Sri Mulyani Sindir Besarnya Biaya Rapat Pemda yang Mencurigakan

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah daerah (pemda) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan dana yang jauh lebih besar. Apalagi dengan adanya program dana desa.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih mencurigakan. Dia melihat ada yang aneh dalam porsi belanja pegawai dalam pengelolaan APBD.

“APBD kita sebagian besar untuk belanja pegawai 37%, belanja modal hanya 20%,” tuturnya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/12).

Dia juga mencatat ada sebagian anggaran untuk kegiatan birokrasi seperti rapat dan perjalanan dinas di daerah yang jauh lebih besar dibanding porsi di pusat. Meskipun dia tidak menyebut daerahnya serta besaran anggarannya.

Bacaan Lainnya

“Sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat, perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat di sini dan daerah menjadi lebih mahal. Itu enggak masuk akal. Oleh karena itu, kita ingin itu diteliti honor team, biaya rapat. Itu artinya APBD habis hanya untuk birokrat,” tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani ingin agar pemerintah daerah membuat standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya khusus (SBK). Di beberapa daerah dia menyebut belum menerapkan hal itu. “Sehingga dia menggunakan standar sesuka mereka,” imbuhnya.

Dia juga menyindir terkait temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat ada 7.950 temuan, 12.168 permasalahan dalam laporan keuangannya.

“Temuan itu memiliki dampak finansial sebesar lebih dari Rp 2 triliun, dan bahkan menimbulkan kerugian negara Rp 1,5 triliun. Kita juga melihat kepala daerah yang memiliki masalah hukum, terjerat korupsi sebanyak 143. Ini jangan dijadikan kebiasaan. Setiap rupiah yang diambil untuk korupsi adalah setiap rupiah yang hilang untuk masyarakat memperbaiki kesejahteraan,” tukasnya. (mb/detik)

Pos terkait