Sri Mulyani Minta Restu DPR Soal Pajak Intip Rekening

1524

Metrobatam, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hal tersebut dilakukan pada saat rapat kerja dengan Komisi XI mengenai penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1/2017 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7).

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menjadi negara yang sepakat untuk menetapkan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018 bersama 50 negara lainnya. Sebelum menerapkannya, pemerintah harus memiliki aturan yang telah disiapkan paling lambat pada 30 Juni 2017.

Implementasi AEoI telah disepakati oleh 100 negara yang mana 50 negara akan menerapkan di September 2017, dan 50 negara lainnya pada September 2018.

“93 negara sepakat untuk menerapkan dengan melakukan penandatanganan secara multilaretal (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA), dan ada juga seperti Hong Kong, Brunei, Swiss, melalui bilateral (BCAA),” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pentingnya persetujuan DPR terkait Perpu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi UU, agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang tidak melanggar komitmen implementasi.

Perpu Nomor 1/2017, juga menjadi syarat yang telah ditentukan oleh OECD sebagai aturan primer yang disiapkan masing-masing negara yang ingin menerapkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Syarat untuk mengimplementasikan, harus ada UU, legislasi primer dan legislasi sekunder di bawah UU. Kalau tidak ada atau belum memiliki maka negara akan masuk ke dalam negara yang failing to match the commitment untuk implementasikan,” jelas Sri Mulyani.

Dampak yang akan diterima oleh Indonesia jika tidak memiliki aturan UU keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini juga membuat gerak gerik Indonesia di dunia internasional tercoreng..

“Kegagalan kita dalam menerbitkan legislasi primer akan merugikan Indonesia sendiri, yang berdampak pada reputasi karena tidak memiliki level flying field, dan menjadi negara yang tidak transparansi, dan dianggap sebagai negara yang mendanai terorisme, Indonesia juga akan dirugikan kompetisi kemudahan berusaha, dengan prinsip resiprokal kerugian nyata karena tidak akan memiliki data keuangan WNI yang ada di luar negeri, baik yang sudah maupun yang tidak ikut tax amnesty,” jelas dia.

Apalagi, kata Sri Mulyani, penerimaan sektor perpajakan beberapa tahun belakangan juga realisasinya jauh dari target yang dikarenakan terbatasnya akses Ditjen Pajak. Di mana, pada 2016, target yang telah direvisi hanya mampu dipenuhi 82% itupun dengan catatan adanya tambahan penerimaan dari tax amnesty.

Dengan kegentingan tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta Komisi XI untuk memberikan persetujuan terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

“Kami mohon dengan penjelasan yang sudah di sampaikan, atas nama presiden mohon kiranya DPR dapat menyetujui Perppu untuk menjadi UU,” tukas dia. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Tegaskan ASN Wajib Memakai Pakaian Melayu Setiap Jum’at

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos kembali menegaskan soal kewajiban bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten...

CNT BC Batam Tangkap Pembawa Narkoba dari Malaysia di Pelabuhan Batam Center

Metrobatam.com, Batam - Beragam cara dilakukan oleh oknum penyelundup narkoba dalam memasukkan barang haramnya ke wilayah Indonesia.  Salah satunya modus paling populer ialah dengan cara...

Tim Terpadu Razia Juru Parkir Liar dan Kendaraan Parkir Sembarangan di Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Tim terpadu merazia juru parkir liar dan kendaraan yang parkir sembarangan di beberapa titik Kota Batam, Selasa (26/9). Tim terdiri dari Dinas...

Panlih Wagub Kepri, Tidak Terpengaruh Terkait Kisruh Berkas Cawagub Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Panitia Pemilihan Wakil Gubernur (Panlih Wagub) Kepri tidak terpengaruh terkait kisruh berkas calon Wagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo, yang diajukan...

BPJS TK Tanjungpinang dan Kejari Tanjungpinang akan Sosialisasi dengan 238 Perusahaan Yang Menunggak Iuran

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang bersama Kejari Tanjungpinang akan melakukan Sosialisasi 238 Perusahaan yang menunggak iuran. Sosialisasi ini sendiri...

Bupati Bintan Benahi dan Ciptakan Sistim Pelayanan Kesehatan E-Puskesmas

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos mengutarakan bahwa keinginannya untuk melakukan pembenahan dan menciptakan Pelayanan Kesehatan yang berbasis teknologi informasi akan...

BPS Kepri Gelar Sosialisasi dengan Tema “Perlambatan Ekonomi Kepri dan Eksternalisasi Statistik Sektoral”

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi dengan tema "Perlambatan Ekonomi Kepri dan Eksternalisasi Statistik Sektoral" di ruang serbaguna...

Istri Sebut Aris ‘Gila’ Setelah Kalah Pilkada, Dokter Jiwa: Butuh Pemeriksaan Ahli

Metrobatam, Jakarta, Istri pendiri situs nikahsirri.com, Rani, menyebut suaminya, Aris Wahyudi, mengalami sedikit gangguan jiwa karena kalah dalam Pilkada Banyumas pada 2008. Namun Dokter...

Dari 127 Gunung Api di Indonesia, 49 Gunung Berstatus Level I, Ini Daftarnya

Metrobatam, Jakarta - Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Becana Geologi (PVMBG), dari 127 gunung api aktif di Indonesia, 69 gunung dipantau secara menerus...

Banyak Identitas Palsu di 2.700 Klien Situs Nikah Siri, MUI: Itu Bisnis Zina Terselubung

Metrobatam, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengaku kesulitan mengumpulkan informasi terkait klien atau pencari mempelai di situs nikahsirri.com, karena banyak yang menggunakan identitas...

Dalam Sebulan, Nikahsiri.com Gaet 2.700 anggota dan 300 Perempuan Siap ‘Jajakan Diri’

Metrobatam, Jakarta - Cuma butuh waktu sebulan bagi situs Nikahsirri.com untuk menggaet sekitar 2.700 orang anggota, dan 300 mitra atau perempuan yang siap 'menjajakan...

Pembatalan Nikah Muzdhalifah Dikabulkan Pengadilan Agama, Ini Kata Khairil Anwar

Metrobatam, Jakarta - Muzdhalifah mengajukan pembatalan pernikahannya di Pengadilan Agama Tangerang. Pembatalan pernikahan tersebut juga sudah dikabulkan oleh pengadilan. Setelah Muzdhalifah buka suara mengenai hal...
BAGIKAN