Serukan Reformasi MA, Hakim PN Bantul Dikucilkan Oknum Pimpinan

Metrobatam, Yogyakarta – Di dalam tubuh lembaga Mahkamah Agung (MA) disebut-sebut masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu beberapa pihak termasuk hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul Raden Roro (RR) Andy Nurvita, secara lantang ingin agar MA mereformasi dirinya.

Seruan Nurvita sudah didengungkan sejak dia dinas di PN Salatiga antara 2011-2014. Bersama hakim-hakim muda dia menggalang massa aksi turun ke jalan. “Waktu itu saya bersama hakim-hakim muda meminta MA mereformasi dirinya,” ujarnya, Rabu (21/6).

Alasan Nurvita dengan kawan-kawannya karena memandang internal MA memiliki sejumlah kelemahan. Seperti persoalan promosi-mutasi hakim, pengawasan hakim yang diduga tidak profesional dalam bertugas, dan problematika hukum lainnya.

“Karena kami menganggap MA banyak memiliki kelemahan dalam dirinya sendiri. Khususnya problematika hukum, kesejahteraan hakim (waktu itu), promosi-mutasi hakim, dan pengawasan hakim yang diduga tidak profesional dalam bertugas,” ungkapnya.

Semenjak itu, dia merasa banyak pihak tak suka dengan gagasnya. Sampai akhirnya banyak pihak memusuhi. “Setelah itu saya merasa ada oknum pimpinan tertentu, yang secara intens menjadikannya saya target untuk dibinasakan,” ungkapnya.

Menurut Nurvita, karena suaranya yang lantang ini ada oknum pimpinan yang berusaha mengucilkannya. Bahkan semenjak pindah ke PN Bantul 2014 lalu, perlakuan itu masih dijumpainya. “Kok seakan-akan saya dijadikan orang yang patut dijauhi,” akunya.

Imbasnya meski berhubungan baik dengan sejumlah hakim lainnya termasuk hakim di PN Bantul, banyak di antaranya yang berkomunikasi sembunyi-sembunyi dengan Nurvita.

“Banyak kawan-kawan hakim berkomunikasi dengan saya sembunyi-sembunyi,” lugasnya.

Itu dilakukan agar hakim tersebut tak ikut dimusuhi oleh pihak-pihak yang disebut Nurvita sebagai oknum.

“Harapan saya MA sebagai benteng terakhir penegak peradilan, sungguh-sungguh mereformasi dirinya, karena hakim itu jabatan yang mulia,” tuturnya.

“Makanya saya bersedia mengorbankan karir saya dalam konteks ini, dengan harapan DPR melalui atau tanpa dorongan KY, untuk segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim. Dengan tujuan terjadi reformasi dan regenerasi di tubuh MA,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, MA menjatuhkan sanksi skorsing kepada Andy Nurvita berupa larangan mengadili selama 8 bulan karena melanggar kode etik. Atas sanksi itu, Andy Nurvita mengadukan masalah itu ke Komisi Yudisial (KY).

Diperlakukan Sewenang-wenang

Andy Nurvita melaporkan Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY) atas sanksi yang diterimanya. Alasannya, Nurvita merasa direndahkan kehormatan, keluhuran, dan martabatnya sebagai hakim.

Selain itu kedatangan Nurvita ke KY Senin (19/6) kemarin, juga untuk meminta advokasi KY atas ketidakadilan yang dialaminya. Saat ditemui di salah satu restoran cepat saji di Yogyakarta, Nurvita menerangkan persoalan yang dihadapinya bermula saat dia dijatuhi hukuman disiplin berat 8 bulan non palu.

“Saya kena sanksi hukuman disiplin berat 8 bulan non palu, plus sekarang saya tidak dapat tunjangan fungsional,” ujar Nurvita, Rabu (21/6).

Saksi tersebut merujuk surat nomor 925/DJU.2/KP.02.2/6/2017 yang dilayangkan MA. Menurut Nurvita, surat tertanggal 7 Juni 2017 tersebut muncul karena dia dianggap melanggar huruf C angka 7, keputusan bersama Ketua MA dan Ketua KY nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, jo pasal 11 ayat 3 huruf a peraturan bersama MA dan KY nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012.

“Saya diklaim sebagai mafia peradilan, padahal kasusnya tidak ada,” bantahnya.

Melalui surat MA tersebut, Nurvita merasa kehormatan, harkat, martabat, dan wibawanya sebagai hakim direndahkan. “Kehormatan, harkat, martabat, dan wibawa saya sebagai hakim terdegradasi secara konstruktif dan sistemik,” tegasnya.

Nurvita tak habis pikir, apalagi hukuman yang dijatuhkan MA tersebut disebutnya tanpa proses pembuktian. Dia selama ini tidak pernah diperiksa, terkait pelanggaran yang disangkakan ke dirinya.

“Sampai sekarang ini saya tidak pernah sekalipun diperiksa. Cuma saya diperiksa terkait dugaan pelanggaran angka 8 tentang peradilan tinggi,” paparnya.

Atas surat MA tersebut, tanggal 12 Juni Nurvita mengaku sudah melayangkan surat keberatan ke MA, namun sampai sekarang belum ditanggapi.

“Sebagai hakim saya merasa diperlakukan sewenang-wenang. Malah saya dijatuhi hukuman disiplin berat atas tindakan yang tidak pernah saya lakukan, juga sebelumnya juga tidak ada pelaporan,” katanya lugas.

Karena mendapat hukuman yang dinilainya tak adil, akhirnya Nurvita melaporkan MA ke KY. Langkah ini dia lakukan karena mengaku tidak betah dengan stigma sebagai mafia kasus, rangkap jabatan jadi pengusaha, advokat yang dilekatkan ke dirinya.

“Padahal saya sebagai hakim tidak pernah menerima sesuatu yang berhubungan dengan perkara apa pun,” akunya.

Sedari mencari keadilan di KY, saat ini Nurvita berharap DPR lekas mengesahkan RUU Jabatan Hakim. Dengan disahkan RUU tersebut, dia berharap reformasi dan regenerasi di MA dapat dilakukan.

“Harapan saya DPR melalui atau tanpa dorongan KY, segera mengesahkan RUU jabatan hakim. Dengan tujuan terjadi reformasi dan regenerasi di tubuh MA,” tutupnya.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...

Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara

Metrobatam, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa mimpi mengembalikan kejayaan Indonesia di masa silam menjadi luntur karena negara dikelola...

JK: Kampanye Negatif Kadang Tak Bisa Dihindari

Metrobatam, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya melakukan kampanye negatif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kampanye negatif memang kadang-kadang tak bisa...
SHARE