Samad: Kasus Century Ujian Terbesar Sepanjang Sejarah KPK

Metrobatam, Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui KPK.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Abraham Samad seperti dikutip Antara di Yogyakarta, Minggu malam.

Menurut Abraham, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi,” kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas “equality before the law” atau persamaan di hadapan hukum.

“Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya,” kata dia.

Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan oleh KPK.

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan wakil presiden yang juga mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka kasus Century.

Abraham menduga keterlibatan Boediono dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa. “Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu,” kata dia.

“Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar,” kata Abraham.

Tak Mau Jerat Boediono

KPK menyatakan penetapan tersangka mantan Wakil Presiden Boediono dan beberapa orang lainnya dalam kasus korupsi Bank Century tak bisa hanya berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Dalam amar putusan, PN Jaksel memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selain Boediono, hakim juga memerintahkan KPK menetapkan tersangka empat nama lainnya, yakni mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Miranda Swaray Gultom, serta bekas Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

“Yang paling penting adalah kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak bisa dilakukan dengan dasar amar putusan saja,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/4).

Febri mengatakan penetapan seseorang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi harus berdasarkan minimal dua bukti permulaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Aturan ini sejalan dengan hukum acara yang lain. Itu yang harus kami pertimbangkan secara hati-hati,” katanya.

Meskipun demikian, Febri memastikan bahwa KPK tidak pernah menutup atau menghentikan kasus yang mencuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Menurut dia, KPK masih terus mendalami lebih lanjut terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus Bank Century ini.

“Sejak awal penanganan perkara Century ini tidak pernah berhenti, kami terus mendalami lebih lanjut. Jadi ada atau tidak ada putusan praperadilan tersebut kasus Century terus berjalan,” ujar Febri.

Febri mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari putusan praperadilan yang diketok PN Jaksel, pada Senin (9/4) lalu. Dia berharap dalam waktu yang tidak lama pihaknya bisa segera mengambil langkah selanjutnya atas putusan praperadilan kasus Bank Century itu.

“Untuk putusan praperadilan kami sedang pelajari, kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah bisa mengambil keputusan,” kata dia.

Lebih lanjut, Febri tak mempermasalahkan pihak keluarga terpidana kasus Bank Century, Budi Mulya yang melakukan langkah hukum atas penanganan kasus tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan keluarga Budi Mulya merupakan hak yang bersangkutan.

“Ya, kalau pihak keluarga mengambil langkah-langkah hukum silakan saja, karena itu hak dari yang bersangkutan. Tapi saya kira ada satu hal yang perlu kami tegaskan bahwa KPK tidak pernah menghentikan penanganan perkara Century tersebut,” tuturnya.

Dalam kasus ini, nama terakhir yang diseret ke meja hijau dan terbukti bersalah adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya. Dia divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi, pada April 2015 lalu. Budi kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Budi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam pemberian FPJP Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Sementara, dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK.

Boediono menyerahkan pengusutan kasus Bank Century pasca-putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, yang memerintahkan untuk menetapkan dirinya dan nama-nama lain sebagai tersangka kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK.

Dia pun enggan menanggapi salah satu isi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK menetapkan dirinya jadi tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik

“Serahkan pada penegak hukum,” kata Boediono.

Sementara itu, Raden Pardede tak menanggapi konfirmasi CNNIndonesia.com terkait dengan putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, yang juga memerintahkan KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Abdul Basyid Has : Hari PMI adalah Hari Kesalehan Sosial

Metrobatam.com, Batam - Memperingati hari Palang Merah Indonesia (PMI), Abdul Basyid Has, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghimbau masyarakat untuk...

Widiastadi Nugroho Tinjau Pembangunan Mako Brimobda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang dipimpin langsung ketua komisi III Widiastadi Nugroho melakukan peninjauan lapangan pembangunan sarana dan prasarana di...

4 Pelaku Penyebar Berita Hoax Demo Mahasiswa Ricuh di MK Diciduk

Metrobatam.com, Bukittinggi - Empat penyebar berita bohong atau hoax, soal demo mahasiswa ricuh di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Masing-masing pelaku diamankan pada empat...

Peringati Hari PMI, Mustofa Widjaja Ajak Warga Kepri Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan

Metrobatam.com, Batam - Hari ini Palang Merah Indonesia (PMI) memasuki hari jadi yang ke 73 tahun. Masyarakat dari berbagai kalangan turut memperingati hari kemanusiaan...

Rayakan Hari Perhubungan Nasional 2018, KSOP Kelas II Tanjungpinang Adakan Jalan Sehat

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2018, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang mengadakan jalan sehat, Minggu (16/9/2018)....

UMRAH Tanjungpinang Laksanakan Wisuda Ke-XI

Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang mewisuda 637 mahasiswa pada wisuda Umrah ke-XI di Gedung Aula Gubernur Kepri, Pulau Dompak, kemarin, Sabtu, (15/09/2018). Dekan...

Diduga Terkait Pemberitaan, Pimpred Tabloid Merapi News Dipangil Penyidik Mabes Polri

Metrobatam.com, Bukittinggi - Diduga akibat pemberitaan di media masa, Asroel BB, pimpinan redaksi Tabloid Merapi News dilaporkan ke Mabes Polri. Laporan itu diketahui setelah surat...

Miliki Narkoba, Oknum Polisi Ditangkap Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi

Metrobatam.com, Bukittinggi - Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu (15/9) pukul 13:00 WIB, bertempat di Simpang Jirek Jalan Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin...

Kodim 0316/Batam dengan Rainmas Polresta Barelang Lakukan Patroli Gabungan

Metrobatam.com, Batam - Jajaran Kodim 0316/Batam melakukan patroli gabungan bersama Satuan Sabhara Polresta Barelang. Berbeda dengan kegiatan biasanya menggunakan mobil, kali ini justru selurus...

DPT Kota Batam Berkurang 8.490 Pemilih

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menghapus 8.490 pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga DPT hasil perbaikan yang...

Januari Hingga Juni 2018, Tujuh PMA Gulur Tikar di Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Terhitung sejak Januari hingga Juni 2018 tercatat tujuh Penanam Modal Asing (PMA) yang gulung tikar di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,...

Provinsi Kepri Diperkirakan Kembali Alami Inflasi di September

Metrobatam.com, Batam - Provinsi Kepulauan Riau diprediksi kembali mengalami inflasi pada September 2018. Bulan sebelumnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri mencatatkan deflasi sebesar 0,53...
BAGIKAN