Sama-sama Tolak Pembatalan Perda Syariah, Safari Ramadhan Bertemu Wako Padang

746
Foto : Walikota Padang tersebut, Mahyeldi bersama Safari Ramadhan sepakat untuk sama-sama menolak rencana pemerintah Jokowi untuk menghapus sejumlah perda yang dianggap bermasalah di tanah air

Metrobatam.com, Padang – Rencana pemerintah pusat membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Batam No. 4 tahun 2010, tentang wajib bisa baca Alquran sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah semakin mendapat penolakan di Batam. Begitu juga daerah lain yang terkena imbas kebijakan pemerintah tersebut, seperti Kota Padang yang menerapkan Perda tentang larangan berjualan pada siang hari saat bulan puasa.

Guna menyamakan persepsi dan padangan tentang perda syariah ini, Selasa pagi (21/6), Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan yang mempelopori penolakan pembatalan Perda Syariah di Batam, bertemu dengan Walikota Padang, Mahyeldi yang juga sama-sama getol menolak pembatalan perda syariah di Padang.

Dalam pertemuan di Kantor Walikota Padang tersebut, Mahyeldi bersama Safari Ramadhan sepakat untuk sama-sama menolak rencana pemerintah Jokowi untuk menghapus sejumlah perda yang dianggap bermasalah di tanah air. Khusunya beberapa perda yang berhubungan dengan pelayanan syariah umat Islam.

“Alhamdulillah, saya sudah bertemu langsung dengan Walikota Padang, Bapak Mahyeldi untuk membicarakan dan berdiskusi seputar rencana pemerintah pusat menghapus Perda Syariah, seperti Perda larangan buka rumah makan pada siang hari saat bulan puasa di Kota Padang dan Perda Wajib bisa baca Al Qur’an di Batam. Kita sepakat dan kompak untuk menolaknya,”ungkap Safari Ramadhan, yang akrab dipanggil Buya ini kepada Metrobatam.com ketika dihubungi sesaat setelah pertemuannya dengan Walikota Padang tersebut, Selasa (21/6).

Guna menyampaikan aspirasi ini, beberapa langkah sudah dipersiapkan, diantaranya dengan menemui Mendagri dan menjelaskan secara detail tentang niat dan tujuan awal ditebitkannya Perda Wajib Baca Al Quran ini di Batam. “Kami komisi IV DPRD Kota Batam akan mendatangi Kemendagri menyampaikan aspirasi ini,”jelas Buya.

Disamping itu, dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, aktifis muslim di Batam untuk menyuarakan penolakan pembatalan Perda Wajib Membaca ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah, dikabarkan ada satu Perda Batam yang terkena imbasnya, yakni Perda Batam, No 4 tahun 2010, tentang wajib bisa baca Alquran bagi anak sekolah.

Menurut Safari, latar belakang penyusunan Perda ini dilandasi oleh budaya dan
kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Melayu, seperti yang telah dideklarasikan dalam konferensi Dunia Melayu Dunia Islam.

Ditambahkan Safari, panitia khusus (Pansus) yang merancang Perda wajib baca Al quran sebelum mensahkan perda ini juga telah mendapat persetujuan dan berkonsultasi dengan Kemendagri. Jadi tidak ada alasan jika Perda tersebut dibatalkan saat ini. “Saya menilai Perda wajib bisa baca Al Quran ini sangat dibutuhkan oleh Batam sebagai bandar dunia yg madani. Pemerintah pusat jangan main cabut aja,”katanya mengingatkan. (mb/edj)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pelaku Penggelapan Ditangkap Polsek Batam Kota

Metrobatam.com, Batam - Jajaran Polsek Batam Kota berhasil mengamankan 1 (Satu) Orang Tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Batam (24/02/2018) Tersangka merupakan karyawan toko King Of...

Hanya Tunjukan KTP, Bayi David Alfian dapat Fasilitas Berobat Gratis

Metrobatam.com, Bintan - David Alfian (5 bulan) Warga Kampung Bangun Rejo, Km.18 , Kecamatan Bintan Timur, Kijang. saat pertama kali datang ke RSUD Kabupaten...

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...
BAGIKAN