PWI: Mengusir dan Kemarahan Ahok pada Wartawan Sudah Kelewatan

241

Metrobatam.com, Jakarta – Tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusir wartawan di Balai Kota pada Kamis 15 Juni 2016 dianggap perbuatan yang melampaui batas.

“Tindakan Ahok itu dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan bisa diancam pidana paling lama dua tahun atau denda Rp500 juta. Apalagi ini sudah beberapa kali terjadi, sudah kelewatan,” ujar wartawan senior Teguh Santosa dalam keterangan persnya, Jumat (17/6/2016).

Teguh yang menjabat sebagai salah satu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu mengatakan, pertanyaan yang diajukan wartawan merupakan bentuk cermin pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, pertanyaan tersebut sebagai upaya mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang terkait adanya dugaan aliran dana sebesar Rp30 miliar ke organisasi Teman Ahok.

Menurutnya, tindakan mengusir dan melarang wartawan yang meliput di Balai Kota sebagai tempat Ahok sehari-hari bekerja adalah sebuah kecerobohan dan patut disesalkan. Hal itu juga bisa dianggap sebagai tindakan menghalang-halangi wartawan mencari informasi yang bermanfaat bagi publik.

Teguh mengutip Pasal 4 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Serta keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Adapun ancaman pidana penjara dan denda khususnya terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan dalam Pasal 18 undang-undang yang sama.

Daripada mengumbar emosi yang meledak-ledak, menurut Teguh, apabila merasa dirugikan, Ahok bisa mengajukan keberatan lewat koridor yang disediakan oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Menurut Teguh, kemarahan Ahok yang berlebihan justru memperbesar kecurigaan publik mengenai dana tidak wajar yang mengalir untuk kelompok pendukung Ahok.

“Sebagai pejabat publik, Ahok semestinya bisa menjaga tutur kata dan tingkah laku di depan umum. Jangan arogan dan memberi kesan anti kritik. Itu ciri pemimpin otoriter,” katanya lagi.

Teguh menyarankan Ahok untuk mempelajari cara Presiden Joko Widodo berinteraksi dengan insan pers. Presiden Jokowi, sebutnya, memahami bahwa pers bekerja untuk kepentingan umum.

“Presiden Jokowi juga memahami bahwa kebebasan pers dibutuhkan untuk menopang sistem demokrasi yang sehat. Ahok semestinya mencamkan hal itu,” tutupnya.

(Mb/Okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dibandingkan Batam, Turis Singapura Pilih Liburan ke Johor Baru Malaysia

Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Singapura ternyata masih memilih Johor Baru, Malaysia sebagai destinasi akhir pekan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan Singapura yang...

DPRD Kepri Sahkan Ranperda Keuangan dan Administrasi DPRD

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota...

Curhat Jemaah First Travel di DPR: Uang Habis hingga Ibu Meninggal

Metrobatam, Jakarta - Korban jemaah umrah First Travel mengadu ke Komisi VIII DPR. Korban mengadu dengan kerugian yang bervariasi bahkan ada keluarganya yang meninggal...

Ketua MUI: Indonesia Bukan Darul Islam

Metrobatam, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin menyata0kan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari berbagai golongan masyarakat, hingga akhirnya merdeka...

Susi ke Mahasiswa ITB: Semahal-mahalnya Ikan, Lebih Mahal Daging

Metrobatam, Bandung - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan konsumsi ikan. Salah satu caranya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengajak...

5 Pemancing Terjebak di Pulau Kosong karena Ombak Tinggi, Makanan Dikirim Pakai Tali

Metrobatam, Mojokerto - Sebanyak lima pemancing dikabarkan terjebak di Pulau Celeng, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (18/8). Hingga kini, upaya evakuasi kelima pemancing masih...

ICW Nilai Mayoritas Vonis Kasus Korupsi Ringan, Ini Kata Jaksa Agung

Metrobatam, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis selama semester I 2017, mayoritas vonis kasus korupsi adalah ringan dengan rata-rata 0-4 tahun penjara. ICW...

Kemenag Bidik 4 Agen Umrah Bermasalah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) terus melacak sejumlah agensi umrah bermasalah di Tanah Air. Diperkirakan masih ada empat agensi umrah yang...

Polisi Sudah Periksa Habib Rizieq di Mekah

Metrobatam, Jakarta - Polisi ternyata diam-diam telah memeriksa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Pemeriksaan dilakukan di luar negeri. Kapolri Jenderal Tito...

Ketua MPR: Naskah Doa Tifatul Tak Ada Kata Agar Jokowi Gemuk

Metrobatam, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menyatakan politisi PKS Tifatul Sembiring tidak sepantasnya mendoakan tubuh Presiden Joko Widodo bertambah gemuk saat membaca...

Golkar: Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 di Atas 65 Persen

Metrobatam, Jakarta - Golkar berkomitmen untuk konsisten mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019. Golkar optimistis Jokowi memenangi pilpres dengan perolehan suara di atas 65...

Habibie, Megawati dan SBY Hadiri Upacara HUT RI di Istana, Ini Pakaian Adat yang...

Metrobatam, Jakarta - Seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden menghadiri acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-72 tahun di halaman Istana Merdeka,...