RUU MD3 Disahkan, DPR Dapat Tiga Kekuasaan Tambahan

Metrobatam, Jakarta – Tiga pasal dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan sore ini mengundang polemik. DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan antikritik.

Ketiga pasal tersebut adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan munculnya ketiga pasal itu justru merusak tatanan kenegaraan selama ini. DPR bakal garang terhadap pengkritik dan kebal terhadap kasus yang menjerat anggotanya. Malah mereka rentan mengkriminalkan masyarakat yang mengkritik DPR.

“Jika mereka dikasih keistimewaan, maka serentak negara akan hancur karena itu artinya memberikan peluang pada penguasa atau elite untuk bertindak melawan hukum sesuka mereka dengan kekuasaan yang ada pada mereka,” ucap Lucius, Senin (12/2).

Ia menganggap masuknya tiga tambahan pasal-pasal tersebut bukan saja ambisi tersembunyi DPR, tapi juga sikap moral DPR ke depan yang masih menjadikan korupsi sebagai ‘primadona’. Makanya mereka ingin mengamankan posisi melalui revisi UU MD3.

Data pemberitaan detikcom menyebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengubah syarat persetujuan tertulis dari MKD atas pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada 22 Desember 2015. Putusan MK No. 76/PUU XXII/ 2014 merekonstruksi mekanisme pemeriksaan anggota DPR yang tadinya harus melalui persetujuan tertulis MKD menjadi sebatas izin presiden saja.

Namun pada 15 November 2017, juru bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan izin presiden ini hanya menyangkut pidana. Izin presiden tidak perlu diperoleh penegak hukum jika menyangkut tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, serta disangka melakukan pidana khusus.

Lucius menganggap keinginan DPR diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan penegak hukum tidak logis dan rasional. Prinsip ini bertentangan dengan kesamaan semua warga negara di depan hukum. “Pastinya, jika aturan ini disepakati, menjadi lebih mudah bagi DPR untuk ‘bermain’ di waktu-waktu yang akan datang,” jelas Lucius.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebutkan pasal-pasal ini hanya membuat DPR antikritik dan kian tak tersentuh hukum. Ia menyebutkan selama ini hanya KPK yang berani menindak anggota DPR. Kasus anggota DPR di kejaksaan ataupun kepolisian selalu menguap.

“Sebenarnya dengan ini mereka sudah imun. Sebut saja kasus ‘papa minta saham’ atau dulu ada anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu soal kasus kekerasan, kan tidak ada kelanjutan,” kata Donal.

Jika KPK sendiri kemudian dibatasi dengan imunitas ini, DPR menjadi salah satu lembaga yang superbodi. Padahal keterlibatan korupsi anggota DPR dalam berbagai kasus korupsi ataupun suap selama ini cukup mengkhawatirkan. Berbagai putusan pengadilan tipikor menunjukkan bahwa anggota DPR yang terjerat kasus korupsi selalu menyalahgunakan kewenangan dalam penganggaran hingga mengatur proyek. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kelebihan Kapasitas, Imigrasi Batam Ganti Server Data di Pelabuhan

Metrobatam.com, Batam - Kepala Imigrasi Klas I Khusus Batam, Lucky Agung melakukan inspeksi kesiapan arus mudik di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jumat (25/5) malam....

10.169 RTS dan 1.804 PMKS Terima Bantuan Sembako dari Dinsos Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 10.169 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan 1.804 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di wilayah Kota Tanjungpinang, mendapat bantuan paket...

Jalan Gajah Mada Sekupang akan Dilebarkan Menjadi Lima Lajur pada 2020

Metrobatam.com, Batam - Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pada 2020 mendatang pelebaran jalan akan menyentuh kawasan Sekupang. Jalan Gajah Mada, jalan utama di kawasan...

Koarmada I Tangkap Dua Kapal SPOB Muat BBM Ilegal di Perairan Lampung

Metrobatam.com, Jakarta - Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., memberikan keterangan kepada insan pers dalam konfrensi pers...

Kampus Terpapar Radikalisme, PBNU Ingatkan Rektor Pantau Mahasiswa dan Dosen

Metrobatam, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan hampir semua perguruan tinggi negeri sudah terpapar paham radikalisme. Fakta itu harus segera disikapi sebelum...

Beredar Luas Video Porno Mirip Anggota DPR Aryo Djojohadikusumo, Ini Kata MKD

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video syur dengan pemeran pria disebut-sebut mirip Anggota DPR Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo beredar luas di dunia maya. Apa tanggapan...

Ketua Komisi II DPR Minta e-KTP Rusak di Bogor Segera Dimusnahkan

Metrobatam, Jakarta - Kemendagri memastikan satu dus dan seperempat karung e-KTP yang tercecer di Bogor merupakan e-KTP rusak. Komisi II DPR mendorong agar e-KTP...

KN Belut Laut Bakamla Tangkap Kapal Muatan Kabel Optik Ilegal di Perairan Bintan

Metrobatam, Bintan - KN Belut Laut 4806 Bakamla menangkap kapal bermuatan 5 ton kabel optik diduga hasil jarahan dari bawah laut, di perairan sebelah...

Suriah Deportasi Seorang Mahasiswi yang Diduga Terlibat ISIS

Metrobatam, Jakarta - Seorang mahasiswi IAIN Tulungagung, Jawa Timur, dilaporkan telah dideportasi dari negara Suriah menggunakan pesawat Turkish Airlines TK-056 karena diduga terlibat jaringan...

Soal Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP, PDIP: Megawati Tak Pernah Berpikir Gaji

Metrobatam, Jakarta - Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digaji Rp 112 juta per bulan. PDIP menegaskan Mega tak...

Ini Nyanyian Juergen Klopp Usai Gagal di Final Liga Champions

Kiev - Juergen Klopp tak berlama-lama larut dalam kekecewaan usai Liverpool gagal di final Liga Champions 2018. Klopp asyik menyanyi sebelum kembali ke markas...

118 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia Melalui PLBN Entikong

Metrobatam, Sanggau - Sebanyak 118 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga ilegal dideportasi dari Sarawak, Malaysia hari ini. Para TKI laki-laki dan perempuan ini dipulangkan...
BAGIKAN