Soal Pemindahan Ibu Kota, Ini Arahan Jokowi

    1738

    Metrobatam, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah melakukan kajian pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa.

    Wacana pemindahan ibu kota tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini memperhitungkan perekonomian di Pulau Jawa sangat kuat dibandingkan luar Jawa sehingga butuh pemeratan.

    Pulau Jawa telah berkontribusi sebesar 58% terhadap PDB Indonesia. Bahkan, tren tersebut terus mengalami peningkatan, sehingga harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa, salah satunya dengan pemindahan ibu kota.

    Lalu bagaimana arahan Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota ?

    “Lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia,” kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).

    Kajian pemindahan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, sehingga 2018 sudah bisa dilakukan untuk memulai persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan yang baru.

    “2018 menteri PUPR akan menyiapkan detail enginering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan. Pemindahannya sendiri kan butuh waktu lama, minimal bisa 4-5 tahun,” tambah dia.

    Saat ini, terdapat 3 lokasi yang cocok dan berada di Kalimantan. Namun, Bambang mengungkapkan hal tersebut masih dalam kajian.

    Jika nantinya sudah menemukan lokasi yang cocok, Bambang memastikan, pembangunan Istana Kepresiden akan dibangun tidak perlu mewah. Untuk status aset yang berada di lokasi lama, masih menjadi milik pemerintah.

    “Istana kan tidak harus mewah. Yang penting ada rumah tinggal dan kantor presiden,” ungkap dia.

    Tak Jamin Pemerataan

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Irfan Ridwan Maksum menilai, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sebenarnya dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro. Hanya saja, menurut dia, pemerataan pembangunan tak serta merta dapat segera diwujudkan.

    Bambang sebelumnya menjelaskan, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu lima tahun dan akan dilakukan bertahap. Bambang bahkan optimistis, persiapan pindah bisa dimulai tahun depan. Kini, pihaknya tengah merampungkan kajian terkait rencana tersebut.

    “Kalau pindah ke luar Pulau Jawa, pembangunan tidak bisa merata begitu saja selama lima tahun. Pemerataan pembangunan bisa membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 tahun,” kata Irfan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/7).

    Menurut Ridwan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pemerataan pembangunan membutuhkan waktu puluhan tahun. Pertama adalah Sumber Daya manusia (SDM). Ketika ibu kota pindah, pasti akan menarik SDM yang banyak untuk pembangunan fisik seperti kantor pemerintahan. Mau tak mau SDM akan terus berdatangan untuk bekerja sampai pembangunan fisik selesai yang memakan waktu bertahun-tahun.

    Kedua, waktu pemindahan ibu kota yang cukup lama. Pemindahan ibu kota keluar pulau Jawa akan memakan waktu lama. “Kalau perhitungan pemindahan itu gak tepat bisa semakin lama. Ketika semakin lama pemerataan malah bisa stuck, tidak bisa terjadi seperti yang diinginkan,” kata Ridwan.

    Ketiga, pemahaman birokrasi perizinan yang kemungkinan berbeda. Pasalnya pusat administrasi pemerintahan pindah, sedangkan Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.

    “Pertumbuhan ekonomi yang merata juga tak serta merta terjadi. Butuh proses, ada pergeseran modal dan lain-lain,” terang dia.

    Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo pun gerah dengan wacana pemindahan ibu kota yang tak kunjung terealisasi. Dengan mewacanakan akan pindah ibu kota, kata Agus, pemerintah bisa perjalanan menuju pemindahan ibu kota.

    “Mau pindah ibu kota belum apa-apa kok sudah ngomong, tanah di Kalimantan bisa langsung mahal harganya. Mending sekarang berpikir bagaimana ekonomi Indonesia bisa baik, gak punya duit kok sombong,” kata Agus.

    Meski begitu, Agus setuju ibu kota dipindahkan asal pemerintah benar benar siap. Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan hal yang lazim asal pemerintah siap dari segala aspek terutama dana.

    Ia mencontohkan Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Walau berjarak 30 km, pemindahan ibu kota tersebut menelan biaya sekitar US$8,1 miliar atau sekitar Rp107 triliun.

    Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur Putrajaya. Namun, hingga kini sebagian infrastruktur yang dibutuhkan pemerintahan Malaysia pun masih bergantung pada Kuala Lumpur.

    Kajian Sejak 2015

    Mantan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, kajian pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah dilakukan saat ia menjabat pada 2015 lalu. Saat itu, kajian berisi tentang perlu tidaknya pemindahan ibu kota dan dimana lokasinya. Kajian yang dilakukan sekarang merupakan lanjutan dari kajian yang dulu.

    Berdasarkan kajian itu, Andrinof melihat pengalaman dari 20 negara yang memindahkan ibu kota kurang lebih membutuhkan waktu 10 tahun. Waktu tiga tahun digunakan untuk menyelesaikan kajian, membuat regulasi baru seperti revisi Undang-Undang ibu kota dan pengamanan lahan. Sedangkan tujuh tahun berikutnya digunakan untuk bangunan fisik.

    “(Dari kajian yang dulu) Kalau dana dari pemerintah sekitar per tahun Rp 10 triliun, jadi proyek multiyears. Di samping dana pemerintah, di kawasan tertentu bisa dibangun swatsa pada kawasan komersial, seperti pelabuhan bandara dan swasta. Tapi yang penting pengadaan lahan oleh negara supaya terkontrol,” kata Andrinof saat dihubungi CNNIndonesia.com.

    Andrinof memperkirakan kajian mendalam soal pemindahan ibu kota bisa rampung akhir tahun ini. Sampai kajian itu selesai, menurut dia, sebaiknya jangan disebutkan secara spesifik di mana lokasi tersebut. Pasalnya. makelar tanah akan memainkan harga tanah bila sudah disebutkan suatu lokasi.

    “Pulau Kalimantan kan luas, jangan sebut kota tertentu. Perkebunan di sana, masih banyak tanah negara, kalau ada lahan swasta dibeli saja. Lebih murah kalau beli sebagian tanah swasta,” kata Andrinof.

    Walau sudah tak lagi menjadi menteri, ia mengaku masih menjalin komunikasi dengan Bambang. Andrinof pun mengaku sangat setuju dengan pemindahan ibu kota lantaran Jakarta sudah terlalu padat. Dengan pemindahan ibu kota, setidaknya Jakarta memiliki ibu kota setara kota kelas dunia.

    “Indonesia nggak punya kota kelas dunia, punya kota besar kelas kampung, misalnya Jabodetabek disebut kampung besar. Kota kelas dunia bisa lahir kalau dibangun secara khusus, bukan tumbuh dari zaman kolonial,” tambah Andrinof. (mb/detik/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    DPRD Bintan akan Tinjau Pembendungan Bibir Pantai oleh Melia Resort Bintan

    Metrobatam.com, Bintan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bintan akan turun untuk melihat pembendungan bibir pantai yang dilakukan oleh Melia Resort Bintan. Hal tersebut ucapkan...

    Bupati Bintan Kunker ke Tambelan

    Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam, MM melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan...

    Terungkap! Total Korban Abu Tours 96 Ribu Jemaah Umrah

    Metrobatam, Makassar - Total jemaah yang menjadi korban Abu Tours mencapai 96.601 orang, sebelumnya disebut 86 ribu. Sedangkan uang yang dikumpulkan Abu Tours dari...

    Indonesia Bakal Punya ‘Shinkansen’ Made in Madiun

    Metrobatam, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) terus berupaya untuk mengembangkan industri perkeretaapian lokal menjadi lebih maju dan modern. Salah satu...

    Ketua KPK Keluhkan Dosen Kampus Negeri Cenderung “Membela” Terdakwa Korupsi

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluh mereka kesulitan mencari ahli dari kalangan dosen universitas negeri untuk membantu pembuktian kasus...

    Jum’at Keliling, Polsek Batam Kota Lakukan Kegiatan Memakmurkan Masjid

    Metrobatam.com, Batam -  Jumat (20/04/2018) pada pukul 12.15 WIB bertempat di Mesjid Al Hidayah Perum Kopkar PLN Kel Belian Kec Batam kota-Kota Batam telah...

    Bos IMF: Kami Melihat Indonesia Jauh Lebih Baik Sekarang

    Washington DC - Ekonomi dunia tengah dalam kondisi pemulihan dengan prospek yang cerah, meski mmiliki risiko yang tetap perlu diwaspadai. Risiko itu terkait potensi...

    MA Perberat Hukuman Dua Terdakwa Korupsi e-KTP Jadi 15 Tahun

    Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperberat hukuman dua terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto. Keduanya dijatuhi vonis menjadi...

    Debat Jaksa KPK vs Fredrich: Dari Bakpao Hingga Sesendok Burjo

    Metrobatam, Jakarta - Adu argumen kerap mewarnai persidangan Fredrich Yunadi. Mantan pengacara Setya Novanto itu hampir selalu menentang segala tudingan jaksa KPK padanya. Seringkali perdebatan...

    Kisah Pilu TKW Aini yang Tak Jumpa Keluarga Sejak 20 Tahun

    Metrobatam, Jakarta - Tangis TKW Nur Aini (55) pecah saat melihat wajah keluarganya lewat sambungan video call dari kantor KBRI Riyadh, Arab Saudi. Nenek...

    Ini Penjelasan Lengkap Menaker soal Polemik Perpres Tenaga Kerja Asing

    Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR....

    KPU: Tak Ada Alasan untuk Kembalikan Pilkada ke DPRD

    Metrobatam,,Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan tidak ada alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD atau tidak dipilih secara...
    BAGIKAN