Sejumlah Tempat di Batam Dirancang Menjadi Kota Aero Metropolis

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad

Metrobatam.com, Batam – Pemerintah Pusat merancang sejumlah tempat di Kota Batam Kepulauan Riau menjadi Kota Aero Metropolis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota itu.

“Intinya bagaimana cara agar kawasan strategis di Batam, seperti Bandara Hang Nadim, Kawasan Industri Kabil Industrial Estate dan pelabuhan menjadi kawasan terintegrasi,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Selasa.

Wakil Wali Kota baru selesai menghadiri pertemuan dengan Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Dirjen Pajak, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, perwakilan BP Kawasan Batam dan sejumlah pihak lainnya di Jakarta untuk membahas rencana itu.

Upaya menyambung tiga kawasan strategis bandara, pelabuhan dan kawasan industri, dipercaya mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi Batam.

Bacaan Lainnya

“Contohnya seperti di Amsterdam, nanti ingin dibuat seperti itu,” kata dia.

Amsakar menyatakan pada prinsipnya Pemkot Batam mendukung apa pun rencana pemerintah untuk membangun Kota, asal sejalan dengan regulasi.

“Kami siap support, tapi aturan di dalam perlu penyesuaian dengan regulasi yang ada,” kata dia.

Apalagi, Kemenko Perekonomian sudah merancang perubahan pengembangan Batam ke depan, dengan status dari Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pada awal tahun 2016.

Menurut Amsakar, tidak mudah menghubungkan Bandara Hang Nadim, pelabuhan dan Kabil Industrial Estate, karena di antara lokasi itu ada pemukiman penduduk.

“Bandara dengan kabil dan pelabuhan sebenarnya dekat. Tapi menjadi tidak sederhana karena ada penduduk. Ada lahan yang menjadi milik masyarakat,” kata dia.

Idealnya, wilayah itu dibentuk dalam KEK, terpisah dari kawasan yang ada sekarang, jelas Amsakar.

“Karena memang pengelolaannya bukan di bawah kendali Pemkot, bandara tidak, Kabil juga tidak,” lanjut Wakil Wali Kota.

Pemerintah pusat akan membentuk tim teknis untuk memetakan masalah, sekaligus mencari solusi untuk memecahkannya, seperti membuat zonasi wilayah,  pola perizinan serta luasan cakupannya.

Pemerintah pusat belum menargetkan realisasi dari rencana itu.

“Tim tertentu yang nanti dibentuk untuk mem-‘follow up’ per item,” katanya.

Mb/Antara

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *