Praperadilan Gugur Bila Pokok Perkara Mulai Disidangkan

Metrobatam, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan koruptor penyuap Akil Mochtar, Rusli Sibua. MK menegaskan praperadilan akan gugur apabila pokok perkara mulai disidangkan, bukan dilimpahkan semata.

Pasal yang digugat yaitu pasal-pasal dalam KUHAP soal gugurnya praperadilan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan:

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

“Permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan,” demikian putus majelis MK yang dibacakan dalam sidang terbuka untum umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (9/11).

Menurut MK, prinsip di atas merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan.

“Dengan demikian ‘kesegeraan’ dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, casu quo aparat penegak hukum,” ujar majelis.

Percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka.

“Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa, hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu “justice delayed, justice denied”, atau “keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari”. Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya,” ucap majelis dengan suara bulat.

Rusli merupakan mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua yang dihukum 4 tahun penjara. Rusli terbukti menyuap Ketua MK Akil Mochtar untuk bisa menjadi orang nomor satu di kabupaten gugusan Halmahera, Maluku itu.(mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kampanye Negatif Boleh Asal Berdasarkan Data dan Fakta

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, ikut merespons pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang mempersilakan kader-kadernya berkampanye negatif. Karding menyebut...

Pemprov Jabar Izinkan Runway Kertajati Ditambah Jadi 3.000 Meter

Metrobatam, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengizinkan pemanfaatan aset untuk pembangunan apron, taxi way dan perpanjangan runway Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau...

Timses Sindir Balik Ferry Mursyidan Baldan yang Kritisi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto membalas kritikan Ferry Mursyidan Baldan terkait program pembagian sertifikat tanah Presiden...

2.320 Peserta Pelatihan Ketenagakerjaan dapat Sertifikat Keahlian

Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 2.320 peserta pelatihan ketenagakerjaan mendapat sertifikat keahlian melalui program Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja dan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari...

Dandim 0315/Bintan : TMMD Ajang Membina Silaturahmi antar TNI dan Warga

Metrobatam.com, Bintan -  Komandan Kodim 0315/Bintan, Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa berharap agar kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 dapat...

Selamatkan Rupiah, Crazy Rich Tahir Tukar Dolar Lebih Dari Rp1,5 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dato Sri Tahir salah seorang orang terkaya, atau belakangan dikenal dengan sebutan The Crazy Rich, berencana menukarkan dolar yang dimilikinya ke...

Kubu Prabowo Janjikan Tim Khusus Tuntaskan Kasus HAM Mandek

Metrobatam, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak memastikan kasus-kasus...

PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden...

PT Aceh Hukum Pembakar Hutan Kallista Rp 366 Miliar

Metrobatam, Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Aceh menganulir vonis PN Meulaboh. Alhasil, Kallista Alam tetap dihukum Rp 366 miliar atas kebakaran hutan di Rawa...

LBH: Penggusuran Turun Tak Berarti Era Anies Lebih Manusiawi

Metrobatam, Jakarta - Peneliti Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie AlBajili mengakui penggusuran paksa di DKI Jakarta menurun setelah...

Masinton Duga Ada Upaya Jatuhkan Tito Lewat Isu Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Politisi PDIP Masinton Pasaribu menduga ada pihak yang berupaya menjatuhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan lewat isu dugaan Tito...

OTT di Kabupaten Bekasi, KPK Amankan 10 Orang

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Sejak Minggu siang kemarin KPK...
SHARE