Terima Suap, Pejabat Bakamla Divonis 4,3 Tahun Penjara

1683

Metrobata, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidier dua bulan kurungan pada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni lima tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana saat membacakan amar putusan, Senin (17/7).

Majelis hakim menyatakan Eko terbukti menerima suap dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah terkait proyek pengadaan alat pemantauan satelit di Bakamla. Suap tersebut diberikan melalui perantara anak buah Fahmi, Adami Okta dan Hardy Stefanus yang telah menjadi terpidana dalam kasus ini.

“Terdakwa menerima uang dari PT MTI sebanyak dua kali yang bekaitan dengan proyek satellite monitoring,” kata hakim.

Pemberian suap tahap pertama dilakukan pada 14 November 2016 senilai US$10 ribu dan €10 ribu. Kemudian suap selanjutnya diberikan pada 15 Desember 2016 senilai Sin$100 ribu dan Sin$88.500.

Dalam pertimbangannya, perbuatan Eko dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun Eko dinilai bersikap sopan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga yang menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

Sementara itu majelis hakim menolak permohonan Eko sebagai justice collaborator. Sebab hingga proses penuntutan, tidak ada tindak lanjut atas permohonan tersebut. “Maka permohonan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut,” ucapnya.

Adapun majelis hakim meminta jaksa penuntut umum mengembalikan salah satu barang bukti berupa KTP kepada Eko. Menurut majelis hakim penyitaan barang bukti itu tidak relevan dalam penuntutan perkara.

“Satu KTP asli atas nama Eko Susilo Hadi tidak ada relevansinya dalam perkara berikutnya. Maka perintah bagi penuntut umum untuk mengembalikan,” tuturnya.

Menanggapi putusan tersebut, Eko menyatakan menerima. Eko didakwa menerima suap dari Fahmi dan dua anak buahnya terkait proyek pengadaan alat pemantauan satelit di Bakamla. Saat pemeriksaan sebagai terdakwa, Eko mengakui ada arahan dari Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo terkait pembagian fee 7,5 persen dalam proyek pengadaan alat pemantauan satelit.

Fee tersebut tak langsung diberikan sekaligus, namun diberikan 2 persen terlebih dulu. Arie memintanya membagi jatah 2 persen tersebut untuk Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan masing-masing 1 persen atau sebesar Rp1 miliar. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Gagasan dari Urban Nexus ke 7 untuk Pemko Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berakhir sudah kegiatan Regional Workshop Ke 7 Urban nexus yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang selama 3 hari. Oleh Deutsche Gesellschaft...

Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam Tangkap Kapal Penyeludup Ribuaan Burung Kacer...

Metrobatam.com, Batam - Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam gagalkan penyeludupan ribuaan Burung Kacer dari Malaysia di Pelabuhan Tikus, Tiban Mentarau, Sekupang...

Wako Tanjungpinang Lis Darmansyah Tunggu Keputusan Menpan RB Terkait Kurangnya Tenaga Pengajar

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebutkan bahwa Kota Tanjungpinang saat ini masih kekurangan 465 guru SD maupun SMP. "Setelah kita evaluasi secara total,...

‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

Metrobatam, Jakarta - Undang-undang yang bakal mengatur Penyelenggaraan Pemilu akhirnya disahkan, Jumat (21/7) dini hari WIB. Namun, pengesahan UU Pemilu itu tak terjadi dengan lancar....

Ada Lagi Ormas Terindikasi Anti-Pancasila, Siapa Dia?

Metrobatam, Jakarta - Pasca-pembubaran HTI, Polri menemukan ada indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas itu sedang diawasi. Siapa mereka? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul...

Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur, Bek Sriwijaya FC Ditahan

Metrobatam, Jakarta - Bek Sriwijaya FC, Marco Sandy Meraudje, ditahan Kepolisian Resor Kota Palembang setelah diduga menganiaya dan memperkosa anak di bawah umur, Kamis...

Sita 1.161 Ton Beras, Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Metrobatam, Bekasi - Sebanyak 1.161 ton beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kabupaten Bekasi disita Satgas Pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian...

Penundaan Gaji PNS ke-13 jadi Biang Kerok Pelemahan Daya Beli

Metrobatam, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pelemahan daya beli masyarakat selama Juni 2017. Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan...

Gunung Sinabung Terus Bergejolak, Pemerintah Daerah Tunggu Arahan BNPB

Metrobatam, Medan - Sudah hampir 1 bulan terakhir Gunung Api Sinabung kembali bergejolak. Bahkan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Sinabung setiap...

Trump Mengklaim ISIS Jatuh Sangat Cepat

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mulai runtuh. Klaim ini disampaikan...

BNN Bersama GANN Kota Batam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Metrobatam.com, Batam - GANN adalah singkatan dari Generasi Anti Narkotika Nasional, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis massa yang lahir dan berangkat dari keprihatinan...

41 Rumah Terbakar di Medan, BPBD Dirikan Posko Pengungsian di Masjid

Metrobatam, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mendirikan posko untuk ratusan korban kebakaran yang terjadi pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat...