Wiranto: Usulan Pembentukan Densus Tipikor Bukan soal Politik

Metrobatam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) sama sekali tidak terkait dinamika politik.

Menurutnya, wacana Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini semata-mata karena ingin turut serta mempercepat pemberantasan korupsi.

“Semuanya niat baik, bukan masalah politik dan tendensi ketidakpercayaan. Semangat berbagai institusi mengambil bagian konsep antikorupsi,” kata Wiranto di Istana Bogor kemarin.

Percepatan pemberantasan korupsi perlu dilakukan sebab banyak pejabat negara yang tertangkap tangan melakukan korupsi belakangan ini.

Bacaan Lainnya

Namun, upaya Polri membentuk Densus Tipikor nantinya akan ditertibkan agar tidak saling tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

“Nanti saya minta penjelasan Kapolri dulu. Tunggu saja,” ucap Wiranto.

Mantan Menhankam/Pangab ini menyampaikan, pemerintah belum menentukan sikap terkait niat Polri membentuk Densus Tipikor. Sebab menurutnya, belum ada pembahasan bersama dalam rapat terbatas atau sidang kabinet karena membutuhkan anggaran.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap pembentukan Densus Tipikor tidak merepsentasikan sikap pemerintah. Senada dengan Wiranto, hingga kini belum ada pembahasan bersama.

“Itu pendapat Pak JK. Jadi belum ada keputusan apapun dari presiden dengan usulan Densus itu,” ucap Johan.

Ia menekankan Presiden Joko Widodo belum memberikan lampu hijau terhadap rencana Tito. Jokowi kini hanya fokus pada percepatan pemberantasan korupsi dan sinergitas seluruh lembaga penegak hukum.

Sebelumnya, Jokowi memberi perhatian dua hal terkait rencana pembentukan Densus Tipikor. Pertama, Densus Tipikor Polri harus bisa mempercepat pemberantasan korupsi. Kedua, Polri harus menciptakan sinergi dengan Kejaksaan Agung dan KPK.

Sementara KPK menyatakan tidak ada risiko tumpang tindih kewenangan dengan Densus Tipikor. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati berpendapat, pembentukan Densus Tipikor harus dilihat secara positif. Yakni, semakin banyaknya lembaga yang akan memberantas korupsi. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait