Temui Wiranto, Forum Dai Muda Siap Bantu Tangkal Paham Terorisme

Metrobatam, Jakarta – Forum Komunikasi Da’i Muda Indonesia (FKDMI) menemui Menko Polhukam Wiranto. Mereka membahas pencegahan agar warga tak terpengaruh paham terorisme.

“Kita sebenarnya sudah lama ikut (program) deradikalisasi dengan berbagai instansi dan kementerian untuk ikut membantu pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia,” kata Ketua Umum Forum Komunikasi Da’i Muda Indonesia Muhammad Nur Huda seusai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Menurut Muhammad Nur, pihaknya merasa terpanggil dan mempunyai kewajiban moral menjaga kebinekaan di Indonesia. Isu terorisme ini memang menjadi fokus FKDMI.

“Terutama memang kita fokusnya, bagaimana peran dai muda dalam menyadarkan dan mencegah masyarakat dari paham-paham radikal, karena isu aktual terkait terorisme saat ini,” ucapnya.

Wiranto berpesan agar dai muda aktif terjun ke masyarakat. Langkah itu untuk menangkal pemikiran-pemikiran radikalisme.

“Karena memang tindakan-tindakan terorisme ini kan bermula dari pemikiran-pemikiran masyarakat tertentu itu, dan kami sebagai dai muda mempunyai kapasitas untuk terjun ke sub-sub itu, maka beliau menyarankan kita diharapkan terlibat aktif di lapangan itu,” ujarnya.

Dia melanjutkan pihaknya akan bergerak melalui penyuluhan-penyuluhan, majelis taklim, dan pendampingan masyarakat. Mereka berharap bisa masuk ke tengah masyarakat.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan rapat nasional. Di sana kami akan membahas program-program sedetail mungkin untuk kemudian kita bisa masuk ke lini-lini masyarakat,” ujarnya.

Tak Berlebihan Respons Aksi Terorisme

Di tempat terpisah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengimbau pemerintah tidak merespons aksi teror secara berlebihan. Sebab menurutnya hal itu yang diinginkan para teroris.

“Mereka menunggu ada respons yang brutal dari pemerintah sehingga mereka mengkapitalisasi itu,” kata Ansyaad kepada CNNIndonesia.com.

Dia menilai aksi terorisme yang terjadi belakangan ini bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga menyangkut urusan politik.

Menurutnya saat ini banyak kegiatan politik praktis yang mengakomodasi radikalisme untuk kepentingan pemilihan umum semata. “Sekarang banyak kegiatan politik praktis yang sudah mengakomodir paham-paham radikal untuk kepentingan elektoral, itu berbahaya,” kata Ansyaad.

Karena itu, menurut Ansyaad, penindakan aparat keamanan dalam menanggulangi terorisme tidak akan efektif jika tak ada dukungan politik dari partai, DPR, kelompok elite, maupun ormas.

Dia mengatakan yang saat ini diperlukan adalah pemahaman semua pihak bahwa masalah terorisme bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi semua pihak.

Dia mengatakan perlawanan terhadap terorisme harus dilakukan secara massif, bukan hanya secara parsial. Ansyaad berpendapat perlu ada satu kebijakan komprehensif yang dibuat pemerintah untuk menangani aksi terorisme. Salah satunya menyelesaikan revisi UU Antiterorisme.

Rentetan kasus teror bom maupun penyerangan kantor kepolisian terjadi belakangan ini. Kerusuhan narapidana teroris di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, mengawali serangan bom bertubi di Surabaya dan beberapa kota lainnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut kerusuhan di Mako Brimob karena pengamanan yang diterapkan bukan untuk napi teroris. Selain itu Tito juga menyoroti soal kelebihan kapasitas.

Pengamat terorisme Jibriel Abdul Rahman mengatakan kerusuhan di penjara bukan kali pertama terjadi. Namun, menurutnya selama ini tidak pernah ada evaluasi menyeluruh oleh kepolisian.

“Polisi selalu dan sering menyatakan akan melakukan evaluasi, akan melakukan hal-hal positif, tapi evaluasi tidak kena,” kata Jibriel kepada CNNIndonesia.com Kamis (17/5).

Jibriel yang juga pernah mendekam di Rutan Mako Brimob karena kasus terorisme menilai tempat tersebut memang tidak layak untuk dijadikan penjara bagi para narapidana teroris. “Polisi ingin mudah saja, supaya bisa gampang interogasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Jibriel berpendapat pemisahan para tahanan teroris akan memiliki dampak masing-masing. Menurutnya pihak lapas seharusnya bisa membangun dialog dengan para napi teroris.

“Diajak dialog, membuka komunikasi, itu untuk membuka pikiran mereka,” ucap Jibriel. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE