PPP Ancam Bekukan DPW yang Tak Copot Caleg Eks Koruptor

Metrobatam, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan meminta pengurus wilayahnya di daerah segera menarik berkas pendaftaran bacaleg eks koruptor dari KPU. DPP PPP akan membekukan DPW yang tak mencopot caleg eks caleg koruptor dari KPU.

“Kita perintahkan ke ketua DPW untuk menarik mereka (bacaleg eks koruptor) dari pencalonan. Jika mereka tidak menarik dari pencalonan, struktur kepengurusan kita bekukan. Karena sudah ada pakta integritas yang kami tanda tangani baik,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada detikcom, Jumat (27/7).

Dari data yang diumumkan Bawaslu, ada tujuh bakal caleg yang merupakan eks napi korupsi terdaftar melalui PPP. Awiek pun memastikan bakal caleg tersebut merupakan caleg di tingkat kabupaten/kota atau DPRD provinsi.

“Kalau tingkat DPR RI kami pastikan itu tidak ada. Berarti itu caleg kabupaten/kota atau provinsi. Kecurigaan saya itu caleg DPRD kabupaten/kota, contohnya di Sulawesi Tenggara. Nah, itu ada dua atau tiga orang ternyata terjaring oleh Bawaslu,” kata Awiek.

PPP, dikatakan Awiek, sudah mengedarkan surat tertulis kepada setiap DPW untuk segera menarik bacaleg eks napi korupsi. Jika DPW tetap mencalonkan mereka, kepengurusan akan dibekukan dan diambil alih oleh DPP.

“Petunjuk tertulisnya kepada DPW Sulawesi Tenggara untuk menarik caleg-caleg yang mantan napi koruptor itu. Kalau mereka memaksa, nanti kami bekukan kepengurusannya, diambil alih oleh DPP,” ujarnya.

“Yang baru ketahuan kemarin itu Sulawesi Tenggara, dan yang lain pun kemarin kita lakukan sama,” imbuhnya.

Awiek membantah jika partainya disebut kecolongan dengan adanya napi eks koruptor yang ikut mendaftar bacaleg. Menurutnya, ada informasi yang tidak utuh sampai kepada pengurus DPW.

“Karena mereka masih berpatokan pada undang-undang, dan pengalaman periode lalu bahwa mereka bisa mencalonkan. Banyak yang tidak tahu bahwa PKPU, apalagi ada kesepakatan antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bahwa sampai saat ini masih bisa mengajukan calon, mantan napi koruptor bisa mendaftarkan bahwa sampai nanti ada putusan dari Mahkamah Agung. Itu yang menjadi patokan dari teman-teman di bawah sampai saat ini,” jelasnya.

DPP PPP sebelumnya juga sudah melakukan sosialisasi ke DPW agar napi eks koruptor tidak dicalonkan sebagai caleg. Namun ada pengurus DPW PPP yang memandang boleh mencalonkan napi eks koruptor sampai adanya keputusan dari Mahkamah Agung.

“Dalam rakornas kami sampaikan kepada DPD bahwa ada aturan terbaru dari KPU meskipun ini tidak sejalan dengan undang-undang, tapi kan KPU punya kewenangan membuat PKPU. Baru kemudian ada informasi terkait dengan adanya kesepahaman antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersama DPR, bahwa caleg napi koruptor itu masih diberi keleluasaan untuk mendaftar sampai adanya keputusan Mahkamah Agung,” tuturnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Peneliti LIPI: Gempa Lombok 6,9 SR Berasal dari Segmen Timur

Metrobatam, Jakarta – Rentetan gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan banyak korban jiwa. Pada Minggu 19 Agustus 2019, gempa...

Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

Metrobatam, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa...

Nagih Utang ke Saudara, Penarik Bentor Malah Tewas Ditusuk

Metrobatam, Makassar - Seorang penarik becak motor (bentor) bernama Azis Duma alias Cama (56) di Makassar ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Sinasara Kelurahan...

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita Sabu 5 Kg

Metrobatam, Jambi – Aksi kejar-kejaran antara petugas Ditresnarkoba Polda Jambi dengan pengedar narkoba di Simpang 35, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi,...

Mendikbud: Indonesia Raya Lirik dan Aransemennya Tak Boleh Diubah

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai Lagu Indonesia Raya tak boleh diubah. Menurutnya, pengubahan tak boleh dilakukan baik untuk...

Jokowi Hadiahi Joni Sepeda dan Rumah, Bonus Main ke Dufan dan TMII

Metrobatam, Jakarta - Yohanes Ande Kala alias Joni yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Vaksin MR Bisa Dipakai Meski Haram, MUI: Fleksibilitas Hukum Islam

Metrobatam, Jakarta - MUI mengizinkan penggunaan vaksin imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung babi. Izin tersebut...

Dorong Ekspor dan Perekonomian Nasional, OJK Terbitkan Paket Kebijakan

Metrobatam, Jakarta - Demi terus mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2018. Ketua Dewan Komisioner...

Tolak Genjatan Senjata, Taliban Sandera 200 Penumpang Bus Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Taliban menolak tawaran gencatan senjata dari pemerintah Afghanistan dan tetap melakukan serangan. Gerilyawan Taliban menyergap tiga bus dengan hampir 200 penumpang...

Asian Games 2018: Kalahkan Hong Kong 3 – 1, Indonesia Juara Grup

Metrobatam, Jakarta - Tim nasional Indonesia U-23 memastikan lolos sebagai juara Grup A sepakbola Asian Games 2018. 'Garuda Muda' menang 3-1 atas Hong Kong...

Anggota DPRD Langkat F-NasDem Jadi Tersangka Kasus Sabu 3 Karung

Metrobatam, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan anggota Fraksi NasDem DPRD Langkat Ibrahim Hasan bersama enam orang lain sebagai tersangka kepemilikan narkotika. Mereka...

Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Setop Impor 500 Komoditas

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah akan menghentikan impor 500 komoditas. Tujuannya untuk menjaga transaksi berjalan tak makin defisit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) merilis data defisit neraca...
BAGIKAN