Serukan Reformasi MA, Hakim PN Bantul Dikucilkan Oknum Pimpinan

Metrobatam, Yogyakarta – Di dalam tubuh lembaga Mahkamah Agung (MA) disebut-sebut masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu beberapa pihak termasuk hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul Raden Roro (RR) Andy Nurvita, secara lantang ingin agar MA mereformasi dirinya.

Seruan Nurvita sudah didengungkan sejak dia dinas di PN Salatiga antara 2011-2014. Bersama hakim-hakim muda dia menggalang massa aksi turun ke jalan. “Waktu itu saya bersama hakim-hakim muda meminta MA mereformasi dirinya,” ujarnya, Rabu (21/6).

Alasan Nurvita dengan kawan-kawannya karena memandang internal MA memiliki sejumlah kelemahan. Seperti persoalan promosi-mutasi hakim, pengawasan hakim yang diduga tidak profesional dalam bertugas, dan problematika hukum lainnya.

“Karena kami menganggap MA banyak memiliki kelemahan dalam dirinya sendiri. Khususnya problematika hukum, kesejahteraan hakim (waktu itu), promosi-mutasi hakim, dan pengawasan hakim yang diduga tidak profesional dalam bertugas,” ungkapnya.

Semenjak itu, dia merasa banyak pihak tak suka dengan gagasnya. Sampai akhirnya banyak pihak memusuhi. “Setelah itu saya merasa ada oknum pimpinan tertentu, yang secara intens menjadikannya saya target untuk dibinasakan,” ungkapnya.

Menurut Nurvita, karena suaranya yang lantang ini ada oknum pimpinan yang berusaha mengucilkannya. Bahkan semenjak pindah ke PN Bantul 2014 lalu, perlakuan itu masih dijumpainya. “Kok seakan-akan saya dijadikan orang yang patut dijauhi,” akunya.

Imbasnya meski berhubungan baik dengan sejumlah hakim lainnya termasuk hakim di PN Bantul, banyak di antaranya yang berkomunikasi sembunyi-sembunyi dengan Nurvita.

“Banyak kawan-kawan hakim berkomunikasi dengan saya sembunyi-sembunyi,” lugasnya.

Itu dilakukan agar hakim tersebut tak ikut dimusuhi oleh pihak-pihak yang disebut Nurvita sebagai oknum.

“Harapan saya MA sebagai benteng terakhir penegak peradilan, sungguh-sungguh mereformasi dirinya, karena hakim itu jabatan yang mulia,” tuturnya.

“Makanya saya bersedia mengorbankan karir saya dalam konteks ini, dengan harapan DPR melalui atau tanpa dorongan KY, untuk segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim. Dengan tujuan terjadi reformasi dan regenerasi di tubuh MA,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, MA menjatuhkan sanksi skorsing kepada Andy Nurvita berupa larangan mengadili selama 8 bulan karena melanggar kode etik. Atas sanksi itu, Andy Nurvita mengadukan masalah itu ke Komisi Yudisial (KY).

Diperlakukan Sewenang-wenang

Andy Nurvita melaporkan Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY) atas sanksi yang diterimanya. Alasannya, Nurvita merasa direndahkan kehormatan, keluhuran, dan martabatnya sebagai hakim.

Selain itu kedatangan Nurvita ke KY Senin (19/6) kemarin, juga untuk meminta advokasi KY atas ketidakadilan yang dialaminya. Saat ditemui di salah satu restoran cepat saji di Yogyakarta, Nurvita menerangkan persoalan yang dihadapinya bermula saat dia dijatuhi hukuman disiplin berat 8 bulan non palu.

“Saya kena sanksi hukuman disiplin berat 8 bulan non palu, plus sekarang saya tidak dapat tunjangan fungsional,” ujar Nurvita, Rabu (21/6).

Saksi tersebut merujuk surat nomor 925/DJU.2/KP.02.2/6/2017 yang dilayangkan MA. Menurut Nurvita, surat tertanggal 7 Juni 2017 tersebut muncul karena dia dianggap melanggar huruf C angka 7, keputusan bersama Ketua MA dan Ketua KY nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, jo pasal 11 ayat 3 huruf a peraturan bersama MA dan KY nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012.

“Saya diklaim sebagai mafia peradilan, padahal kasusnya tidak ada,” bantahnya.

Melalui surat MA tersebut, Nurvita merasa kehormatan, harkat, martabat, dan wibawanya sebagai hakim direndahkan. “Kehormatan, harkat, martabat, dan wibawa saya sebagai hakim terdegradasi secara konstruktif dan sistemik,” tegasnya.

Nurvita tak habis pikir, apalagi hukuman yang dijatuhkan MA tersebut disebutnya tanpa proses pembuktian. Dia selama ini tidak pernah diperiksa, terkait pelanggaran yang disangkakan ke dirinya.

“Sampai sekarang ini saya tidak pernah sekalipun diperiksa. Cuma saya diperiksa terkait dugaan pelanggaran angka 8 tentang peradilan tinggi,” paparnya.

Atas surat MA tersebut, tanggal 12 Juni Nurvita mengaku sudah melayangkan surat keberatan ke MA, namun sampai sekarang belum ditanggapi.

“Sebagai hakim saya merasa diperlakukan sewenang-wenang. Malah saya dijatuhi hukuman disiplin berat atas tindakan yang tidak pernah saya lakukan, juga sebelumnya juga tidak ada pelaporan,” katanya lugas.

Karena mendapat hukuman yang dinilainya tak adil, akhirnya Nurvita melaporkan MA ke KY. Langkah ini dia lakukan karena mengaku tidak betah dengan stigma sebagai mafia kasus, rangkap jabatan jadi pengusaha, advokat yang dilekatkan ke dirinya.

“Padahal saya sebagai hakim tidak pernah menerima sesuatu yang berhubungan dengan perkara apa pun,” akunya.

Sedari mencari keadilan di KY, saat ini Nurvita berharap DPR lekas mengesahkan RUU Jabatan Hakim. Dengan disahkan RUU tersebut, dia berharap reformasi dan regenerasi di MA dapat dilakukan.

“Harapan saya DPR melalui atau tanpa dorongan KY, segera mengesahkan RUU jabatan hakim. Dengan tujuan terjadi reformasi dan regenerasi di tubuh MA,” tutupnya.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Data Sementara Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019

Metrobatam, Jakarta - KPU merilis hasil sementara verifikasi administrasi pendaftaran bacaleg DPR RI untuk Pemilu 2019. Hasil ini disampaikan berdasarkan pencocokan antara Sistem Informasi...

Kapitra: Kalau Kapal Perjuangan Sudah Sesak Bisa Mati Semua

Metrobatam, Jakarta - Pengacara Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menanggapi santai tudingan dari beberapa kelompok Islam yang menuduhnya sebagai...

Said Aqil Singgung Jokowi Soal Kemiskinan dan Konflik Usai Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan dan persatuan bangsa. Said Aqil menyebut, meski...

Coblos Dua Kali di Pilgub, Ketua KPPS Divonis 2 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, Syamsuardi divonis 24 bulan penjara dan denda Rp24 juta karena terbukti bersalah mencoblos...

Ini Nasihat TGB untuk Pihak yang Mengafir-kafirkan karena Politik

Metrobatam, Jakarta - TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bicara soal kritik terhadap dirinya yang mendukung Jokowi. TGB meminta ujaran kebencian dibersihkan...

Wawancara Khusus Dirut Inalum: Habiskan Rp 55 Triliun untuk Rebut Saham Freeport

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri, Langgar UU

Metrobatam, Jakarta - Pengumuman kelas poligami nasional beredar di jejaring WhatsApp dan media sosial. Sejumlah pembicara yang mengisi kelas ini merupakan praktisi poligami. Dalam pengumuman...

3 Anggota TNI Tewas Usai Tenggak Miras, 2 Lagi Dirawat di RS

Metrobatam, Jayapura - Tiga anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan yakni...

Puluhan Orang Tewas, WhatsApp Batasi Pesan Berantai

Metrobatam, Jakarta - Kasus provokasi dan hoax di India melalui platfrom WhatsApp membuat anak perusahaan milik Facebook ini terus membenahi aplikasinya. Pasalnya, imbas dari...

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...
BAGIKAN