengatur sanksi PNS. Hukumannya, kata dia, bertingkat dan paling berat bisa dipecat. “Hukuman paling beratnya apa? Pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Kita akan lihat tingkatannya,” kata dia kepada detikFinance di Jakarta, Senin (13/5).

    Ridwan mengatakan, aturan itu tidak hanya mengatur netralitas PNS, namun juga bisa digunakan untuk mengatur ujaran kebencian.

    “Kepala BKN cuma ingin menegaskan lagi tidak cuma, nggak hanya netralitas lho, ujaran kebencian yang meresahkan, itukan baru. Tapi itu bisa di-refer ke PP 53 tentang Disiplin PNS,” ungkapnya.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau masyarakat untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menebar ujaran kebencian. Langkah ini untuk mengantisipasi sebaran paham radikalisme, terlebih belakangan marak aksi teror bom.

    Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah kanal jika mengetahui PNS melakukan ujaran kebencian.

    “Kepala BKN ingin menegaskan, nggak hanya netralitas lho, ujaran kebencian, yang meresahkan,” kata dia kepada detikFinance di Jakarta, Senin (13).

    Ridwan mengatakan, masyarakat bisa melaporkan masalah tersebut melalui lapor.go.id. Kemudian, bisa memanfaatkan sejumlah media sosial BKN di Twitter twitter.com/bkngoid, Facebook facebook.com/bkngoid. Kemudian, masyarakat juga bisa melaporkan ke email humas@bkn.go.id.

    Tak hanya itu, Ridwan juga mengatakan masyarakat bisa melaporkan PNS yang bersangkutan ke pemerintah daerah hingga instansi yang menaunginya.

    “Sebenarnya tidak yang istimewa dengan pelaporan PNS yang lain, bisa berjenjang, katakanlah kalau daerah bisa gubernur, walikota, bupati bisa ke inspektoratnya,” ungkapnya. (mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Kemendagri: 10 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut sudah 94,2 persen penduduk yang wajib memiliki e-KTP sudah melakukan perekaman. Sementara, penduduk yang belum...

    Polisi Masih Lakukan Perburuan Guru Dita, Bomber Gereja Surabaya

    Metrobatam, Surabaya - Polisi menegaskan masih melakukan perburuan terhadap sejumlah teroris, baik di Jawa Timur maupun daerah lain di Indonesia. Salah satunya Khalid Abu...

    7 Harimau Ngamuk Serang Warga, Tim Pemburu Diterjunkan

    Metrobatam, Jambi - Tim pemburu diterjunkan untuk mencari harimau yang menyerang warga Jambi. Warga setempat menyebut ada 7 harimau yang berkeliaran di perkampungan. Tim itu...

    ABG Pengancam Jokowi Diproses Hukum, Ditahan di Tempat Khusus

    Metrobatam, Jakarta - RJ (16) tetap diproses hukum atas video viral pengancaman terhadap Presiden Joko Widodo. RJ ditahan di tempat khusus. "Yang bersangkutan tetap diproses...

    Eks Anggota JI Heran Aman Abdurrahman Ajukan Pleidoi

    Metrobatam, Jakarta - Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) Nassir Abbas mencibir habis pentolan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Aman Abdurrahman. Penyebabnya adalah dia menganggap Aman...

    Ada 380 Ribu Ormas, Tjahjo Minta Pemda Bantu Pengawasan

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada pemerintah daerah agar mengawasi gerak-gerik organisasi kemasyarakatan (ormas) secara intensif. Menurutnya, bisa saja ormas-ormas...

    Mengintip Besaran THR PNS, Paling Tinggi Rp 25 Juta!

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil...

    Pensiun Hakim Agung, Artidjo Alkostar Pilih Pelihara Kambing

    Metrobatam, Jakarta - Usai pensiun sebagai hakim agung, Artidjo Alkostar memilih pulang kampung untuk memelihara kambing. Ia baru saja memasuki masa pensiun setelah 18...

    Tok! DPR Sahkan UU Antiterorisme

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii melaporkan hasil pembahasan RUU. Laporan itu disampaikan di rapat paripurna DPR pagi ini sebelum RUU...

    Kasus Korupsi Impor Daging Sapi LHI, ‘Dosa’ Samad di Mata Fahri

    Metrobatam, Jakarta - Di tengah niatnya maju pilpres 2019, Abraham Samad datang ke markas PKS. Kedatangan Samad tersebut mendapat respons negatif dari Wakil Ketua...

    Tjahjo Sarankan Pemda Sahkan APBD Sendiri Jika DPRD Menolak

    Metrobatam, Jakarta - Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kerap mandek ketika tidak tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri...

    Sakit di Penjara, Dosen USU Tersangka Hoaks Dibawa ke RS

    Metrobatam, Jakarta - Kondisi kesehatan dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Himma Dewiyana Lubis (46), yang ditangkap polisi setelah menulis status tentang bom Surabaya semakin...
    BAGIKAN