Metrobatam, Jakarta – Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama mengaku tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden karena dibatasi syarat presidential threshold. Yaitu capres sedikitnya mengantongi dukungan 20 persen suara parpol pemenang pemilu. Gugatan pun dilayangkan ke MK.

Menjawab hal itu, DPR mengatakan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka dan bukan pelanggaran konstitusi.

“Sudah terang dan jelas, yakni presidential threshold atau ambang batas presiden, murni merupakan kebijakan hukum terbuka, open legal policy. Bahwa norma pasal a quo melanggar Konstitusi apabila norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan, yakni intolerable,” kata Ketua Pansus RUU DPR Lukman Edy.

Hal itu disampaikan dalam sidang di MK, Kamis (5/10) kemarin, sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat (6/10).

Lukman mengutip Putusan MK Nomor Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal Konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang.

“Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional. Kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable,” kata Lukman.

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, yang menyatakan:

Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah

Selain itu, pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 berbunyi:

Pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif pada tahun 2019. Bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa pemilu legislatif didahulukan daripada pemilu presiden dan wakil presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial. Sehingga diperlukan ambang batas presidential threshold bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Namun, dengan dilaksanakannya pemilu serentak ini, maka apakah alasan tersebut masih relevan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas atau presidential threshold masih perlu atau tidak,” pungkas Lukman Edy. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Demokrat, Rina Febriani Raih Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Rina Febriani, Calon Anggota Legislatif Caleg nomor urut 9 dari Partai Demokrat, dipastikan duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilhan...

Jusri Sabri Berpeluang dapat Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tanjungpinang, dari PDIP, Jusri Sabri, berpeluang mendapatkan kursi dewan kota. Hasil penghitungan suara sementara, pria penggiat...

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...

Cegah Politik Uang, Polisi Lakukan Patroli pada Masa Tenang

Metrobatam.com, Jakarta - Polisi turut melakukan patroli bersama pengawas pemilu untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi pada masa tenang Pemilu 2019. "'H-1' ini kami...

Liga Champions : Juventus Disingkirkan Ajax Amsterdam

Metrobatam.com, Turin - Juventus kalah 1-2 dari Ajax Amsterdamdalam laga leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Allianz, Turin, Selasa (16/4/2019) waktu setempat atau Rabu dini hari...

Liga Champions : Manchester United Tumbang di Kandang Barcelona

Metrobatam.com, Bercelona - Manchester United harus mengakui keunggulan Barcelona di perempatfinal Liga Champions. Kalah di dua leg, Ole Gunnar Solskjaer mengakui level Barcelona memang...

Bupati Lingga Tinjau Lokasi Pembukaan Jalan di Singkep Selatan

Metrobatam.com, Lingga - Bupati Lingga, Alias Wello menyempatkan diri berkunjung ke Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kunjungan dalam rangka meninjau pembukaan akses...

Koramil 01 Tanjungpinang Telah Kawal Pendistribusian Kotak dan Surat Suara ke 556 TPS

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan melalui Babinsa se Koramil 01 Tanjungpinang telah mengawal pendistribusian Kotak dan Surat Suara ke 556 TPS se Kota Tanjungpinang...