Prabowo Didesak Tunjuk Cawapres dari PKS

Metrobatam, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mendesak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto segera menentukan pilihan. Dia ingin Prabowo segera menunjuk salah satu dari sembilan kader yang dijagokan PKS untuk dipinang sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Mardani, keputusan politik Prabowo sangat dinantikan jika Gerindra masih ingin berkoalisi dengan PKS dalam Pilpres 2019.

“Pak Sohibul Iman (Ketum PKS) kan sudah memberi syarat yang agak tegas, cawapres dari PKS kalau capres Pak Prabowo,” ujar Mardani saat dihubungi, Senin (16/4).

Mardani enggan menyebut kader PKS yang bakal digaet oleh Prabowo sebagai cawapres. Hanya saja dia berharap salah satu kader sudah disodorkan bisa mendampingi Prabowo.

Kader-kader PKS yang dijagokan buat mendampingi Prabowo adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Fungsionaris PKS M. Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Anggota DPR Tifatul Sembiring, Anggota DPR Al Muzammil Yusuf MS, dan Anggota DPR Mardani Ali Sera.

“Katakanlah Pak Prabowo-Sohibul Iman, Prabowo-Ahmad Heryawan, atau Prabowo-Anis Matta maka itu jauh lebih baik buat kami dan Gerindra,” ujarnya.

Walau demikian, menurut Mardani PKS tidak menutup peluang mendukung sosok di luar koalisi sebagai cawapres bagi Prabowo. Namun, kemungkinan itu baru dilakukan jika terjadi dinamika politik yang signifikan.

“Namanya politik semuanya dinamis, semua kemungkinan ada. Dan kalau ternyata kemungkinan itu menguat, maka kita akan berbincang dengan sangat elegan dan berani untuk menyampaikan ke Gerindra atau Pak Prabowo bahwa ini ada perkembangan penting, kita harus membahas ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Mardani memprediksi deklarasi dukungan bagi Prabowo akan disampaikan usai PKS menggelar rapat Majelis Syuro pada akhir April 2018. Selama rapat itu belum digelar, dia mengatakan PKS memilih terus berkomunikasi dengan Gerindra membahas koalisi.

Prabowo Subianto memang menyatakan kesiapan menerima mandat dari partai Gerindra buat kembali bersaing dalam pilpres 2019. Namun hingga hari ini, belum ada kepastian soal deklarasi dari Prabowo sebagai capres 2019.

Dalam Pilpres 2014 silam, Prabowo kalah dari Jokowi. Kekalahan di Pilpres juga pernah dirasakan Prabowo saat menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2009.

Jagokan Anis Matta dan Aher

Elite PKS Nasir Djamil menjagokan dua nama dari 9 capres/cawapres PKS untuk dipasangkan bersama capres Gerindra. Mereka adalah eks Presiden PKS Anis Matta dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

“Memang dari 9 nama itu, yang paling punya peluang itu dua, Anis Matta dan Aher,” kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menyebut sosok cawapres untuk Prabowo harus memenuhi 3 syarat, yaitu: punya insentif elektoral; bisa diterima koalisi; dan bisa bekerja sama dengan Prabowo. Nasir sepakat kalau cawapres dari PKS yang akan mendampingi capres Gerindra harus bisa memenuhi syarat yang diterapkan Gerindra.

Bagi Nasir, hanya dua nama di atas yang memenuhi kriteria Gerindra. Nasir juga menyinggung kesiapan logistik Anis Matta dan Aher jelang Pilpres 2019.

“Tentu cawapres itu harus mampu menambah elektoral, itu wajib, bahkan juga bisa membantu secara logsitik. Jadi ada dukungan politik, dukungan logistik, dukungan massa, ya kan, dan juga bagaimana jaringan itu bisa dibangun,” ucap Nasir.

“Anis Matta dengan jaringannya, jaringan yang dia bangun, kemudian dia sudah punya komunikasi bagus dengan semua elite elite politik. Sedangkan Aher, dia punya pengalaman, prestasi di Jabar, dia juga sangat sangat berjuang karena dia punya rakyat yang jumlahnya banyak, mungkin ada semacam keterikatan emosional mantan gubernurnya diajak cawapres,” beber Nasir.

Sementara Fahri Hamzah menuding para elite PKS sedang berkonspirasi menggagalkan Anis Matta agar tak ke Pilpres 2019. DPP PKS membantah tudingan Fahri. “Nggak ada kasak-kusuk, 1.000% nggak ada,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada detikcom, Senin (16/4).

Mardani menjelaskan yang dilakukan PKS adalah mendukung sembilan capres/cawapres PKS, yang di dalamnya ada Anis Matta dan Mardani juga. “Saya capres PKS juga, tim saya juga selalu bertemu dengan timnya Pak Anis Matta,” kata Mardani.

Bahkan, dari sembilan capres/cawapres PKS yang sedang diproses itu, ada pula nama Presiden PKS Sohibul Iman. Namun Sohibul tak menjadi calon nomor urut satu karena elektabilitasnya kalah dibanding Ahmad Heryawan.

“Kalau saja Sohibul Iman dan Salim Segaf Al Jufri punya niat, mereka sedang berkuasa. Tapi itu tidak dilakukan. Yang menjadi nomor satu adalah Ahmad Heryawan,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Fahri selaku pendukung Anis Matta yakin sekali duet Prabowo Subianto-Anis Matta bisa mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun dia menuding elite PKS sedang berusaha menggagalkan langkah Anis.

“Apa alasannya menghambat Anis itu? Saya bingung tuh. Ini tim-tim di DPP ini mulai bikin kasak-kusuk supaya Anis nggak masuk dalam tiga besar. Ini kelakuannya ini apa?” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/4). (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

2018, Pemko Batam Optimis Kunjungan Wisman Tembus 2 Juta

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam optimis angka wisatawan mancanegara (Wisman) di 2018 ini akan tembus 2 juta kunjungan. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan...

Bupati Bintan Hadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan Kab Bintan Periode 2017-2022 di Relief Antam Kijang, Kec Bintan...

Masyarakat Desa Pengudang Antusias dan Semangat dalam Kegiatan TMMD ke 103

Metrobatam.com, Bintan - Antusiasme dan semangat masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Telok Sebong terlihat dalam pembangunan jalan didalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke...

Rizal Ramli Polisikan Surya Paloh, Tuntut Ganti Rugi Rp 1 T

Metrobatam, Jakarta - Rizal Ramli melaporkan Ketum NasDem Surya Paloh ke Bareskrim Polri. Rizal menuduh Paloh mencemarkan nama baiknya. Rizal Ramli datang ke Bareskrim bersama...

KPU: Kampanye Negatif Tak Sesuai Aturan

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan tidak sepakat dengan anjuran taktik kampanye negatif dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia...

Pemprov Aceh Digugat Rp 1 Triliun Terkait Bisnis Hotel di Menteng

Metrobatam, Aceh - Pemprov Aceh digugat Rp 1 triliun oleh AHM Indonesia terkait kerjasama bisnis hotel di Mentang, Jakarta. Gugatan ini masih bergulir di...

Di Perbakin, Penembak Gedung DPR Bisa Dimaafkan Kalau Tak Sengaja

Metrobatam, Jakarta - Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Setyo Wasisto, melihat tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus peluru nyasar yang dilontarkan...

Terjerat Suap Meikarta, Bupati Bekasi Punya Harta Rp73,4 M

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek Meikarta, unit bisnis...

Viral Video Anak Sekolah Teriak Ganti Presiden, Ini Kata Risma

Metrobatam, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan video anak sekolah berseragam pramuka berteriak ganti presiden yang viral. Risma tak ingin anak dilibatkan...

Bawaslu Sebut Kampanye Negatif Bisa Kena Sanksi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kampanye negatif selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) dapat dikenai sanksi. Namun, kata Abhan, sanksi...

Mendagri Minta Kepala Daerah di Riau Klarifikasi Deklarasi

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan kepala daerah di Provinsi Riau memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, buat mengklarifikasi dugaan...

PPP Minta Kampanye di Rumah Kiai dan Pesantren Dibedakan

Metrobatam, Jakarta - KPU mengatur tempat pendidikan--termasuk pesantren--dan rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk berkampanye. PPP meminta aturan itu dikaji mengingat pesantren merupakan sebuah...
SHARE