Putusan Bebas Dianulir MA, Eks Wali Kota Medan Kembali Dikurung 10 Tahun

118

Metrobatam, Medan – Sempat dibebaskan, mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap kembali dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun penjara dalam kasus tindak pidana penerbitan hak guna bangunan (HGB) di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur pada 1994, pengalihan HGB tahun 2004 dan perpanjangan HGB tahun 2011.

Putusan MA ini menganulir putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya membebaskan Rahudman dari jerat hukum, sebaliknya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Rahudman 10 tahun penjara.

Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara (Sumut), Sumanggar Siagian mengatakan, putusan MA itu keluar pada Februari 2017. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah putusan MA itu sudah dieksekusi Kejagung.

“Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan tiga tersangka. Dua di antaranya bekas Wali Kota Medan, yakni Rahudman Harahap dan Abdillah, serta Handoko Lie selaku pimpinan perusahaan pengembang. Nama terakhir telah dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara oleh MA pada Desember 2016 lalu,” katanya, Rabu 8 Maret 2017.

Namun, Handoko Lie belum bisa dieksekusi dan berstatus DPO. Perusahaan yang dipimpin Handoko Lie membangun gedung di atas lahan PT KAI. Awal kasus tersebut, PT KAI memiliki lahan 7 hektare di Jalan Jawa, peninggalan Deli Spoorweg Maatschappij. Lahan dibagi menjadi blok A, B, C dan D.

Di atas area A, C, dan D sudah dibangun perumahan bagi karyawan PT KAI dan berbagai fasilitas umum. Lahan B berdiri gubuk-gubuk liar.

Pada 1981, PT KAI ingin membangun perumahan karyawan di lahan Blok B. Kurang dana, PT KAI menggandeng PT Inanta membangun seluruh fasilitas perumahan dengan imbalan tanah.

Kerja sama itu mengharuskan PT KAI untuk melepaskan hak atas tanah terlebih dulu. Pemerintah saat itu hanya menyetujui jika pelepasan tanah kepada pemerintah juga. PT KAI lalu melepas hak atas tanah kepada Pemerintah Kota Medan.

“Ketiga tersangka dijerat hukum karena melakukan tindak pidana penerbitan HGB di atas lahan PT KAI pada 1994, pengalihan HGB tahun 2004 dan perpanjangan HGB tahun 2011. Para tersangka didakwa melakukan korupsi Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” tukasnya.

Handoko sempat ditahan saat kasusnya dalam proses penyidikan hingga sidang pengadilan tingkat pertama. Tapi seiring putusan bandingnya dikabulkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 18 Desember 2015, dia dikeluarkan dari tahanan. Sebelumnya, oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Handoko divonis 10 tahun penjara. MA akhirnya menghukum Handoko 10 tahun penjara pada Desember 2016.(mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Antisipasi Gejala DBD, Bupati Bintan Himbau Masyarakat Jaga Lingkungan Bersih

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terkait munculnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, disaat...

Terkait Praperadilan Setnov, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawas MA Terhadap Hakim Cepi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim Cepi Iskandar, yang menangani praperadilan Ketua...

Dituntut 8 Tahun Penjara, Miryam Haryani Kecewa

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menuntut politikus Hanura Miryam S Haryani delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan. Miryam...

Kebakaran Hutan Landa 4 Kecamatan di Aceh Barat

Metrobatam, Aceh Barat - Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat, Aceh, terus menyebar. Hingga saat ini, ada empat kecamatan yang mengalami kebakaran terparah,...

Setelah 20 Tahun, Penyelundupan Miras dari Malaysia dan Singapura ke Batam Akhirnya Terungkap

Metrobatam, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan KWK, F, dan S telah menyelundupkan...

Pimpinan KPK Rembukan Nasib Aris Budiman dan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggodok hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK soal dugaan pelanggaran etik Direktur Penyidikan...

Berikan Arahan, Hari Ini Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota di...

Kisah Polisi Fiji yang Jabat Posisi Penting Berkat Pendidikan Kepolisian di Indonesia

Metrobatam, Bandung - Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak hanya sukses mencetak pimpinan lembaga kepolisian dalam negeri, namun juga berhasil...

AS Beri Lampu Hijau, Panglima TNI Tunggu Instruksi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih belum memutuskan untuk kembali berangkat ke Amerika Serikat setelah insiden penolakan sesaat sebelum bertolak, Sabtu...

Ini Rapor Kualitas Transportasi RI di Tingkat Dunia, Memuaskan?

Metrobatam, Jakarta - Sustainable Mobility for All (SuM4All) sebuah lembaga yang dibentuk atas inisiasi Bank Dunia (The World Bank) baru saja merilis publikasi 'Global...

Laporkan KPU ke Bawaslu, Rhoma Singgung Partainya Tommy dan PSI

Metrobatam, Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gara-gara pendaftaran partainya sebagai peserta Pemilu 2019 ditolak. Rhoma...

Kagetkan Warga, 3 Tornado Waterspout Muncul di Kepulauan Seribu

Metrobatam, Jakarta - Kemunculan angin tornado waterspout mengagetkan warga Kepulauan Seribu. Hal ini dialami oleh warga Pulau Tidung, Hilmansyah, yang tengah menuju Pulau Kelapa. "Tadi...
BAGIKAN