Setara Institute: Polisi Tak Boleh Tunduk Pada Tekanan Massa dalam Mengusut Kasus Ahok

    313

    Metrobatam, Jakarta – Ketua Setara Institut Hendardi mendorong Polri bersikap bijak dalam hal penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan calon petahana Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Menurutnya, Polri juga harus memperhatikan perintah Presiden Joko Widodo soal adanya aktor politik yang “menunggangi” aksi demonstrasi pada 4 November kemarin.

    Hendardi menyayangkan adanya kericuhan di ujung aksi yang awalnya berlangsung damai tersebut. “Demokrasi memberikan tempat mewah pada setiap warga untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi demokrasi juga mempunyai rule yang jelas untuk menindak setiap orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran kebencian (hate speech) yang memanifes menjadi kejahatan kebencian (hate crime) dalam bentuk anarkisme,” kata Hendardi melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (5/11).

    “Menyikapi aksi 4/11, amat terang benderang bagaimana aktor-aktor kunci memprovokasi, menghasut, dan menebar kebencian sehingga massa melakukan sejumlah tindak kekerasan. Sebagai negara hukum, aktor lapangan dan aktor di balik layar mutlak diproses secara hukum,” sambung dia.

    Sikap tegas Jokowi menyikapi aksi ini, lanjut dia, tidak cukup hanya dengan menyesalkan anarkisme massa dan menunjuk adanya aktor politik yang bekerja. Jokowi melalui jajaran penegak hukum harus meminta pertanggungjawaban hukum atas kerusuhan dan pengrusakan yang terjadi di Jakarta.

    “Dengan keyakinan Jokowi tentang adanya aktor politik penunggang aksi, maka Jokowi dan khususnya Polri tidak boleh tunduk pada tekanan massa dalam penegakan hukum atas dugaan penistaan agama. Silakan diproses tetapi tidak dalam konteks memenuhi kehendak massa yang memiliki agenda terselubung, tapi murni menegakkan hukum,” beber Hendardi.

    “Termasuk dan terutama tidak memaksakan mentersangkakan Basuki Tjahaja Purnama, jika secara obyektif tidak ada unsur pidana,” imbuhnya.

    Ketundukkan penegak hukum pada tekanan massa untuk menggunakan pasal penodaan agama menurutnya bukan hanya soal Ahok, tetapi membahayakan demokrasi dan rule of law di Indonesia.

    “Jika tekanan massa anarki itu dipenuhi, maka dipastikan akan menimbulkan preseden serius dan membahayakan iklim penegakan hukum, marwah penegak hukum, dan bahkan marwah seorang presiden,” tuturnya.

    2 Pekan Waktu Penentuan
    Selain menjanjikan keterbukaan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menjanjikan penanganan cepat terkait kasus Basuki T Purnama. Dua pekan merupakan tenggat untuk menentukan apakah kasus ini layak diteruskan ke tingkat selanjutnya atau tidak.

    “Kita akan lakukan ini maksimal 2 minggu. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan pada waktu dialog di ruang Wapres dengan perwakilan dari pengunjuk rasa, yaitu waktu dua minggu untuk menyelesaikan proses penyelidikan untuk menentukan penyidikan dan tersangka atau tidak,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Sabtu.

    Tito belum mau berbicara lebih jauh mengenai substansi pemeriksaan dan penangan kasus dugaan penistaan agama ini. Dia mengatakan saat ini segala kemungkinan masih terbuka.

    “Dengan demikian, kita akan melakukan penyimpulan kasus tersebut. Sekali lagi, kalau ditemukan atau diputuskan ada tindak pidana maka kita akan tingkatkan menjadi penyidikan dan kita akan tentukan tersangkanya, dalam kasus ini, berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice systems kita, kejaksaan dan pengadilan,” ujar Tito.

    Tito mengatakan apabila nantinya tidak ditemukan unsur pidana, maka prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada harus dipatuhi. Akan tetapi ababila di kemudian hari ada bukti lain, kasus bisa ditingkatkan ke level penyidikan.

    “Namun, kalau seandainya dalam gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan tidak terdapat tidak pidana maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya, dengan kemungkinan – karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan,” ujar Tito.

    Kajian Bahasa
    Usai konferensi pers, Tito menjelaskan lebih jauh kepada wartawan. Dia mengatakan pelaporan kasus dugaan penistaan agama kepada Ahok ini tidak semutlak dengan kasus-kasus lain dengan bukti yang gamblang. Penyidik harus melakukan kajian secara mendalam dengan meminta pendapat dari berbagai ahli.

    “Ini menyangkut, beda beda, kasus ini kan relatif. Relatif tidak semutlak yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah ada tersangka perobekan Alquran. Kapolda melapor, ini jelas pembuktiannya. Tanpa ahli kita tahu. Ada lagi di medsos yang menyatakan kitab suci adalah sampah, itu kan gampang buktikannya,” ujar Tito.

    Kajian itu, kata Tito, adalah kajian bahasa. Kajian ini diperlukan untuk mengungkap apakah unsur penistaan agama terpenuhi atau tidak.

    “Bahasanya: ‘jangan percaya kepada orang, bapak ibu punya pilihan batin sendiri, tidak memilih saya. Dibohongi pakai’. Ada kata pakai, itu penting sekali. Karena beda ‘dibohongin Al Maidah 51’ dengan ‘dibohongin pakai Al Maidah 51’,” ujar Tito.

    “Karena kalau dibohongin Almaidah 51 kan yang bohong itu ayatnya, kalau pakai berarti orangnya. Nah ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi ahli bahasa. Sebagai penyidik kami hanya menerima dan nantinya menyimpulkan dari ahli-ahli ini,” sambungnya.

    Terkait pernyataanya yang dianggap menistakan agama ini, Ahok telah meminta maaf. Dia mengaku tak bermaksud untuk melukai perasaan umat Islam. (mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Setnov Dibui, Airlangga Hartato Digadang-Gadang Jadi Ketum Golkar

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartato membenarkan bahwa dirinya salah satu orang yang digadang-gadang akan menggantikan Setya Novanto usai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi...

    Tikam Warga, Orang Gila Ditembak Polisi

    Metrobatam, Pekanbaru - Warga Sungai Beringin Parit 15 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil, Riau, diresahkan dengan adanya orang gila yang berkeliaran. Orang...

    Ketua MPR: Akan Baik Kalau Novanto Mundur dari Ketua DPR

    Metrobatam, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut bicara soal kursi Ketua DPR yang masih diduduki tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Zulkifli...

    Edan! Oknum PNS Masukkan Terong dan Timun ke Kemaluan Istri 3 Kali Seminggu

    Metrobatam, Deli Serdang - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara berinisial RR harus menghadapi proses hukum lantaran dilaporkan istrinya...

    Senyum Nazaruddin Merekah Saat Disinggung soal Setya Novanto

    Metrobatam, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tersenyum lebar ketika disinggung soal penahanan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek...

    Ribuan Kosmetik Ilegal Diamankan di Pekanbaru

    Metrobatam, Pekanbaru - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menyita 1.923 kosmetik ilegal yang beredar di sejumlah sarana penjualan. Nilai kosmetik yang...

    Kapolri Jamin Keamanan Demi Stabilitas Ekonomi Selama Tahun Politik

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian, menjamin stabilitas keamanan dan perekonomian Indonesia selama tahun politik 2018 nanti bisa...

    Bertengkar dengan Kekasih, Polisi Prancis Tembak Mati 3 Orang

    Paris - Seorang polisi Prancis menembak mati tiga orang sebelum bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tindakan sadisnya itu dipicu oleh pertengkarannya dengan sang...

    Setnov Minta Perlindungan, Jokowi Tegaskan Semua Ada Aturan

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Ketua DPR Setya Novanto harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan menyikapi permintaan perlindungan...

    Istri Penuhi Panggilan KPK, Novanto Tandatangani BAP

    Metrobatam, Jakarta - Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/11). Mengenakan kemeja batik warna kuning...

    Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Batam, Minta Maskapai Tekan Harga Tiket di Akhir Tahun

    Metrobatam.com, Batam - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan mengundang perusahaan maskapai penerbangan jelang akhir tahun ini. Ketua Harian TPID Batam, Jefridin...

    Kominfo Batam Siapkan Aplikasi untuk Dukung Mal Pelayanan Publik

    Metrobatam.com, Batam - Dinas Kominfo Kota Batam siapkan aplikasi perizinan dan non perizinan untuk mendukung Mal Pelayanan Publik. Kepala Dinas Kominfo, Salim mengatakan ada...
    BAGIKAN