Metrobatam, Jakarta – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid menyayangkan munculnya sejumlah komentar yang datang dari pimpinan Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) terkait calon sosok calon wakil presiden yang akan dipilih Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019.

Putri kedua dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengingatkan bahwa khittah NU sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang agama dan kemasyarakatan seperti terkait peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.

“Sebetulnya PBNU sendiri harus berjalan sesuai dengan khittah NU, yakni tidak boleh berpolitik praktis,” kata Yenny di rumah sang Ibundanya, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

Oleh karena itu, kata Yenny, jika ada pengurus PBNU yang berbicara soal politik praktis maka tidak bisa diartikan sebagai aspirasi warga NU.

“Kalau ada pribadi-pribadi mengeluarkan statement, itu tidak bisa mewakili NU. Memang tidak boleh. Ini sudah sesuai dengan AD/ART NU, diputuskan dalam Muktamar dan sudah jadi keputusan tertinggi di NU. Jadi, enggak boleh pengurus NU berpolitik praktis. Ini tidak mewakili lembaga,” tambah dia.

Yenny juga mengingatkan pesan tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus yang menegaskan agar kegiatan atau rapat dan pertemuan terkait dengan politik praktis tidak dilaksanakan di dalam kantor PBNU.

“Gus Mus dan sebagainya sudah bertitah bahwa tidak boleh ada rapat-rapat politik di PBNU,” kata dia.

PBNU di dalam polemik terkait calon wakil presiden pilihan Jokowi menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh didalamnya ikut berkomentar.

Misalnya ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj yang menanggapi soal cawapres Jokowi berinisial M dan mengindikasikan Mahfud MD.

Said menyatakan bahwa Mahfud bukan kader Nahdlatul Ulama. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU.

“Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU,” ujar Said di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8).

Begitu juga dengan Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.

“Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,” kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).

KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal Gus Mus juga mengingatkan warga Nahdliyin agar mengingat khittah Nahdlatul Ulama dalam hal berpolitik. Terlebih saat ini kian dekat dengan momentum Pilpres 2019.

“Saya cuma ngingatkan saja, bahwa di NU itu ada khittah Nahdlatul Ulama namanya,” papar Gus Mus, saat ditemui wartawan, Kamis (10/8) malam.

Gus Mus menjelaskan, secara organisatoris, NU tidak ada kaitannya dengan partai politik dan tidak berurusan dengan politik praktis. Ia pun mengutip pernyataan Kiai Sahal Mahfud, politik yang dipegang oleh NU adalah politik tingkat tinggi.

“Bahwa NU secara organisatoris tidak ada kaitannya dengan partai politik, dan tidak berurusan dengan politik praktis. Istilahnya Pak Kyai Sahal dulu, Rais Aam itu, politik NU itu politik tinggi, bukan polkik rendah,” jelasnya.

“Maksudnya politik kebangsaan, politik kerakyatan, itu yang dianggap oleh NU. Bukan politik kekuasaan atau politik praktis,” lanjut kiai kharismatik pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh, Rembang ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejatinya warga Nahdliyin dengan warga masyarakat lainnya tidak ada bedanya dalam hal berpolitik. Sama-sama memiliki hak untuk berkecimpung di dunia politik, hanya saja harus dapat membedakan antara urusan NU dengan politik.

“Kalau warga NU itu sama dengan warga negara lainnya, punyai hak politk, ya silakan. Yang tidak boleh itu kalau Anda sudah menjadi pengurus NU secara struktural, jangan bawa NU (ke ranah politik). Sampean (secara) pribadi saja (kalau ke ranah politik),” tegas Gus Mus. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Alfin Kritik Proyek Gurindam 12

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Alfin mengkritik keras pembangunan proyek jalan lingkar Gurindam 12 yang saat ini tengah dikerjakan. Pasalnya Proyek tersebut, menggunakan...

Jika Terpilih, Alfin akan Kembalikan Kedaulatan Maritim Kepri

Metrobatam.com, Batam - Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Kepulauan Riau, Alfin berjanji akan mengembalikan kedaulatan maritim Kepri jika ia terpilih nantinya. Salah satu...

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPU BC Tipe B Batam Naik 100 Persen

Metrobatam.com, Batam - Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melonjak...

Batam Terima DIPA Tahun 2019 Rp1,1 Triliun

Metrobatam.com, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA diserahkan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau,...

KAL Mapor Berhasil Padamkan Api di MV. Aventador yang Terbakar di Perairan Batuampar

Metrobatam.com, Batam - Salah satu unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor II-4-64...

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...