Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

    2027

    Metrobatam, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

    Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

    Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

    Dan pada hari ini, BPK menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

    Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    DPR Puji Laporan Pemerintah

    Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

    1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

    2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

    Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

    Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

    Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

    Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

    Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

    Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(mb/cnn indonesia)

    BERITA TERKINI

    BP Batam Kembali Musnahkan Ternak Babi di Hutan Resapan Air Waduk Duriangkang

    Metrobatam.com, Batam  - Tim terpadu dari Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam serta Satpol PP dibantu kepolisian dan TNI  musnahkan ternak babi di hutan resapan...

    5 Korban Ledakan di Terminal Kampung Melayu dilarikan ke RS Premier

    Metrobatam.com, Jakarta - Lima korban ledakan di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, Rabu malam, demikian informasi dari tenaga...

    Coast Guard Vietnam Diduga Tangkap Petugas Patroli PSDKP di Perairan Natuna

    Metrobatam.com, Natuna - Kapal patroli PSDKP kembali berurusan dengan kapal pengawas negara tetangga, kali ini tepatnya kapal Hiu Macan 01  dengan petugas penjaga pantai...

    Saat Jalankan Tugas, Petugas Bea dan Cukai Batam Dipukul Porter Pelabuhan Batu Ampar

    Metrobatam.com, Batam - Petugas Bea dan Cukai Batam bidang P2 bernama Yudha, dapat tindakan pemukulan dilakukan porter pelabuhan Batu Ampar tepat dibagian rahang kanan.Tindakan...

    Kapolda Kepri Pimpin Serah Terima Jabatan Karo OPS Polda Kepri

    Metrobatam.com, Batam - Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Karo Ops polda Kepri dari...

    Pertamina Berharap Pemerintah Naikkan Harga Premium dan Solar

    Metrobatam, Jakarta - PT Pertamina (Persero) berharap pemerintah melakukan evaluasi ulang atas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan untuk jenis premium dan solar pada...

    Pimpinan Komisi Agama DPR Minta Tradisi Sidang Isbat Dihapus

    Metrobatam, Jakarta - Wakil ketua Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama, Sodik Mudjahid meminta tradisi sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan (puasa)...

    Ketika Juz (Qur’an) dan Liqo Menjadi Kode Korupsi

    Metrobatam, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia terseret dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yudi yang...

    Real Madrid Kucurkan Rp670 M untuk Bocah 16 Tahun

    Metrobatam, Jakarta - Real Madrid melakukan perjudian besar dengan merekrut pemain berusia 16 tahun dari Flamengo bernama Vinicius Junior. Namun, Vinicius baru akan bergabung...

    Panglima TNI Ungkap Motif Baca Puisi ‘Tapi Bukan Kami Punya’

    Metrobatam, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan alasannya membacakan puisi berjudul 'Tapi Bukan Kami Punya' saat menghadiri acara Rapat Pimpinan...

    Baleg DPR Minta Pendapat Zulkifli Soal ‘Kesebelasan’ Pimpinan MPR

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut usulan penambahan jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 11 masih belum solid dari...

    Cabut Banding dan Kesetiaan Ahok Pada Jokowi

    Metrobatam, Jakarta - Langkah terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencabut permohonan banding merupakan salah satu bukti kesetiaan Ahok pada sahabatnya yang...