Metrobatam, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah melakukan kajian pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa.

Wacana pemindahan ibu kota tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini memperhitungkan perekonomian di Pulau Jawa sangat kuat dibandingkan luar Jawa sehingga butuh pemeratan.

Pulau Jawa telah berkontribusi sebesar 58% terhadap PDB Indonesia. Bahkan, tren tersebut terus mengalami peningkatan, sehingga harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa, salah satunya dengan pemindahan ibu kota.

Lalu bagaimana arahan Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota ?

“Lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia,” kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).

Kajian pemindahan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, sehingga 2018 sudah bisa dilakukan untuk memulai persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan yang baru.

“2018 menteri PUPR akan menyiapkan detail enginering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan. Pemindahannya sendiri kan butuh waktu lama, minimal bisa 4-5 tahun,” tambah dia.

Saat ini, terdapat 3 lokasi yang cocok dan berada di Kalimantan. Namun, Bambang mengungkapkan hal tersebut masih dalam kajian.

Jika nantinya sudah menemukan lokasi yang cocok, Bambang memastikan, pembangunan Istana Kepresiden akan dibangun tidak perlu mewah. Untuk status aset yang berada di lokasi lama, masih menjadi milik pemerintah.

“Istana kan tidak harus mewah. Yang penting ada rumah tinggal dan kantor presiden,” ungkap dia.

Tak Jamin Pemerataan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Irfan Ridwan Maksum menilai, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sebenarnya dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro. Hanya saja, menurut dia, pemerataan pembangunan tak serta merta dapat segera diwujudkan.

Bambang sebelumnya menjelaskan, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu lima tahun dan akan dilakukan bertahap. Bambang bahkan optimistis, persiapan pindah bisa dimulai tahun depan. Kini, pihaknya tengah merampungkan kajian terkait rencana tersebut.

“Kalau pindah ke luar Pulau Jawa, pembangunan tidak bisa merata begitu saja selama lima tahun. Pemerataan pembangunan bisa membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 tahun,” kata Irfan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/7).

Menurut Ridwan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pemerataan pembangunan membutuhkan waktu puluhan tahun. Pertama adalah Sumber Daya manusia (SDM). Ketika ibu kota pindah, pasti akan menarik SDM yang banyak untuk pembangunan fisik seperti kantor pemerintahan. Mau tak mau SDM akan terus berdatangan untuk bekerja sampai pembangunan fisik selesai yang memakan waktu bertahun-tahun.

Kedua, waktu pemindahan ibu kota yang cukup lama. Pemindahan ibu kota keluar pulau Jawa akan memakan waktu lama. “Kalau perhitungan pemindahan itu gak tepat bisa semakin lama. Ketika semakin lama pemerataan malah bisa stuck, tidak bisa terjadi seperti yang diinginkan,” kata Ridwan.

Ketiga, pemahaman birokrasi perizinan yang kemungkinan berbeda. Pasalnya pusat administrasi pemerintahan pindah, sedangkan Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.

“Pertumbuhan ekonomi yang merata juga tak serta merta terjadi. Butuh proses, ada pergeseran modal dan lain-lain,” terang dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo pun gerah dengan wacana pemindahan ibu kota yang tak kunjung terealisasi. Dengan mewacanakan akan pindah ibu kota, kata Agus, pemerintah bisa perjalanan menuju pemindahan ibu kota.

“Mau pindah ibu kota belum apa-apa kok sudah ngomong, tanah di Kalimantan bisa langsung mahal harganya. Mending sekarang berpikir bagaimana ekonomi Indonesia bisa baik, gak punya duit kok sombong,” kata Agus.

Meski begitu, Agus setuju ibu kota dipindahkan asal pemerintah benar benar siap. Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan hal yang lazim asal pemerintah siap dari segala aspek terutama dana.

Ia mencontohkan Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Walau berjarak 30 km, pemindahan ibu kota tersebut menelan biaya sekitar US$8,1 miliar atau sekitar Rp107 triliun.

Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur Putrajaya. Namun, hingga kini sebagian infrastruktur yang dibutuhkan pemerintahan Malaysia pun masih bergantung pada Kuala Lumpur.

Kajian Sejak 2015

Mantan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, kajian pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah dilakukan saat ia menjabat pada 2015 lalu. Saat itu, kajian berisi tentang perlu tidaknya pemindahan ibu kota dan dimana lokasinya. Kajian yang dilakukan sekarang merupakan lanjutan dari kajian yang dulu.

Berdasarkan kajian itu, Andrinof melihat pengalaman dari 20 negara yang memindahkan ibu kota kurang lebih membutuhkan waktu 10 tahun. Waktu tiga tahun digunakan untuk menyelesaikan kajian, membuat regulasi baru seperti revisi Undang-Undang ibu kota dan pengamanan lahan. Sedangkan tujuh tahun berikutnya digunakan untuk bangunan fisik.

“(Dari kajian yang dulu) Kalau dana dari pemerintah sekitar per tahun Rp 10 triliun, jadi proyek multiyears. Di samping dana pemerintah, di kawasan tertentu bisa dibangun swatsa pada kawasan komersial, seperti pelabuhan bandara dan swasta. Tapi yang penting pengadaan lahan oleh negara supaya terkontrol,” kata Andrinof saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Andrinof memperkirakan kajian mendalam soal pemindahan ibu kota bisa rampung akhir tahun ini. Sampai kajian itu selesai, menurut dia, sebaiknya jangan disebutkan secara spesifik di mana lokasi tersebut. Pasalnya. makelar tanah akan memainkan harga tanah bila sudah disebutkan suatu lokasi.

“Pulau Kalimantan kan luas, jangan sebut kota tertentu. Perkebunan di sana, masih banyak tanah negara, kalau ada lahan swasta dibeli saja. Lebih murah kalau beli sebagian tanah swasta,” kata Andrinof.

Walau sudah tak lagi menjadi menteri, ia mengaku masih menjalin komunikasi dengan Bambang. Andrinof pun mengaku sangat setuju dengan pemindahan ibu kota lantaran Jakarta sudah terlalu padat. Dengan pemindahan ibu kota, setidaknya Jakarta memiliki ibu kota setara kota kelas dunia.

“Indonesia nggak punya kota kelas dunia, punya kota besar kelas kampung, misalnya Jabodetabek disebut kampung besar. Kota kelas dunia bisa lahir kalau dibangun secara khusus, bukan tumbuh dari zaman kolonial,” tambah Andrinof. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPU BC Tipe B Batam Naik 100 Persen

Metrobatam.com, Batam - Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melonjak...

Batam Terima DIPA Tahun 2019 Rp1,1 Triliun

Metrobatam.com, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA diserahkan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau,...

KAL Mapor Berhasil Padamkan Api di MV. Aventador yang Terbakar di Perairan Batuampar

Metrobatam.com, Batam - Salah satu unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor II-4-64...

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...

Peserta Pesta Seks di Sleman Bayar Hingga Rp 1,5 Juta, Dapat Apa?

Metrobatam, Sleman - Polda DIY menyebutkan peserta pesta seks di sebuah homestay di Sleman, membayar hingga Rp 1,5 juta. Apa yang didapat para peserta...

Tahun Depan Keluarga Miskin Bisa Dapat Bantuan Rp 10 Juta

Metrobatam, Jakarta - Kabar gembira buat keluarga miskin di Indonesia. Mulai 2019 pemerintah akan melipatgandakan bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH). Hal itu juga...