Setya Novanto Disebut Terima Jatah 7 Persen Proyek e-KTP

1675

Metrobatam, Jakarta – Direktur PT Java Trade Utama Johanes Richard Tanjaya menyebut Ketua DPR Setya Novanto mendapatkan jatah 7 persen dari proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Informasi itu ia ketahui dari anak buahnya, Jimmy Iskandar alias Bobi.

“Pernah dapat informasi dari Bobi bahwa proyek untuk SN grup 7 persen?” tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/4).

“Iya pernah. Tapi itu SN saja, bukan SN grup,” jawab Johanes.

“Siapa SN?” tanya JPU.

“Ya mau enggak mau Setya Novanto.”

Saat dikonfirmasi pada Bobi, ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvan Hendra Pambudi. Irvan belakangan diketahui sebagai keponakan Setya.

Bobi menuturkan, informasi itu diketahui saat ia tengah mengobrol dengan Irvan di ruang kerjanya. Menurut Bobi, Irvan menyampaikan bahwa ada jatah yang mesti dibagikan terkait proyek e-KTP.

“Dia bilang ada jatah 7 persen yang mesti dibagikan ke Senayan,” ucap Bobi.

Dalam dakwaan, Setya disebut menerima Rp574 miliar atau 11 persen dari total nilai kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Ketua Umum Partai Golkar ini juga disebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan dalam proyek pengadaan e-KTP.

Setya diduga melakukan tindakan itu bersama dengan Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraini, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa e-KTP Drajat Wisnu Setyawan, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Megaproyek e-KTP merupakan proyek bancakan yang melibatkan banyak pihak. Kemendagri menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun pada 2010 untuk proyek yang direncanakan rampung pada 2012 tersebut.

Setelah ditenderkan, anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun dan melibatkan lima korporasi selaku pemenang tender. KPK mencatat kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp2,3 triliun. Seiring penyidikan, total Rp250 miliar dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang yang terkait di pusaran kasus.

Proyek e-KTP ‘Siram’ Duit Anggota DPR
Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan menyatakan pernah mengantarkan bungkusan berisi uang pada seorang anggota DPR.

Namun Drajat mengaku tak tahu siapa anggota DPR yang dimaksud. Padahal ia mengantarkan langsung uang itu ke rumah anggota DPR tersebut yang berada di Kompleks DPR yang berada di seberang rel Kalibata.

“Saat itu saya bertemu perempuan. Namanya saya enggak tahu, saya dipesan untuk antarkan bungkusan,” ujar Drajat saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/4).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tampak tak begitu saja percaya dengan jawaban Drajat yang mengaku tak tahu siapa anggota DPR yang dimaksud.

“Orang yang mau Anda kasih itu siapa?” tanya JPU.

“Kami enggak dapat informasi nama,” jawab Drajat.

“Gimana kok Anda enggak tahu, kan ada alamatnya,” ucap JPU.

“Saya hanya dibekali alamat rumahnya itu,” jawab Drajat.

“Lha Anda mau cari siapa?,” tanya JPU lagi.

Drajat pun menjelaskan bahwa dirinya hanya ditugaskan untuk mengantarkan bungkusan tersebut. JPU lantas menyebut nama mantan Ketua DPR Ade Komarudin sebagai orang yang dimaksud Drajat.

Namun Drajat mengaku tak ingat. “Saya waktu itu enggak tahu persis,” tutur Drajat.

Sebelumnya salah satu terdakwa e-KTP Irman, mengungkapkan turut memberi uang Rp1 miliar bagi Akom, sapaan Ade Komarudin. Irman menyebut uang tersebut diserahkan melalui Drajat kepada Akom lewat orang kepercayaannya.

Namun saat bersaksi di persidangan, Akom mengklaim tak pernah menyuruh orang kepercayaan yang ada di rumahnya untuk menerima uang.

Di sisi lain, Drajat mengaku pernah menerima uang sebesar US$40 ribu dari terdakwa e-KTP Sugiharto. Uang itu diberikan bertepatan dengan perayaan hari lebaran untuk dibagi-bagikan pada sejumlah anggota panitia lelang.

“Saat itu momennya lebaran, ya mungkin untuk panitia lelang juga. Saat itu kami simpan dan sudah kami kembalikan ke KPK,” ucapnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bareskrim Polri Kembali Tangkap Penyelundup Miras Ilegal Jariangan Batam

Metrobatam.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim menangkap 2 tersangka penyelundupan miras jaringan BH alias Kwkn. Kedua tersangka berinisial F dan...

Seluruh Fraksi di DPRD Kepri Sepakat Perda Pendidikan Perjuangkan Guru Honorer

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri sepakat untuk melanjutkan hak inisiatif pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRD...

36 PTIS Riau-Kepri Ramaikan PIOS Ke-6 di Batam

Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 36 Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) Riau-Kepulauan Riau mengikuti Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni (PIOS) Ke-6, Senin (23/10). Kegiatan yang...

AS Tolak Panglima TNI, Media Australia: Ini Bencana Diplomatik

Canberra - Media-media asing ramai memberitakan penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Media Australia menyoroti alasan misterius di balik penolakan...

Dicecar Hakim, Eks Dirut PNRI Menangis di Sidang e-KTP

Metrobatam, Jakarta - Mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang dugaan korupsi e-KTP. Isnu menangis saat dicecar hakim soal peran Andi...

Dubes AS Minta Maaf, Menlu Retno: Tak Cukup, Perlu Penjelasan

Metrobatam, Jakarta - Dubes AS untuk RI Joseph Donovan meminta maaf atas insiden penolakan AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, bagi pemerintah...

Pilkada 2018 Diprediksi Sedot Kas Negara Sampai Rp20 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dana hibah yang disepakati akan dikucurkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah sudah mencapai Rp15,2 triliun. Belasan triliun dana...

Istana akan Gelar Rapat Bahas Densus Tipikor

Metrobatam, Bandung - Usulan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri menuai kritikan dari berbagai pihak. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)...

Papua Mencekam! 4 Anggota Brimob Ditembak saat Evakuasi Jenazah Rekannya

Metrobatam, Jayapura - Pasca teror penembakan di kawasan Freeport, hingga kini aksi penembakan terus terjadi. Pagi ini, empat anggota Brimob Polda Papua tertembak saat...

Soal Penolakan pada Panglima TNI, Wiranto Tunggu Penjelasan AS

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan masih menunggu klarifikasi dari pihak Amerika Serikat terkait dengan penolakan Panglima TNI...

Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Terjaring Razia Narkoba di Diskotek

Metrobatam, Medan - Petugas Gabungan Polisi dan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes Medan, berhasil menjaring sebanyak 80 orang...

PBNU: Yang Menolak Pancasila, Silakan Hidup di Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tak bisa diganggu...
BAGIKAN