Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

    2066

    Metrobatam, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

    Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

    Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

    Dan pada hari ini, BPK menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

    Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    DPR Puji Laporan Pemerintah

    Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

    1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

    2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

    Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

    Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

    Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

    Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

    Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

    Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Menteri Susi Pudjiastuti: Jangan lupa Ganti Menu Lebaran dari Daging dengan Ikan

    Metrobatam,com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau masyarakat agar dapat melengkapi hidangan Idul Fitri 1438 Hijriah dengan menu ikan atau jenis...

    Semaraknya Pawai Takbir Keliling di Kota Batam

    Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 153 unit mobil hias mengikuti pawai takbir keliling kota yang diselenggarakan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu. Kepala Bagian Humas Pemkot...

    10 Planet Mirip Bumi Ditemukan

    Metrobatam.com, AS - Bumi tak bisa dihuni selamanya oleh manusia. Maka, ilmuwan terus berusaha menemukan dunia baru. Kabar baik datang dari Badan Penerbangan dan Antariksa...

    Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Tiba di Bali

    Metrobatam.com, Bali - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta istri dan kedua putrinya telah tiba di Bali. Mereka menggunakan pesawat jet jenis Gulfstream. Obama...

    Pemudik Padati Bandara Hang Nadim Batam

    Metrobatam.com, Batam - Manajemen Bandara Internasional Hang Nadim Batam menyatakan pemudik tujuan berbagai daerah mulai memadati bandara sejak Kamis pagi. "Sejak pagi sudah padat. Hari...

    Meriahkan Malam Idul Fitri, Pemko Batam Gelar Pawai Takbir

    Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam,  Kepulauan Riau akan mnggelar pawai takbir Idul Fitri 1438 Hijriah pada Sabtu (24/6) malam. Kepala Bagian Humas Pemkot Bata...

    Perkumpulan Marga Tan Kota Batam adakan Pertemuan

    Metrobatam.com, Batam - Perkumpulan Marga Tan kota Batam mengadakan pertemuaan di Restaurant 933 Golden Prawn, Bengkong Laut, pada tanggal, (23/06/17). Ketua umum perkumpulan Marga Tan,...

    8 Tips Mudik untuk Orangtua yang Bawa Bayi

    Metrobatam.com, (Mb) - Ketika belum memiliki anak, mudik mungkin adalah hal yang mudah dilakukan. Melihat kemacetan sekaligus menikmatinya bisa menjadi kegiatan 'menyenangkan' Anda bersama...

    Hingga Juni 2017, Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp57,59 triliun

    Metrobatam.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan bea dan cukai hingga pertengahan Juni 2017 mencapai Rp57,59 triliun atau sekitar...

    Barrack Obama akan ‘Mudik’ ke Indonesia Hari Ini

    Metrobatam.com, Bali - Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barrack Obama direncanakan mengunjungi Indonesia pada (23/6) hingga (1/7) mendatang. Rencananya, Obama akan berlibur di Bali hari...

    Kepala Penjara: Keselamatan Ahok Terancam di Cipinang

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur Abdul Ghani menyebut keselamatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terancam jika ditahan di...

    Soal SMS Bernada Ancaman, Hary Tanoe Ditetapkan Jadi Tersangka

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Subdirektorat Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan SMS...