Razia Simbol-simbol Komunis dan “Warning” Terhadap Kebebasan Berekspresi

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbicara kepada wartawan saat merilis tersangka pelaku teror di kawasan Sarinah, di gedung Div Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/1/2016). Mabes Polri merilis tujuh orang yang tewas saat kejadian, dengan empat orang diduga sebagai tersangka, dua orang korban, dan satu masih didalami identitasnya.

Metrobatam.com, -Aparat penegak hukum gencar melakukan razia terhadap simbol-simbol yang berbau komunis.

Pemutaran film yang dinilai bisa membangkitkan semangat komunisme dibubarkan. Kaus bergambar atau mirip palu arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia, disita. Buku-buku tentang komunis atau gerakan kiri, juga bernasib sama.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia.

Ia mengatakan, tindakan yang diakukan aparat agar masyarakat tak terbawa euforia komunis dan berekspresi tanpa batas.

“Polisi dengan instrumen hukum yang ada melakukan tindakan supaya tidak kebablasan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar Badrodin, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Penyebaran paham komunis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara.

Ada pula Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.

Badrodin menyatakan, penertiban yang dilakukan kepolisian sudah sesuai aturan hukum yang ada.

Apapun yang berbau komunis dan diduga ada kesengajaan meniupkan lagi arwah PKI, maka harus ditindak.

Jika tidak ditertibkan polisi, kata dia, dampaknya bisa lebih buruk. Polisi mencegah tindakan main hakim sendiri.

“Semua yang kedapatan (berkenaan atribut komunis) ada tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya. Kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun,” kata Badrodin.

Kebebasan berekspresi

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menilai, masyarakat perlu membaca sejarah Indonesia untuk mendapatkan gambaran apa dilakukan PKI pada masa lalu.

Menurut dia, hal ini agar masyarakat memahami alasan pemerintah menetapkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang.

Masyarakat diminta menyadari bahwa kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh undang-undang.

“Kami tetap mengingatkan kepada masyarakat bahwa kebebasan yang kita miliki harus dimaknai bukan sebagai yang bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang menghormati aturan hukum yang ada,” kata Boy.

“Mulai kami sadarkan kembali pada masyarakat, mungkin saat ini belum ‘ngeh’, mungkin belum sadar ada hukum,” lanjut dia.

Berlebihan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menganggap penertiban penjualan atribut palu dan arit, pembubaran forum diskusi dan penyitaan buku-buku soal PKI merupakan hal yang berlebihan.

“Kalau cuma ekspresi berkumpul, orang menggunakan simbol PKI sebagai candaan, ya terlampau berlebihan kalau ada penindakan hukumnya,” kata Imdadun.

Ia menilai, keresahan masyarakat yang dijadikan alasan polisi melakukan penertiban, tak berdasar.

Justru, kata Imdadun, ketakutan itu muncul karena tindakan yang dilakukan aparat.

Ketakutan terhadap bangkitnya komunisme dianggap sebagai langkah mundur bangsa Indinesia yang sudah berhasil mematikan PKI sejak puluhan tahun silam.

“Tanda-tanda faktual bahwa PKI bangkit kok kayaknya jauh. Kalau ketakutan terhadap kelompok kiri ini terus dibiarkan berlangsung, rekonsiliasi akan macet,” kata Imdadun.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah wajib melakukan upaya serius untuk mengklarifikasi bahwa ketakutan itu tidak perlu.

Selain itu, harus ada penjelasan mengenai paham-paham komunis sehingga tahu batasan-batasan apa saja yang melanggar hukum atau tidak.

Imdadun menilai, UU Nomor 27 Tahun 1999 juga belum spesifik menjelaskan apa dan bagaimana yang bisa dikategorikan menyebarkan ajaran komunis.

“Sehingga di lapangan yang masih berbau PKI sudah seolah melanggar hukum, itu ditindak secara serampangan. Jangan jadikan larangan ini sebagai jaring pukat harimau. Semua yang dianggap ikan digaruk, padahal ada batu, ada karang, akhirnya laut rusak semua,” kata Imdadun. (mb/KM)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Grand Opening Warung’e Lara dengan Menu Sajian yang Enak

Metrobatam.com, Batam, Warung'e Lara, demikian nama rumah makan di Jalan Gatot Subroto Sidoarjo, Desa Larangan RT1, RW1, Candi Sidoarjo Jawa Timur, yang mulai beroperasi, Minggu (19/8/2018). Tempat...

Lebih Nyaman dan Aman, Capella Dinamik Nusantara Launching Honda CB150R StreetFire dan CBR250RR

Metrobatam.com, Batam - PT Capella Dinamik Nusantara kembali Launching Honda CB 150R StreetFire dan CBR 250 RR Minggu, ditempat di Auditorium Mega Mall Batam...

Jokowi Kalungkan Medali Emas untuk Lifter Eko Yuli

Metrobatam, Jakarta - Lifter Eko Uli Irawan berhasil meraih emas dalam cabang olahraga angkat besi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyaksikan pertandingan itu menyerahkan...

Timses Jokowi Disebut Ber-IQ 80, Golkar Peringatkan Mardani

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut timses Joko Widodo-Ma'ruf Amin ber-IQ 80 secara komunal. Partai Golkar mengingatkan Mardani untuk diam...

Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Vaksin MR yang Kontroversial

Metrobatam, Jakarta - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan vaksin Measles Rubella (MR) mengandung babi dalam proses produksinya. Namun tetap memperbolehkan penggunaan vaksin...

Susi Musnahkan 125 Kapal Maling Ikan, 40 Ditenggelamkan di Natuna

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal maling ikan sebagai kado HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan Susi kapal maling...

LSI Denny JA: Jokowi-Ma’ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%

Metrobatam, Jakarta - Pascapendaftaran Pilpres 2019 periode awal Agustus 2018, Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei elektabilitas dua pasangan calon. Siapa unggul? Survei digelar pada 12...

KPK Sita Mobil Camry dari Apartemen Staf Ahli Anggota F-PAN Sukiman

Metrobatam, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap perimbangan dana RAPBN-P 2018. Pemanggilan ini yang kedua...

Dituduh Curi Uang Rp1,5 Juta, Eks Majikan Aniaya dan Gunduli Magfiroh

Metrobatam, Bogor - Polisi meyelidiki kasus penganiayaan dan penggulan terhadap Magfiroh (28) oleh eks majikannya, EA. Polisi melayangkan panggilan terhadap EA untuk diperiksa terkait...

Anggota Majelis Syuro PKS: Enak Aja Anies Jadi Kader Gerindra!

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan posisi Wagub DKI akan menjadi milik PKS jika Anies Baswedan bergabung ke...

Mobil Ketua Panwaslu Dibakar OTK

Metrobatam, Kolaka - Mobil pribadi milik Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Juhardin diduga dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu...

Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Hindari Razia

Metrobatam, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditabrak seorang pengemudi motor saat berangkat kerja. Pria yang karib disapa Emil itu ditabrak bikers yang...
BAGIKAN