Razia Simbol-simbol Komunis dan “Warning” Terhadap Kebebasan Berekspresi

257
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbicara kepada wartawan saat merilis tersangka pelaku teror di kawasan Sarinah, di gedung Div Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/1/2016). Mabes Polri merilis tujuh orang yang tewas saat kejadian, dengan empat orang diduga sebagai tersangka, dua orang korban, dan satu masih didalami identitasnya.

Metrobatam.com, -Aparat penegak hukum gencar melakukan razia terhadap simbol-simbol yang berbau komunis.

Pemutaran film yang dinilai bisa membangkitkan semangat komunisme dibubarkan. Kaus bergambar atau mirip palu arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia, disita. Buku-buku tentang komunis atau gerakan kiri, juga bernasib sama.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia.

Ia mengatakan, tindakan yang diakukan aparat agar masyarakat tak terbawa euforia komunis dan berekspresi tanpa batas.

“Polisi dengan instrumen hukum yang ada melakukan tindakan supaya tidak kebablasan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar Badrodin, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Penyebaran paham komunis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara.

Ada pula Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.

Badrodin menyatakan, penertiban yang dilakukan kepolisian sudah sesuai aturan hukum yang ada.

Apapun yang berbau komunis dan diduga ada kesengajaan meniupkan lagi arwah PKI, maka harus ditindak.

Jika tidak ditertibkan polisi, kata dia, dampaknya bisa lebih buruk. Polisi mencegah tindakan main hakim sendiri.

“Semua yang kedapatan (berkenaan atribut komunis) ada tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya. Kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun,” kata Badrodin.

Kebebasan berekspresi

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menilai, masyarakat perlu membaca sejarah Indonesia untuk mendapatkan gambaran apa dilakukan PKI pada masa lalu.

Menurut dia, hal ini agar masyarakat memahami alasan pemerintah menetapkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang.

Masyarakat diminta menyadari bahwa kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh undang-undang.

“Kami tetap mengingatkan kepada masyarakat bahwa kebebasan yang kita miliki harus dimaknai bukan sebagai yang bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang menghormati aturan hukum yang ada,” kata Boy.

“Mulai kami sadarkan kembali pada masyarakat, mungkin saat ini belum ‘ngeh’, mungkin belum sadar ada hukum,” lanjut dia.

Berlebihan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menganggap penertiban penjualan atribut palu dan arit, pembubaran forum diskusi dan penyitaan buku-buku soal PKI merupakan hal yang berlebihan.

“Kalau cuma ekspresi berkumpul, orang menggunakan simbol PKI sebagai candaan, ya terlampau berlebihan kalau ada penindakan hukumnya,” kata Imdadun.

Ia menilai, keresahan masyarakat yang dijadikan alasan polisi melakukan penertiban, tak berdasar.

Justru, kata Imdadun, ketakutan itu muncul karena tindakan yang dilakukan aparat.

Ketakutan terhadap bangkitnya komunisme dianggap sebagai langkah mundur bangsa Indinesia yang sudah berhasil mematikan PKI sejak puluhan tahun silam.

“Tanda-tanda faktual bahwa PKI bangkit kok kayaknya jauh. Kalau ketakutan terhadap kelompok kiri ini terus dibiarkan berlangsung, rekonsiliasi akan macet,” kata Imdadun.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah wajib melakukan upaya serius untuk mengklarifikasi bahwa ketakutan itu tidak perlu.

Selain itu, harus ada penjelasan mengenai paham-paham komunis sehingga tahu batasan-batasan apa saja yang melanggar hukum atau tidak.

Imdadun menilai, UU Nomor 27 Tahun 1999 juga belum spesifik menjelaskan apa dan bagaimana yang bisa dikategorikan menyebarkan ajaran komunis.

“Sehingga di lapangan yang masih berbau PKI sudah seolah melanggar hukum, itu ditindak secara serampangan. Jangan jadikan larangan ini sebagai jaring pukat harimau. Semua yang dianggap ikan digaruk, padahal ada batu, ada karang, akhirnya laut rusak semua,” kata Imdadun. (mb/KM)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tangkap Supir Taksi Online Pengantar ‘Penumpang Tuyul’

Metrobatam, Makassar - Petugas Subdit Cyber Crime Polda Sulawesi Selatan menangkap tujuh pemuda karena memanipulasi sistem elektronik perusahaan angkutan daring, Grab, akhir pekan lalu. Tujuh...

Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 3 Km

Metrobatam, Medan - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pagi ini, Gunung Sinabung kembali erupsi. Petugas Pos Pengamat Gunung Sinabung,...

HUT ke-71 Megawati, PDIP Suguhkan Teater Kebangsaan

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menampilkan teater kebangsaan bertajuk 'Satyam Eva Jayate' untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-71 sang Ketua...

Bintan akan Terima DAK Rp6,2 Miliar dari Pemerintahan Pusat untuk Pendidikan

Metrobatam.com, Bintan - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Pd mengatakan bahwa pada tahun 2018 ini, setidaknya Dana Alokasi Khusus Pendidikan sebesar 6,2 Milyar...

Kecanduan Judi Online, Karyawan Ini Gelapkan Uang Perusahaan

Metrobatam.com, Jember - Saat ini banyak bertebaran situs judi online yang memasang deposit sangat murah, bahkan sangat tidak masuk akal. Jika tak hati-hati, akan...

Jaksa Tampilkan Percakapan Johannes Marliem dan FBI di AS, Seperti Ini Isinya

Metrobatam, Jakarta - Percakapan Johannes Marliem (bos PT Biomorf Lone Indonesia dan PT Biomorf Mauritius) dengan anggota FBI di Los Angeles, Amerika Serikat (AS),...

Usai Saling Pecat, Konflik Hanura Kini Berujung Saling Lapor Polisi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) kubu Manhattan melaporkan tiga orang kader kubu Ambhara yakni Ari Mularis, Sudewo, dan...

WNI Diduga Ikut ISIS Ditangkap di Malaysia, Mabes Polri Tak Mau Ikut Campur

Metrobatam, Jakarta - Polri tak mau ikut campur atas tertangkapnya Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang diduga terlibat ke dalam jaringan ISIS. "Kalau itu...

Penjual Pulau RI di Situs Online Sudah Dikontak KKP

Metrobatam, Jakarta - Website privateislandonline.com memasang iklan penjualan pulau di Indonesia. Menanggapi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah menghubungi sang penjual. Dirjen...

Keceriaan Ibu-ibu PKK di Fisherism Tanjungriau Batam

Metrobatam.com, Batam - Ibu-ibu PKK Sei Temiang mengikuti kelas edukasi menghias cookies yang diadakan BP Batam bekerjasama dengan UMKM, bertempat di Fisherism Tanjungriau 22...

Polisi Tembak Mati Tiga Anggota Jaringan Narkoba Internasional

Metrobatam, Medan - Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, menembak mati tiga anggota sindikat narkoba internasional Malaysia-Indonesia, dalam sebuah drama penangkapan yang dilakukan...

Siap-siap, 31 Januari Gerhana Bulan Total Bakal Sapa Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Gerhana Bulan Total diprediksi terjadi pada 31 Januari 2018. Fenomena alam tersebut bisa diamati di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan siaran...
BAGIKAN