Yenny Wahid dan Gus Mus Ingatkan PBNU Jangan Berpolitik Praktis

Metrobatam, Jakarta – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid menyayangkan munculnya sejumlah komentar yang datang dari pimpinan Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) terkait calon sosok calon wakil presiden yang akan dipilih Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019.

Putri kedua dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengingatkan bahwa khittah NU sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang agama dan kemasyarakatan seperti terkait peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.

“Sebetulnya PBNU sendiri harus berjalan sesuai dengan khittah NU, yakni tidak boleh berpolitik praktis,” kata Yenny di rumah sang Ibundanya, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

Oleh karena itu, kata Yenny, jika ada pengurus PBNU yang berbicara soal politik praktis maka tidak bisa diartikan sebagai aspirasi warga NU.

“Kalau ada pribadi-pribadi mengeluarkan statement, itu tidak bisa mewakili NU. Memang tidak boleh. Ini sudah sesuai dengan AD/ART NU, diputuskan dalam Muktamar dan sudah jadi keputusan tertinggi di NU. Jadi, enggak boleh pengurus NU berpolitik praktis. Ini tidak mewakili lembaga,” tambah dia.

Yenny juga mengingatkan pesan tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus yang menegaskan agar kegiatan atau rapat dan pertemuan terkait dengan politik praktis tidak dilaksanakan di dalam kantor PBNU.

“Gus Mus dan sebagainya sudah bertitah bahwa tidak boleh ada rapat-rapat politik di PBNU,” kata dia.

PBNU di dalam polemik terkait calon wakil presiden pilihan Jokowi menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh didalamnya ikut berkomentar.

Misalnya ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj yang menanggapi soal cawapres Jokowi berinisial M dan mengindikasikan Mahfud MD.

Said menyatakan bahwa Mahfud bukan kader Nahdlatul Ulama. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU.

“Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU,” ujar Said di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8).

Begitu juga dengan Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.

“Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,” kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).

KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal Gus Mus juga mengingatkan warga Nahdliyin agar mengingat khittah Nahdlatul Ulama dalam hal berpolitik. Terlebih saat ini kian dekat dengan momentum Pilpres 2019.

“Saya cuma ngingatkan saja, bahwa di NU itu ada khittah Nahdlatul Ulama namanya,” papar Gus Mus, saat ditemui wartawan, Kamis (10/8) malam.

Gus Mus menjelaskan, secara organisatoris, NU tidak ada kaitannya dengan partai politik dan tidak berurusan dengan politik praktis. Ia pun mengutip pernyataan Kiai Sahal Mahfud, politik yang dipegang oleh NU adalah politik tingkat tinggi.

“Bahwa NU secara organisatoris tidak ada kaitannya dengan partai politik, dan tidak berurusan dengan politik praktis. Istilahnya Pak Kyai Sahal dulu, Rais Aam itu, politik NU itu politik tinggi, bukan polkik rendah,” jelasnya.

“Maksudnya politik kebangsaan, politik kerakyatan, itu yang dianggap oleh NU. Bukan politik kekuasaan atau politik praktis,” lanjut kiai kharismatik pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh, Rembang ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejatinya warga Nahdliyin dengan warga masyarakat lainnya tidak ada bedanya dalam hal berpolitik. Sama-sama memiliki hak untuk berkecimpung di dunia politik, hanya saja harus dapat membedakan antara urusan NU dengan politik.

“Kalau warga NU itu sama dengan warga negara lainnya, punyai hak politk, ya silakan. Yang tidak boleh itu kalau Anda sudah menjadi pengurus NU secara struktural, jangan bawa NU (ke ranah politik). Sampean (secara) pribadi saja (kalau ke ranah politik),” tegas Gus Mus. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dragon Boat Race Tanjungpinang 2018, Diikuti 45 Tim dari 4 Negara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 45 tim yang berasal dari 4 negara mengikuti event Internasional Dragon Boat Race (DBR) 2018 yang kembali digelar oleh Pemerintah...

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...
SHARE