Sunny Tanuwijadjaja Akui Jadi Perantara Ahok dan Pengembang

217

Metrobatam.com, Jakarta – Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja mengakui menjadi perantara pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan para pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

“Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif. Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan,” kata Sunny seusai diperiksa selama sekitar delapan jam di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Sunny diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta. Ia juga sudah dicegah bepergian selama enam bulan sejak 7 April 2016.

“(Bertemu) dengan Pak Ahok kadang-kadang, tidak selalu, dengan semua pengembang dan semua warga sering ketemu kok,” ungkap Sunny.

Dalam pemeriksaan itu Sunny mengaku ditanya mengenai relasinya dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta yang menjadi tersangka dalam kasus ini Mohamad Sanusi.

“Ditanya yang simple-simple saja, soal tugas dan fungsi saya di kantor gubernur, peranan saya dalam pembahasan raperda, kemudian juga soal hubungan saya dengan tersangka, Pak Sanusi. Itu saja,” tambah Sunny.

Namun Sunny mengaku tidak ditanya mengenai bagi-bagi hadiah atas perannya menghubungkan Ahok dengan para pengembang tersebut.

“Enggak, enggak ditanya (pemberian uang). Hanya seputar usulan-usulan raperda,” ungkap Sunny.

Sunny juga mengaku tidak ditanya mengenai kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

“Oh enggak (ditanya tentang pembayaran kontribusi), itu tidak perlu saya, gak termasuk pertanyaan,” tambah Sunny singkat.

Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa pemeriksaan Sunny dan bos PT Agung Sedayu Group Sugiyanto Kusuma alias Aguan untuk mendalami peran keduanya dalam pemberian uang kepada Sanusi.

“Kami meminta keterangan mengenai peran masing-masing terkait kasus ini dan juga menanyakan dugaan-dugaan terkait suap dalam Raperda. karena dari hasil OTT kita sudah mengetahui uang dari APL (Agung Podomoro Land) seperti itu, nah dugaan selanjutnya apakah memang ada dilakukan perusahan-perusahaan lain,” kata Yuyuk.

Namun Yuyuk tidak menjelaskan apakah KPK akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini baik dari sisi penerima maupun pemberi.

“Kalau anggota DPRD itu (diperiksa karena) banyak keterkaitannya termasuk juga bagaimana tata cara membuat Raperda itu, rapatnya apa saja tahapannya, seperti itu,” ungkap Yuyuk.

Sunny Tanuwidjaja diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

Sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan.

Namun, saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp48,8 triliun.

Sedangkan Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B, C, D, E) dengan luas 1.329 hektare, sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan kepada Ariesman meski belum diketahui total “commitment fee” yang diterimma Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Trinanda Prihantoro.

KPK pun telah mengirimkan surat cegah terhadap lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota badan legislasi DPRD lain karena KPK belum menetapkan tersangka lain.

Sumber: Antara.com

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Serahkan Bantuan Kapal dan Asuransi Nelayan

Metrobatam.com, Batam - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs Dalmasri Syam, Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara menyerahkan bantuan...

Dukun Pengganda Uang Kubur 2 Korbannya, 1 Dikubur Dalam Keadaan Masih Hidup

Metrobatam, Batang - Seorang pria di Batang, Jawa Tengah yang mengaku bisa menggandakan uang mengubur dua korbannya. Salah seorang korban terungkap dikubur dalam keadaan...

Dubes Saudi Harapkan Moratorium Pengiriman TKI Dicabut

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak...

Biadab, Pembunuh Sadis Ini Masih Perkosa Korbannya yang Sudah Mati

Metrobatam, Serang - Empat pelaku pembunuhan sadis di Serang ditangkap polisi. Jejak mereka terungkap usai jenazah korban, S, ditemukan warga di Sungai Cibongor, Cikeusal...

Soal Kumpul Kebo Tak Bisa Dipidana, Ketua MK: Despiritualisasi Hukum

Metrobatam, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan KUHP harus disesuaikan dengan semangat kebangsaan Indonesia. KUHP yang diimpor dari Belanda dinilai sangat...

Dedi Mulyadi: Golkar Terbuka Evaluasi Dukungan Pilkada Jabar

Metrobatam, Jakarta - Golkar tidak menutup kemungkinan menarik dukungannya terhadap Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2018. Hal itu disampaikan...

Bawa Ribuan Butir Ekstasi dan Sabu, Oknum TNI Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jambi - Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan tiga orang laki-laki yang diduga membawa ribuan butir pil ekstasi dan sabu-sabu. Informasi...

Konflik Belum Usai, PKS Ajukan Kasasi Pemecatan Fahri Hamzah

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap tenang menyikapi keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding mereka terkait pemecatan terhadap Fahri Hamzah. Partai...

Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun...

Danlantamal IV Jalin Sinergitas dengan Kapolda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menjalin sinergitas dengan Kepala Kepolisian...

Bea Cukai-Kepolisian Tetapkan Tersangka 50 Ribu Botol Miras Ilegal Via Batam dari Singapura

Metrobatam.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Jenderal Bea-Cukai menetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan 50 ribu botol minuman keras ilegal dari Singapura. Tersangka berinisial BT (43)...

Dunia Muslim Deklarasikan Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Metrobatam, Jakarta - Para pemimpin negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, Rabu...
BAGIKAN