UU MD3 Disahkan, Pengamat: DPR Sedang Membangun Benteng dengan Masyarakat

Metrobatam, Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah disahkan menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, ada tiga pasal yang dinilai berbagai kalangan kalau itu sebagai upaya lembaga legislatif membuat benteng dengan rakyat.

Khususnya terkait Pasal 122 huruf K, dimana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR. Padahal kritikan yang dilontarkan masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial agar wajah parlemen lebih baik ke depannya.

“Kritik itu adalah sebagai bentuk kontrol publik. Kalau itu yang terjadi anggota DPR sedang membangun benteng dengan rakyat. Harusnya dia dekat dengan rakyat sebagai wakil rakyat,” kata Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun saat dihubungi, Rabu (14/2).

Menurutnya, kalau alasan untuk menjaga marwah DPR agar tak tercoreng, maka pasal tersebut tak usah dibuat. Sebab, kata dia, nama baik parlemen akan terjaga bila seluruh anggota mampu berkinerja dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

“Marwah itu muncul karena kinerja dan perilaku, kalau kinerja dan perilaku buruk bagaimana marwahnya baik. Jadi marwah DPR itu tergantung dari sikap dan kinerja DPR itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan MKD akan mengategorikan pihak yang dianggap menghina anggota Dewan hingga bisa dipidanakan. Hal itu telah ada dalam salah satu poin dalam pasal tersebut yamg meminta MKD menyusun kode etik dan tata caranya dalam mengambil langkah hukum.

“Ada poin dalam pasal ini meminta MKD menyusun kode etik dan tata acara dalam hal pasal yang dimaksudkan tadi,” jelas Sudding.

Pasal 122 huruf k dalam revisi UU MD3 itu berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Hanya Diproses di MKD

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan soal fungsi Pasal 122 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) itu bukan untuk mempolisikan seseorang yang melakukan penghinaan kepada lembaga DPR. Tapi, itu hanya diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara internal. Sehinnga, nanti MKD akan memanggil yang bersangkutan unutk menjelaskan perihal yang telah dilakukan.

“Enggak gitu caranya (mempolisikan). MKD memanggil dia dan melakukan klarifikasi kan. Nanti akan keliatan temuannya,” kata Fahri saat dihubungi, Rabu (14/2).

Menurutnya, MKD tak bisa melakukan pelaporan ke aparat kepolisian tanpa melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan. Ia menyarankan kepada MKD untuk menyelesaikan persoalan tersebut di ruang lingkup MKD saja, karena bila sampai membawa ke polisi itu sama saja seperti merendahkan lembaga MKD di muka publik.

“Tantangannya hanya di MKD. Jadi enggak bisa saya kira tahu-tahu lapor polisi. Kita juga merendahkan diri kalau lapor lapor polisi. Jadi kita selesaikan di MKD. Jadi ada klarifikasi dan proses,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mempersilakan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) kalau tak puas dengan keputusan revisi UU MD3 tersebut. Sebab itu merupakan cara yang efektif bila ada suatu pihak yang tidak setuju dengan undang-undang yang baru ditelurkan.

Namun, ia megingatkan kepada seluruh elemen agar menghindari pandangan negatif kepada lembaga pengawal konstitusi tersebut. Kata dia, kini banyak anggapan kalau judicial review diajukan ke MK maka kemungkinan untuk memenangkan gugatan itu hanya kecil. Sebab, masyarakat menilai kalau lembaga pimpinan Arif Hidayat itu memiliki kedekatan dengan lembaga legislatif.

“Ya gapapa (pengajuan gugatan). Itu hak rakyat. Terserah aja. Udahlah hindari interpretasi bahwa DPR ini lembaga yang dipimpin satu orang. Di DPR ini ada 10 partai, ada 560 anggota beda pikirannya masing-masing. Enggak akan ada yang bulat. Jadi mustahil itu,” pungkasnya. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Warga Malaysia Diajak Menggalang Dana Menalangi Utang Negara Rp 3.570 T

Metrobatam.com, Kuala Lumpur - Warga Malaysia ramai-ramai diajak untuk menggalang dana menalangi utang negara yang sudah menembus 1 triliun RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar...

Terkait KEK, Pengusaha Ngadu ke DPRD Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui Kadin yang...

Bea dan Cukai Batam : Pengawasan Barang di FTZ Lebih Sulit Dibanding KEK

Metrobatam.com, Batam - Pengawasan barang di Free Trade Zone (FTZ) lebih sulit dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dampak lainnya juga menjadikan Batam tepat untuk...

Tangkal Terorisme, Pengajar Harus Belajar Nilai Kebangsaan

Metrobatam, Jakarta - Akademisi Muslim Azyumardi Azra mengimbau tenaga pengajar di kampus mendapat pelatihan kembali soal kebangsaan. Tuntutan Azyumardi itu terkait dengan temuan sejumlah...

Jelang Final Liga Champions: Zinedine Yazid Zidane vs Juergen Norbert Klopp

Metrobatam, Jakarta - Juergen Klopp senang hanya bertemu Zinedine Zidane setelah dia jadi pelatih. Genius sebagai peraci strategi, jalan karier keduanya memang beda jauh. "Dia...

JK Sebut Daftar Mubalig Dibuat Agar Tak Sembarangan Ceramah

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama mubalig. Menurut JK, daftar nama itu berguna mengatur...

Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019....

Penyidik Sebut Fredrich Minta Kerjaan: Dia Bilang KPK Kan Banyak OTT

Metrobatam, Jakarta - Fredrich Yunadi disebut pernah meminta agar dibagi kasus pada seorang penyidik senior KPK. Ambarita Damanik. Namun, permintaan Fredrich itu disampaikan sembari...

Soal Ekonomi RI Lampu Kuning, Ini Penjelasan BI

Metrobatam, Jakarta - Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam lampu kuning. Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah hingga...

UU Terorisme Beri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali

Metrobatam, Jakarta - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan DPR mengatur tentang pemberian kompensasi bagi korban aksi...

Moeldoko Sebut Perpres Korupsi Tinggal Diteken Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah...

Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden

Metrobatam, Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil...
BAGIKAN