Suap bagi Pejabat Ditjen Pajak untuk Biayai Uji Materi di MK

1397

Metrobatam, Jakarta – Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno disebut menerima suap dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair untuk biaya uji materi Undang-undang Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterima rencananya akan digunakan untuk operasional uji materi UU Tax Amnesty yang disidangkan di MK,” ujar jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/6).

Dari keterangan di persidangan, lanjut jaksa, Handang diminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiesteadi untuk membantu mengurus uji materi tersebut. Pernyataan ini juga diakui ajudan Ken, Andreas Setiawan saat bersaksi di persidangan. Menurut Andreas, Handang juga berniat mengirimkan uang untuk menutup biaya uji materi UU Tax Amnesty di MK.

Selain untuk biaya uji materi di MK, uang itu rencananya juga akan diberikan pada Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv, Kabid Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Hilman Fobianto, termasuk Andreas.

“Uang diberikan pada Muhammad Haniv dan Hilman Fobianto untuk biaya pembatalan STP PPN,” katanya.

Andreas sendiri mengaku akan meminjam uang Rp50 juta dari Handang untuk biaya ayahnya berobat. Namun permintaan Andreas sempat ditolak Handang dengan alasan tak mempunyai uang.

Belakangan Handang bersedia meminjamkan uang ke Andreas karena yakin akan menerima uang dalam waktu dekat yang ternyata adalah suap dari Rajamohanan.

Bukan Pelaku Utama

Handang sebelumnya telah dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut perbuatan Handang telah menurunkan kepercayaan masyarakat pada upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, khususnya melalui tax amnesty.

Usai persidangan, Handang mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa tersebut. Ia merasa bukan menjadi pelaku utama dalam perkara ini.

“Saya sudah profesional dengan menjelaskan semua fakta di persidangan, tapi ternyata tuntutannya 15 tahun,” ucap Handang.

Menurut Handang, pihaknya tak berwenang mengurus permasalahan pajak PT EKP. Sebab dirinya bertugas di kantor pusat. Ia juga mengklaim tak pernah meminta orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan pajak tersebut.

“Masalah itu bukan kewenangan saya. Saya di kantor pusat dan tidak pernah menyuruh orang untuk membantu,” tuturnya.

Atas perbuatannya, Handang dianggap melanggar pasal 12 huruf a dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini, Rajamohanan selaku pihak penyuap telah divonis tiga tahun penjara. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
BAGIKAN