Tifatul: Cawapres Harus dari PKS Tak Bisa Ditawar

Metrobatam, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan calon posisi wakil presiden sudah tak bisa ditawar jika Gerindra tetap ingin berkoalisi. PKS saat ini punya sembilan nama yang siap dipasangkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang akan kembali maju di Pilpres 2019.

Di Pilpres nanti, PKS, kata Tifatul, tak mau cuma jadi penggembira semata.

“Enggak bisa ditawar-tawar. Cawapres harus dari PKS. Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam Pilpres ini,” kata Tifatul di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (10/7).

Karena itu, jika Gerindra tak mau mengambil cawapres dari salah satu kader PKS, maka koalisi tak bisa terbentuk.

“Kalau mau kami disuruh dukung-dukung saja mungkin enggak (mau), lebih baik jalan masing-masing saja,” ujarnya.

Namun Tifatul mengklaim sejauh ini Prabowo Subianto masih punya komitmen untuk bersama PKS di Pilpres 2019.

Soal nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan mencuat, PKS menurut Tifatul belum berencana untuk ikut mendukungnya sebagai cawapres karena sudah punya sembilan kader terpilih.

“Kami sudah ajukan sembilan orang, utu keputusan Majelis Syuro. Untuk mengajukan itu harus sidang lagi,” kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Diketahui, PKS mengusung sembilan nama untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo sebagai syarat koalisi. Sembilan nama itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan; Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid; mantan Presiden PKS Anis Matta; Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno.

Selain itu ada nama Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri; anggota DPR Tifatul Sembiring; anggota DPR Al Muzammil Yusuf MS dan anggota DPR Mardani Ali Sera.

Gerindra Yakin PKS Tak Egois

Partai Gerindra merasa yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak egois perihal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule meyakini PKS bakal mengesampingkan kepentingan partai di Pilpres 2019.

Hal itu menanggapi pernyataan anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring yang menegaskan cawapres bagi Prabowo adalah kader PKS.

“Saya yakin sikap PKS tidak akan mendahulukan kepentingan partainya di atas kepentingan bangsa dan negara,” ujar Iwan dalam pesan singkat, Selasa (10/7).

Iwan menuturkan koalisi yang dibangun antara Gerindra dengan PKS dan PAN didasarkan atas semangat kebangsaan untuk melakukan perubahan. Semangat itu muncul, kata dia, karena kondisi ekonomi dan kehidupan bangsa yang kian terpuruk.

Atas pandangan itu, Iwan menilai mitra koalisi memahami Pilpres 2019 merupakan momentum untuk merealisasikan hal tersebut. Terlebih, ia mengklaim masyarakat antusias atas perubahan kepemimpinan.

“Jadi tahun 2019 mendatang merupakan tahun di mana rakyat dapat melakukan perubahan yang lebih baik dan bermartabat,” ujarnya.

Terpisah, Waketum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan posisi cawapres masih dibahas seluruh partai mitra koalisi. Ia meminta kader menyerahkan keputusan cawapres kepada Prabowo dan pimpinan parpol koalisi.

“Kita serahkan kepada Pak Prabowo dan pimpinan partai untuk memutuskan bersama. Insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik untuk rakyat,” ujar Ferry. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE