Sri Mulyani Minta Restu DPR Soal Pajak Intip Rekening

1515

Metrobatam, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hal tersebut dilakukan pada saat rapat kerja dengan Komisi XI mengenai penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1/2017 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7).

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menjadi negara yang sepakat untuk menetapkan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018 bersama 50 negara lainnya. Sebelum menerapkannya, pemerintah harus memiliki aturan yang telah disiapkan paling lambat pada 30 Juni 2017.

Implementasi AEoI telah disepakati oleh 100 negara yang mana 50 negara akan menerapkan di September 2017, dan 50 negara lainnya pada September 2018.

“93 negara sepakat untuk menerapkan dengan melakukan penandatanganan secara multilaretal (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA), dan ada juga seperti Hong Kong, Brunei, Swiss, melalui bilateral (BCAA),” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pentingnya persetujuan DPR terkait Perpu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi UU, agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang tidak melanggar komitmen implementasi.

Perpu Nomor 1/2017, juga menjadi syarat yang telah ditentukan oleh OECD sebagai aturan primer yang disiapkan masing-masing negara yang ingin menerapkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Syarat untuk mengimplementasikan, harus ada UU, legislasi primer dan legislasi sekunder di bawah UU. Kalau tidak ada atau belum memiliki maka negara akan masuk ke dalam negara yang failing to match the commitment untuk implementasikan,” jelas Sri Mulyani.

Dampak yang akan diterima oleh Indonesia jika tidak memiliki aturan UU keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini juga membuat gerak gerik Indonesia di dunia internasional tercoreng..

“Kegagalan kita dalam menerbitkan legislasi primer akan merugikan Indonesia sendiri, yang berdampak pada reputasi karena tidak memiliki level flying field, dan menjadi negara yang tidak transparansi, dan dianggap sebagai negara yang mendanai terorisme, Indonesia juga akan dirugikan kompetisi kemudahan berusaha, dengan prinsip resiprokal kerugian nyata karena tidak akan memiliki data keuangan WNI yang ada di luar negeri, baik yang sudah maupun yang tidak ikut tax amnesty,” jelas dia.

Apalagi, kata Sri Mulyani, penerimaan sektor perpajakan beberapa tahun belakangan juga realisasinya jauh dari target yang dikarenakan terbatasnya akses Ditjen Pajak. Di mana, pada 2016, target yang telah direvisi hanya mampu dipenuhi 82% itupun dengan catatan adanya tambahan penerimaan dari tax amnesty.

Dengan kegentingan tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta Komisi XI untuk memberikan persetujuan terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

“Kami mohon dengan penjelasan yang sudah di sampaikan, atas nama presiden mohon kiranya DPR dapat menyetujui Perppu untuk menjadi UU,” tukas dia. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Gagasan dari Urban Nexus ke 7 untuk Pemko Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berakhir sudah kegiatan Regional Workshop Ke 7 Urban nexus yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang selama 3 hari. Oleh Deutsche Gesellschaft...

Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam Tangkap Kapal Penyeludup Ribuaan Burung Kacer...

Metrobatam.com, Batam - Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam gagalkan penyeludupan ribuaan Burung Kacer dari Malaysia di Pelabuhan Tikus, Tiban Mentarau, Sekupang...

Wako Tanjungpinang Lis Darmansyah Tunggu Keputusan Menpan RB Terkait Kurangnya Tenaga Pengajar

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebutkan bahwa Kota Tanjungpinang saat ini masih kekurangan 465 guru SD maupun SMP. "Setelah kita evaluasi secara total,...

‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

Metrobatam, Jakarta - Undang-undang yang bakal mengatur Penyelenggaraan Pemilu akhirnya disahkan, Jumat (21/7) dini hari WIB. Namun, pengesahan UU Pemilu itu tak terjadi dengan lancar....

Ada Lagi Ormas Terindikasi Anti-Pancasila, Siapa Dia?

Metrobatam, Jakarta - Pasca-pembubaran HTI, Polri menemukan ada indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas itu sedang diawasi. Siapa mereka? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul...

Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur, Bek Sriwijaya FC Ditahan

Metrobatam, Jakarta - Bek Sriwijaya FC, Marco Sandy Meraudje, ditahan Kepolisian Resor Kota Palembang setelah diduga menganiaya dan memperkosa anak di bawah umur, Kamis...

Sita 1.161 Ton Beras, Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Metrobatam, Bekasi - Sebanyak 1.161 ton beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kabupaten Bekasi disita Satgas Pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian...

Penundaan Gaji PNS ke-13 jadi Biang Kerok Pelemahan Daya Beli

Metrobatam, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pelemahan daya beli masyarakat selama Juni 2017. Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan...

Gunung Sinabung Terus Bergejolak, Pemerintah Daerah Tunggu Arahan BNPB

Metrobatam, Medan - Sudah hampir 1 bulan terakhir Gunung Api Sinabung kembali bergejolak. Bahkan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Sinabung setiap...

Trump Mengklaim ISIS Jatuh Sangat Cepat

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mulai runtuh. Klaim ini disampaikan...

BNN Bersama GANN Kota Batam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Metrobatam.com, Batam - GANN adalah singkatan dari Generasi Anti Narkotika Nasional, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis massa yang lahir dan berangkat dari keprihatinan...

41 Rumah Terbakar di Medan, BPBD Dirikan Posko Pengungsian di Masjid

Metrobatam, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mendirikan posko untuk ratusan korban kebakaran yang terjadi pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat...