Metrobatam, Jakarta – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid menyayangkan munculnya sejumlah komentar yang datang dari pimpinan Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) terkait calon sosok calon wakil presiden yang akan dipilih Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019.

Putri kedua dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengingatkan bahwa khittah NU sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang agama dan kemasyarakatan seperti terkait peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.

“Sebetulnya PBNU sendiri harus berjalan sesuai dengan khittah NU, yakni tidak boleh berpolitik praktis,” kata Yenny di rumah sang Ibundanya, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

Oleh karena itu, kata Yenny, jika ada pengurus PBNU yang berbicara soal politik praktis maka tidak bisa diartikan sebagai aspirasi warga NU.

“Kalau ada pribadi-pribadi mengeluarkan statement, itu tidak bisa mewakili NU. Memang tidak boleh. Ini sudah sesuai dengan AD/ART NU, diputuskan dalam Muktamar dan sudah jadi keputusan tertinggi di NU. Jadi, enggak boleh pengurus NU berpolitik praktis. Ini tidak mewakili lembaga,” tambah dia.

Yenny juga mengingatkan pesan tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus yang menegaskan agar kegiatan atau rapat dan pertemuan terkait dengan politik praktis tidak dilaksanakan di dalam kantor PBNU.

“Gus Mus dan sebagainya sudah bertitah bahwa tidak boleh ada rapat-rapat politik di PBNU,” kata dia.

PBNU di dalam polemik terkait calon wakil presiden pilihan Jokowi menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh didalamnya ikut berkomentar.

Misalnya ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj yang menanggapi soal cawapres Jokowi berinisial M dan mengindikasikan Mahfud MD.

Said menyatakan bahwa Mahfud bukan kader Nahdlatul Ulama. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU.

“Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU,” ujar Said di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8).

Begitu juga dengan Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.

“Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,” kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).

KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal Gus Mus juga mengingatkan warga Nahdliyin agar mengingat khittah Nahdlatul Ulama dalam hal berpolitik. Terlebih saat ini kian dekat dengan momentum Pilpres 2019.

“Saya cuma ngingatkan saja, bahwa di NU itu ada khittah Nahdlatul Ulama namanya,” papar Gus Mus, saat ditemui wartawan, Kamis (10/8) malam.

Gus Mus menjelaskan, secara organisatoris, NU tidak ada kaitannya dengan partai politik dan tidak berurusan dengan politik praktis. Ia pun mengutip pernyataan Kiai Sahal Mahfud, politik yang dipegang oleh NU adalah politik tingkat tinggi.

“Bahwa NU secara organisatoris tidak ada kaitannya dengan partai politik, dan tidak berurusan dengan politik praktis. Istilahnya Pak Kyai Sahal dulu, Rais Aam itu, politik NU itu politik tinggi, bukan polkik rendah,” jelasnya.

“Maksudnya politik kebangsaan, politik kerakyatan, itu yang dianggap oleh NU. Bukan politik kekuasaan atau politik praktis,” lanjut kiai kharismatik pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh, Rembang ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejatinya warga Nahdliyin dengan warga masyarakat lainnya tidak ada bedanya dalam hal berpolitik. Sama-sama memiliki hak untuk berkecimpung di dunia politik, hanya saja harus dapat membedakan antara urusan NU dengan politik.

“Kalau warga NU itu sama dengan warga negara lainnya, punyai hak politk, ya silakan. Yang tidak boleh itu kalau Anda sudah menjadi pengurus NU secara struktural, jangan bawa NU (ke ranah politik). Sampean (secara) pribadi saja (kalau ke ranah politik),” tegas Gus Mus. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

Metrobatam.com, Batam - Harmidi Umar Husen, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam yang juga sebagai Pengusul Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua. Ia...

Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 205,2 Gram Sabu

Metrobatam.com, Batam - Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri memusnahkan barang bukti jenis sabu seberat 205,2 gram. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Kasubdit II Dit...

Sekda Kota Batam Jefridin : Gunakan Medsos untuk Promosikan Batam

Metrobatam.com, Batam - Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin berpesan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk bijak gunakan media sosial. Ia berharap sarana...

KPK Rekomendasikan Percepatan Perubahan Status Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi untuk mempercepat perubahan status free trade zone (FTZ) Kota Batam. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad...

PBNU Sebut Kelompok Penggempur NU Sudah Merambah Musala

Metrobatam, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menduga kelompok yang kerap memojokkan dan menggempur NU dari segi ibadah serta keyakinan...

Diterjang Banjir Bandang, Akses 4 Desa di Merangin Jambi Putus

Metrobatam, Merangin - Banjir Bandang kembali melanda Kabupaten Merangin, Jambi. Kali ini banjir bandang menerjang Kecamatan Jangkat, pada Senin 18 Maret 2019 malam. Akibat banjir...

DPRD Batam Setuju Revisi Perda Kenaikan PPJU

Metrobatam.com, Batam - Kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dinilai harus segera...

Polisi Tangkap Pembajak yang Bawa Mobil Tangki Pertamina ke Istana!

Metrobatam, Jakarta - Polisi telah menangkap pelaku pembajakan mobil tangki Pertamina yang dibawa dari Ancol ke depan Istana, Jakarta Pusat. Rencananya, polisi merilis kasus...

Perangkat Desa Akan Beri Jokowi Gelar Bapak Pembangunan Desa

Metrobatam, Jakarta - Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) bakal memberikan penghargaan berupa gelar 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Presiden...

Sri Mulyani: Masa Kita Pakai UU Zaman Hindia Belanda?

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bergerak cepat dalam memperbaharui aturan tentang lelang lewat rancangan undang-undang...

BPN Sindir ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’, KPK: Itu Debatable

Metrobatam, Jakarta - KPK menanggapi penyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus...

Nagita Slavina Tertawa saat Raffi Ahmad Ajak Salat, Lho Kok?

Metrobatam, Jakarta - Raffi Ahmad kini mengikuti jejak Irwansyah hingga Teuku Wisnu untuk hijrah. Beberapa waktu lalu, Raffi, menggelar kajian dengan mengundang teman-temannya tersebut...