Sempat Kesal, Bos Telegram Akui Lalai Respons Kemkominfo

1460

Metrobatam, Jakarta – Bos Telegram, Pavel Durov, menyodorkan tiga solusi menjawab nasihat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait pemblokiran aplikasi pesan singkat Telegram di Indonesia. Salah satunya, yakni terkait upaya memblokir semua saluran publik teroris yang sebelumnya telah dilaporkan Kemkominfo.

“Ternyata, baru-baru ini, Kemkominfo mengirimi kami daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram, dan tim kami tidak dapat segera memproses dengan cepat. Kami tidak sadar akan permintaan ini yang mengakibatkan kegagalan komunikasi dengan Kemkominfo,” terang Durov mengutip keterangan resmi, Minggu (16/7).

Bahkan, ia mengaku, awalnya sempat kesal mendengar Kemkominfo menyarankan untuk memblokir Telegram di Indonesia. Selain karena alasan pengadopsi awal Telegram banyak berasal dari Indonesia, pengguna aplikasi pesan singkat ini juga mencapai jutaan di Indonesia.

Untuk memperbaiki situasi, Telegram segera memblokir semua saluran publik terkait teroris. Tidak hanya itu, tim Telegram juga mengirimkan email ke Kemkominfo untuk membentuk saluran komunikasi langsung yang memungkinkan keduanya bekerja lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menghalangi propaganda teroris di masa depan.

Terakhir, guna menghindari kesalahan komunikasi (miss communication) yang sama di kemudian hari, Telegram membentuk tim moderator yang mampu berbahasa dan berbudaya Indonesia untuk dapat memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris secara cepat dan akurat.

“Telegram terenkripsi dan berorientasi pada privasi, tetapi kami bukan teman teroris. Setiap bulan kami memblokir ribuan saluran publik ISIS dan mempublikasikannya di @isiswatch. Kami terus berusaha agar lebih efisien mencegah propaganda teroris, dan terbuka dengan gagasan untuk menjadi lebih baik,” kata Durov.

Ia berharap, Kemkominfo merespon email Telegram tersebut, sekaligus terus berupaya bersama-sama mencari solusi membasmi propaganda teroris tanpa mengusik Telegram di Indonesia.

Akhir pekan lalu, pemerintah lewat Kemkominfo memblokir Telegram. Alasannya, Telegram banyak disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah kepada terorisme. Selain itu, aplikasi ini juga mampu menyembunyikan identitas teroris.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai, sistem tanpa nomor telepon atau tanpa organisasi yang diterapkan Telegram terhadap pengguna, dapat menjadi celah yang digunakan jaringan komunikasi teroris.

“Kalau dibandingkan dengan sistem lain, ini dianggap lebih aman, karena tidak enkripsi. Belum lagi, Telegram juga tidak memberikan informasi nomor telepon pengguna,” tutur Rudiantara.

Tak cuma minus transparansi data pengguna, Telegram juga tak bersedia memberikan pertukaran data yang baik dengan pemerintah. “Beda dengan Twitter yang berkantor di Jakarta. Ini saja kami mendapatkan reaksi atas pemblokiran tersebut via Twitter CEO Telegram,” imbuh dia.

Pemerintah Dapat Blokir

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang memblokir Telegram. Telegram dianggap tak kooperatif dengan mengabaikan aduan Kominfo soal adanya penyebaran paham teroris di Telegram.

“Terorisme semakin mengancam dan membahayakan seluruh orang, dan perekrutan dilakukan melalui media sosial dan berbagai berita menyesatkan (hoax). Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang provokatif,” kata Meutya dalam keterangannya, Senin (17/6).

Meutya menyebut penyebaran paham radikal saat ini memang sedang gencar-gencarnya. Oleh karena itu, pihak manapun yang tak mendukung langkah pemerintah yang komit melawan terorisme harus disikapi dengan tegas.

“Hingga saat ini masih banyak tersebar konten radikal di media internet, tidak hanya melalui website dan berita online, namun juga memakai media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube. Melalui media sosial, setiap harinya jaringan teroris bisa merekrut hingga 500 orang. Untuk itu, kami mendukung Kemenkominfo mengambil tindakan tegas membersihkan dunia maya dari konten radikalisme dan terorisme,” tegas dia.

Selain itu, Meutya juga mendorong pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat, khususnya anak muda agar tak mudah terpengaruh paham-paham radikal. Termasuk edukasi soal berita hoax yang sedang marak tersebar di media online dan sebagainya.

“Melalui literasi media, masyarakat akan mampu menerjemahkan berita yang diterima sehingga kesalahpahaman tidak akan terjadi. Selain itu, masyarakat memahami sumber berita yang yang jelas validitasnya. Terakhir, masyarakat dapat menerima atau tidak isi berita tersebut dengan menggunakan logika,” ungkapnya.

Meski demikian, Meutya mengaku mendapat info bahwa pihak Telegram akan segera berbenah diri usai diblokir Indonesia. Jika memang telah memenuhi permintaan Indonesia, dia mengatakan blokir Telegram boleh dibuka kembali.

“Saya dengar pencipta Telegram telah berjanji akan mengoreksi diri dan lebih kooperatif terhadap langkah pemerintah dalam menangkal gerakan-gerakan radikal maupun konten negatif. Jika sudah ada komitmen dan perbaikan sikap, saya rasa blokir dapat dibuka kembali oleh pemerintah,” cetusnya.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Segera Terapkan 3 Inovasi di Bidang Kesehatan

Metrobatam.com, Bintan - Guna memaksimalkan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan, maka Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mencetuskan 3 inovasi terbaru...

Riset Intelijen Media: Isu PKI Banjiri Medsos, Jokowi dan Panglima TNI Paling Banyak Disebut

Metrobatam, Jakarta - Percakapan tentang isu Partai Komunis Indonesia (PKI) ramai diperbincangkan "netizen" di media sosial, bahkan kembali meningkat tajam sepanjang September 2017 dan...

Waduh! Kekeringan di Karawang Meluas, 33.325 Warga Kesulitan Air Bersih

Metrobatam, Karawang - Kekeringan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas hingga di 33 desa. Akibatnya sebanyak 30. 325 jiwa terkena dampak kekeringan. Warga...

Edan! Dikira Taksi Online, Mobil Merah Ini Digulingkan Massa

Metrobatam, Batam - Keberadaan taksi online ternyata masih belum bisa diterima oleh kelompok tertentu. Baru-baru ini sebuah kejadian miris terjadi Kota Batam, Kepulauan Riau...

Usut Korupsi E-KTP, KPK Periksa 7 Saksi dari Perekayasa BJIK hingga Sopir Terdakwa

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang saksi dalam kasus megakorupsi pengadaan e-KTP. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya...

Isi e-Money Kena Biaya, OJK: Bank kan Cari Untung Tapi Harus Terukur

Metrobatam, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, pembatasan fee isi ulang e-money agar para perbankan tidak mengambil untung secara sembarangan melainkan harus terukur. Hal...

Ini Isi Surat Penetapan Ridwan Kamil Jadi Cagub Jabar oleh Golkar

Metrobatam, Jakarta - Partai Golkar mengesahkan dan menetapkan Ridwan Kamil berpasangan dengan Daniel Muttaqien maju ke Pilgub Jabar 2018. Keputusan tersebut sudah direstui oleh...

Enam Bulan Jelang Pensiun, Panglima TNI Gatot Nurmantyo Minta Saran Senior

Metrobatam, Jakarta - Enam bulan jelang pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta saran kepada para senior dan sesepuh di institusinya. Ia meyakini bahwa...

Novanto Tetapkan Emil Jadi Cagub Jabar, NasDem Menyambut Baik

Metrobatam, Jakarta - Ketum Golkar Setya Novanto membuat langkah mengejutkan dengan menunjuk Ridwan Kamil sebagai cagub Jawa Barat (Jabar) 2018. NasDem menyambut baik, meski...

Polisi Sita 2 Ribu Pil PCC di Medan, 2 Pengedar Ditangkap

Metrobatam, Medan - Polisi menyita 2 ribu lebih pil PCC di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dari pengungkapan itu, polisi menangkap dua pengedar pil. "Kedua tersangka...

Polisi Akan Panggil Sejumlah Nama yang Terlibat Kasus Saracen

Metrobatam, Jakarta - Kepolisian bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan penelusuran soal aliran dana ke Sindikat Saracen. Dari hasil penyidikan...

Pria India Ini Pemilik 145 Gelar Pendidikan dalam 30 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Dibandingkan dengan VN Parthiban, mendapatkan satu gelar pendidikan S1 selama 4 tahun bukanlah hal yang sulit. Parthiban adalah seorang profesor yang mengajar...
BAGIKAN