Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

    2084

    Metrobatam, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

    Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, opini tersebut merupakan pertama kalinya yang diperoleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

    Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

    Dan pada hari ini, BPK menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

    Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    DPR Puji Laporan Pemerintah

    Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

    1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

    2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

    Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

    Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

    Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

    Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

    Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

    Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Serahkan DIPA ke Eselon I, Susi: Uangnya Jangan Asal Habis

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke...

    Jokowi Ingin Publik Pisahkan Persepsi Politik dan Ekonomi

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin publik tak terlalu risau dengan kondisi ekonomi di tahun politik tahun jatuh pada 2018 dan 2019....

    Mendagri Perintahkan Pemda Fokus Tangani Difteri

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah fokus pada penanganan difteri. Ada sebelas provinsi yang melaporkan kejadian...

    Datang ke Paris, Jonan Kritik Keras Soal Sawit RI yang Ditolak Eropa

    Paris - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, datang ke Paris untuk menghadiri One Planet Summit 2017. Jonan juga sempat menyaksikan penandatanganan...

    Tempe Buatan Warga Magelang Ini Dipasarkan ke Australia hingga Ceko

    Metrobatam, Magelang - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memposting sebuah produk rumahan berupa tempe yang sudah merambah pasaran internasional. Postingan tersebut mendapatkan...

    Waduh! Cinta Tak Berbalas, Murid SD Tawuran Sambil Tenteng Balok Kayu

    Metrobatam, Makassar - Media sosial belum lama ini diramaikan dengan beredarnya video puluhan murid sekolah dasar terlibat tawuran. Video yang menampakkan gerombolan murid SD...

    Kota Batam Terima Dana Rp 934 Miliar dari Pusat

    Metrobatam.com, Batam - Kota Batam menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2018 dari Gubernur Kepulauan Riau. Penyerahan DIPA dilaksanakan di Gedung Daerah Kepri...

    Ikut Menstabilkan Harga Bahan Pokok, Bareskrim Polri Lakukan Langkah Ini

    Metrobatam.com, Jakarta - Sebagai bentuk ketegasan menstabilkan harga bahan pokok, Bareskrim Mabes Polri menyiapkan berbagai langkah. Baik di pusat hingga jajarannya di tiap wilayah...

    Lantamal IV Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H di Masjid Hajar Aswad yang berada...

    Sidang Perdana Setnov Dimuali, Ketua KPK Ingin Praperadilan Gugur Otomatis

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto digelar...

    Presiden: Birokrasi Tidak Boleh Lagi Bikin Susah Dunia Usaha

    Metrobatam, Jakarta - Indonesia mendapat peringkat layak investasi dari 3 lembaga rating yaitu Fitch Rating, Moody's, Standard and Poor's. Mengacu pada capaian itu, Presiden...

    Densus 88 Tangkap Puluhan Terduga Teroris Jelang Natal & 2018

    Metrobatam, Jakarta - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penangkapan terduga teroris pada pekan lalu. Puluhan terduga teroris terjaring dalam operasi penangkapan...
    BAGIKAN