Metrobatam, Jakarta – Sekelompok masyarakat menggugat statuta kampus Universitas Sriwijaya dkk ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai statuta yang dikeluarkan Kemenristekdikti itu cacat hukum.

Berdasarkan berkas gugatan yang didapat detikcom, Senin (11/3/2019), gugatan itu diajukan oleh Koalisi Nasional Peduli Pendidikan Indonesia (KNPPI). Anggota KNPPI berasal dari seluruh Indonesia, dari Merauke hingga Sabang.

  1. Mereka menggugat 6 statuta, yaitu:
  2. Universitas Sriwijaya, Palembang
  3. Universitas Negeri Malang
  4. Politeknik Negeri Banjarmasin
  5. Politeknik Negeri Ambon
  6. Politeknik Negeri Samarinda
  7. Politeknik Negeri Bandung
  8. Politeknik Negeri Medan

“Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a quo bertentangan dengan ketentuan tentang waktu pembentukan peraturan pelaksana yang terdapat dalam, Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a quo tidak sah dan tidak berlaku secara umum,” demikian tuntut KNPPI.

Pasal 34 huruf b dimaksud, berbunyi:

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada

tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Sedangkan Pasal 36, berbunyi:

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

“PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi telah mengatur tentang batas waktu untuk membuat semua peraturan pelaksana terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan pemerintah a quo telah disahkan sejak tahun 2014, sehingga paling lambat semua aturan yang terkait dengan pelaksanaan terhadap peraturan pemerintah a quo harus telah disahkan dalam waktu dua tahun atau tepatnya pada tahun 2016,” papar pemohon.

Namun pada kenyatannya, Statuta Universitas Sriwijaya dkk, baru disahkan pada 2018. Sehingga dinilai telah melawati waktu yang ditentukan sehingga menjadi cacat hukum.

“Keberadaan Permen telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak setiap warga negara. Akibat berlakunya Permen, berimplikasi pada kegagalan usaha dan kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon. Oleh karenanya keberadaan peraturan a quo, baik secara aktual maupun potensional telah merugikan hak-hak Pemohon,” pungkasnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kapolda Kepri Tinjau Langsung Pengamanan Penghitungan Surat Suara di PPK

Metrobatam.com, Batam - Kapolda Kepri mengunjungi lokasi penghitungan suara di PPK Batam Kota, PPK Sagulung dan PPK Sekupang dalam rangka meninjau langsung pengamanan penghitungan...

40 WNA Asal Tiongkok dan Taiwan Sindikat Penipuan Ditangkap di Semarang

Metrobatam.com, Semarang - Sebanyak 40 warga negara asing asal Tiongkok dan Taiwan yang merupakan anggota sindikat penipuan internasional ditangkap petugas keimigrasian di sebuah rumah...

Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Ikut Antarkan Jenasah Wak Tole ke TPU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dandim 0315/Bintan Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa melalui Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Serda Marsiin ikut mengantarkan Jenasah Musran. Pria...

Ini Daftar Makanan yang Sebaiknya Tidak Dimasukan di Ruangan Pembeku di Kulkas

Metrobatam.com, (Mb) - Freezer membuat bahan makanan jadi awet lebih lama sehingga bisa dikonsumsi kapan pun Anda inginkan. Makanan yang dimasak bisa disimpan untuk...

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Rumahnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat

Metrobtam.com, Tanjungpinang - Musran (64) Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di Kediaman adik ipar di Jalan Usman Harun plantar Hasan Awang, RT 3...

Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Demokrat, Rina Febriani Raih Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Rina Febriani, Calon Anggota Legislatif Caleg nomor urut 9 dari Partai Demokrat, dipastikan duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilhan...

Jusri Sabri Berpeluang dapat Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tanjungpinang, dari PDIP, Jusri Sabri, berpeluang mendapatkan kursi dewan kota. Hasil penghitungan suara sementara, pria penggiat...

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...