Setelah SBY, Demokrat Juga Polisikan Pengacara Novanto Firman Wijaya

Metrobatam, Jakarta – Partai Demokrat kembali melaporkan pengacara tersangka Setya Novanto, Firman Wijaya. Firman dilaporkan atas pernyataannya di luar persidangan tentang keterlibatan SBY dalam kasus e-KTP.

Pantaun detikcom, Partai Demokrat yang diwakili oleh sekretaris Divisi Hukum Partai Demokrat, Ardy Mbalembout tiba di Gedung KKP, Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB, Selasa (13/02). Ardy datang bersama dengan Koordinator Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Nazarudin Lubis.

“Kami ke sini pada posisi untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan saudara Firman Wijaya terkait dengan pernyataan yang bersangkutan di media online di persidangan tanggal 25 Januari 2018,” kata Ardy kepada wartawan.

Ardy mengatakan meski sudah dilaporkan oleh SBY, Partai Demokrat kembali melaporkan Firman untuk memperkuat laporan SBY tersebut. Sebab, Firman diduga telah memberikan informasi bohong dan mencemarkan nama baik demokrat dan SBY sebagai pendiri Demokrat.

“Tentunya ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan tapi tentunya kasusnya sama tetapi subjek pelapornya berbeda. Justru kami perkuat laporan SBY dalam kapasitas anggota divisi dan teman-teman organisasi dan advokat. kami sepakat dengan teman-teman di Partai Demokrat bahwa ini bisa mencemarkan nama baik,” ujarnya.

“Saya menduga (pernyataan Firman) itu adalah bohong dan memberi keterangan di bawah sumpah ada pidananya. Pernyataan Mirwan kan coba dilihat tidak ada bicara tentang satu pemenang pemilu, tidak ada bicara tentang cikeas, tidak bicarakan nama SBY,” ucapnya.

Laporan Ardy diterima Bareskrim dengan LP/219/II/2018/Bareskrim, tanggal 13 Februari 2018. Firman diduga telah melanggar dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP Juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2008.

Sebelumnya, SBY melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik, Selasa (6/2) lalu. Laporan SBY teregister dengan No: LP/187/II/2018/Bareskrim/Tanggal 6 Februari 2018.

“Firman Wijaya memberikan pernyataan yang kita pelajari seperti diarahkan, menuduh saya sebagai orang besar, sebagai penguasa, yang melakukan intervensi sebagai pengadaan e-KTP,” kata SBY di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi sebelum bertolak ke Bareskrim. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Warga Malaysia Diajak Menggalang Dana Menalangi Utang Negara Rp 3.570 T

Metrobatam.com, Kuala Lumpur - Warga Malaysia ramai-ramai diajak untuk menggalang dana menalangi utang negara yang sudah menembus 1 triliun RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar...

Terkait KEK, Pengusaha Ngadu ke DPRD Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui Kadin yang...

Bea dan Cukai Batam : Pengawasan Barang di FTZ Lebih Sulit Dibanding KEK

Metrobatam.com, Batam - Pengawasan barang di Free Trade Zone (FTZ) lebih sulit dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dampak lainnya juga menjadikan Batam tepat untuk...

Tangkal Terorisme, Pengajar Harus Belajar Nilai Kebangsaan

Metrobatam, Jakarta - Akademisi Muslim Azyumardi Azra mengimbau tenaga pengajar di kampus mendapat pelatihan kembali soal kebangsaan. Tuntutan Azyumardi itu terkait dengan temuan sejumlah...

Jelang Final Liga Champions: Zinedine Yazid Zidane vs Juergen Norbert Klopp

Metrobatam, Jakarta - Juergen Klopp senang hanya bertemu Zinedine Zidane setelah dia jadi pelatih. Genius sebagai peraci strategi, jalan karier keduanya memang beda jauh. "Dia...

JK Sebut Daftar Mubalig Dibuat Agar Tak Sembarangan Ceramah

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama mubalig. Menurut JK, daftar nama itu berguna mengatur...

Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019....

Penyidik Sebut Fredrich Minta Kerjaan: Dia Bilang KPK Kan Banyak OTT

Metrobatam, Jakarta - Fredrich Yunadi disebut pernah meminta agar dibagi kasus pada seorang penyidik senior KPK. Ambarita Damanik. Namun, permintaan Fredrich itu disampaikan sembari...

Soal Ekonomi RI Lampu Kuning, Ini Penjelasan BI

Metrobatam, Jakarta - Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam lampu kuning. Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah hingga...

UU Terorisme Beri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali

Metrobatam, Jakarta - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan DPR mengatur tentang pemberian kompensasi bagi korban aksi...

Moeldoko Sebut Perpres Korupsi Tinggal Diteken Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah...

Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden

Metrobatam, Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil...
BAGIKAN