Sri Mulyani Minta Restu DPR Soal Pajak Intip Rekening

1537

Metrobatam, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hal tersebut dilakukan pada saat rapat kerja dengan Komisi XI mengenai penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1/2017 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7).

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menjadi negara yang sepakat untuk menetapkan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018 bersama 50 negara lainnya. Sebelum menerapkannya, pemerintah harus memiliki aturan yang telah disiapkan paling lambat pada 30 Juni 2017.

Implementasi AEoI telah disepakati oleh 100 negara yang mana 50 negara akan menerapkan di September 2017, dan 50 negara lainnya pada September 2018.

“93 negara sepakat untuk menerapkan dengan melakukan penandatanganan secara multilaretal (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA), dan ada juga seperti Hong Kong, Brunei, Swiss, melalui bilateral (BCAA),” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pentingnya persetujuan DPR terkait Perpu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi UU, agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang tidak melanggar komitmen implementasi.

Perpu Nomor 1/2017, juga menjadi syarat yang telah ditentukan oleh OECD sebagai aturan primer yang disiapkan masing-masing negara yang ingin menerapkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Syarat untuk mengimplementasikan, harus ada UU, legislasi primer dan legislasi sekunder di bawah UU. Kalau tidak ada atau belum memiliki maka negara akan masuk ke dalam negara yang failing to match the commitment untuk implementasikan,” jelas Sri Mulyani.

Dampak yang akan diterima oleh Indonesia jika tidak memiliki aturan UU keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini juga membuat gerak gerik Indonesia di dunia internasional tercoreng..

“Kegagalan kita dalam menerbitkan legislasi primer akan merugikan Indonesia sendiri, yang berdampak pada reputasi karena tidak memiliki level flying field, dan menjadi negara yang tidak transparansi, dan dianggap sebagai negara yang mendanai terorisme, Indonesia juga akan dirugikan kompetisi kemudahan berusaha, dengan prinsip resiprokal kerugian nyata karena tidak akan memiliki data keuangan WNI yang ada di luar negeri, baik yang sudah maupun yang tidak ikut tax amnesty,” jelas dia.

Apalagi, kata Sri Mulyani, penerimaan sektor perpajakan beberapa tahun belakangan juga realisasinya jauh dari target yang dikarenakan terbatasnya akses Ditjen Pajak. Di mana, pada 2016, target yang telah direvisi hanya mampu dipenuhi 82% itupun dengan catatan adanya tambahan penerimaan dari tax amnesty.

Dengan kegentingan tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta Komisi XI untuk memberikan persetujuan terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

“Kami mohon dengan penjelasan yang sudah di sampaikan, atas nama presiden mohon kiranya DPR dapat menyetujui Perppu untuk menjadi UU,” tukas dia. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pelopor Pertama di Kepri, Perangkat Desa di Bintan Terproteksi BPJS

Metrobatam.com, Bintan - Kabupaten Bintan menjadi pelopor pertama di Provinsi Kepri. Seluruh perangkat Desa hingga Jajaran RT/RW diproteksi oleh BPJS. Hal tersebut, ditandai dengan...

Tasyakuran dan Refleksi 2 Tahun Apri-Dalmasri, Menyongsong Bintan Gemilang Tahun 2025

Metrobatam.com, Bintan - Kepemimpinan Bupati terpilih H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Drs. H. Dalmasri Syam, MM genap berusia dua tahun dalam mengemban...

Danlantamal IV Pimpin Upacara HUT KE-72 Pomal

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin jalannya upacara peringatan Hari...

Waspada! Beredar Lagi Surat Palsu Pengangkatan CPNS

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerima konfirmasi surat perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Surat tersebut menjelaskan adanya pengangkatan calon...

Pengguna Internet di Indonesia Capai 143 Juta Orang

Metrobatam, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hari ini (19/2) mengumumkan data survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia sepanjang 2017. Data...

Nelayan di Belawan Mengamuk Bakar 8 Unit Kapal Pukat

Metrobatam, Medan - Nelayan mengamuk dan membakar 8 unit kapal pukat teri bermesin GT 5 di perairan Belawan, Kota Medan pada Senin (19/2). Mengamuknya para...

Demokrasi Defisit, Radikalisme Jadi Alternatif

Metrobatam, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyatakan bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, dalam diskusi...

Dokter Nyatakan Penyerang Kiai Lamongan Idap Gangguan Psikis

Metrobatam, Surabaya - Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan, Adies Kadir didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin dan beberapa...

Bupati Bintan Hadiri Panen Raya Padi di Kawasan Pertanian Poyotomo

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos kembali panen raya padi di lahan kawasan pertanian Poyotomo, Desa Sri Bintan , Kec Teluk...

Terduga Teroris Diklaim Lempar Bom Molotov ke Polsek Bontoala

Metrobatam, Jakarta - Salah satu terduga teroris yang diamankan Tim Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri di Indramayu, beberapa waktu lalu, mengaku sebagai pelaku pelemparan bom...

Sindikat Pencuri 2.640 Botol Infus Dibekuk Polisi di Aceh

Metrobatam, Banda Aceh - Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe berhasil mengungkapkan jaringan sindikat pencurian sebanyak 2.640 botol cairan infus di Rumah Sakti Kasih Ibu, Kota...

BNN Tes Urine Prajurit TNI AD dan Polisi Militer

Metrobatam, Jakarta - Seluruh prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dinyatakan bersih dari narkoba melalui pemeriksaan urine. Hal ini dilakukan dalam...
BAGIKAN