Razia Simbol-simbol Komunis dan “Warning” Terhadap Kebebasan Berekspresi

254
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbicara kepada wartawan saat merilis tersangka pelaku teror di kawasan Sarinah, di gedung Div Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/1/2016). Mabes Polri merilis tujuh orang yang tewas saat kejadian, dengan empat orang diduga sebagai tersangka, dua orang korban, dan satu masih didalami identitasnya.

Metrobatam.com, -Aparat penegak hukum gencar melakukan razia terhadap simbol-simbol yang berbau komunis.

Pemutaran film yang dinilai bisa membangkitkan semangat komunisme dibubarkan. Kaus bergambar atau mirip palu arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia, disita. Buku-buku tentang komunis atau gerakan kiri, juga bernasib sama.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia.

Ia mengatakan, tindakan yang diakukan aparat agar masyarakat tak terbawa euforia komunis dan berekspresi tanpa batas.

“Polisi dengan instrumen hukum yang ada melakukan tindakan supaya tidak kebablasan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar Badrodin, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Penyebaran paham komunis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara.

Ada pula Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.

Badrodin menyatakan, penertiban yang dilakukan kepolisian sudah sesuai aturan hukum yang ada.

Apapun yang berbau komunis dan diduga ada kesengajaan meniupkan lagi arwah PKI, maka harus ditindak.

Jika tidak ditertibkan polisi, kata dia, dampaknya bisa lebih buruk. Polisi mencegah tindakan main hakim sendiri.

“Semua yang kedapatan (berkenaan atribut komunis) ada tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya. Kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun,” kata Badrodin.

Kebebasan berekspresi

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menilai, masyarakat perlu membaca sejarah Indonesia untuk mendapatkan gambaran apa dilakukan PKI pada masa lalu.

Menurut dia, hal ini agar masyarakat memahami alasan pemerintah menetapkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang.

Masyarakat diminta menyadari bahwa kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh undang-undang.

“Kami tetap mengingatkan kepada masyarakat bahwa kebebasan yang kita miliki harus dimaknai bukan sebagai yang bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang menghormati aturan hukum yang ada,” kata Boy.

“Mulai kami sadarkan kembali pada masyarakat, mungkin saat ini belum ‘ngeh’, mungkin belum sadar ada hukum,” lanjut dia.

Berlebihan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menganggap penertiban penjualan atribut palu dan arit, pembubaran forum diskusi dan penyitaan buku-buku soal PKI merupakan hal yang berlebihan.

“Kalau cuma ekspresi berkumpul, orang menggunakan simbol PKI sebagai candaan, ya terlampau berlebihan kalau ada penindakan hukumnya,” kata Imdadun.

Ia menilai, keresahan masyarakat yang dijadikan alasan polisi melakukan penertiban, tak berdasar.

Justru, kata Imdadun, ketakutan itu muncul karena tindakan yang dilakukan aparat.

Ketakutan terhadap bangkitnya komunisme dianggap sebagai langkah mundur bangsa Indinesia yang sudah berhasil mematikan PKI sejak puluhan tahun silam.

“Tanda-tanda faktual bahwa PKI bangkit kok kayaknya jauh. Kalau ketakutan terhadap kelompok kiri ini terus dibiarkan berlangsung, rekonsiliasi akan macet,” kata Imdadun.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah wajib melakukan upaya serius untuk mengklarifikasi bahwa ketakutan itu tidak perlu.

Selain itu, harus ada penjelasan mengenai paham-paham komunis sehingga tahu batasan-batasan apa saja yang melanggar hukum atau tidak.

Imdadun menilai, UU Nomor 27 Tahun 1999 juga belum spesifik menjelaskan apa dan bagaimana yang bisa dikategorikan menyebarkan ajaran komunis.

“Sehingga di lapangan yang masih berbau PKI sudah seolah melanggar hukum, itu ditindak secara serampangan. Jangan jadikan larangan ini sebagai jaring pukat harimau. Semua yang dianggap ikan digaruk, padahal ada batu, ada karang, akhirnya laut rusak semua,” kata Imdadun. (mb/KM)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Desa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri Raih Juara III Terbaik Tingkat Nasional

Metrobatam.com, Bintan - Desa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan berhasil meraih Juara III Lomba Desa Tingkat Nasional Regional Wilayah 1 Sumatera...

Pensiunan PNS Dapat THR Tahun Depan

Metrobatam.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, gaji pokok untuk pegawai negeri sipil ( PNS) tidak mengalami kenaikan pada tahun 2018. Namun demikian,...

Anak-anak Gaza Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 2017

Metrobatam.com, Palestina - Genap 72 tahun Indonesia menikmati manisnya kemerdekaan. Genap 72 tahun yang lalu pula ucapan 'Selamat Kemerdekaan' datang dari Mufti Besar Palestina,...

Upacara Peringatan HUT RI ke 72 Polda Kepri

Metrobatam.com, Batam - Dirgahayu Republik Indonesia. Hari ini tepat pada tanggal 17 Agustus 2017 adalah hari  Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke 72 tahun. Seluruh...

Panguyuban Punggowo akan Gelar Silaturahmi Bersama Warga Jawa di Dataran Engku Putri

Metrobatam.com, Batam - Paguyuban Among Wargo Jowo (Punggowo) berencana akan menggelar Halal Bihalal bersama warga Jawa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (27/8)...

Perusahaan Asal Singapura Investasi Rp50 Miliar di Batam

Metrobatam.com, Batam - PT Fagioli Indonesia Corp, perusahaan asal Singapura berinvestasi sebesar Rp50 miliar di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan memanfaatkan...

25 Orang Atlet Olahraga Air Lantamal IV Dilepas Danlantamal IV

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksma TNI R. Eko Suyatno melepas 25 orang Atlet kontingen Olahraga Air yang terdiri...

Pemkab Bintan Anugerahi Satyalancana Karya Satya Kepada ASN

Metrobatam.com, Bintan - Pemerintah Kabupaten Bintan menganugrahi Satyalencana Karya Satya X tahun kepada 281 orang, Satyalencana Karya Satya XX tahun berjumlah 98 orang, dan...

Jokowi Tegaskan Dukung Penguatan KPK

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan, keputusan pemerintah untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah berubah. Jokowi bahkan menegaskan, pemerintahannya akan terus mendukung...

Berhasil Ledakkan Bom Kimia di Istana Negara, Teroris Bandung akan ‘Jihad’ ke Marawi

Metrobatam, Bandung - Densus 88 Antiteror menangkap lima orang terduga teroris di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Mereka diduga ingin berangkat ke Marawi, Filipina untuk...

Pejabat Kemendes Saweran Duit Suap ke Auditor BPK, Ini Rinciannya

Metrobatam, Jakarta - Duit suap yang diberikan Irjen Kementerian Desa PDTT Sugito ke auditor BPK Rochmadi Saptogiri disebut jaksa pada KPK berasal dari saweran...

Ayah Menangis Histeris Gendong Anaknya yang Tewas, Warga Malah Cuek Menonton

Metrobatam, Batam - Sangat mengherankan fenomena sosial yang terjadi di sebuah ruas jalan di Kota Batam ini. Belum lama ini beredar sebuah video yang...