Sunny Tanuwijadjaja Akui Jadi Perantara Ahok dan Pengembang

196

Metrobatam.com, Jakarta – Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja mengakui menjadi perantara pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan para pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

“Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif. Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan,” kata Sunny seusai diperiksa selama sekitar delapan jam di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Sunny diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta. Ia juga sudah dicegah bepergian selama enam bulan sejak 7 April 2016.

“(Bertemu) dengan Pak Ahok kadang-kadang, tidak selalu, dengan semua pengembang dan semua warga sering ketemu kok,” ungkap Sunny.

Dalam pemeriksaan itu Sunny mengaku ditanya mengenai relasinya dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta yang menjadi tersangka dalam kasus ini Mohamad Sanusi.

“Ditanya yang simple-simple saja, soal tugas dan fungsi saya di kantor gubernur, peranan saya dalam pembahasan raperda, kemudian juga soal hubungan saya dengan tersangka, Pak Sanusi. Itu saja,” tambah Sunny.

Namun Sunny mengaku tidak ditanya mengenai bagi-bagi hadiah atas perannya menghubungkan Ahok dengan para pengembang tersebut.

“Enggak, enggak ditanya (pemberian uang). Hanya seputar usulan-usulan raperda,” ungkap Sunny.

Sunny juga mengaku tidak ditanya mengenai kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

“Oh enggak (ditanya tentang pembayaran kontribusi), itu tidak perlu saya, gak termasuk pertanyaan,” tambah Sunny singkat.

Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa pemeriksaan Sunny dan bos PT Agung Sedayu Group Sugiyanto Kusuma alias Aguan untuk mendalami peran keduanya dalam pemberian uang kepada Sanusi.

“Kami meminta keterangan mengenai peran masing-masing terkait kasus ini dan juga menanyakan dugaan-dugaan terkait suap dalam Raperda. karena dari hasil OTT kita sudah mengetahui uang dari APL (Agung Podomoro Land) seperti itu, nah dugaan selanjutnya apakah memang ada dilakukan perusahan-perusahaan lain,” kata Yuyuk.

Namun Yuyuk tidak menjelaskan apakah KPK akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini baik dari sisi penerima maupun pemberi.

“Kalau anggota DPRD itu (diperiksa karena) banyak keterkaitannya termasuk juga bagaimana tata cara membuat Raperda itu, rapatnya apa saja tahapannya, seperti itu,” ungkap Yuyuk.

Sunny Tanuwidjaja diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

Sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan.

Namun, saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp48,8 triliun.

Sedangkan Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B, C, D, E) dengan luas 1.329 hektare, sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan kepada Ariesman meski belum diketahui total “commitment fee” yang diterimma Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Trinanda Prihantoro.

KPK pun telah mengirimkan surat cegah terhadap lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota badan legislasi DPRD lain karena KPK belum menetapkan tersangka lain.

Sumber: Antara.com

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kepala Penjara: Keselamatan Ahok Terancam di Cipinang

Metrobatam, Jakarta - Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur Abdul Ghani menyebut keselamatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terancam jika ditahan di...

Soal SMS Bernada Ancaman, Hary Tanoe Ditetapkan Jadi Tersangka

Metrobatam, Jakarta - Kepala Subdirektorat Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan SMS...

NasDem Tolak Usulan Boikot Anggaran KPK-Polri

Metrobatam, Jakarta - Fraksi Partai NasDem menyatakan tidak ingin ikut campur atas usulan anggota panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Misbakhun, yang...

Terbukti Gelapkan Pajak, Angel Di Maria Dikenakan Hukuman Kurungan

Madrid - Eks pemain Real Madrid Angel Di Maria dihukum lantaran terbukti menggelapkan pajak di Spanyol. Ia dikenakan hukuman kurungan plus denda. Diberitakan BBC, Di...

Soal Full Day School, MUI: NU – Muhammadiyah Jangan Dibenturkan

Metrobatam, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap dua ormas Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah jangan dibenturkan soal polemik kebijakan delapan jam belajar di...

KPK Ungkap Peran Istri Gubernur Bengkulu soal Kasus Suap

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran istri Gubernur Bengkulu Lili Martiani Madari dalam perkara suap fee proyek. Menurut Wakil Ketua KPK Saut...

Ditjen Pajak Siap Tarik Pajak 25 Persen Pada Facebook

Metrobatam, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, akan mengenakan tarif pajak sebesar 25 persen kepada perusahaan jejaring sosial asal Irlandia,...

MA Tolak Kasasi Jessica Kumala Wongso

Metrobatam, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terdakwa kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Putusan kasasi tersebut diketok pada...

Jaksa Sebut Pelaku Serangan Teror Bom Belgia Simpatisan ISIS

Metrobatam, Jakarta - Otoritas Belgia menemukan tanda bahwa pelaku serangan di stasiun kereta api Brussels mendukung kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah atau...

Ada Ular dalam Mi, Restoran China Ditutup Paksa

Metrobatam, Jakarta - Sebuah restoran di China ditutup paksa oleh pemerintah setelah konsumen menemukan seekor ular dalam mi yang dia pesan. Mengutip Strait Times, seorang...

Bea dan Cukai Batam Sita Rokok dan Minuman Beralkohol

Metrobatam.com, Batam - Petugas Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menyita 1.589.658 batang rokok dan minuman beralkohol dari Operasi Patuh...

Ahok Tetap Dipenjara di Mako Brimob, Ini Penjelasan Jaksa Agung

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tugas jaksa pada Kejari Jakarta Utara untuk mengeksekusi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah selesai. Pihak Lapas...