Rudi Ngotot Kelola Lahan, Kata Nurdin Kompak je Lah

Metrobatam.com, Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi tetap meminta masalah pengelolaan lahan diambil alih oleh Pemerintah Kota Batam. Karena, jika hak kelola lahan di Pulau Batam masih di bawah BP Kawasan akan mengakibatkan rencana pembangunan Pemkot kerap terkendala.

“Selama ini, Pembangunan yang dilakukan Pemko Batam bukan diatas lahannya. Kami ingin agar komisi VI dapat membantu kami memperjelas status ini,” demikian disampaikan Rudi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Batam, Senin (9/5). Rapat dihadiri Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala BP Kawasan Batam Hatanto Reksodipoetro dan Ketua Komisi VI DPR RI.

Menanggapi hal ini, ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan akan membahas masalah ini dengan Pemerintah. Sehingga, kedepan rencana pemerintah membuat Batam bersaing dengan Singapura dapat terwujud.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir berharap masalah lahan Batam bisa menjadi lebih jelas. Pemerintah menghapus sewa lahan, Uang Wajib Tahunan Otorita, khusus untuk masyarakat, karena itu memberatkan.

Ia mengatakan UWTO untuk kawasan industri masih bisa diberlakukan, karena menjadi pemasukan negara bukan pajak. Namun, UWTO pemukiman mesti ditiadakan, karena masyarakat sudah membayar PBB.

sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menginstruksikan pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Kawasan Bebas dan Pemerintah Kota Batam meningkatkan komunikasi antarlembaga demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

“Karena kita di Tanah Melayu, musyawarah dan mufakat saja. Komunikasi baik-baik antarinstansi, selesai itu semua,” kata Nurdin Basirun kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Kepala BP Kawasan Batam Hatanto Reksodipoetro dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Batam, Senin.

Pemerintah pusat membagi kewenangan dua lembaga di kota itu, BP Kawasan menangani investasi di Pulau Batam dan Pemkot Batam menangani masalah masyarakat di pulau utama dan pulau-pulau penyangga.

Pemprov, kata dia, menanti peraturan yang mengatur hubungan kerja antara Pemkot Batam dengan BP Kawasan.

Ia meminta kedua lembaga itu lebih bertenggang rasa, mengutamakan kepentingan masyarakat

“Masyarakat jangan terkorbankan. Tujuan dari ditingkatkannya status BP Batam adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lewat investasi,” kata dia.

Mendengarkan instruksi Gubernur, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Kepala BP Kawasan Batam langsung berpegangan tangan untuk salam komando. (mb/antara)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Prabowo Bertemu Puan, PKS Tak Cemas Ditinggal Gerindra

Metrobatam, Jakarta - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku tak khawatir apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beralih dari koalisi setelah...

Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...
BAGIKAN