Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

    2085

    Metrobatam, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

    Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

    Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

    Dan pada hari ini, BPK menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

    Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    DPR Puji Laporan Pemerintah

    Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

    1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

    2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

    Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

    Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

    Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

    Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

    Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

    Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    BNN Tes Urine Prajurit TNI AD dan Polisi Militer

    Metrobatam, Jakarta - Seluruh prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dinyatakan bersih dari narkoba melalui pemeriksaan urine. Hal ini dilakukan dalam...

    Golkar Bakal Cabut Dukungan Bagi Kader yang Terlibat Korupsi

    Metrobatam, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Golkar menggelar rapat konsultasi dengan seluruh pengurus Golkar, termasuk mereka yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah....

    Sebut KPU Ketakutan PBB Jadi Partai Radikal, Yusril akan Pidanakan Komisioner

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) takut untuk meloloskan partainya ke Pemilu 2019...

    KPK Tahan Bupati Kebumen

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad usai diperiksa selaku tersangka suap. Yahya diduga menerima jatah dari...

    Abu Vulkanik Sinabung Meluas ke Aceh, Warga Diimbau Waspada

    Metrobatam, Lhokseumawe - Semburan abu vulkanik berasal dari letusan Gunung Sinabung, Sumut, terus meluas ke sejumlah daerah di Aceh. Abu vulkanik meluas ke Aceh...

    ManCity Tersingkir, Guardiola Ribut dengan Manajer Wigan

    Metrobatam, Jakarta - Laga Manchester City menghadapi Wigan Athletic menyisakan kegetiran bagi sang manajer, Pep Guardiola. The Citizens tersingkir di babak keempat Piala FA...

    Di Gowa Seorang Remaja ‘Bertelur’, Ini Penjelasannya

    Metrobatam, Jakarta, Viralnya Akmal, remaja lelaki asal Gowa, Sulawesi Selatan yang kembali 'bertelur' meninggalkan banyak tanda tanya pada netizen. Bagaimana mungkin manusia yang merupakan...

    Tiang Girder Tol Becakayu Ambruk, Polisi Selidiki Penyebabnya

    Metrobatam, Jakarta - Polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya tiang girder proyek Tol Becakayu di Kebon Nanas, Jaktim. Kejadian itu membuat 7 pekerja mengalami luka...

    Marak Peredaran Narkoba, BNN Harus Segera Dibentuk di Perbatasan Sambas-Malaysia

    Metrobatam, Sambas – Seringnya pengungkapan upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Kalimantan Barat membuat semua pihak geram. Seperti baru-baru ini terungkap di perbatasan Dusun...

    Produksi Ekstasi dari Bedak Gatal, Pasutri di Medan Diciduk Polisi

    Metrobatam, Medan - Pasangan suami-istri, HP dan DN, bersama 7 rekannya dibekuk polisi lantaran memproduksi narkotika jenis ekstasi. Mereka membuat ekstasi tersebut menggunakan bahan...

    Tipu dan Peras Korban, Penyidik KPK Gadungan Buat Sprindik Palsu

    Metrobatam, Jakarta - Subdit Jatanras Ditrkimum Polda Metro Jaya menangkap komplotan penipu yang mengaku sebagai penyidik KPK. Untuk meyakinkan korban bernama Endria Putra (42),...

    Kasus Ujaran Kebencian, Jonru Dituntut 2 Tahun Penjara

    Metrobatam, Jakarta - Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting dituntut hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Jaksa menilai Jonru telah...
    BAGIKAN