Razia Simbol-simbol Komunis dan “Warning” Terhadap Kebebasan Berekspresi

255
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbicara kepada wartawan saat merilis tersangka pelaku teror di kawasan Sarinah, di gedung Div Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/1/2016). Mabes Polri merilis tujuh orang yang tewas saat kejadian, dengan empat orang diduga sebagai tersangka, dua orang korban, dan satu masih didalami identitasnya.

Metrobatam.com, -Aparat penegak hukum gencar melakukan razia terhadap simbol-simbol yang berbau komunis.

Pemutaran film yang dinilai bisa membangkitkan semangat komunisme dibubarkan. Kaus bergambar atau mirip palu arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia, disita. Buku-buku tentang komunis atau gerakan kiri, juga bernasib sama.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia.

Ia mengatakan, tindakan yang diakukan aparat agar masyarakat tak terbawa euforia komunis dan berekspresi tanpa batas.

“Polisi dengan instrumen hukum yang ada melakukan tindakan supaya tidak kebablasan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar Badrodin, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Penyebaran paham komunis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara.

Ada pula Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.

Badrodin menyatakan, penertiban yang dilakukan kepolisian sudah sesuai aturan hukum yang ada.

Apapun yang berbau komunis dan diduga ada kesengajaan meniupkan lagi arwah PKI, maka harus ditindak.

Jika tidak ditertibkan polisi, kata dia, dampaknya bisa lebih buruk. Polisi mencegah tindakan main hakim sendiri.

“Semua yang kedapatan (berkenaan atribut komunis) ada tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya. Kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun,” kata Badrodin.

Kebebasan berekspresi

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menilai, masyarakat perlu membaca sejarah Indonesia untuk mendapatkan gambaran apa dilakukan PKI pada masa lalu.

Menurut dia, hal ini agar masyarakat memahami alasan pemerintah menetapkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang.

Masyarakat diminta menyadari bahwa kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh undang-undang.

“Kami tetap mengingatkan kepada masyarakat bahwa kebebasan yang kita miliki harus dimaknai bukan sebagai yang bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang menghormati aturan hukum yang ada,” kata Boy.

“Mulai kami sadarkan kembali pada masyarakat, mungkin saat ini belum ‘ngeh’, mungkin belum sadar ada hukum,” lanjut dia.

Berlebihan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menganggap penertiban penjualan atribut palu dan arit, pembubaran forum diskusi dan penyitaan buku-buku soal PKI merupakan hal yang berlebihan.

“Kalau cuma ekspresi berkumpul, orang menggunakan simbol PKI sebagai candaan, ya terlampau berlebihan kalau ada penindakan hukumnya,” kata Imdadun.

Ia menilai, keresahan masyarakat yang dijadikan alasan polisi melakukan penertiban, tak berdasar.

Justru, kata Imdadun, ketakutan itu muncul karena tindakan yang dilakukan aparat.

Ketakutan terhadap bangkitnya komunisme dianggap sebagai langkah mundur bangsa Indinesia yang sudah berhasil mematikan PKI sejak puluhan tahun silam.

“Tanda-tanda faktual bahwa PKI bangkit kok kayaknya jauh. Kalau ketakutan terhadap kelompok kiri ini terus dibiarkan berlangsung, rekonsiliasi akan macet,” kata Imdadun.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah wajib melakukan upaya serius untuk mengklarifikasi bahwa ketakutan itu tidak perlu.

Selain itu, harus ada penjelasan mengenai paham-paham komunis sehingga tahu batasan-batasan apa saja yang melanggar hukum atau tidak.

Imdadun menilai, UU Nomor 27 Tahun 1999 juga belum spesifik menjelaskan apa dan bagaimana yang bisa dikategorikan menyebarkan ajaran komunis.

“Sehingga di lapangan yang masih berbau PKI sudah seolah melanggar hukum, itu ditindak secara serampangan. Jangan jadikan larangan ini sebagai jaring pukat harimau. Semua yang dianggap ikan digaruk, padahal ada batu, ada karang, akhirnya laut rusak semua,” kata Imdadun. (mb/KM)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bareskrim Polri Kembali Tangkap Penyelundup Miras Ilegal Jariangan Batam

Metrobatam.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim menangkap 2 tersangka penyelundupan miras jaringan BH alias Kwkn. Kedua tersangka berinisial F dan...

Seluruh Fraksi di DPRD Kepri Sepakat Perda Pendidikan Perjuangkan Guru Honorer

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri sepakat untuk melanjutkan hak inisiatif pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRD...

36 PTIS Riau-Kepri Ramaikan PIOS Ke-6 di Batam

Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 36 Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) Riau-Kepulauan Riau mengikuti Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni (PIOS) Ke-6, Senin (23/10). Kegiatan yang...

AS Tolak Panglima TNI, Media Australia: Ini Bencana Diplomatik

Canberra - Media-media asing ramai memberitakan penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Media Australia menyoroti alasan misterius di balik penolakan...

Dicecar Hakim, Eks Dirut PNRI Menangis di Sidang e-KTP

Metrobatam, Jakarta - Mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang dugaan korupsi e-KTP. Isnu menangis saat dicecar hakim soal peran Andi...

Dubes AS Minta Maaf, Menlu Retno: Tak Cukup, Perlu Penjelasan

Metrobatam, Jakarta - Dubes AS untuk RI Joseph Donovan meminta maaf atas insiden penolakan AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, bagi pemerintah...

Pilkada 2018 Diprediksi Sedot Kas Negara Sampai Rp20 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dana hibah yang disepakati akan dikucurkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah sudah mencapai Rp15,2 triliun. Belasan triliun dana...

Istana akan Gelar Rapat Bahas Densus Tipikor

Metrobatam, Bandung - Usulan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri menuai kritikan dari berbagai pihak. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)...

Papua Mencekam! 4 Anggota Brimob Ditembak saat Evakuasi Jenazah Rekannya

Metrobatam, Jayapura - Pasca teror penembakan di kawasan Freeport, hingga kini aksi penembakan terus terjadi. Pagi ini, empat anggota Brimob Polda Papua tertembak saat...

Soal Penolakan pada Panglima TNI, Wiranto Tunggu Penjelasan AS

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan masih menunggu klarifikasi dari pihak Amerika Serikat terkait dengan penolakan Panglima TNI...

Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Terjaring Razia Narkoba di Diskotek

Metrobatam, Medan - Petugas Gabungan Polisi dan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes Medan, berhasil menjaring sebanyak 80 orang...

PBNU: Yang Menolak Pancasila, Silakan Hidup di Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tak bisa diganggu...
BAGIKAN