RUU MD3 Disahkan, DPR Dapat Tiga Kekuasaan Tambahan

1219

Metrobatam, Jakarta – Tiga pasal dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan sore ini mengundang polemik. DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan antikritik.

Ketiga pasal tersebut adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan munculnya ketiga pasal itu justru merusak tatanan kenegaraan selama ini. DPR bakal garang terhadap pengkritik dan kebal terhadap kasus yang menjerat anggotanya. Malah mereka rentan mengkriminalkan masyarakat yang mengkritik DPR.

“Jika mereka dikasih keistimewaan, maka serentak negara akan hancur karena itu artinya memberikan peluang pada penguasa atau elite untuk bertindak melawan hukum sesuka mereka dengan kekuasaan yang ada pada mereka,” ucap Lucius, Senin (12/2).

Ia menganggap masuknya tiga tambahan pasal-pasal tersebut bukan saja ambisi tersembunyi DPR, tapi juga sikap moral DPR ke depan yang masih menjadikan korupsi sebagai ‘primadona’. Makanya mereka ingin mengamankan posisi melalui revisi UU MD3.

Data pemberitaan detikcom menyebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengubah syarat persetujuan tertulis dari MKD atas pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada 22 Desember 2015. Putusan MK No. 76/PUU XXII/ 2014 merekonstruksi mekanisme pemeriksaan anggota DPR yang tadinya harus melalui persetujuan tertulis MKD menjadi sebatas izin presiden saja.

Namun pada 15 November 2017, juru bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan izin presiden ini hanya menyangkut pidana. Izin presiden tidak perlu diperoleh penegak hukum jika menyangkut tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, serta disangka melakukan pidana khusus.

Lucius menganggap keinginan DPR diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan penegak hukum tidak logis dan rasional. Prinsip ini bertentangan dengan kesamaan semua warga negara di depan hukum. “Pastinya, jika aturan ini disepakati, menjadi lebih mudah bagi DPR untuk ‘bermain’ di waktu-waktu yang akan datang,” jelas Lucius.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebutkan pasal-pasal ini hanya membuat DPR antikritik dan kian tak tersentuh hukum. Ia menyebutkan selama ini hanya KPK yang berani menindak anggota DPR. Kasus anggota DPR di kejaksaan ataupun kepolisian selalu menguap.

“Sebenarnya dengan ini mereka sudah imun. Sebut saja kasus ‘papa minta saham’ atau dulu ada anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu soal kasus kekerasan, kan tidak ada kelanjutan,” kata Donal.

Jika KPK sendiri kemudian dibatasi dengan imunitas ini, DPR menjadi salah satu lembaga yang superbodi. Padahal keterlibatan korupsi anggota DPR dalam berbagai kasus korupsi ataupun suap selama ini cukup mengkhawatirkan. Berbagai putusan pengadilan tipikor menunjukkan bahwa anggota DPR yang terjerat kasus korupsi selalu menyalahgunakan kewenangan dalam penganggaran hingga mengatur proyek. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Belum Ditemukan Dugaan Sabu di Kapal Win Long BH2998

Metrobatam.com, Karimun - Petugas gabungan TNI, Polri dan Bea dan Cukai hingga Sabtu petang belum menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dibawa kapal asing,...

Ketua Korcab IV DJAB Serahkan Bantuan Kepada Yayasan Hang Tuah Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Kordinator Cabang (Korcab) IV Daerah Jalasenastri Armada Barat (DJAB) Ny. Irmelda R. Eko Suyatno selaku Anggota Pengawas Yayasan Hang Tuah...

Pelaku Penggelapan Ditangkap Polsek Batam Kota

Metrobatam.com, Batam - Jajaran Polsek Batam Kota berhasil mengamankan 1 (Satu) Orang Tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Batam (24/02/2018) Tersangka merupakan karyawan toko King Of...

Hanya Tunjukan KTP, Bayi David Alfian dapat Fasilitas Berobat Gratis

Metrobatam.com, Bintan - David Alfian (5 bulan) Warga Kampung Bangun Rejo, Km.18 , Kecamatan Bintan Timur, Kijang. saat pertama kali datang ke RSUD Kabupaten...

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...
BAGIKAN