Rumah PNS Tanpa DP bakal Tersedia dalam 2 Skema

Metrobatam, Jakarta – Jakarta – Pemerintah bakal menyiapkan dua skema dalam membangun rumah tanpa DP (Down Payment atau uang muka) untuk PNS, TNI/Polri. Dua skema itu ialah dalam bentuk rumah dinas dan rumah kepemilikan atau pribadi.

Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin mengatakan nantinya seluruh rumah yang akan dibangun dalam bentuk vertikal dan menggunakan aset atau lahan negara. Karenanya, pemerintah menyiapkan rumah dinas dan rumah pribadi.

“Ada dua skema, jadi ada rumah dinas, ada rumah yang nanti pribadi bisa dimiliki tapi dalam bentuk vertikal,” kata Arie kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (11/7).

Arie menjelaskan, perbedaan dari skema tersebut nantinya dapat dilihat dari status hak lahan yang dimanfaatkan. Dia bilang, semua itu masih harus diperhitungkan lebih dalam.

“Jadi kita lihat status haknya, kalau misalnya rumah susun kan juga bisa jadi hak milik meskipun itu tanahnya HPL, kalau Kemayoran atas nama Setneg, nanti HGB-nya atas nama Perum Perumnas, nanti diberikannya hak milik satuan rumah susunnya kan bisa,” jelasnya.

Lebih dari itu, Arie mengatakan skema untuk rumah dinas akan diberikan lebih kepada pejabat setingkat Eselon I, II, dan III. Hal itu lantaran, saat ini pemerintah masih belum memberikan fasilitas hunian bagi para pejabat selain petinggi negara.

“Kalau misalnya ada Eselon I, orang Yogya dipindah ke sini belum punya rumah pribadi di Jakarta. Nah harusnya pemerintah beri fasilitas. Tapi kan sekarang rumah dinas hanya untuk menteri. Sehingga nanti mana aset-aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan, nanti itu kita buat vertikal, jadi seperti apartemen, itu sebagai rumah dinas,” ujarnya.

Kemudian untuk skema kedua, yakni rumah pribadi, akan dibangun untuk para PNS yang nantinya memasuki masa pensiun namun belum memiliki rumah sendiri. Dirinya pun memberi contoh skema tersebut.

“Misalnya ada satu hamparan tanah di Kemayoran kita bikin 4 tower, yang 1 tower rumah dinas, yang 3 tower hak milik. Kalau mereka keluar dari rumah dinas, mereka bisa beli hak milik satuan rumah susunnya,” kata dia.

Penyediaan rumah pribadi ini nantinya bisa dibantu dengan sejumlah fasilitas-fasilitas yang telah ada. Mulai dari skema DP Rp 0, hingga bantuan dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kalau ASN (tanpa jabatan) ya rumah susun tadi. Intinya disiapkan. Kan dengan misalnya nanti DP Rp 0 bisa terfasilitasi, dengan Tapera juga, nanti bisa untuk fasilitasi ASN beli rumah,” tuturnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...

Jelang Asian Games, Kompleks Jakabaring Disebut Rawan Maling

Metrobatam, Jakarta - Kompleks Olahraga Jakabaring Sport City (JSC) di Kota Palembang, Sumatera Selatan adalah salah satu lokasi yang akan dipakai menggelar sejumlah pertandingan,...
BAGIKAN