Metrobatam, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan meminta pengurus wilayahnya di daerah segera menarik berkas pendaftaran bacaleg eks koruptor dari KPU. DPP PPP akan membekukan DPW yang tak mencopot caleg eks caleg koruptor dari KPU.

“Kita perintahkan ke ketua DPW untuk menarik mereka (bacaleg eks koruptor) dari pencalonan. Jika mereka tidak menarik dari pencalonan, struktur kepengurusan kita bekukan. Karena sudah ada pakta integritas yang kami tanda tangani baik,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada detikcom, Jumat (27/7).

   

Dari data yang diumumkan Bawaslu, ada tujuh bakal caleg yang merupakan eks napi korupsi terdaftar melalui PPP. Awiek pun memastikan bakal caleg tersebut merupakan caleg di tingkat kabupaten/kota atau DPRD provinsi.

“Kalau tingkat DPR RI kami pastikan itu tidak ada. Berarti itu caleg kabupaten/kota atau provinsi. Kecurigaan saya itu caleg DPRD kabupaten/kota, contohnya di Sulawesi Tenggara. Nah, itu ada dua atau tiga orang ternyata terjaring oleh Bawaslu,” kata Awiek.

PPP, dikatakan Awiek, sudah mengedarkan surat tertulis kepada setiap DPW untuk segera menarik bacaleg eks napi korupsi. Jika DPW tetap mencalonkan mereka, kepengurusan akan dibekukan dan diambil alih oleh DPP.

“Petunjuk tertulisnya kepada DPW Sulawesi Tenggara untuk menarik caleg-caleg yang mantan napi koruptor itu. Kalau mereka memaksa, nanti kami bekukan kepengurusannya, diambil alih oleh DPP,” ujarnya.

“Yang baru ketahuan kemarin itu Sulawesi Tenggara, dan yang lain pun kemarin kita lakukan sama,” imbuhnya.

Awiek membantah jika partainya disebut kecolongan dengan adanya napi eks koruptor yang ikut mendaftar bacaleg. Menurutnya, ada informasi yang tidak utuh sampai kepada pengurus DPW.

“Karena mereka masih berpatokan pada undang-undang, dan pengalaman periode lalu bahwa mereka bisa mencalonkan. Banyak yang tidak tahu bahwa PKPU, apalagi ada kesepakatan antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bahwa sampai saat ini masih bisa mengajukan calon, mantan napi koruptor bisa mendaftarkan bahwa sampai nanti ada putusan dari Mahkamah Agung. Itu yang menjadi patokan dari teman-teman di bawah sampai saat ini,” jelasnya.

DPP PPP sebelumnya juga sudah melakukan sosialisasi ke DPW agar napi eks koruptor tidak dicalonkan sebagai caleg. Namun ada pengurus DPW PPP yang memandang boleh mencalonkan napi eks koruptor sampai adanya keputusan dari Mahkamah Agung.

“Dalam rakornas kami sampaikan kepada DPD bahwa ada aturan terbaru dari KPU meskipun ini tidak sejalan dengan undang-undang, tapi kan KPU punya kewenangan membuat PKPU. Baru kemudian ada informasi terkait dengan adanya kesepahaman antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersama DPR, bahwa caleg napi koruptor itu masih diberi keleluasaan untuk mendaftar sampai adanya keputusan Mahkamah Agung,” tuturnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Disebut Prabowo BUMN Bangkrut, Ini Curhatan Dirut Garuda

Metrobatam, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto belum lama ini melontarkan penyataan yang cukup menghebohkan. Dia bilang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu persatu...

Lelang Jabatan Pemprov Jabar, 114 Orang Berebut 15 Posisi

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat meloloskan 114 pendaftar untuk melanjutkan proses seleksi terbuka pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama...

BPN Prabowo Ingin Selesai Damai, Kill the DJ Ngaku Belum Ditemui

Metrobatam, Yogyakarta - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di DIY menginginkan agar perkara lagu 'Jogja Istimewa' diselesaikan dengan musyawarah. Namun Marzuki Mohamad atau...

Yusril Ungkap Alasan Masuk Tim Pakar Debat Capres Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi klaim Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut namanya masuk dalam...

Awak Maskapai Malindo Air Terlibat Penyelundupan Narkoba ke Australia

Melbourne - Polisi di Melbourne berhasil membongkar sindikat narkoba internasional yang menggunakan awak maskapai Malindo Air dari Malaysia untuk menyeludupkan narkoba ke Australia selama...

Polisi Ungkap Gudang Narkoba di Apartemen Park View Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat mengungkap gudang penyimpanan narkoba di Apartemen Park View, Kembangan Jakarta Barat. Kepala Polsek...

Ikatan Dai Aceh Sambangi KPU, Koordinasi soal Tes Baca Alquran

Metrobatam, Jakarta - Ikatan Dai Aceh menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pagi ini. Mereka ingin berkoordinasi soal tes baca Alquran bagi capres-cawapres 2019. "Buat ngomongin...

Pesta Sabu , Aris Idol Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jakarta - Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Priok menangkap Januarisman Runtuwenen (JR) alias Aris 'Indonesia Idol' atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kabid...

Deputi KSP Tegaskan Jokowi Tak Biarkan Kasus HAM Terlantar

Metrobatam, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak pernah membiarkan kasus pelanggaran HAM masa...

6 Fakta Kill The DJ yang Murka Lagunya Dipakai Kampanye Tim Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Kill The DJ alias Marzuki Mohamad, murka lagu 'Jogja Istimewa' dipakai kampanye tim Prabowo. Siapa Kill The DJ? Berikut fakta-fakta pria kelahiran...

Bawaslu Tegur KPU Soal Jokowi dan Prabowo Curi Start Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan capres Joko Widodo dan Prabowo...

Ditawar Jadi PSK, Cita Citata Marah Banget

Metrobatam, Jakarta - Cita Citata rupanya pernah ditawar untuk jadi pekerja seks komersial (PSK). Marah besar, ia pun menolaknya mentah-mentah. "Banyak banyak banget, contohlah beberapa...