Wiranto: Akan Banyak ‘Bom’ Selain Korupsi e-KTP, Ada Hambalang dan Century

Metrobatam, Jakarta – Sidang perdana kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menyita perhatian publik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut kasus tersebut bagaikan bom yang membuat kegaduhan. Dia menduga akan ada kasus lain yang juga akan mengguncang perhatian publik.

“E-KTP ini sekarang sedang jadi booming, laku pemberitaannya, lagi membumi, bagai bom, meledak, semua orang tahu,” kata Wiranto di hadapan para pemimpin redaksi saat menggelar pertemuan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Dia menyampaikan, persoalan korupsi e-KTP bukanlah fokus perhatian dan tugas kementeriannya secara langsung. Wiranto menyebut masih banyak kasus korupsi lain yang pemberitaannya akan meledak di masyarakat. Meski demikian, pihaknya tak bisa mempengaruhi proses hukum yang sudah berjalan.

“Kalau bicara fokus, soal seperti ini kan masih ada kasus Hambalang, Century, banyak yang nanti menjadi bom, kita tunggu nanti bagaimana kinerja KPK menangani ini,” katanya.

Dalam proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Badan Pemeriksa Keuangan pernah menyebut total kerugian negara mencapai Rp706 miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada 2012 hingga 2013.

Sementara kasus dugaan korupsi PT Bank Century Tbk menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang telah divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Budi terbukti bersalah melakukan korupsi terkait dengan pengucuran dana Rp600 miliar untuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi PT Bank Century saat itu, sebelum pengucuran dana talangan negara mengucur kemudian.

Bank Century sendiri beralih nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk pada 2009 setelah diselamatkan oleh negara sebesar Rp6,7 triliun. Pada 2015, J Trust Co. Ltd, perusahaan asal Jepang, resmi mengakuisisi bank tersebut dengan nilai Rp4,41 triliun.

Terkait korupsi e-KTP, Wiranto mengatakan, pemerintah tidak ingin ikut campur dalam perkara tersebut. Sebab menurutnya, kasus yang diduga menjerat sejumlah pejabat dan tokoh nasional itu merupakan kewenangan penegak hukum dan saat ini telah masuk di ranah pengadilan.

“Kami wait and see, enggak bisa kami campur tangan, kami kan bagian dari pemerintah, enggak mungkin kami ikut campur tangan soal KPK. kita tunggu saja,” ujarnya.

Mantan Menhankam/Pangab itu menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Wiranto mengklaim telah memberantas korupsi dari hal terkecil, termasuk pungutan liar, bukan hanya korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

Sidang perdana hari ini beragendakan pembacaan dakwaan atas terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto. Dalam persidangan, keduanya sepakat tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan. Sidang pekan depan akan langsung pada pemeriksaan saksi dari jaksa.

Tercatat ada 294 saksi yang telah diminta keterangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus tersebut. Namun jaksa hanya akan memanggil 133 saksi dalam persidangan.

Ganjar Bantah Terima USD 520 Ribu
Di tempat terpisah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah menerima duit USD 520 ribu terkait mega proyek e-KTP. Jaksa KPK sebelumnya menyebut Ganjar ikut menerima duit saat duduk sebagai wakil ketua Komisi II DPR.

“Tidak (menerima USD 520 ribu),” kata Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis (9/3), sambil menambahkan, dirinya tidak mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dia baru tahu nama Andi Narogong setelah diperiksa sebagai saksi di KPK.

“Nggak (kenal Andi Narogong). Saya ditanya waktu menjadi saksi dimintai keterangan KPK, persis pertanyaanmu itu. Dikasih fotonya malah, kenal enggak yang namanya Andi Narogong. Baru tahu jadi saksi itu,” katanya.

“Di dakwaan itu Ganjar dikasih USD 520 ribu oleh si A di tempat ini. Jadi gini, angka itu ada nggak disebut di dakwaan. Ganjar menerima sekian yang nganter ini, di tempat ini. Cuma angkanya kan, sumbernya kita nggak tahu,” imbuh Ganjar.

Dia menerka-nerka mengapa namanya bisa ikut terseret dalam dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.

“Spekulasinya kira-kira bisa jadi Ganjar itu dapat data. Kalau ada bagi-bagi Ganjar dapat jatah, cuma ini nggak nyampe ke Ganjar. Yang kedua bisa jadi Ganjar memang menerima tapi saya harus membantah sekarang karena saya tidak menerima. Yang ketiga ya memang Ganjar nggak anu, nggak dikasih, nggak nerima,” sebutnya.

Ganjar disebut dalam surat dakwaan menerima uang ketika menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. Awalnya Ganjar mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di ruang kerja Komisi II pada Mei 2010.

Saat itu, Irman selaku Dirjen Dukcapil membahas pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.

Realisasi pemberian uang itu lalu dilakukan di ruang kerja Mustoko Weni sekitar September-Oktober 2010. Saat itu, Ganjar disebut menerima USD 500 ribu selaku Wakil Ketua Komisi II DPR agar ikut membantu persetujuan anggaran proyek e-KTP di Komisi II DPR.

“Ganjar Pranowo selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sejumlah USD 500 ribu,” ucap jaksa KPK.

Kemudian, Ganjar kembali disebut menerima uang sekitar Agustus 2012. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang S Sudiharjo, yang disampaikan ke Miryam S Haryani.

“Empat orang pimpinan Komisi II DPR, yang terdiri dari Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi, masing-masing sejumlah USD 25 ribu,” sebut jaksa KPK.(mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Perjalanan Yusuf Supendi dari PKS Hingga Berlabuh ke PDIP

Metrobatam, Jakarta - Mantan pendiri PKS, Yusuf Supendi menjadi caleg dari PDIP untuk Pileg 2019. Perjalanan Yusuf cukup panjang hingga memutuskan berlabuh ke partai...

Drama Anies Copot 5 Wali Kota dan Kepala Dinas, Diberhentikan Lewat WhatsApp

Metrobatam, Jakarta - Pelantikan wali kota, bupati, dan kepala dinas se-Jakarta pada Kamis (5/7) lalu menyisakan drama. Ada yang menilai, Gubernur Anies Baswedan telah...

KPK Minta KPU Konsisten Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsisten menerapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif....

BNN akan Gunakan Drone untuk Lacak Peredaran Narkoba

Metrobatam, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Heru Winarko mengungkapkan pihaknya bakal menggunakan teknologi pesawat nirawak atau drone untuk mengintai dan...

Ini Daftar Menteri-menteri Jokowi yang Nyaleg di Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019. Siapa saja mereka? Sekretaris Kabinet Pramono Anung...

KPK OTT Bupati Labuhanbatu Sumut Terkait Proyek di Dinas PUPR

Metrobatam, Jakarta - Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas...

Pendiri PKS Yusuf Supendi Jadi Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan Yusuf...

Lalu Kaget Bisa Juara Dunia Lalu: Saya percaya Tuhan Bisa Membantu Saya

Metrobatam, Jakarta - Lalu Muhammad Zohri telah tiba di Indonesia, Selasa (17/7). Dia bercerita sempat tak menyangka menjadi juara dunia. Lalu menjadi perhatian publik setelah...

Harga Minyak Naik, RI Kantongi Rp 58 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Keuangan menyebut kenaikan harga minyak dunia turut memberikan keuntungan bagi negara. Dari data realisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) semester...

Thibaut Courtois Mendekat ke Real Madrid

Madrid - Transfer Thibaut Courtois ke Real Madrid berpeluang besar terjadi. Chelsea dan Madrid dikabarkan telah menyepakati harga kepindahan kiper Belgia itu. Radio Prancis, RMC,...

JK: Cawapres Jokowi Harus Tambah Suara 15% di Pilpres

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi nama-nama yang muncul sebagai kandidat cawapres Joko Widodo (Jokowi). JK kembali menegaskan, sosok cawapres Jokowi...

Kapolri Tito Sebut Masyarakat Mudah Terpengaruh Tokoh Agama

Metrobatam, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan masyarakat Indonesia masih banyak yang mudah dipengaruhi oleh pemikiran tokoh melalui isi cermah atau perdebatan. Tak...
BAGIKAN