Metrobatam, Jakarta – Propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019 ramai dilancarkan melalui media sosial. Sejumlah lembaga negara seperti Kemendagri, KPU, dan Polri menjadi sasaran dari operasi propaganda tersebut.

Upaya delegitimasi pemilu itu pertama kali menyasar Kemendagri dengan isu tentang KTP elektronik. Isu itu menjadi perbincangan publik dalam kurun November-Desember 2018.

Ada empat kasus setidaknya yang muncul terkait isu KTP elektronik tersebut. Keempat kasus tersebut dari penjualan blangko e-KTP secara online hingga tercecernya e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kasus penjualan blangko secara online itu sudah terungkap pelakunya. Yang dijual 10 keping dari toko online. Yang dijual adalah blangko kosong,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Zudan lalu menegaskan adanya penjualan blangko secara online dan praktik calo pembuatan e-KTP bukan karena adanya celah kebocoran data dari pihaknya. Zudan memastikan semua produk e-KTP yang diedarkan ilegal tidak terkoneksi dengan pusat data Dukcapil.

Kemudian, untuk peristiwa tercecernya e-KTP yang sudah habis masa berlakunya atau expired, Zudan menjelaskan itu adalah produk yang dicetak pada 2011-2013.

Selanjutnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipiddum) Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho menyampaikan penanganan kasus penjualan blangko secara online sudah berhasil diungkap. Pada kasus ini, seorang berinisial DID berhasil ditangkap.

“Penjualan blangko dalam hal ini e-KTP. Jadi yang bersangkutan yang menjual blangko itu sudah kami amankan, inisialnya DID,” tutur Agus dalam kesempatan yang sama.

Lalu, untuk kasus calo e-KTP, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Hasil penyidikan menunjukkan pelaku adalah warga yang membuka jasa pengurusan dokumen.

Terakhir, soal tercecernya e-KTP expired, Agus menyatakan telah melakukan pendalaman. Kasus tersebut saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Polres Jaktim dengan pengawasan dari Bareskrim Polri.

Masuk pada Januari, muncul juga isu yang berupaya menjatuhkan lembaga negara lain. Kali ini yang menjadi sasaran adalah KPU.

Saat itu beredar informasi mengenai 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 01 dalam tujuh kontainer. KPU pun langsung mengecek kabar tersebut dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pengecekan, KPU menegaskan kabar tersebut adalah kabar bohong alias hoax. Kala itu KPU menegaskan surat suara untuk Pemilu 2019 belum dicetak.

“Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita,” ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1).

Arief meminta polisi turun tangan untuk menangkap penyebar berita bohong soal surat suara tercoblos itu. Menurut dia, orang-orang jahat yang mengganggu pemilu harus ditangkap.

“Jadi semuanya itu tidak benar, itu berita bohong!” tegas Arief.

KPU pun mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan resmi. Kasus tersebut kemudian diusut oleh polisi dan para pelaku langsung ditangkap.

Tak berhenti di situ, propaganda delegitimasi juga menyerang Polri. Media sosial diramaikan oleh informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019. Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.

Polri sudah membantah hal tersebut. Menurut Polri, akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019.

“Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3.

Dedi melanjutkan propaganda di media sosial juga telah dipetakan Polri. Dedi menegaskan Polri akan memberantas propaganda-propaganda di media sosial yang berupaya mendelegitimasi jalannya Pemilu 2019.

“Mereka itu dalam rangka delegitimasi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia. Kita akan secara tegas terus memberantas pelaku hoax. Polri secara profesional terus menekankan netralitas dalam kontestasi pemilu,” ucap Dedi.

“Kami terus fokus memberantas kasus hoax atau propaganda di media sosial. Kami akan habisi itu,” imbuh Dedi. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Barcode akan Gantikan Tanda Tangan Pejabat di Kartu Keluarga

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil siapkan peralatan pendukung untuk menerapkan tanda tangan digital berbasis kode batang (Barcode) pada Kartu Keluarga. Kepala...

KPU Kota Batam Temukan 2.028 Lembar Surat Suara Rusak

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam temukan 2.028 lembar surat suara rusak dari hasil pelipatan yang berakhir Senin (18/3) lalu. Komisioner...

Kejari Batam Serahkan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi SMPN 10 ke Wali Murid

Metrobatam.com, Batam - Kejaksaan Negeri Batam menyerahkan uang hasil tindak pidana korupsi yang terjadi di SMP Negeri 10 Kota Batam. Lima terpidana tersebut telah...

Inilah Detik-detik Lion Air Jatuh, Kopilot Teriak ‘Allahu Akbar’

Metrobatam, Jakarta - Pilot pesawat Lion Air JT 610 bernomor PK-LQP dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Bhavye Suneja, hanya terdiam sesaat sebelum pesawat yang...

Eksepsinya Ditolak Hakim, Bahar bin Smith: Saya Terima

Metrobatam, Bandung - Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Bahar bin Smith melalui tim kuasa hukumnya. Habib Bahar mengaku menerima seluruh...

Suami Pergoki Istri Selingkuh di Kamar Mandi, Golok Melayang

Metrobatam, Brebes - Seorang suami di Brebes, Jateng, tak bisa menahan emosinya setelah mengetahui istrinya usai melakukan hubungan intim dengan pria lain di kamar...

Pengamat: Gagasan Ma’ruf Lebih Konkret dari Sandi Dalam Debat

Metrobatam, Jakarta - Pengamat politik Emrus Sihombing menyatakan cawapres 01 Ma'ruf Amin mengungguli cawapres 02 Sandiaga Uno dalam debat cawapres Pilpres 2019. Ia menilai...

Ini 5 Fakta Terduga Teroris Wanita Y: Rakit Bom Mobil hingga Bunuh Diri

Metrobatam, Jakarta - Sepak terjang terduga teroris wanita asal Klaten, Jawa Tengah, Y alias Khodijah, terungkap. Y yang ditangkap Densus 88 Antiteror ini diduga...

Pengemis di Bogor Punya Sopir Pribadi, Sehari Raup Rp1,5 Juta

Metrobatam, Jakarta - Herman alias Enur setiap harinya biasa mangkal di simpang lampu merah Yasmin Kota Bogor, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka pengemis paruh...

Danau Sentani Meluap Sebabkan Sampah dan Jenazah Hanyut

Metrobatam, Sentani - Tak hanya Banjir bandang yang menyebabkan ribuan warga mengungsi ke tempat aman, meluapnya air Danau Sentani yang naik setinggi 2 meter...

Uni Eropa Denda Google Rp 23 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Uni Eropa menjatuhkan denda USD 1,7 miliar atau di kisaran Rp 23,9 triliun pada raksasa internet Google. Ini adalah ketiga kalinya...

Wulan Andarini Cabut Laporan Setelah Mimi Minta Maaf

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Mimi, Ibu Rumah Tangga (IRT) di Tanjungpinang yang diduga telah mencemarkan nama baik Wulan Andarini salah satu karyawan CK Tanjungpinang melalui...