Revisi UU MD3 Permudah DPR Kriminalisasi Pengkritik, Yasonna Perlisakan Gugat ke MK

    1681

    Metrobatam, Jakarta – DPR baru saja mensahkan revisi UU MD3. Sebagian pihak menanggap pasal-pasal di UU ini kontroversi, seperti pasal imunitas anggota dewan yang terdapat dalam pasal 245 tentang hak imunitas anggota DPR.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menganggap UU MD3 versi revisi membuat DPR menjadi kebal hukum dan menghambat penyidikan.

    “Ini menciptakan ketimpangan secara hukum, DPR diproteksi begitu kuat dan menghambat penyidikan dan mereka akan sulit diawasi,” ujar Donal saat diwawancara detikcom, Selasa (13/2).

    Selain pasal 245 ada juga pasal 122 yang menyatakan anggota DPR bisa melaporkan para pengkritik. Donal menilai pasal ini bisa mempermudah aktivis dan warga untuk dikriminalisasi anggota dewa.

    “Dan pasal ini mempermudah pidana DPR untuk mengkriminalkan warga, masyarakat kritis dapat dipidana,” ucapnya.

    Baca juga: Bunyi Sederet Pasal Kontroversial di UU MD3 yang Baru Direvisi

    Senada dengan Donal, Pegiat antikorupsi dari ILR, Erwin Natosmal, juga tidak setuju dengan UU MD3 versi revisi.

    “Kami merasa pasal ini menjadi tameng DPR untuk menghindari penyidikan,” ucap Erwin di kesempatan terpisah.

    Yasonna Persilakan Gugat ke MK

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempersilakan para pihak yang tak setuju dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

    DPR telah mengesahkan UU MD3 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (12/2). “Kalau tidak setuju ya sudah lah, merasa itu melanggar hak, ada MK, tidak apa-apa biar berjalan saja,” kata Yasonna usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

    Salah satu pasal yang mengundang pro kontra adalah pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berhak mengambil langkah hukum terhadap orang yang dianggap melakukan penghinaan kepada anggota dewan.

    Yasonna mengatakan di beberapa negara pasal serupa disebut dengan content of front dan conten of parlement. Hal tersebut, menurutnya merupakan hal yang biasa.

    Di sisi lain, terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan MKD, Yasonna menilai hal tersebut hanya sebagai bentuk respons atas dinamika politik menjelang 2019.

    Yasonna berpendapat penambahan kursi pimpinan DPR tersebut juga tidak akan memperberat keuangan negara. “Itu kan hanya sampai 2019, itu hanya merespons dinamika publik,” ujarnya.

    Nantinya, kata Yasonna ketika pemilu 2019 telah selesai, maka susunan pimpinan akan kembali seperti semula. “Ketika 2019 kembali pada proposionalnya, siapa pemenang pemili itu jadi pimpinan DPR, jadi sekali pukul,” ucap Yasonna.

    Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan usai Fraksi NasDem dan PPP menyatakan walk out usai menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

    Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan ada 13 subastasi materi yang terdapat dalam RUU MD3. Supratman menjelaskan RUU MD3 telah melalui berbagai pembahasan yang diikuti seluruh fraksi dan pemerintah yang diwakili Menkumham. (mb/detik/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Tidak Bayar Upah Pekerja, Bupati Bintan akan Tindak Tegas Kontraktor

    Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa dirinya akan menindak tegas setiap kontraktor yang mengerjakan pembangunan proyek pemerintah namun tidak...

    Selain Bintang Porno, Trump Disebut Kencani Model Playboy

    Metrobatam, Jakarta - Majalah The New Yorker pada Jumat (16/2) menulis berita yang mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga pernah memiliki...

    Waketum MUI Zainut Tauhid: Tak Masalah Habib Rizieq Disambut di Bandara, Asal Tertib

    Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid menilai rencana penyambutan Rizieq Shihab saat tiba di Indonesia bukan masalah. Hal...

    Diiming-iming Uang Rp5 Ribu, Kakek Mesum Cabuli Bocah 12 Tahun

    Metrobatam, Muratara - Perbuatan Bejat M. Yasid seorang kakek berusia 73 tahun terhadap seorang bocah berusia 12 tahun berinisial AS sungguh sangat memprihatinkan. Dengan diiming-iming...

    Tafsir Warga Tionghoa: Tahun Anjing Tanah Bakal Banyak Gempa

    Metrobatam, Jakarta - Tahun baru Imlek jatuh tepat pada Jumat (16/2). Sesuai kalender Tionghoa, tahun ini adalah shio anjing dengan elemen tanah. Menurut penuturan warga...

    Kemhan RI Sudah Meneken Kontrak Pembelian 11 Sukhoi SU-35

    Metrobatam, Jakarta - Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan Rusia. Penandatanganan itu dilakukan pada Rabu (14/2) lalu di...

    135 Hektar Lahan Sagu Terbakar, Polda Riau: Diduga Sengaja Dilakukan Perusahaan

    Metrobatam, Pekanbaru-Kebakaran kembali terjadi di lahan yang diduga milik PT NSP (Nasional Sagu Prima) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kebakaran di konsesi perusahaan...

    KPK Didesak Awasi Penerbitan IUP terkait Pilkada

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengawasi dugaan maraknya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apalagi, di...

    Jokowi Kritik Balik ‘Pengkritik Infrastruktur’

    Metrobatam, Jakarta- Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya infrastruktur bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di kawasan Papua. Infrastruktur, menurut dia, penting sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Jokowi...

    Kebakaran di Siak Riau, 40 Unit Bangunan Ludes Dilalap Api

    Metrobatam, Pekanbaru - Kebakaran hebat melanda di Kabupaten Siak Riau. Sebanyak 40 unit bangunan ruko dan rumah warga hangus dan rata dengan tanah dilalap...

    Marak OTT, Bamsoet Minta Fokus pada Pengawasan Uang Negara

    Metrobatam, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah fokus pencegahan dan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sehubungan dengan maraknya...

    Alami Kekeringan, Warga Aceh Utara Salat Minta Hujan 7 Malam Berturut-turut

    Metrobatam, Lhokseumawe - Warga Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh melakukan kegiatan yasinan, zikir dan doa bersama selama tujuh malam berturut-turut di...
    BAGIKAN