Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

    2083

    Metrobatam, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

    Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

    Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

    Dan pada hari ini, BPK menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

    Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    DPR Puji Laporan Pemerintah

    Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

    1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

    2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

    Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

    Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

    Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

    Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

    Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

    Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Ini 9 Poin Rumusan Revisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Taksi Online

    Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Indonesia telah membuat rumusan rancangan Peraturan Menteri mengenai taksi online yang tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun...

    MTF Gelar MTF Autofiesta 2017 di Batam dengan Target Pembiayaan Rp10 Miliar

    Metrobatam.com, Batam - Perusahaan pembiayaan terkemuka, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menghadirkan pameran otomotif bergengsi di kota Batam yaitu MTF Autofiesta 2017. Acara ini...

    Ini Minta Menko Darmin Kepada Kepala BP Batam yang Baru Beserta Jajarannya

    Metrobatam.com, Jakarta - Pesona Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) telah memudar. Hal itu dikatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat melantik pengurus...

    Ditjen Imigrasi Berikan Penyuluhan Izin Tinggal Bagi TKA, Masyarakat Kawin Campur dan Pelajar Asing...

    Metrobatam.com, Batam - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Ditjen Imigrasi dan Imigrasi Batam melakukan Penyuluhan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Tenaga...

    Dewan Kawasan PBPB Melantik Pengurus BP Batam yang Baru

    Metrobatam.com, Jakarta - Menindaklanjuti rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada hari...

    Luhut Minta Masuknya Pekerja China Tak Dijadikan Isu SARA

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap, masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China tidak digulirkan sebagai isu Suku, Agama,...

    Polisi Undang Ahli untuk Pelajari Pidato Pribumi Anies

    Metrobatam, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri masih mempelajari dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diduga...

    MK Pupuskan Mimpi 4 Bupati Pulau Garam Bikin Provinsi Madura

    Metrobatam, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memupuskan mimpi para kepala daerah di Madura yang menginginkan dibentuknya Provinsi Madura. MK menyatakan syarat provinsi minimal 5...

    Miris! Tiga Anak Bawah Umur Ini Silih Berganti ‘Begituan’ di WC

    Metrobatam, Pontianak - Kids jaman now. Kalimat gabungkan dua bahasa dengan arti 'anak-anak jaman sekarang' ini memang lagi trend. Betapa tidak, kenakalan-kenakalan anak-anak diera...

    Wajah Digerogoti Kanker, Mbah Jiyem Bertahan dengan Obat Puskesmas

    Metrobatam, Boyolali - Kondisi wajah Mbah Jiyem digerogoti kanker. Meski sudah pernah dioperasi, kondisinya tak semakin membaik. Mbah Jiyem tidak bisa menjalani kemoterapi karena...

    Begini Cara Pantau Lokasi Teman di WhatsApp

    Metrobatam, Jakarta - WhatsApp mengumumkan fitur baru yang penting, Live Location. Banyak yang penasaran, bagaimana cara menggunakan fitur yang bisa digunakan sebagai pemantau lokasi...

    Realisasi Fisik Capai 70,38 Persen, Bupati Bintan Tegaskan Seluruh OPD Segera Penuhi Target

    Metrobatam.com, Bintan - Diketahui saat Rakor Evaluasi Pembangunan Triwulan ke lII Tahun 2017, bahwa Laporan Realisasi Kinerja Pembangunan Fisik Kabupaten Bintan sudah mencapai angka...
    BAGIKAN