UU MD3 Disahkan, Pengamat: DPR Sedang Membangun Benteng dengan Masyarakat

Metrobatam, Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah disahkan menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, ada tiga pasal yang dinilai berbagai kalangan kalau itu sebagai upaya lembaga legislatif membuat benteng dengan rakyat.

Khususnya terkait Pasal 122 huruf K, dimana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR. Padahal kritikan yang dilontarkan masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial agar wajah parlemen lebih baik ke depannya.

“Kritik itu adalah sebagai bentuk kontrol publik. Kalau itu yang terjadi anggota DPR sedang membangun benteng dengan rakyat. Harusnya dia dekat dengan rakyat sebagai wakil rakyat,” kata Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun saat dihubungi, Rabu (14/2).

Menurutnya, kalau alasan untuk menjaga marwah DPR agar tak tercoreng, maka pasal tersebut tak usah dibuat. Sebab, kata dia, nama baik parlemen akan terjaga bila seluruh anggota mampu berkinerja dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

“Marwah itu muncul karena kinerja dan perilaku, kalau kinerja dan perilaku buruk bagaimana marwahnya baik. Jadi marwah DPR itu tergantung dari sikap dan kinerja DPR itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan MKD akan mengategorikan pihak yang dianggap menghina anggota Dewan hingga bisa dipidanakan. Hal itu telah ada dalam salah satu poin dalam pasal tersebut yamg meminta MKD menyusun kode etik dan tata caranya dalam mengambil langkah hukum.

“Ada poin dalam pasal ini meminta MKD menyusun kode etik dan tata acara dalam hal pasal yang dimaksudkan tadi,” jelas Sudding.

Pasal 122 huruf k dalam revisi UU MD3 itu berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Hanya Diproses di MKD

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan soal fungsi Pasal 122 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) itu bukan untuk mempolisikan seseorang yang melakukan penghinaan kepada lembaga DPR. Tapi, itu hanya diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara internal. Sehinnga, nanti MKD akan memanggil yang bersangkutan unutk menjelaskan perihal yang telah dilakukan.

“Enggak gitu caranya (mempolisikan). MKD memanggil dia dan melakukan klarifikasi kan. Nanti akan keliatan temuannya,” kata Fahri saat dihubungi, Rabu (14/2).

Menurutnya, MKD tak bisa melakukan pelaporan ke aparat kepolisian tanpa melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan. Ia menyarankan kepada MKD untuk menyelesaikan persoalan tersebut di ruang lingkup MKD saja, karena bila sampai membawa ke polisi itu sama saja seperti merendahkan lembaga MKD di muka publik.

“Tantangannya hanya di MKD. Jadi enggak bisa saya kira tahu-tahu lapor polisi. Kita juga merendahkan diri kalau lapor lapor polisi. Jadi kita selesaikan di MKD. Jadi ada klarifikasi dan proses,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mempersilakan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) kalau tak puas dengan keputusan revisi UU MD3 tersebut. Sebab itu merupakan cara yang efektif bila ada suatu pihak yang tidak setuju dengan undang-undang yang baru ditelurkan.

Namun, ia megingatkan kepada seluruh elemen agar menghindari pandangan negatif kepada lembaga pengawal konstitusi tersebut. Kata dia, kini banyak anggapan kalau judicial review diajukan ke MK maka kemungkinan untuk memenangkan gugatan itu hanya kecil. Sebab, masyarakat menilai kalau lembaga pimpinan Arif Hidayat itu memiliki kedekatan dengan lembaga legislatif.

“Ya gapapa (pengajuan gugatan). Itu hak rakyat. Terserah aja. Udahlah hindari interpretasi bahwa DPR ini lembaga yang dipimpin satu orang. Di DPR ini ada 10 partai, ada 560 anggota beda pikirannya masing-masing. Enggak akan ada yang bulat. Jadi mustahil itu,” pungkasnya. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Grand Opening Warung’e Lara dengan Menu Sajian yang Enak

Metrobatam.com, Batam, Warung'e Lara, demikian nama rumah makan di Jalan Gatot Subroto Sidoarjo, Desa Larangan RT1, RW1, Candi Sidoarjo Jawa Timur, yang mulai beroperasi, Minggu (19/8/2018). Tempat...

Lebih Nyaman dan Aman, Capella Dinamik Nusantara Launching Honda CB150R StreetFire dan CBR250RR

Metrobatam.com, Batam - PT Capella Dinamik Nusantara kembali Launching Honda CB 150R StreetFire dan CBR 250 RR Minggu, ditempat di Auditorium Mega Mall Batam...

Jokowi Kalungkan Medali Emas untuk Lifter Eko Yuli

Metrobatam, Jakarta - Lifter Eko Uli Irawan berhasil meraih emas dalam cabang olahraga angkat besi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyaksikan pertandingan itu menyerahkan...

Timses Jokowi Disebut Ber-IQ 80, Golkar Peringatkan Mardani

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut timses Joko Widodo-Ma'ruf Amin ber-IQ 80 secara komunal. Partai Golkar mengingatkan Mardani untuk diam...

Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Vaksin MR yang Kontroversial

Metrobatam, Jakarta - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan vaksin Measles Rubella (MR) mengandung babi dalam proses produksinya. Namun tetap memperbolehkan penggunaan vaksin...

Susi Musnahkan 125 Kapal Maling Ikan, 40 Ditenggelamkan di Natuna

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal maling ikan sebagai kado HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan Susi kapal maling...

LSI Denny JA: Jokowi-Ma’ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%

Metrobatam, Jakarta - Pascapendaftaran Pilpres 2019 periode awal Agustus 2018, Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei elektabilitas dua pasangan calon. Siapa unggul? Survei digelar pada 12...

KPK Sita Mobil Camry dari Apartemen Staf Ahli Anggota F-PAN Sukiman

Metrobatam, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap perimbangan dana RAPBN-P 2018. Pemanggilan ini yang kedua...

Dituduh Curi Uang Rp1,5 Juta, Eks Majikan Aniaya dan Gunduli Magfiroh

Metrobatam, Bogor - Polisi meyelidiki kasus penganiayaan dan penggulan terhadap Magfiroh (28) oleh eks majikannya, EA. Polisi melayangkan panggilan terhadap EA untuk diperiksa terkait...

Anggota Majelis Syuro PKS: Enak Aja Anies Jadi Kader Gerindra!

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan posisi Wagub DKI akan menjadi milik PKS jika Anies Baswedan bergabung ke...

Mobil Ketua Panwaslu Dibakar OTK

Metrobatam, Kolaka - Mobil pribadi milik Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Juhardin diduga dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu...

Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Hindari Razia

Metrobatam, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditabrak seorang pengemudi motor saat berangkat kerja. Pria yang karib disapa Emil itu ditabrak bikers yang...
BAGIKAN