Reni Yusneli Tak Diberi Mandat Tertulis Hadiri Rapat RPJMD

535
Plt Sekda Kepri Reni Yusneli

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Reni Yusneli menyatakan tidak menghadiri rapat paripurna Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 sebab tidak diberi mandat secara tertulis oleh kepala daerah.

“Saya harus jelaskan ini agar dipahami semua pihak, supaya tidak ada fitnah dan komentar negatif lainnya,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu.

Reni terpaksa mengklarifikasi ketidakhadirannya saat rapat paripurna mendengarkan jawaban Gubernur Nurdin Basirun terhadap pandangan umum fraksi terkait Ranperda RPJMD beberapa hari lalu lantaran salah seorang anggota Komisi III DPRD Kepri Sahmadin Sinaga menyampaikan komentar negatif di media massa harian lokal.

Pada berita itu, Sahmadin mengatakan seharusnya Reni mewakili gubernur yang berhalangan menghadiri rapat paripurna tersebut.

Reni menilai Sahmadin tidak memahami peraturan di pemerintahan. Pejabat yang mewakili gubernur harus mendapat mandat dari kepala daerah, bukan hanya perintah lisan.

Surat mandat atau surat tugas itu diberikan agar pejabat dapat mewakili gubernur dalam rapat. Jika tidak ada surat mandat itu, pimpinan DPRD Kepri dapat mengusirnya dari ruangan rapat.

Reni menegaskan tidak pernah mendapat surat mandat maupun perintah untuk menghadiri dapat paripurna tersebut.

Jika mendapat surat mandat itu, kata dia surat tersebut harus diserahkan kepada pimpinan di DPRD Kepri.

“Menanggapi tuduhan Sahmadin, harus dipahaminya bahwa siapa pun yang diperintahkan untuk mewakili gubernur ke DPRD guna menghadiri sidang paripurna DPRD harus mendapat surat mandat dari gubernur. Itu aturannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial, mengatakan rapat untuk  mendengar jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi terkait Ranperda RPJMD tidak dapat diwakili oleh Plt Sekda Kepri.

“Kecuali definitif, baru dapat mewakilinya. Fraksi kami pasti akan menolak gubernur diwakili Plt Sekda,” katanya.

Sukhri menyesalkan sikap gubernur yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, padahal rapat tersebut penting untuk pemerintahan.

“Kami semakin kecewa setelah mengetahui gubernur sedang melakukan apa, dan ternyata posisinya masih di Tanjungpinang,” ucapnya.

mb/antara

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Menjelang Akhir Tahun, Bupati Bintan Himbau Nelayan Waspada Saat Melaut

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau agar para nelayan di Kabupaten Bintan untuk ekstra waspada saat melaut. Himbauan tersebut dilontarkannya...

Pesawat AirAsia Perth – Bali Terjun 20 Ribu Kaki di Udara, Penumpang Panik

Metrobatam, Jakarta - Pesawat AirAsia dengan rute Perth menuju Bali terpaksa kembali ke Australia di tengah perjalanan setelah mengalami keadaan darurat pada Minggu (15/10). Sejumlah...

Bentuk Densus Tipikor, Kapolri Tawarkan 2 Metode Pemberantasan Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menawarkan adanya dua metode kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Dua metode ini diharapkan dapat...

7 Sindikat Narkoba Diringkus Polisi, Salah Satunya Ibu Rumah Tangga

Metrobatam, Jambi - Sebanyak 7 orang sindikat peredaran narkoba antarprovinsi diringkus anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda jambi. Dari tujuh pelaku, salah satunya wanita berinisial...

Sri Rahayu Penghina Jokowi Terancam Penjara 6 Tahun

Metrobatam, Cianjur - Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian (hate speech) yang menghadirkan terdakwa Sri Rahayu Ningsih digelar di Pengadilan Negeri Cianjur (PN Cianjur). Sri...

Perahu Pengungsi Rohingya Tenggelam Dekat Bangladesh, 8 Orang Tewas

Dhaka - Sebuah perahu yang dipenuhi pengungsi Rohingya tenggelam saat berlayar ke Bangladesh, dari Myanmar. Sedikitnya 8 orang tewas tenggelam dan puluhan orang lainnya...

Anggota DPRD Ini Lima Tahun Bisnis BBM Ilegal

Metrobatam, Bandung - JI (53), anggota DPRD Kabupaten Pangandaran nyambi menjadi penjual BBM ilegal. JI menjalankan bisnisnya sudah lima tahun. "Yang bersangkutan sudah 5 tahun...

PPP Cari Figur yang Bisa Dongkrak Elektabilitas Jokowi di 2019

Metrobatam, Jakarta - PPP kembali mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan belum memilih siapa yang akan diusung...

Mantan Ketua Fraksi Demokrat Ngaku Terima Rp970 Juta dari Nazaruddin

Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah mengaku menerima uang Rp970 juta dari mantan Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR RI...

KPK Segera Rilis Evaluasi Praperadilan Setya Novanto

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan hasil kajian atas kekalahan dalam praperadilan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov. Ketua KPK Agus Rahardjo...

Warga Mulai Ragukan Rumah DP Nol Persen Anies-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Warga mulai mempertanyakan janji gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentang program Rumah dengan uang...
BAGIKAN