PPP Sebut Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudaratnya, Golkar Tetap Dipilih Langsung

Metrobatam, Jakarta – Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi gelaran Pilkada langsung. Menurutnya gelaran pilkada langsung lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.

“Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat Pilkada langsung ini banyak mudaratnya,” kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (7/11).

Muat Lebih

Meski demikian, Arsul tak menafikkan Pilkada langsung itu turut memberikan manfaat. Salah satunya, kata dia, hak rakyat untuk memilih secara langsung para calon kepala daerahnya masing-masing terjamin.

Atas dasar itu, Arsul menyarankan agar DPR segera melakukan penelitian secara empiris dan akademik terkait penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005. Penelitian itu bisa menjadi dasar untuk mengidentifikasi manfaat atau mudarat yang ditimbulkan dari gelaran tersebut.

“Itu harus dilakukan sebelum pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU kemudian mengambil langkah kebijakan termasuk politik hukum baru misalnya Pilkadanya diubah jadi nggak langsung,” kata dia.

Tak hanya itu, Arsul tak menampik politik berbiaya tinggi menjadi patologi yang kerap muncul dalam gelaran Pilkada secara langsung.

Ia pun menyinggung beberapa penelitian ilmiah para akademisi politik menunjukkan bahwa politik uang sangat marak dilakukan para kandidat di Pilkada maupun di Pileg.

“Kalaupun ada istilahnya ‘hengki pengki’ politik daripada dengan katakanlah membiayai Pilkada yang harus mencakup sekian luas wilayah dan masyarakat, itu saya yakin pilkada nggak langsung jauh lebih rendah,” kata dia.

Golkar Ingin Tetap Dipilih Langsung

Partai Golkar ingin pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa mengembalikan sistem pilkada ke tangan DPRD merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

“Ya tentu menurut saya itu sebuah kemunduran. Itu perdebatan lama, Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan pilkada secara langsung,” kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (7/11).

Dia menerangkan, pilkada secara langsung oleh rakyat lebih banyak mengandung nilai positif dibandingkan melalui DPRD. Menurutnya, rakyat bisa langsung mengejawantahkan aspirasinya bila pilkada dilakukan secara langsung.

“Suara rakyat bisa terejawantahkan secara langsung,” kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa diperlukan survei dan riset akademik untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

“Kalau [pilkada langsung] dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).

Ia pun mengaku tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah. Menurutnya, orang yang siap mengalami kerugian setelah menjabat kepala daerah hanya omong kosong.

“Apa benar, ‘Saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, terus rugi’? Bullshit [omong kosong], saya enggak percaya,” kata Tito.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Tito berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan seputar evaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Menurutnya, Tito seharusnya mengeluarkan pernyataan tersebut dengan didukung fakta dan data yang kuat.

“Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat,” kata Mardani saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/11).

Dia menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk membahas tentang penyelenggaraan Pilkada secara langsung yang telah digelar sejak 2005 silam. Namun pembahasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.

Ketua DPP PKS itu pun menyampaikan bahwa PKS memandang bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung memerlukan sejumlah evaluasi misalnya terkait waktu, biaya politik yang tinggi, hingga politik uang yang masih marak mewarnainya.

Menurutnya, perbaikan sistem pada penyelenggaraan pilkada secara langsung akan memberikan hasil yang bagus juga di hari mendatang.

“PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” ujar Mardani. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Pos terkait