Samad: Kasus Century Ujian Terbesar Sepanjang Sejarah KPK

Metrobatam, Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui KPK.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Abraham Samad seperti dikutip Antara di Yogyakarta, Minggu malam.

Menurut Abraham, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi,” kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas “equality before the law” atau persamaan di hadapan hukum.

“Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya,” kata dia.

Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan oleh KPK.

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan wakil presiden yang juga mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka kasus Century.

Abraham menduga keterlibatan Boediono dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa. “Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu,” kata dia.

“Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar,” kata Abraham.

Tak Mau Jerat Boediono

KPK menyatakan penetapan tersangka mantan Wakil Presiden Boediono dan beberapa orang lainnya dalam kasus korupsi Bank Century tak bisa hanya berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Dalam amar putusan, PN Jaksel memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selain Boediono, hakim juga memerintahkan KPK menetapkan tersangka empat nama lainnya, yakni mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Miranda Swaray Gultom, serta bekas Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

“Yang paling penting adalah kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak bisa dilakukan dengan dasar amar putusan saja,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/4).

Febri mengatakan penetapan seseorang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi harus berdasarkan minimal dua bukti permulaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Aturan ini sejalan dengan hukum acara yang lain. Itu yang harus kami pertimbangkan secara hati-hati,” katanya.

Meskipun demikian, Febri memastikan bahwa KPK tidak pernah menutup atau menghentikan kasus yang mencuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Menurut dia, KPK masih terus mendalami lebih lanjut terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus Bank Century ini.

“Sejak awal penanganan perkara Century ini tidak pernah berhenti, kami terus mendalami lebih lanjut. Jadi ada atau tidak ada putusan praperadilan tersebut kasus Century terus berjalan,” ujar Febri.

Febri mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari putusan praperadilan yang diketok PN Jaksel, pada Senin (9/4) lalu. Dia berharap dalam waktu yang tidak lama pihaknya bisa segera mengambil langkah selanjutnya atas putusan praperadilan kasus Bank Century itu.

“Untuk putusan praperadilan kami sedang pelajari, kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah bisa mengambil keputusan,” kata dia.

Lebih lanjut, Febri tak mempermasalahkan pihak keluarga terpidana kasus Bank Century, Budi Mulya yang melakukan langkah hukum atas penanganan kasus tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan keluarga Budi Mulya merupakan hak yang bersangkutan.

“Ya, kalau pihak keluarga mengambil langkah-langkah hukum silakan saja, karena itu hak dari yang bersangkutan. Tapi saya kira ada satu hal yang perlu kami tegaskan bahwa KPK tidak pernah menghentikan penanganan perkara Century tersebut,” tuturnya.

Dalam kasus ini, nama terakhir yang diseret ke meja hijau dan terbukti bersalah adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya. Dia divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi, pada April 2015 lalu. Budi kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Budi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam pemberian FPJP Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Sementara, dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK.

Boediono menyerahkan pengusutan kasus Bank Century pasca-putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, yang memerintahkan untuk menetapkan dirinya dan nama-nama lain sebagai tersangka kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK.

Dia pun enggan menanggapi salah satu isi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK menetapkan dirinya jadi tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik

“Serahkan pada penegak hukum,” kata Boediono.

Sementara itu, Raden Pardede tak menanggapi konfirmasi CNNIndonesia.com terkait dengan putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, yang juga memerintahkan KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dukung Pemerintah, 2019 Golkar Target 6 Kursi di DPRD Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tanjungpinang, Ade Angga menargetkan 6 kursi suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang. Menurut,...

Komisi III DPRD Kepri Tinjau Pembangunan Drainase

Metrobatam.com, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Dinas PUPR melakukan peninjauan lapangan pembangunan dan perbaikan saluran air di Kelurahan Baloi...

Ketua DPRD Provinsi Kepri Terima Kunjungan KPU Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menerima kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/7). Rombongan KPU...

Alfin Minta Kader PKS Tanjungpinang Rebut Pimpinan Dewan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang, Alfin memimpin pendaftaran Caleg Partainya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota...

Danlantamal IV Beri Pembekalan Peserta Ssda Ppra Vlii Lemhannas RI

Metrobatam.com - Tanjungpinang 17 Juli 2018,…. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memberikan pembekalan...

Danlantamal IV Sambut Kedatangan Wagub Lemhannas RI

Metrobatam.com - Tanjungpinang 16 Juli 2018, Komandan Pangakalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menyambut kedatangan...

Satkat Koarmada I Laksanakan Sosialisasi Bela Negara di SMA Negeri 1 Bintan.

Satuan Kapal Cepat (Satkat) Komando Armada I (Koarmada I) melaksanakan sosialisasi Bela Negara kepada siswa baru Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan tersebut berlangsung di...

KPU BC Batam Amankan Shabu berat bruto 511 gram

Metrobatam.com - Batam, Minggu (15/07/2018) penumpang moda transportasi : Lion Air JT 970 (BTH-SUB) membawa 4 bungkus plastik bening yang diduga Methamphetamine dengan berat...

Bea Cukai Batam Berhasil Amankan Penyelundupan Sabu Seberat Bruto 1.229Gram

Metrobatam.com - Batam, Bea Cukai Batam bersama petugas Avsec bandara Hangnadim kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Batam dihari yang berbeda pada hari minggu...

Ingat, Ini Hari Terakhir Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Batas akhir pendaftaran bagi bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019 jatuh pada hari ini,...

Jokowi Akui Mahfud MD dan TGB Masuk Daftar Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan nama sejumlah tokoh yang hadir dalam Kuliah Umum Akademi Bela Negara Partai Nasdem masuk dalam kantongnya sebagai...

Penyelundupan 5 Kg Sabu di Perairan Asahan Sumut Berhasil Digagalkan

Metrobatam, Jakarta - Tim First Fleet Quick Respons (FFQR) Pangakalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan (TBA), Sumatera Utara (Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba...
BAGIKAN