Sunny Tanuwijadjaja Akui Jadi Perantara Ahok dan Pengembang

Metrobatam.com, Jakarta – Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja mengakui menjadi perantara pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan para pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

“Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif. Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan,” kata Sunny seusai diperiksa selama sekitar delapan jam di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Sunny diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta. Ia juga sudah dicegah bepergian selama enam bulan sejak 7 April 2016.

“(Bertemu) dengan Pak Ahok kadang-kadang, tidak selalu, dengan semua pengembang dan semua warga sering ketemu kok,” ungkap Sunny.

Dalam pemeriksaan itu Sunny mengaku ditanya mengenai relasinya dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta yang menjadi tersangka dalam kasus ini Mohamad Sanusi.

“Ditanya yang simple-simple saja, soal tugas dan fungsi saya di kantor gubernur, peranan saya dalam pembahasan raperda, kemudian juga soal hubungan saya dengan tersangka, Pak Sanusi. Itu saja,” tambah Sunny.

Namun Sunny mengaku tidak ditanya mengenai bagi-bagi hadiah atas perannya menghubungkan Ahok dengan para pengembang tersebut.

“Enggak, enggak ditanya (pemberian uang). Hanya seputar usulan-usulan raperda,” ungkap Sunny.

Sunny juga mengaku tidak ditanya mengenai kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

“Oh enggak (ditanya tentang pembayaran kontribusi), itu tidak perlu saya, gak termasuk pertanyaan,” tambah Sunny singkat.

Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa pemeriksaan Sunny dan bos PT Agung Sedayu Group Sugiyanto Kusuma alias Aguan untuk mendalami peran keduanya dalam pemberian uang kepada Sanusi.

“Kami meminta keterangan mengenai peran masing-masing terkait kasus ini dan juga menanyakan dugaan-dugaan terkait suap dalam Raperda. karena dari hasil OTT kita sudah mengetahui uang dari APL (Agung Podomoro Land) seperti itu, nah dugaan selanjutnya apakah memang ada dilakukan perusahan-perusahaan lain,” kata Yuyuk.

Namun Yuyuk tidak menjelaskan apakah KPK akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini baik dari sisi penerima maupun pemberi.

“Kalau anggota DPRD itu (diperiksa karena) banyak keterkaitannya termasuk juga bagaimana tata cara membuat Raperda itu, rapatnya apa saja tahapannya, seperti itu,” ungkap Yuyuk.

Sunny Tanuwidjaja diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

Sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan.

Namun, saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp48,8 triliun.

Sedangkan Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B, C, D, E) dengan luas 1.329 hektare, sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan kepada Ariesman meski belum diketahui total “commitment fee” yang diterimma Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Trinanda Prihantoro.

KPK pun telah mengirimkan surat cegah terhadap lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota badan legislasi DPRD lain karena KPK belum menetapkan tersangka lain.

Sumber: Antara.com

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Anggota DPR RI Dwi Ria Latifa Apresiasi Halal Bi Halal Warga Punggowo

Metrobatam.com , Batam - Anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP, Dwi Ria Latifa mengapresiasi atas pelaksanaan halal bi halal Keluarga besar Punggowo Kota Batam...

Ocarina Batam Fasilitas Segala Permainan dan Hiburan Nyaman Sambil Mengadakan Gebyar Undian Hadiah Pemenang

Metrobatam.com - Batam Agus supryanto general manager ocarina menerangkan "dengan adanya memumumkan gebyar mega wisata new ocarina sudah ada pemenang nya, pemenang hasil undian...

Lantamal IV Gagalkan Penyeludupan TKI Ilegal ke Malaysia

Metrobatam.com - Tanjungpinang, 14 Juli 2018,…. Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama Angakatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang kembali menangkap 12 Tenaga Kerja...

Penindakan Satwa Dan Tumbuhan Kpu Bea Dan Cukai Tipe B Batam

Metrobatam.com - Batam Batam, KPU BC Batam konferensi pers kepada awak media mengenai hasil tindakan satwa dan tumbuhan, Jumat (13/07). Susila Brata Kepala Kantor KPU BC...

Hanura: Yang Sering Komporin Masyarakat Amien Rais

Metrobatam, Jakarta - Presiden Jokowi menilai ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi suasana politik jelang pemilu 2019. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebutkan...

Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Keuangan Proyek PLTU Riau

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menggeledah lima tempat terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi...

Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Pembantaian Ratusan Buaya di Sorong

Metrobatam, Jakarta - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi terkait pembantaian terhadap 292 ekor buaya di penangkaran milik CV. Mitra Lestari Abadi, Provinsi Papua Barat....

Bagikan Bahan Pakaian untuk Menangkan Cagub Riau, Timses Ini Dibui

Metrobatam, Pekanbaru - Pihak Sentra Gakkumdu (Penegagakan Hukum Terpadu) Provinsi Riau memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap warga berinisial DS. Pria tersebut ditahan karena diduga...

Modric: Tak Ada Penyesalan, Kroasia Lebih Baik dari Prancis

Moskow - Luka Modric berpendapat bahwa Kroasia bisa bangga sekalipun dikalahkan Prancis di final Piala Dunia 2018. Kroasia bermain lebih baik sekalipun gagal juara. Kroasia...

Wakapolri Klaim Punya Alat Canggih Tangkal Terorisme

Metrobatam, Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan saat ini Polri telah memiliki alat canggih guna menangkal aksi terorisme di Indonesia. Menurutnya, saat ini Polri...

Keluarga Lalu Zohri Tak Pernah Menolak Renovasi Rumah

Metrobatam, Jakarta - Kakak kandung Lalu Muhammad Zohri, Baiq Fazila, menyangkal jika keluarganya menolak bantuan renovasi rumah mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pihaknya...

Pertimbangan PD Merapat ke Jokowi, Cawapres Harus Bersahabat

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti pengumuman dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa sosok cawapresnya di Pilpres 2019. Sosok cawapres Jokowi akan...
BAGIKAN