Terima Suap, Pejabat Bakamla Divonis 4,3 Tahun Penjara

1686

Metrobata, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidier dua bulan kurungan pada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni lima tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana saat membacakan amar putusan, Senin (17/7).

Majelis hakim menyatakan Eko terbukti menerima suap dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah terkait proyek pengadaan alat pemantauan satelit di Bakamla. Suap tersebut diberikan melalui perantara anak buah Fahmi, Adami Okta dan Hardy Stefanus yang telah menjadi terpidana dalam kasus ini.

“Terdakwa menerima uang dari PT MTI sebanyak dua kali yang bekaitan dengan proyek satellite monitoring,” kata hakim.

Pemberian suap tahap pertama dilakukan pada 14 November 2016 senilai US$10 ribu dan €10 ribu. Kemudian suap selanjutnya diberikan pada 15 Desember 2016 senilai Sin$100 ribu dan Sin$88.500.

Dalam pertimbangannya, perbuatan Eko dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun Eko dinilai bersikap sopan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga yang menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

Sementara itu majelis hakim menolak permohonan Eko sebagai justice collaborator. Sebab hingga proses penuntutan, tidak ada tindak lanjut atas permohonan tersebut. “Maka permohonan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut,” ucapnya.

Adapun majelis hakim meminta jaksa penuntut umum mengembalikan salah satu barang bukti berupa KTP kepada Eko. Menurut majelis hakim penyitaan barang bukti itu tidak relevan dalam penuntutan perkara.

“Satu KTP asli atas nama Eko Susilo Hadi tidak ada relevansinya dalam perkara berikutnya. Maka perintah bagi penuntut umum untuk mengembalikan,” tuturnya.

Menanggapi putusan tersebut, Eko menyatakan menerima. Eko didakwa menerima suap dari Fahmi dan dua anak buahnya terkait proyek pengadaan alat pemantauan satelit di Bakamla. Saat pemeriksaan sebagai terdakwa, Eko mengakui ada arahan dari Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo terkait pembagian fee 7,5 persen dalam proyek pengadaan alat pemantauan satelit.

Fee tersebut tak langsung diberikan sekaligus, namun diberikan 2 persen terlebih dulu. Arie memintanya membagi jatah 2 persen tersebut untuk Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan masing-masing 1 persen atau sebesar Rp1 miliar. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Tegaskan ASN Wajib Memakai Pakaian Melayu Setiap Jum’at

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos kembali menegaskan soal kewajiban bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten...

CNT BC Batam Tangkap Pembawa Narkoba dari Malaysia di Pelabuhan Batam Center

Metrobatam.com, Batam - Beragam cara dilakukan oleh oknum penyelundup narkoba dalam memasukkan barang haramnya ke wilayah Indonesia.  Salah satunya modus paling populer ialah dengan cara...

Tim Terpadu Razia Juru Parkir Liar dan Kendaraan Parkir Sembarangan di Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Tim terpadu merazia juru parkir liar dan kendaraan yang parkir sembarangan di beberapa titik Kota Batam, Selasa (26/9). Tim terdiri dari Dinas...

Panlih Wagub Kepri, Tidak Terpengaruh Terkait Kisruh Berkas Cawagub Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Panitia Pemilihan Wakil Gubernur (Panlih Wagub) Kepri tidak terpengaruh terkait kisruh berkas calon Wagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo, yang diajukan...

BPJS TK Tanjungpinang dan Kejari Tanjungpinang akan Sosialisasi dengan 238 Perusahaan Yang Menunggak Iuran

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang bersama Kejari Tanjungpinang akan melakukan Sosialisasi 238 Perusahaan yang menunggak iuran. Sosialisasi ini sendiri...

Bupati Bintan Benahi dan Ciptakan Sistim Pelayanan Kesehatan E-Puskesmas

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos mengutarakan bahwa keinginannya untuk melakukan pembenahan dan menciptakan Pelayanan Kesehatan yang berbasis teknologi informasi akan...

BPS Kepri Gelar Sosialisasi dengan Tema “Perlambatan Ekonomi Kepri dan Eksternalisasi Statistik Sektoral”

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi dengan tema "Perlambatan Ekonomi Kepri dan Eksternalisasi Statistik Sektoral" di ruang serbaguna...

Istri Sebut Aris ‘Gila’ Setelah Kalah Pilkada, Dokter Jiwa: Butuh Pemeriksaan Ahli

Metrobatam, Jakarta, Istri pendiri situs nikahsirri.com, Rani, menyebut suaminya, Aris Wahyudi, mengalami sedikit gangguan jiwa karena kalah dalam Pilkada Banyumas pada 2008. Namun Dokter...

Dari 127 Gunung Api di Indonesia, 49 Gunung Berstatus Level I, Ini Daftarnya

Metrobatam, Jakarta - Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Becana Geologi (PVMBG), dari 127 gunung api aktif di Indonesia, 69 gunung dipantau secara menerus...

Banyak Identitas Palsu di 2.700 Klien Situs Nikah Siri, MUI: Itu Bisnis Zina Terselubung

Metrobatam, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengaku kesulitan mengumpulkan informasi terkait klien atau pencari mempelai di situs nikahsirri.com, karena banyak yang menggunakan identitas...

Dalam Sebulan, Nikahsiri.com Gaet 2.700 anggota dan 300 Perempuan Siap ‘Jajakan Diri’

Metrobatam, Jakarta - Cuma butuh waktu sebulan bagi situs Nikahsirri.com untuk menggaet sekitar 2.700 orang anggota, dan 300 mitra atau perempuan yang siap 'menjajakan...

Pembatalan Nikah Muzdhalifah Dikabulkan Pengadilan Agama, Ini Kata Khairil Anwar

Metrobatam, Jakarta - Muzdhalifah mengajukan pembatalan pernikahannya di Pengadilan Agama Tangerang. Pembatalan pernikahan tersebut juga sudah dikabulkan oleh pengadilan. Setelah Muzdhalifah buka suara mengenai hal...
BAGIKAN