Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

    Metrobatam, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

    Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

    Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

    Dan pada hari ini, BPK menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

    Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    DPR Puji Laporan Pemerintah

    Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

    1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

    2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

    Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

    Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

    Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

    Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

    Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

    Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Piala Dunia 2018, Senegal Taklukkan Polandia 2-1

    Metrobatam.com, Rusia - Polandia gagal membuka jalan lebih positif karena ditumbangkan oleh Senegal dengan skor 1-2 dalam laga perdana Piala Dunia 2018 di Moskva,...

    Jepang Kalahkan Kolombia 2-1 di Piala Dunia 2018

    Metrobatam.com, Rusia - Salah satu wakil Asia di Piala Dunia 2018, Jepang, akhirnya berhasil menaklukkan perlawanan Kolombia 2-1 pada pertandingan perdana Grup H di...

    Kapal Bawa Puluhan Penumpang Tenggelam di Danau Toba

    Metrobatam.com, Medan - Kapal Kayu KM Sinar Bangun yang mengangkut 70 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Danau Toba, Senin (18/6/2018). Lokasi kejadian dilaporkan terletak...

    Osaka Jepang Diguncang Gempa 6,1 SR

    Metrobatam.com, Osaka - Badan Meteorologi Jepang mengatakan getaran berkekuatan 6.1 Skala Richter itu melanda sebalah utara Osaka, kota terbesar kedua di negara itu, pada...

    Polisi Pastikan Kasus Rizieq Shihab Dihentikan

    Metrobatam.com, Jakarta - Kepolisian Indonesia memastikan Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dugaan kasus percakapan berkonten pornografi yang menyeret pimpinan...

    Parkir di Pelabuhan Domestik Telaga Punggur Semrawut

    Metrobatam.com, Batam - Parkir kendaraan di Pelabuhan Domestik Telaga Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau, terlihat semrawut pada H+2 Idul Fitri 1439 Hijriah, Minggu. Parkir di...

    Hasil Lengkap dan Klasemen Piala Dunia 2018

    Metrobatam.com, Rusia - Piala Dunia 2018 telah berlangsung selama empat hari dan sebanyak enam dari delapan grup telah memainkan pertandingan pertama, sejak dibuka pada...

    Libur Lebaran, Warga Karimun Padati Pantai Pelawan

    Metrobatam.com, Karimun - Pantai Pelawan di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dipadati pengunjung yang menghabiskan masa liburan pada hari ketiga Idul Fitri...

    Pada H+2, Jalur Mudik Sumbar – Riau Macet Total

    Metrobatam.com, Payakumbuh - Ratusan Ribu kendaraan pribadi terjebak macet di sepanjang jalur mudik Sumatera Barat - Riau tepatnya jalan yang menghubungkan Bukittinggi hingga Payakumbuh...

    Polisi Tembak Mati Pembunuh dan Perampok Supir Taksi Online

    Metrobatam.com, Palembang - Tim Reserse Kejahatan dan Kekerasan Polda Sumatera Selatan menembak mati satu dari tiga pembunuh dan perampok sopir taksi daring (Online) Grab...

    Kroasia Kalahkan Nigeria 2-0 di Piala Dunia 2018

    Metrobtam.com, Rusia - Pertandingan kedua di Grup D Piala Dunia 2018 antara Kroasia dan Nigeria berlangsung di Stadion Kaliningrad, Minggu (17/6) dini hari WIB. Nigeria dan Kroasia...

    Rusuh, Papua Nugini Berlakukan Status Keadaan Darurat

    Metrobatam.com, Sydney - Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat, membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan ke dataran tinggi berbatu untuk memulihkan ketertiban setelah perusuh terus...
    BAGIKAN